Ditemukan 1445 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 25-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Srg
Tanggal 17 Maret 2020 —
Terdakwa:
1.DESAK HANURA CHOIR BIN CHOIRI
2.MUHAMMAD IQBAL BIN SAM'UN
2212
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa I DESAK HANURA CHOIR Bin CHOIRI dan Terdakwa II MUHAMMAD IQBL Bin SAMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

    Terdakwa:
    1.DESAK HANURA CHOIR BIN CHOIRI
    2.MUHAMMAD IQBAL BIN SAM'UN
Register : 01-09-2023 — Putus : 01-09-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 42/Pid.C/2023/PN Plj
Tanggal 1 September 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ADE HANURA, SH
Terdakwa:
1.BANI bin BAKRI panggilan ABAN
2.SUKIRNO bin SUNARTO panggilan SUKIR
4333
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    ADE HANURA, SH
    Terdakwa:
    1.BANI bin BAKRI panggilan ABAN
    2.SUKIRNO bin SUNARTO panggilan SUKIR
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 25-08-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 33/Pid.B/2019/PN Pnn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.MONICA SEVI HERAWATI, SH
2.VANANDA PUTRA, SH
Terdakwa:
SABARUDDIN DT. SARIMARAJO PGL. SABAR BIN M, SYAH ALM.
14229
  • Bahwa saksi tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan saksi Dewi.Bahwa surat yang dibuat Terdakwa tersebut ditembuskan ke beberapatembusan yaitu ke 10 tembusan yang salah satunya ke Bupati Pesisir Selatan,Pimpinan DPRD Pesisir Selatan, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD PesisirSelatan, Ketua DPP HANURA Sumatera Barat, dllBahwa setelahn saksi mengetahui adanya surat dari Terdakwa tersebutkemudian saksi melapor ke DPD Hanura Sumatera Barat dan saran dari KetuaDPD Hanura agar dilaporkan ke polisi.Bahwa
    Pusat, DPD Partai Hanura ProvinsiSumatera Barat.Bahwa benar saksi menerangkan surat yang Terdakwa buat tersebut padapokoknya isinya untuk menindaklanjuti kejadian yang terjadi antara WELLYdengan istrinya yaitu Pgl.
    YANTI.Bahwa benar saksi menerangkan surat tersebut berupa laporan mengenaihubungan keluarga saksi WELLY dengan istrinya, hubungan yang dimaksudadalah istri WELLY meminta perlindungan supaya WELLY diberi sanksi karenatelah berselingkuh dengan wanita lain dan hubungannya dengan Terdakwa yaitupada saat itu Terdakwa sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai HANURA untukwilayah Kabupaten Pesisir Selatan.16Bahwa saksi menerangkan surat dari istri WELLY tersebut ditujukan kepadaKetua DPC Hanura tetapi Ketua
    DPC HANURA melimpahkan wewenangtersebut kepada Dewan Penasihat dengan alasan hubungan antara Ketua DPCdengan WELLY kurang bagus.Bahwa saksi menerangkan secara struktur partai WELLY HENDRA sebagaiwakil ketua Partai HANURA Kabupaten Pesisir Selatan.Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya Terdakwa hanya menindak lanjutilaporan dari istri WELLY.Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum Terdakwa membuat surat tersebut,istri WELLY yaitu Pgl.
    YANTI juga ada membuat surat yang ditujukan ke KetuaBadan Kehormatan DPRD Pesisir Selatan dan pokok permasalahannya samayaitu ada insikasi WELLY melakukan perselingkuhan dengan saksi DEWI tetapiproses di Badan Kehormatan tersebut prosesnya lama.Bahwa saksi menerangkan berhubung proses di Badan Kehormatan lama makaistri WELLY meminta kepada DPC Hanura untuk menindak lanjuti permasalahantersebut.Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan secara kepengurusansebagai bendahara Partai Hanura sedangkan
Register : 14-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2015 — Pidana Terdakwa (EDI SUKAMTO, SE BIN H.JAPARIN;)
187172
  • EDI SUKAMTO,SE ;- Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Daerah Pemilihan V (LIMA);- Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);- Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014
    EDI SUKAMTO,SE ;Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS Daerah Pemilinan V (LIMA);Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAPPARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTAPERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas
    ,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potocopy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya;Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIgweneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei2013 Partai Hanuara mengajukan nama terdakwa ke KPU Kab.Musi
    ,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 9 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIg10copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;woneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei2013 Partai Hanuara mengajukan nama terdakwa ke KPU Kab.Musi
    ,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.
