berakhir;

Penyidik Atas Kuasa PU:
ADE HANURA, SH
Terdakwa:
1.JENDRI bin MARWAN panggilan JEN
2.RUDI bin SUDIN panggilan RUDI

Bahwa Penggugat merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan masabakti 2011 s/d 2016 sesuai dengan Hasil Musyawarah Cabang tertanggal16 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan DaerahPartai Hanura Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Zulkifli Efendi Siregar,M.Sc beserta Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura ProvinsiSumatera Utara ; 22222 222 n nn nnn nnn nen ene ceene nese2.

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris di DPC Partai Hanura secarasepihak tidak dapat dibenarkan secara organisasi ; b. Penunjukan / Pengesahan PLT. harus dengan ijin tertulis DPP Partaic.

DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah keliru dan salah dalam menafsirkan suratDPP Partai Hanura Nomor : A/131/DPPHANURA/IV/2013 tanggal 26 April2013 Perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah, KabupatenHumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua DPD PartaiHanura Provinsi Sumatera Utara yang mana pada pokoknya surat tersebutmeminta secara adil kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utarauntuk menyelesaikan

permasalahan DPC Partai Hanura Kota Medan dalamwaktu yang tepat ; 2m nnn nnn nnn nnn nce nc cence nnn nnn nscncccs8.

(Penggugat sekarang);2 MUBAROK HANURA. S.H., BIN Umar Husin;Bahwa berhubung orang tua Penggugat telah meninggal dunia, sementaraobjek sengketa tersebut masih diusahakan / ditumpangi Tergugat, makasejak tahun 2006 tanah milik orang tua Penggugat tersebut dibuatkan suratoleh adik kandung Penggugat atas namanya : MUBAROK HANURA S.H.BIN UMAR HUSIN berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 590/59/DES.IDL/2006. Ditandatangani oleh Camat Indralaya M.

BINUMAR HUSIN meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sbb :1 Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2 Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H. ;3 Nail Fatahillah Bin Mubarok Hanura, S.H.;4 M.Fazal Bin Mubarok Hanura, S.H.;1112131415Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.145/1116/Kelldl/MY/2008. 23 Desember 2008 ;Bahwa berhubung adik kandung Penggugat Mubarok Hanura SH., BinUmar Husin telah meninggal dunia sementara ahliwaris/ anakanakMubarok Hanura masih sekolah / masih anakanak

Syarifudin adalah :1 Juwairiyah Binti Umar Husin;2 Mubarok Hanura, SH. Bin Umar Husin danAhli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1 Maria Mawaddah Binti MubarokHanura, SH;2 Muaddab Mirost Bin MubarokHanura, S.H.;3 Nail Fatahilla Bin MubarokHanura, S.H.;4 M.

Syarifudin adalah :1 Juwairiyah Binti Umar Husin;2 Mubarok Hanura, S.H. Bin Umar Husin; danAhli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1 Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2 Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H.;3 Nail Fatahilla Bin Mubarok Hanura, S.H.;4 M.

Parigi Moutong tahun 2009;

Parigi Moutong tahun 2010;

dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;

1. Surat

   Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016 2021;

2. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;

Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;

1. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
2. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-

   Selain dariitu, saksi tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua DPCPartai Hanura Kab.

   HENGKY OSSIANT atau kepadaKetua Partai Hanura H. HASBIE Dg. SITABA, S.Sos.

   KabupatenParigi Moutong masa bakti 2016 2021;Bahwa selama menjadi pengurus DPC Partai Hanura Kab.

   maupun DPC Partai Hanura,dan hanya diberitahukan secara lisan dari Terdakwa selaku Ketua DPCPartai Hanura Kab.

   FAHRI LAPATO, bahwa ditahun 2017 saat saksi menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kab.

Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 051/DPDHanura/SU/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu a.n. Penggugat;2. Rekomendasi Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian AntarWaktu DPP Partai Hanura Nomor : 012/TP.PPAWDPP/II/2012tertanggal 1 Februari 2012;13.Bahwa surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 051/DPDHanura/SU/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011 perihal PermohonanPergantian Antar Waktu a.n.

diteruskan kepada DPP Partai Hanura;6.

Provinsi Sumatera Utara untuk dimohonkankepada DPP Partai Hanura, yang menerangkan bahwa usulan PAW1.diusulkan oleh DPD yang ditujukan kepada DPD Partai Hanura danditeruskan kepada DPP Partai Hanura;2.

Surat DPP Partai Hanura No. A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.

Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan saksi Dewi.Bahwa surat yang dibuat Terdakwa tersebut ditembuskan ke beberapatembusan yaitu ke 10 tembusan yang salah satunya ke Bupati Pesisir Selatan,Pimpinan DPRD Pesisir Selatan, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD PesisirSelatan, Ketua DPP HANURA Sumatera Barat, dllBahwa setelahn saksi mengetahui adanya surat dari Terdakwa tersebutkemudian saksi melapor ke DPD Hanura Sumatera Barat dan saran dari KetuaDPD Hanura agar dilaporkan ke polisi.Bahwa

Pusat, DPD Partai Hanura ProvinsiSumatera Barat.Bahwa benar saksi menerangkan surat yang Terdakwa buat tersebut padapokoknya isinya untuk menindaklanjuti kejadian yang terjadi antara WELLYdengan istrinya yaitu Pgl.

YANTI.Bahwa benar saksi menerangkan surat tersebut berupa laporan mengenaihubungan keluarga saksi WELLY dengan istrinya, hubungan yang dimaksudadalah istri WELLY meminta perlindungan supaya WELLY diberi sanksi karenatelah berselingkuh dengan wanita lain dan hubungannya dengan Terdakwa yaitupada saat itu Terdakwa sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai HANURA untukwilayah Kabupaten Pesisir Selatan.16Bahwa saksi menerangkan surat dari istri WELLY tersebut ditujukan kepadaKetua DPC Hanura tetapi Ketua

DPC HANURA melimpahkan wewenangtersebut kepada Dewan Penasihat dengan alasan hubungan antara Ketua DPCdengan WELLY kurang bagus.Bahwa saksi menerangkan secara struktur partai WELLY HENDRA sebagaiwakil ketua Partai HANURA Kabupaten Pesisir Selatan.Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya Terdakwa hanya menindak lanjutilaporan dari istri WELLY.Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum Terdakwa membuat surat tersebut,istri WELLY yaitu Pgl.

YANTI juga ada membuat surat yang ditujukan ke KetuaBadan Kehormatan DPRD Pesisir Selatan dan pokok permasalahannya samayaitu ada insikasi WELLY melakukan perselingkuhan dengan saksi DEWI tetapiproses di Badan Kehormatan tersebut prosesnya lama.Bahwa saksi menerangkan berhubung proses di Badan Kehormatan lama makaistri WELLY meminta kepada DPC Hanura untuk menindak lanjuti permasalahantersebut.Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan secara kepengurusansebagai bendahara Partai Hanura sedangkan

Ganding (selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten MandailingNatal), Hamzah Lubis, Kholil, (Anggota DPRD 'I'kII Mandailing Natal FraksiPartai Hanura) dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin EfendiLubis (Anggota DPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. KaryaMuda Nasional yang terletak di Desa Laru Baringin Kecamatan TambanganKabupaten Mandailing Natal milik saksi H. Aswin Parinduri.

Ganding (Selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten MandailingNatal), Hamzah Lubis, Kholil, (Anggota DPRD 'I'kII Mandailing Natal FraksiPartai Hanura) dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin EfendiLubis (Anggota DPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. KaryaMuda Nasional yang terletak di Desa Laru Baringin Kecamatan TambanganKabupaten Mandailing Natal milik saksi H. Aswin Parinduri.

Bahwa dalam internal Partai HANURA, saksi HAASWIN PARINDURI telahdiproses sebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai daritingkat Cabang Mandailing Natal, Wilayah Propinsi Sumatera Utara dansampai tingkat pusat (DPP) ;129.

Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkansaksi H.ASWIN PARINDURI sebagai calon Bupati Mandailing Natal dariPartai Hanura adalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura diJakarta saksi HAASWIN PARINDURI tidak dapat memenuhi syarat yangditetapbkan oleh DPP Partai Hanura yaitu memberikan uang kontribusikepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah );10.Bahwa pada akhirnya saksi HAASWIN PARINDURI dicalonkan oleh PartaiHanura melalui Wakil

Saksi H.Aswin Parinduri akan diusung oleh Terdakwa melalui partainya yaituPartai Hanura untuk menjadi calon Bupati Madina periode 2010 2015;2.

Irawansyah, S.Pdadalah :Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/199/DPPHANURA/IX/2014, tanggal 26 September 2014, Perihal PetunjukUntuk Pemberian Sanksi Organisasi. ;Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 059/SekDPD/HANURA/IX/2014, tanggal29 September 2014, Perihal Pemberhentian Sdr.