    Llg14copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei2013 Partai Hanuara mengajukan nama terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadiDaftar Calon Tetap ( DCT) setelah berkas syaratsyarat Kelengkapan administerasibakal calon anggota DPR, DPRD
Putus : 15-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa EDI SUKAMTO, S.E., Bin H. JAPARIN
539434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 196 K/Pid.Sus/2016Rawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapipersyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimanapada saat itu Terdakwa ada melengkapi datadata Administarsi sebagaiPrasyaratan untuk menjadi anggota kader Partai Hanura yaitu :> Warga Negara Indonesia;> Sehat Jasmani dan Rohani:> Tes Urin untuk bebas Narkoba;> Surat Keterangan Dari Pengadilan setempat yang menyatakan tidak pernahdihukum;> Melengkapi Foto Copy Legailisir ljasan SD S/d ljasah
    Kab.Musi Rawas danTerdakwa mengatakan kepada saksi Indra Yuri Gagarin, SKM. selaku SekretarisPartai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua poto copy ijazah SMP (paket.B)dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai degan aslinya;Bahwa setelah Terdakwa sudah menjadi kader Partai Hanura tersebutmaka pada bulan April 2013, maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawasmengajukan nama Terdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC)Partai Hanura pada bulan Mei 2013 Partai Hanuara mengajukan namaTerdakwa ke KPU
    berikut :Bermula pada bulan Januari 2013 Terdakwa mendatangi KantorSekretaris Partai Hanura yang berada Kecamatan Muara Beliti Kabupaten MusiRawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapipersyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimanaHal. 5 dari 28 hal.
    bulan Januari 2013 Terdakwa mendatangi kantorSekretaris Partai Hanura yang berada Kecamatan Muara Beliti Kabupaten MusiRawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapipersyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimanapada saat itu Terdakwa ada melengkapi data data Administarsi sebagaiPrasyarat untuk menjadi anggota kader Partai Hanura yaitu :> Warga Negara Indonesia;> Sehat Jasmani dan Rohani:> Tes Urin untuk bebas Narkoba;Hal. 9 dari 28 hal.
    Kab.Musi Rawas danTerdakwa mengatakan kepada saksi Indra Yuri Gagarin,SKM selaku sekretarisPartai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua poto copy ijazah SMP (paket.B)dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai degan aslinya ;Bahwa setelah Terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebutmaka pada bulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawasmengajukan nama Terdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC)Partai Hanura pada bulan Mei 2013 Partai Hanuara mengajukan namaTerdakwa ke KPU
Register : 12-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 24 Februari 2016 — MUHAMMAD ATIK BIN ABDUL WAHAB VS JUWAIRIYAH BINTI UMAR HUSIN
6740
  • (Penggugat sekarang);2 MUBAROK HANURA. S.H., BIN Umar Husin;Bahwa berhubung orang tua Penggugat telah meninggal dunia, sementaraobjek sengketa tersebut masih diusahakan / ditumpangi Tergugat, makasejak tahun 2006 tanah milik orang tua Penggugat tersebut dibuatkan suratoleh adik kandung Penggugat atas namanya : MUBAROK HANURA S.H.BIN UMAR HUSIN berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 590/59/DES.IDL/2006. Ditandatangani oleh Camat Indralaya M.
    BINUMAR HUSIN meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sbb :1 Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2 Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H. ;3 Nail Fatahillah Bin Mubarok Hanura, S.H.;4 M.Fazal Bin Mubarok Hanura, S.H.;1112131415Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.145/1116/Kelldl/MY/2008. 23 Desember 2008 ;Bahwa berhubung adik kandung Penggugat Mubarok Hanura SH., BinUmar Husin telah meninggal dunia sementara ahliwaris/ anakanakMubarok Hanura masih sekolah / masih anakanak
    Syarifudin adalah :1 Juwairiyah Binti Umar Husin;2 Mubarok Hanura, SH. Bin Umar Husin danAhli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1 Maria Mawaddah Binti MubarokHanura, SH;2 Muaddab Mirost Bin MubarokHanura, S.H.;3 Nail Fatahilla Bin MubarokHanura, S.H.;4 M.
    Syarifudin adalah :1 Juwairiyah Binti Umar Husin;2 Mubarok Hanura, S.H. Bin Umar Husin; danAhli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1 Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2 Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H.;3 Nail Fatahilla Bin Mubarok Hanura, S.H.;4 M.
Putus : 22-03-2010 — Upload : 08-05-2012
Putusan PN KALIANDA Nomor 523/Pid.B/2009/PN.Kld.
Tanggal 22 Maret 2010 — BOBBI ANDRIANTO bin SRI HANDONO
1107
  • , Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa Bobby Andrianto didaerah Panjang, Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa Bobbymenawarkan kepada saksi untuk mengambil besi tua di rumahnya diHanura, sehingga saksi mengikuti terdakwa Bobby menuju ke rumah Bobbydi Hanura ;e Bahwa sesampainya di Hanura, terdakwa Bobby menuju ke sebuah rumahyang ia tidak mengetahui rumah siapa, dan terdakwa Bobby menyuruhagar saksi menunggu di luar saja, tidak lama kemudian
    Saksi Leonardo :e Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa berasal dari kampungyang sama dengan saksi yaitu di Hanura, namun sepengetahuan saksi,terdakwa sudah lama tidak pulang ke Hanura dan tinggal di daerahPanjang ;e Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mempunyai pekerjaan sebagaitukang ojek ;e Bahwa sepengetahuan saksi, kelakuan terdakwa selama ini adalah baik,namun saksi membenarkan bahwa terdakwa pernah dihukum ;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 12.30 WIB,saksi
    mengenal Siti Aisah pada saat mereka bertemu ditempat pembeli rongsokan yang merupakan teman terdakwa, sedangkan SitiAisah pada waktu itu sedang menjual rongsokan karena bekerja sebagaipemulung ;e Bahwa terdakwa membantah pergi ke Hanura bersamasama dengan SitiAisah, karena ia berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor ;e Bahwa terdakwa membantah pada saat ia pergi ke Hanura mengenakanpakaian kemeja kotakkotak sebagaimana barang bukti yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum, namun ia mengakui
    Siti Aisah binti Misrun (berkas terpisah) telahmengambil barang milik orang lain berupa televisi dan DVD milik saksi korbanNurmanila pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 12.30 s/dpukul 13.30 WIB bertempat dirumah korban di Dusun RKB, Desa Hanura,Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;2.
    Bahwa benar pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdri.Siti Aisah di daerahPanjang, Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa Bobbi menawarkankepada Siti Aisah untuk mengambil besi tua di rumahnya di Hanura, sehinggaSiti Aisah mengikuti terdakwa Bobbi menuju ke rumahnya di Hanura ;3.
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 267/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 23 Mei 2019 — Ir. NURDIN TAMPUBOLON,M.M ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
240137
  • Nurdin Tampubolon sebagaiAnggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Surat NomorB/117/DPPHANURA/IX/2018, tertanggal 10 September 2018, tentangpengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura;2.
    Adapun alasannyasebagai berikut: Bahwa Penggugatselaku Anggota, Kader, Pengurus dan Anggota DPRRl Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) bersamasamabeberapa anggota, kader dan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Ambaratelah melakukan rapat yang tidak berdasarkan mekanisme yang berlakudi internal Partai Hanura untuk mengganti/memberhentikan KetuaUmum Dr. Oesman Sapta, MM dan Sekjen DPP Partai Hanura H.
    Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 18 Januari 2018bertempat di Jalan Mabes Hankam No.69 Cilangkap Jakarta Timur yangtidak sesuai dengan mekanisme internal Partai Hanura terutamaAnggaran dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura khususnyaPasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Musyawarah Nasional luar biasadapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/luar biasa, dalam halpergantian Ketua Umum Munaslub dapat diselenggarakan apabila :a.
    Berdasarkan Surat Keputusan PAW Partai Hanura terhadap Penggugatselanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA melalui suratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018 tanggal 10 September 2018perihal : Pengajuan PAW angota DPRRI Fraksi Hanura memohonkepada DPRIRI untuk segera memproses PAW Anggota DPRRIFraksi HANURA an Penggugat.
    : 18931/DPRRI/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Hal : Pemberhentian Antarwaktu AnggotaDPR/MPR RI dari Partai HANURA atas nama Ir.
Register : 02-05-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 6/PID.TPK/2019/PT PAL
Tanggal 24 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD TANG, SH.
Terbanding/Terdakwa : H. HASBIE H. Dg. SITABA
12772
  • Parigi Moutong tahun 2009;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.
    Parigi Moutong tahun 2010;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2011 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2012, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2013
    dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2015 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2016, Nomor 15/DPC-HANURA/PM/ II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
  • 1 (satu) Eksamplar Proposal permohonan bantuan dana Partai Hati Nurani Rakyat, DPC Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, beserta lampirannya antara lain berupa :
    1. Surat
      Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021;
    2. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;
  • 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai
    TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
  • 1 (satu) rangkap bukti proses realisasi pembayaran dana bantuan Partai tahun 2016, terdiri atas:
    1. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
    2. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- yang
      ,~Bermula ketika Terdakwa menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2016, berturutturut berdasarkan :a. Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEPDPP/HANURA/XI/2007tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenParigi Moutong;b.
      Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEPDPP/HANURA/XI/2007tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenParigi Moutong;b.
      Menyatakan barang bukti berupa :1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.
      Menetapkan barang bukti berupa :1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.
      Menetapkan barang bukti berupa:1)1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun2009;2)1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.
Register : 28-06-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN KALIANDA Nomor 263/Pid.B/2016/PN.Kla.
Tanggal 24 Agustus 2016 — HASIMUDIN Bin ROHIMIN
365
  • dakwaan PenuntutUmum Nomor Register Perkara: PDMl126/KALIA/06/2016 tanggal 7 Juni 2016yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa HASIMUDIN Bin ROHIMIN bersama ketiga temannyayaitu SUHARMAN Bin HARPIANSYAH (penuntutan terpisah), AGUS SALIM BinDUL SYUKUR (penuntutan terpisah), MUSTOPA Bin SARKIM (penuntutanterpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di depan AlfamartDesa Hanura
    Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut: Halaman 2 dari20 halamanPutusan Pidana Nomor: 263/Pid.B/2016/PN.Kla.Bahwa bermula pada hari senin tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIBterdakwa dan ketiga temannya berangkat dari Jatiringin KecamatanKlumbayan menuju kearah Padang cermin, SUHARMAN dibonceng olehMUSTOPA menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan AGUSberboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X 125 , saat tibadi desa Hanura di depan
    Alfamart Desa Hanura terdakwa dan temantemannya melihat banyak motor yang terparkir, dan salah satunya ada sepedamotor Yamaha Vixion warna biru yang terparkir di depan Alfamart sedangkanpintu Alfamart tersebut tertutup dengan pintu roling door dan terbuka hanyasedikit sehingga SUHARMAN turun dan menuju ke sepeda motor Vixion yangsaat itu tidak terkunci stang, sedangkan terdakwa, MUSTOPA dan AGUSmenunggu di pinggir jalan raya duduk di motor sambil mengawasi situasi.SUHARMAN mendorong sepeda motor
    Bahwa saksi secara persis tidak mengetahui cara terdakwa melakukanpencurian, namun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari rekaman CCTVbagian luar Alfamart tersebut; Bahwa kronologis kejadian berawal saat saksi meminjam sepeda motor Vixionmilik saksi Supriyatno untuk dipakai bekerja di Alfamart Desa Hanura saatsaksi lembur bersama karyawan lain hingga malam hari, sedangkan posisimotor nya masih terparkir di depan Alfa mart Desa Hanura, sekira pukul 18.00WIB Hengky teman saksi meminjam sepeda motor
    di depan Alfamart Desa Hanura terdakwa dan temantemannyamelihat banyak motor yang terparkir, dan salah satunya ada sepeda motorYamaha Vixion warna biru yang terparkir di depan Alfamart sedangkan pintuAlfamart tersebut tertutup dengan pintu roling door dan terobuka hanya sedikit; Bahwa kemudian Suharman Bin Harpiansyah (Terdakwa dalam perkaraterpisah) turun dan menuju ke sepeda motor Vixion yang saat itu tidak terkuncistang, sedangkan terdakwa, Mustopa Bin Sarkim (Terdakwa dalam perkaraHalaman 8
Register : 28-08-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 02/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN
Tanggal 18 September 2015 — IR. ALI MUTIARA RANGKUTI, Dkk VS KPU KAB. MANDAILING NATAL
12253
  • Imron Lubis, Spd..M.M yangdidaftar ke Kantor Tergugat, yang diusung oleh Partai Hanura; e Bahwa benar sesuai Keputusan DPP telah terjadi reposisi dalamkepengurusan DPC Hanura Kabupaten Mandailing Natal dan PartaiHanura pada DPRD Mandailing Natal sebanyak 7 (tujuh) kursi, sedangPartai PKPI sebanyak 2(dua) kursi total 9(Sembilan) kursi; e Bahwa Sebagai upaya hukum terakhir Hanura sebagai partai pengusungmendorong agar pasangan calon Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Saksi Aryanto Harahap;e Bahwa benar Saksi adalah Wakil ketua DPD Partai Hanura SumateraUtara dan tahu KPU Mandailing Natal menolak pendaftaran pasangancalon yang diusung oleh Partai Hanura langsung pada saat pendaftaran; e Bahwa benar yang diusung oleh partai Hanura bersama PKPI adalahPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penggugat A.n.