Irawansyah, S.pd dari anggota DPRDKabupaten Sumbawa Barat ; a Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah partai HANURA yakniDewan Kehormatan tersebut kemudian Dewan Pimpinan PusatPartai Hanura kembali meneruskan proses PAW Penggugat dengansurat Keputusan Dewan Pimpinan pusat partaa HANURA Nomor :SKEP/130/DPP/HANURA/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016,tentang pemberhentian Saudara lrawansyah dari Anggota PartaiHANURA dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURANomor : A/129/DPPHANURA/VIII/2016, tanggal 5

Halaman 15 dari 3916b Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 065/SekDPD/HANURA/IX/2014, tanggal8 Agustus 2016, Perihal Persetujuan Penggantian AntarSurat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kebupaten SumbawaBarat Nomor : 34/DPCHANURA/VIII/2016, tanggal 8 Agustus2016, perihal Pencabufan KTA Sdr.

IRAWANSYAH = digantikan oleh Sdr.SYAFRUDDIN DENNI, SE. dari Partai HANURA (Copy dariSurat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 029/DPCHANURA.KSB/XI/2015, tertanggal 2 Nopember 2015, perihal Mohon RekomendasiPersetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSumbawa Barat (Sesuai DenganSurat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 059/SekDPD/HANURA/IX/2014, tertanggal 29 September

dengandikeluarkannya putusan dari Dewan Kehormatan Partai Hanura dengan Putusannomor 16/DKDPP HANURA/III/2016 pada bulan Maret 2016 (vide bukti P6 =Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUNMTR.

dakwaan PenuntutUmum Nomor Register Perkara: PDMl126/KALIA/06/2016 tanggal 7 Juni 2016yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa HASIMUDIN Bin ROHIMIN bersama ketiga temannyayaitu SUHARMAN Bin HARPIANSYAH (penuntutan terpisah), AGUS SALIM BinDUL SYUKUR (penuntutan terpisah), MUSTOPA Bin SARKIM (penuntutanterpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di depan AlfamartDesa Hanura

Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut: Halaman 2 dari20 halamanPutusan Pidana Nomor: 263/Pid.B/2016/PN.Kla.Bahwa bermula pada hari senin tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIBterdakwa dan ketiga temannya berangkat dari Jatiringin KecamatanKlumbayan menuju kearah Padang cermin, SUHARMAN dibonceng olehMUSTOPA menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan AGUSberboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X 125 , saat tibadi desa Hanura di depan

Alfamart Desa Hanura terdakwa dan temantemannya melihat banyak motor yang terparkir, dan salah satunya ada sepedamotor Yamaha Vixion warna biru yang terparkir di depan Alfamart sedangkanpintu Alfamart tersebut tertutup dengan pintu roling door dan terbuka hanyasedikit sehingga SUHARMAN turun dan menuju ke sepeda motor Vixion yangsaat itu tidak terkunci stang, sedangkan terdakwa, MUSTOPA dan AGUSmenunggu di pinggir jalan raya duduk di motor sambil mengawasi situasi.SUHARMAN mendorong sepeda motor

Bahwa saksi secara persis tidak mengetahui cara terdakwa melakukanpencurian, namun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari rekaman CCTVbagian luar Alfamart tersebut; Bahwa kronologis kejadian berawal saat saksi meminjam sepeda motor Vixionmilik saksi Supriyatno untuk dipakai bekerja di Alfamart Desa Hanura saatsaksi lembur bersama karyawan lain hingga malam hari, sedangkan posisimotor nya masih terparkir di depan Alfa mart Desa Hanura, sekira pukul 18.00WIB Hengky teman saksi meminjam sepeda motor

di depan Alfamart Desa Hanura terdakwa dan temantemannyamelihat banyak motor yang terparkir, dan salah satunya ada sepeda motorYamaha Vixion warna biru yang terparkir di depan Alfamart sedangkan pintuAlfamart tersebut tertutup dengan pintu roling door dan terobuka hanya sedikit; Bahwa kemudian Suharman Bin Harpiansyah (Terdakwa dalam perkaraterpisah) turun dan menuju ke sepeda motor Vixion yang saat itu tidak terkuncistang, sedangkan terdakwa, Mustopa Bin Sarkim (Terdakwa dalam perkaraHalaman 8

Parigi Moutong tahun 2009;

Parigi Moutong tahun 2010;

dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;

1. Surat

   Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021;

2. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;

TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;

1. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
2. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- yang

   ,~Bermula ketika Terdakwa menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2016, berturutturut berdasarkan :a. Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEPDPP/HANURA/XI/2007tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenParigi Moutong;b.

   Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEPDPP/HANURA/XI/2007tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenParigi Moutong;b.

   Menyatakan barang bukti berupa :1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.

   Menetapkan barang bukti berupa :1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.

   Menetapkan barang bukti berupa:1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.

Nurdin Tampubolon sebagaiAnggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Surat NomorB/117/DPPHANURA/IX/2018, tertanggal 10 September 2018, tentangpengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura;2.

Adapun alasannyasebagai berikut: Bahwa Penggugatselaku Anggota, Kader, Pengurus dan Anggota DPRRl Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) bersamasamabeberapa anggota, kader dan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Ambaratelah melakukan rapat yang tidak berdasarkan mekanisme yang berlakudi internal Partai Hanura untuk mengganti/memberhentikan KetuaUmum Dr. Oesman Sapta, MM dan Sekjen DPP Partai Hanura H.

Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 18 Januari 2018bertempat di Jalan Mabes Hankam No.69 Cilangkap Jakarta Timur yangtidak sesuai dengan mekanisme internal Partai Hanura terutamaAnggaran dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura khususnyaPasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Musyawarah Nasional luar biasadapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/luar biasa, dalam halpergantian Ketua Umum Munaslub dapat diselenggarakan apabila :a.

Berdasarkan Surat Keputusan PAW Partai Hanura terhadap Penggugatselanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA melalui suratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018 tanggal 10 September 2018perihal : Pengajuan PAW angota DPRRI Fraksi Hanura memohonkepada DPRIRI untuk segera memproses PAW Anggota DPRRIFraksi HANURA an Penggugat.

: 18931/DPRRI/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Hal : Pemberhentian Antarwaktu AnggotaDPR/MPR RI dari Partai HANURA atas nama Ir.

diajukan olehDewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Paniai.8 Bahwa dalam form Model B Surat Pencalonan Nomor 10 PartaiHanura dalam rangka penyelenggaran Pemilu Anggota DPR/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/kota tahun 2014, Dewan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota Papua berdasarkankeputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Hanura Keputusan Dewan Pimpinan Partai HanuraTingkat Provinsi nomor Skep/034/DPDHANURA tanggal 06/05tahun 2011 yang beralamat

, bahwa semua kegiatan kepartaian yangdilakukan sampai saat ini yang berhubungan dengan Para Penggugat ; Bahwa agenda verifikasi faktual Partai Hanura dalam Pemilu Tahun2004 telah diloloskan oleh KPU Pusat Bahwa didalam dualisme kepengurusan Partai Hanura KabupatenPaniai, selain kepengurusan dari Yustinus Mote dkk (Para Penggugat),saksi tidak tahu tentang kepengurusan yang satu lagi, dimana apabilaada tindakan yang berkaitan dengan Partai Hanura, tidak diakui olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua

Kabupaten Paniai, tetapiyang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerimaDaftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formalmenurut Undangundang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua ; Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerimaPutusan Pengadilan Negeri Jayapura ;Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua hanya menerbitkan SuratKeputusan Nomor 034 Tahun 2011 ;Saksi IT YOSUA KAYAME menerangkan : Bahwa pada tanggal 22

pedoman penilaian dari KPUD Kabupaten Paniaiatas dualisme Kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Paniai adalahdidasarkan kepada : 1.

Jayapura, yangdipertegas dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraNomor:B/044/SPPHANURA /V/ 2013 yang di tandatangani oleh KetuaUmum DPP Partai HANURA yang di tujukan kepada KPUD kabupatenPaniai telah memberikan Legalitas Kepengurusan Partai Hanura Pimpinansdr. YanceTebai dan sdr.

dari Partai HANURA.;3.

Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013, tentang Pemberhetiandari keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN,3.2. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013, tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas namaLA ODE SALIMIN,3.3.

HatiNurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD ProvinsiMaluku yang didasarkana.

Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentiandari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN,b. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas namaLA ODE SALIMIN,c.

Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal O6 Maret 2013 tentangPemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LAODE SALIMIN, S.Pd.;4.2. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atasnama LA ODE SALIMIN,4.3.