    Berita Acara Nomor: 84/BA/VI/2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Klarifikasikepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara karena adanya 2 (dua)kepengurusan DPC Partat HANURA yang Mendaftarkan Calon Bupati danWakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (Bukti T6); .
    Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara PartaiHati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/017/DPDHANURA/SU/III/2011 tentangSusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Mandailing Natal Masa Bakti 20112016 (Buti T7);.
    Imron Lubis, S.Pd..MM, yang secara resmidiusung oleh Partai Hanura; e Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perubahan atau revosisikepengurusan DPC Hanura Kabupaten Mandailing Natal, dan kalau adaharus sepengetahuan DPD Hanura Sumatera Utara; e Bahwa benar mekanisme pengusungan pasangan dimulai usulan daribawah, yaitu DPC Hanura mengusulkan kepada DPD Hanura kemudianditeruskan ke DPP Hanura di Jakarta; e Bahwa benar menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga Partai Hanura, DPP dapat
Register : 10-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
H. AMIR MAHMUD, SE. MM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
372548
  • dari KubuOesman Sapta Odang dan Harry Lontung Siregar tetap melakukan /memproses Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura KabupatenBarito Utara Nomor : 053/DPC HANURA/BU/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018Perihal : Pemberhentian Sdr.
    Bahwa Penggugat selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Barito Utaradari Partai Hanura selama ini selalu aktif dalam kepengurusan PartaiHanura, selalu berjuang membesarkan nama Partai Hanura, bahkanPenggugat diberi kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hanura Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2016 2021.3.
    Dan oleh karena berpindahnya Penggugat dari Partai Hanura kePartai lain (Partai Gerindra) sehingga membuat Penggugat dilakukan PAW(Pengganti Antar Waktu) oleh Tergugat melalui Objek Gugatan a quo, yangdengan dasar Surat dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten BaritoUtara, surat dari Ketua DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odangdan Harry Lontung Siregar, Surat Ketua KPU Kabupaten Barito Utara,Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, dan Surat dari BupatiKabupaten Barito Utara.Bahwa sebagaimana yang
    Utara, membuat surat Nomor : 053/DPC HANURA/BU/VII/2018tanggal 26 Juli 2018, Perihal Pemberhentian Sdr.
    Bukti T5Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura KabupatenBarito Utara Nomor : 053/DPC HANURA/BU/VII/2018,tertanggal 26 Juli 2018 kepada Ketua DPRD Barito Utara,Perihal Pemberhentian Sdr. H. AMIR MAHMUD, SE.
Register : 30-04-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN AMBON Nomor 57 / Pdt. G / 2013 / PN – AB
Tanggal 28 Oktober 2013 — LA ODE SALIMIN, Spd
195133
  • dari Partai HANURA.;3.
    Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013, tentang Pemberhetiandari keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN,3.2. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013, tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas namaLA ODE SALIMIN,3.3.
    HatiNurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD ProvinsiMaluku yang didasarkana.
    Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentiandari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN,b. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas namaLA ODE SALIMIN,c.
    Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal O6 Maret 2013 tentangPemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LAODE SALIMIN, S.Pd.;4.2. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP HANURA / Ill / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atasnama LA ODE SALIMIN,4.3.
Register : 01-08-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 16/PDT.G/2013/PN.RUT
Tanggal 30 Januari 2014 — EMILIANUS SARWANDI, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN DI JAKARTA, Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEDAULATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DI KUPANG Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN MANGGARAI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
9439
  • surat pengundurandiri Penggugat, maka DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai,memberhentikan Penggugat dari keanggotaan dan kepengurusan Partaidengan SK No: SKEP/155/ DPDNTT/IV/2013 tanggal 17 Apri 2013 ;Putusan No.16/Pdt.G/2013/PN.Rut.e Surat dari DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai, nomor : 02/DPC/HNRMrai/HI/2013, tanggal 27 Maret 2013, perihal Pemberhentian dariKeanggotaan, yang menjelaskan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikeanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Manggarai
    :Bahwa saksi adalah Pensiunan PNS dan sekarang sebagai anggota danpengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai dan Ketuanya adalahAdolfus Gabur ;Bahwa saksi masuk dalam Partai Hanura sejak tanggal 17 April 2013 dansaksi menjabat sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan ;Halaman 19 dari 41 halaman.20Bahwa Kantor DPC Partai Hanura beralamatkan di jalan Mawar, KelurahanPau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;Bahwa awalnya Penggugat pernah datang ke Kantor DPC Partai HanuraKabupaten
    Manggarai dan secara lisan meminta untuk bergabung menjadiAnggota dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai, dan padawaktu itu saksi belum menjadi anggota DPC Partai Hanura KabupatenManggarai ;Bahwa kemudian DPC Partai Hanura merekomendasikan permintaanPenggugat sebagai Pengurus Partai dengan catatan agar segera memasukansurat pengunduran diri dan atau surat pemberhentian dari Partai Kedaulatansupaya bisa dibuatkan SK., namun dalam perjalanan waktu surat pengundurandiri dari Penggugat tidak
    ;e Bahwa menurut saksi kalau ada Anggota Partai Hanura resmi yang inginmengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri, dan saksi tidaktahu apakah hal tersebut ada tanggapan dari DPC Partai Hanura atau tidak ;e Bahwa kalau Anggota Resmi Partai Hanura harus memiliki KTA, SK danNomor Anggota, dan kalau sudah ada Nomor Anggota berarti dia sudahmenjadi Anggota Resmi Partai Hanura ;e Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T.27 yang diperlihatkan di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan
    (Penggugat) pernah bergabung danmenjadi pengurus/anggota Partai Hanura, meskipun berdasarkan Surat Pengunduran Diridari Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Hanura atas nama Emilianus Sarwandi, SH.
Register : 12-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor -9/Pdt.G/2015/PN Kag
Tanggal 23 September 2015 — -JUWAIRIYAH BINTI UMAR HUSIN, sebagai Penggugat MUHAMMAD ATIK BIN ABDUL WAHAB, sebagai Tergugat
13615
  • Mubarok Hanura, S.H. Bin Umar Husin; dan Ahli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1. Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2. Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H.;3. Nail Fatahilla Bin Mubarok Hanura, S.H.;4. M. Fazal Bin Mubarok Hanura, S.H ;3.
    Ogan Ilir;Bahwa sepengetahuan saksi Mubarok Hanura mendapatkan tanahdari peninggalan orang tuanya ;Bahwa saksi tahu mengenai asal usul tanah sengketa berasal orangtua Mubarok Hanura yaitu Alm.
    Sopiah dan meninggal pada tahun 1968;Bahwa Umar Husin dan Sopiah memiliki 2 (dua) orang anak yaituJuwairiyah dan Mubarok Hanura ;Bahwa anak dari Mubarok Hanura ada 4 (empat) orang yaituMaria Mawaddah, Muaddab, Nail Fathila dan M.
    sengketa berasal orangtua Mubarok Hanura yaitu Alm.
    Mubarok Hanura yang mewarisi secara turun temurun hartapeninggalan dari Alm. Umar Husin Bin H.
    Syarifudin adalah :1 Juwairiyah Binti Umar Husin;2 Mubarok Hanura, S.H. Bin Umar Husin; danAhli waris Mubarok Hanura SH, Bin Umar Husin adalah :1 Maria Mawaddah Binti Mubarok Hanura, S.H.;2 Muaddab Mirost Bin Mubarok Hanura, S.H.;3 Nail Fatahilla Bin Mubarok Hanura, S.H.;4 M.
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Ktg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SUHENDRO GANDA K., SH.
Terdakwa:
ONLY SUOTH alias ONLY
935
  • telah melakukan tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjua, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD NOVALDOCHMIE alias NOVAL sedang jalanjalan di seputaran kantor BupatiBoltim, kemudian teman terdakwa mengajak untuk datang ke kantorsekretariat partai Hanura
    Hanura untukmenemui saksi MUHAMAD NOVAL DOCHMIE alias NOVAL, dansekitar pukul 01.10 wita terdakwa tiba di kantor partai Hanura danketika berada di halaman kantor partai Hanura, seseorang bertanyakepada terdakwa mo ba apa, lalu terdakwa menjawab mo lia patamang, kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa naedulu karena rumah tersebut ada dua tingkat, dengan maksud agarterdakwa naik ke lantai dua.
    Setibanya di kantor partai Hanura, terdakwa dan saksiMUHAMAD NOVAL DOCHMIE alias NOVAL naik ke lantai dua dan berceritadengan temanteman lainya, saat sudah malam hari terdakwa pulang keHIm. 17 dari 22 hlm.