KantorAdvokat & Konsultan HukumMeursalin Jalil RokanMEMORI KASASITERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS MAKASSARNOMOR 14/PDT.SUSPARPOL/2017/PN.MKSANTARA:Andi Muhammad Takdir Hasyim,SE Pemohon Kasasi/Penggugat.MELAWANDewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (DPP Hanura)Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura (DPD Partai Hanura) Provinsi SulawesiSel ataitin~= ae anmn ineie inn emerninmime TermohonKasasi/Tergugat IIMakassar, 17 Juli 2017Kepada Yang Terhormat,Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiadi

Jika punseandainya sengketa aquo belum di putus oleh Mahkamah Partai dalam hal iniDewan Kehormatan Partai Hanura, maka hal tersebut harusnya tidak dalam kontekseksepsi tentang kompetensi peradilan.Bahwa apalagi Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Khusus Pasal 33mengatur secara tegas tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenangmenyelesaikan sengketa atau perselisihan partai Politik.

Judex factie bertindak tidak adil dan tidak bijaksana denganmelanggar hukum pembuktian karena tidak memberikan kesempatankepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalilnyatermasuk membuktikan bahwa sengketa a quo telah diselesaikanmelalui mekanisme internal yang di Partai Hanura disebut DewanKehormatan.

Penggugat mengajukan buktibukti pada tahap sidangpembuktian.Sementara itu hakim dalam menemukan kebenaran formal, terikat denganalat bukti dimana Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpaadanya alat bukti.Berdasarkan uraian tersebut maka terbuktipertimbanganjudexfacti hanyadidasarkan pada asumsiasumsi semata tanpa adanya alat bukti dari para pihak yangdapat membuktikan apakah perkara aquo telah atau belum diselesaikan secara internalmelalui Mahkamah Partai dalam hal ini Dewan Kehormatan Partai Hanura

surat pengundurandiri Penggugat, maka DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai,memberhentikan Penggugat dari keanggotaan dan kepengurusan Partaidengan SK No: SKEP/155/ DPDNTT/IV/2013 tanggal 17 Apri 2013 ;Putusan No.16/Pdt.G/2013/PN.Rut.e Surat dari DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai, nomor : 02/DPC/HNRMrai/HI/2013, tanggal 27 Maret 2013, perihal Pemberhentian dariKeanggotaan, yang menjelaskan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikeanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Manggarai

:Bahwa saksi adalah Pensiunan PNS dan sekarang sebagai anggota danpengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai dan Ketuanya adalahAdolfus Gabur ;Bahwa saksi masuk dalam Partai Hanura sejak tanggal 17 April 2013 dansaksi menjabat sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan ;Halaman 19 dari 41 halaman.20Bahwa Kantor DPC Partai Hanura beralamatkan di jalan Mawar, KelurahanPau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;Bahwa awalnya Penggugat pernah datang ke Kantor DPC Partai HanuraKabupaten

Manggarai dan secara lisan meminta untuk bergabung menjadiAnggota dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai, dan padawaktu itu saksi belum menjadi anggota DPC Partai Hanura KabupatenManggarai ;Bahwa kemudian DPC Partai Hanura merekomendasikan permintaanPenggugat sebagai Pengurus Partai dengan catatan agar segera memasukansurat pengunduran diri dan atau surat pemberhentian dari Partai Kedaulatansupaya bisa dibuatkan SK., namun dalam perjalanan waktu surat pengundurandiri dari Penggugat tidak

;e Bahwa menurut saksi kalau ada Anggota Partai Hanura resmi yang inginmengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri, dan saksi tidaktahu apakah hal tersebut ada tanggapan dari DPC Partai Hanura atau tidak ;e Bahwa kalau Anggota Resmi Partai Hanura harus memiliki KTA, SK danNomor Anggota, dan kalau sudah ada Nomor Anggota berarti dia sudahmenjadi Anggota Resmi Partai Hanura ;e Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T.27 yang diperlihatkan di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

(Penggugat) pernah bergabung danmenjadi pengurus/anggota Partai Hanura, meskipun berdasarkan Surat Pengunduran Diridari Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Hanura atas nama Emilianus Sarwandi, SH.

Anggrek No. 36Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2012,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:1 WIRANTO, selaku Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),berkantor dan sekretariat di Jalan Imam Bonjol No. 4 Menteng, JakartaPusat ;2 DOSSY ISKANDAR PRASETYO, selaku Sekretaris Jenderal Partai HatiNurani Rakyat (HANURA), berkantor dan sekretariat di Jalan Imam BonjolNo. 4 Menteng, Jakarta Pusat ;3.