    Putusan No. 196/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.rumah dengan maksud untuk mandi dan makan malam, setelah selesalmandi dan makan malam pada hari Senin dini hari sekitar pukul 01.00 witaterdakwa kembali lagi ke kantor sekretariat Hanura untuk menemui saksiMUHAMAD NOVAL DOCHMIE alias NOVAL, dan sekitar pukul 01.10 witaterdakwa tiba di kantor partai Hanura dan ketika berada di halaman kantorpartai Hanura, seseorang bertanya kepada terdakwa mo ba apa (mau apa),lalu terdakwa menjawab mo lia pa tamang (mau lihat teman
Register : 30-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 10 /G/2013/PT.TUN.MKS
Tanggal 26 Nopember 2013 — 1. YUSTINUS MOTE, sebagai Penggugat 1 ; ------------------- 2. NATANIEL B. TEKEGE, sebagai Penggugat 2 ; ------------------- 3. FRANSISKA KOTOUKI, sebagai Penggugat 3 ; ------------------- 4. YAN GIYAI, sebagai Penggugat 4 ; ---------------- 5. STEPANUS KOBOGAU, sebagai Penggugat 5 ; ------------------ 6. SISKA TATOGO, sebagai Penggugat 6 ; ---------------- 7. YULIUS BOMA, sebagai Penggugat 7 ; ------------------- 8. LEA GOBAY, sebagai Penggugat 8 ; ------------------- 9. AMON KEIYA, SE., sebagai Penggugat 9 ; ---------------- 10. DEREK GOBAY, sebagai Penggugat 10 ; ----------------- 11. SELPINA GOBAY, sebagai Penggugat 11 ; --------------- 12. SILAS TENOUYE, sebagai Penggugat 12 ; ---------------- 13. YAHYA GOBAY, sebagai Penggugat 13 ; ------------ 14. OTTO GOBAY, sebagai Penggugat 14 ; ---------- 15. DOLLI PIGOME, sebagai Penggugat 15 ; ---------- 16. APENIEL DEGEL, sebagai Penggugat 16 ; ----------------- 17. MENASE BUNAI, sebagai Penggugat 17 ; ----------------- 18. SERPINA TENOUYE, sebagai Penggugat 18 ; ----------------- 19. SEMUEL DEGEI, sebagai Penggugat 19 ; -------------- 20. MILHAM TENOUYE, sebagai Penggugat 20 ; ----------------- 21. YULIANA MOTE, sebagai Penggugat 21 ; --------------- Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 21 disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; ---------------------------------- M E L A W A N : - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, TERGUGAT ;
6349
  • diajukan olehDewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Paniai.8 Bahwa dalam form Model B Surat Pencalonan Nomor 10 PartaiHanura dalam rangka penyelenggaran Pemilu Anggota DPR/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/kota tahun 2014, Dewan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota Papua berdasarkankeputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Hanura Keputusan Dewan Pimpinan Partai HanuraTingkat Provinsi nomor Skep/034/DPDHANURA tanggal 06/05tahun 2011 yang beralamat
    , bahwa semua kegiatan kepartaian yangdilakukan sampai saat ini yang berhubungan dengan Para Penggugat ; Bahwa agenda verifikasi faktual Partai Hanura dalam Pemilu Tahun2004 telah diloloskan oleh KPU Pusat Bahwa didalam dualisme kepengurusan Partai Hanura KabupatenPaniai, selain kepengurusan dari Yustinus Mote dkk (Para Penggugat),saksi tidak tahu tentang kepengurusan yang satu lagi, dimana apabilaada tindakan yang berkaitan dengan Partai Hanura, tidak diakui olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua
    Kabupaten Paniai, tetapiyang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerimaDaftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formalmenurut Undangundang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua ; Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerimaPutusan Pengadilan Negeri Jayapura ;Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua hanya menerbitkan SuratKeputusan Nomor 034 Tahun 2011 ;Saksi IT YOSUA KAYAME menerangkan : Bahwa pada tanggal 22
    pedoman penilaian dari KPUD Kabupaten Paniaiatas dualisme Kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Paniai adalahdidasarkan kepada : 1.
    Jayapura, yangdipertegas dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraNomor:B/044/SPPHANURA /V/ 2013 yang di tandatangani oleh KetuaUmum DPP Partai HANURA yang di tujukan kepada KPUD kabupatenPaniai telah memberikan Legalitas Kepengurusan Partai Hanura Pimpinansdr. YanceTebai dan sdr.
Register : 06-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
23738
  • Bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah Mendapatkan SuratPeringatan/teguran Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura kab.
    Musirawas;10.Bahwa Penggugat/pemohonan tidak pernah Mendapatkan SuratPeringatan/teguran Dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura ProvinsiSumatera Selatan;11.Bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah Mendapatkan SuratPeringatan/teguran Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura di jakarta;12.Bahwa Penggugat/Pemohon Tidak pernah dipangil atau mendapatkansurat apapun dari Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )untuk memperjelasakan atau memverifikasi permasalahan apa yang telah dilakukan oleh
    partai Hanurasebagai berikut: Bahwa pada pasal 3 Ayat (1) Penggugat tidak mendapatperlakuan yang sama sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat karenaPergantian antar waktu yang di usulkan oleh partai HANURA tidakberdasarkan AD/ART Partai Hanura itu sendiri dan peraturan danperundangundangan; Bahwa Pada Pasal 3 Ayat (8) Penggugat/Pemohon tidakmendapatkan informasi, penjelasan, Peringatan, Teguran dan ataupemberitahuan atas tindakan yang dilakukan oleh partai Hanura dalamhal Persetujuan Pergantian
    Kerugian Immateriel(Moril) yakni Harkat, Martabat serta Kedudukan PENGGUGAT/pemohonsebagai Anggota Partai HANURA Kab.
    KabupantenMusi Rawas, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan DewanPimpinan Pusat Parta Hanura di Jakarta, bahwa berdasarkan AD/ART PartaiHanura, Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang sama sebagai anggotaPartai Hanura (Pasal 3 Ayat (1)), Penggugat tidak mendapatkan informasi,penjelasan, peringatan, teguran dan/atau pemberitahuan atas tindakan yangdilakukan oleh Partai Hanura (Pasal 3 Ayat (8)), dan Penggugat tidak pernahdiberi hak untuk melakukan pembelaan diri di internal Partai
Register : 09-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 169/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Jimmy Willibaidus Sianto, S.E., MM
Terbanding/Tergugat I : Refafi Gah
Terbanding/Tergugat II : Siprianus Woka Ritan
Terbanding/Tergugat III : Anwar Pua Geno
Terbanding/Tergugat IV : Yunus Takandewa
Terbanding/Tergugat V : Alexander T. Ofong
Terbanding/Tergugat VI : Gabriel Beri Bina
14930
  • Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV
    Surat Keputusan Nomor: i.37/DPDNTT/HANURA/III/2018,tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda AnggotaPartai HANURA;2. Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3.
    MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.
    Antar Waktu; Surat Keputusan Nomor: = e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi FraksiPartai HANURA DPRD NTT;5.
    Surat Nomor : i.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA(Bukti P8);b. Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P9) tentang Perubahan Komposisi FraksiPartai HANURA DPRD NTT;c.
Putus : 04-07-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14 /Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Mks
Tanggal 4 Juli 2017 —
608
  • KantorAdvokat & Konsultan HukumMeursalin Jalil RokanMEMORI KASASITERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS MAKASSARNOMOR 14/PDT.SUSPARPOL/2017/PN.MKSANTARA:Andi Muhammad Takdir Hasyim,SE Pemohon Kasasi/Penggugat.MELAWANDewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (DPP Hanura)Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura (DPD Partai Hanura) Provinsi SulawesiSel ataitin~= ae anmn ineie inn emerninmime TermohonKasasi/Tergugat IIMakassar, 17 Juli 2017Kepada Yang Terhormat,Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiadi
    Jika punseandainya sengketa aquo belum di putus oleh Mahkamah Partai dalam hal iniDewan Kehormatan Partai Hanura, maka hal tersebut harusnya tidak dalam kontekseksepsi tentang kompetensi peradilan.Bahwa apalagi Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Khusus Pasal 33mengatur secara tegas tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenangmenyelesaikan sengketa atau perselisihan partai Politik.
    Judex factie bertindak tidak adil dan tidak bijaksana denganmelanggar hukum pembuktian karena tidak memberikan kesempatankepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalilnyatermasuk membuktikan bahwa sengketa a quo telah diselesaikanmelalui mekanisme internal yang di Partai Hanura disebut DewanKehormatan.
    Penggugat mengajukan buktibukti pada tahap sidangpembuktian.Sementara itu hakim dalam menemukan kebenaran formal, terikat denganalat bukti dimana Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpaadanya alat bukti.Berdasarkan uraian tersebut maka terbuktipertimbanganjudexfacti hanyadidasarkan pada asumsiasumsi semata tanpa adanya alat bukti dari para pihak yangdapat membuktikan apakah perkara aquo telah atau belum diselesaikan secara internalmelalui Mahkamah Partai dalam hal ini Dewan Kehormatan Partai Hanura