GEDE NGURAH WIDIDANA, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Bali, berkantor dansekretariat di Jalan Suli No. 155 Denpasar, Bali ;4 KOMANG JUNI ARSAKARA, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Bali, berkantor dansekretariat di Jalan Suli No. 155 Denpasar, Bali ;5 NYOMAN SUEKER, SH., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng, berkantor dansekretariat di

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kabupaten Buleleng adalah Tergugat V ;Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 Penggugat adalah sebagaiCalon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBuleleng Nomor Urut : 4 (empat) Dapil : 3 (tiga) dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 Penggugat juga telahmemperoleh suara sesuai ketentuan UndangUndang dan berhak menjalankanamanah dari masyarakat yang memilih Penggugat sebagai Anggota

DARI KETUADPD PARTAI HANURA PROPINSI BALI, GEDE NGURAHWIDIDANA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA, KOMANGJUNI ARSAKARA (para Tergugat lampirkan sebagai bukti para Tergugatdan diberi tanda T.3) ;e Surat No. 04/DPC.HANURA/IV/2012, tanggal 12 April 2012, TENTANGTINDAK LANJUT PERGANTIAN ANTAR WAKTU YANGDITUJUKAN KEPADA KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG(para Tergugat lampirkan sebagai bukti para Tergugat dan diberi tandaT.4);b Bahwa, dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugatadalah merupakan

Internal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang terkaitdengan pemberhentian terhadap diri Penggugat dari keanggotaan Partai HatieNurani Rakyat (HANURA) dan/atau adanya Pergantian Antar Waktu.

Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

Kabupaten Halmahera Barat kepada KetuaDPRD Kabupaten Halmahera Barat No. 22/B/DPC/Hanura/HB/IX/2016, tanggal 15 September 2016, perihal ;Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenHalmahera Barat dari Partai HANURA ;Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Hanura kepada Ketua DPD Partai Hanura PropinsiMaluku Utara No.

Partai Hanura No.

, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa Bobby Andrianto didaerah Panjang, Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa Bobbymenawarkan kepada saksi untuk mengambil besi tua di rumahnya diHanura, sehingga saksi mengikuti terdakwa Bobby menuju ke rumah Bobbydi Hanura ;e Bahwa sesampainya di Hanura, terdakwa Bobby menuju ke sebuah rumahyang ia tidak mengetahui rumah siapa, dan terdakwa Bobby menyuruhagar saksi menunggu di luar saja, tidak lama kemudian

Saksi Leonardo :e Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa berasal dari kampungyang sama dengan saksi yaitu di Hanura, namun sepengetahuan saksi,terdakwa sudah lama tidak pulang ke Hanura dan tinggal di daerahPanjang ;e Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mempunyai pekerjaan sebagaitukang ojek ;e Bahwa sepengetahuan saksi, kelakuan terdakwa selama ini adalah baik,namun saksi membenarkan bahwa terdakwa pernah dihukum ;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 12.30 WIB,saksi

mengenal Siti Aisah pada saat mereka bertemu ditempat pembeli rongsokan yang merupakan teman terdakwa, sedangkan SitiAisah pada waktu itu sedang menjual rongsokan karena bekerja sebagaipemulung ;e Bahwa terdakwa membantah pergi ke Hanura bersamasama dengan SitiAisah, karena ia berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor ;e Bahwa terdakwa membantah pada saat ia pergi ke Hanura mengenakanpakaian kemeja kotakkotak sebagaimana barang bukti yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum, namun ia mengakui

Siti Aisah binti Misrun (berkas terpisah) telahmengambil barang milik orang lain berupa televisi dan DVD milik saksi korbanNurmanila pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 12.30 s/dpukul 13.30 WIB bertempat dirumah korban di Dusun RKB, Desa Hanura,Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;2.

Bahwa benar pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdri.Siti Aisah di daerahPanjang, Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa Bobbi menawarkankepada Siti Aisah untuk mengambil besi tua di rumahnya di Hanura, sehinggaSiti Aisah mengikuti terdakwa Bobbi menuju ke rumahnya di Hanura ;3.

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV

Surat Keputusan Nomor: i.37/DPDNTT/HANURA/III/2018,tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda AnggotaPartai HANURA;2. Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3.

MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.

Antar Waktu; Surat Keputusan Nomor: = e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi FraksiPartai HANURA DPRD NTT;5.

Surat Nomor : i.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA(Bukti P8);b. Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P9) tentang Perubahan Komposisi FraksiPartai HANURA DPRD NTT;c.