waktutertentu antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atausetidaktidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Kantor PT.Bank SulutGo Cabang Limboto di Kelurahan Kayubulan Kecamatan LimbotoKabupaten Gorontalo atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang NomorKetua Hakim Parat

Wiyono, S.H. yang dimaksud dengan merugikanadalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehinggaKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT GTOdengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atauberkurangnya keuangan negara (hal. 41 dalam buku Pembahasan Undangundang Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, cetakan pertama, Juni 2018,dicetak oleh Sinar Grafika

31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding disamping mempertimbangkan padadana yang dikatagorikan bersumber dari keuangan Negara atau daerah jugaakan mempertimbangkan kepada proses sebelum terjadinya persetujuanTerdakwa memperoleh kredit.Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian secara melawan hukum mencakupKetua Hakim Parat

SR01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan TindakKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT GTOPidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Investasi dan ModalKerja 3 (tiga) Debitur oleh Bank SulutGo Cabang Limboto Tahun 2015 dan2016, sebagaimana dalam Rekapitulasi Kredit Investasi jumlah pinjamanTerdakwa Kredit investasi Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus

Kredit Investasi harus dilunasi olehTerdakwa dalam jangka waktu 72 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Agustus2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 dan Kredit Modal Kerja selamaKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 94 dari 103 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT GTO12 bulan, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18Agustus 2016;Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit ini makaTerdakwa menyerahkan agunan berupa:1.Sertifikat Hak Milik No. 143/Dunggala,

Akibattidak dipenuhi kedua syarat pada Pasal 224 H.ILR maka perjanjian kredit itu tidakmemilik Parat Eksekusi dan oleh karena itu maka penjualan lelang eksekusi atas haktanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini harus dinyatakan bataldemi hukum;Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau menafsirkan hukumperjanjian pinjammeminjam dan menyatakan sah menurut hukum Akta PerjanjianPinjam Uang Nomor 11 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Hidayah, S.H.

Berdasarkan fakta tersebutmaka perjanjian pinjam uang tidak dapat memiliki Parat Eksekusi dan oleh karenaitu penjualan lelang eksekusi hak tanggungan milik para Tergugat asal adalah bataldemi hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karenaputusan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum, sebab telah terbukti Tergugat telah wanprestasi maka objek jaminan yang diikatdengan

FIRMAN KETAUN PERKASA. beralamat di Gedung Office 8 lantai 30Unit C SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253( Jalan Senopati Raya 8B ) Kebayoran Baru JakartaSelanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT Il;Pengadilan Negeri T ersebut ; 2220022 nonnnn nn nnnnTelah membaca berkas dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;Telah =memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ParaT@IPQUug al ;n2nn nnn n ncn nnn nnn nnn nnn nnn nena

Menghukum Penggugat, para Tergugat dan parat Turut Tergugat membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 1.966.000, (satu juta Sembilan ratus enampuluh enam ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Bireuen, bahwa Turut Tergugat Il / Pembanding padatanggal 26 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atasputusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor : 0111/Pdt.G/2014/MSBir.tanggal 16 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Zulkadah1435 Hijriyah

JKT tanggal 15 April 2019 MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI: Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ParaT@rDanding j 72 n9 nnn nnn nnn nnn non nnn non non non non nnn nnn ee ne nn neeDALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding (Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) berupa: 2.1.

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) a jo. Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.

Pasal 14 ayat (2) danayat (3), maka seharusnya sudah dipahami bahwa jenis prosedur lelangeksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan milik Penggugat I, mau tidakmau masih harus melalui Fiat/ Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar,bukan dengan jenis eksekusi Parat ( Parate Executie ) berdasarkan ketentuanPasal 6 UUHT.Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan UUHT No.4 Tahun1996 pada Pasal 20 Jo.

Melalui eksekusi parat ( Parate Executie ) sebagaimana Pasal 6 UUHT;2.

Pasal 14 ayat (2) dan (3)UUHT No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo.Berdasarkan fakta dan alasan juridis a quo, maka jelas telah terbukti bahwajenis prosedur lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat bekerja sama turuttergugat melalui eksekusi parat dalam perkara ini, terbukti melanggarketentuan Perjanjian Kredit No.23 Tanggal 21 Mei 2014 dengan addendumnyaJo. UUHT No.4 tahun 1996 terkait pilinan jenis proses eksekusi haktanggungan dan karenanya termasuk Perbuatan Melawan Hukum.3.

dalam UUHT terkait mekanisme jenis pelaksanaan eksekusijaminan dalam perkara ini untuk tetap melalui Fiat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Makassar, tentunya dilandasi filosofi pertimbangan hukumbahwa Lembaga Peradilan tentunya akan mempertimbangkan secara adil dansaksama dari berbagai aspek, termasuk yang menjadi sengketa dalamperkara ini terkait pembebanan tagihan kepada obyek jaminan milikPenggugat I yang jauh melampaui batas maksimal yang dijamin, tidak akanterjadi; tidak seperti pada eksekusi parat

Pertimbangan lainnya, bahwa menjadi tanda tanya bagi para Penggugat, adaapa dibalik kengototan para Tergugat untuk melabrak ketentuan yang telahdisepakati, dengan menempuh cara praktis langsung melalui pilinanmekanisme lelang eksekusi parat yang tidak disepakati dalam perjanjian kredit;jangan sampai ada udang dibalik batu kolusi dengan pihakpihak tertentuuntuk segera memiliki obyek jaminan milik Penggugat sekedar berlindungdibalik syaratsyarat formal lelang belaka.5.

telah dilakukan oleh Tergugat VKONPENSI j $= on 2 wo none nn nnn nnn ee nnn nn nn nee nnn nnn nen ence ceeBahwa perkara ini adalah mengenai hak milik Penggugat Konpensi yangsecara melawan hukum dialihkan dan dibalik nama oleh Tergugat tanpaalas hak, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, kami mohonagar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakanPutusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bij voorraad)meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari ParaT

Hasbiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh ParaPenggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/ParaT erbanding;Ketua Majelis,tidDrs. H. Abdul Hakim M., HI.Hakim Anggota, Hakim Anggotattd tidDr. H. Barmawi, M.H. Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H,Panitera Pengganti,tidDra. HasbiahBiaya Perkara:1. Biaya Proses : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,003. Meterai : Rp 10.000,00 +Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dapat dijelaskan bahwa: PMK No.93/PMK.06/2010 merupakan ketentuan intern jajaranKementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negarayaitu memberi petunjuk tentang pelaksanaan lelang;Halaman 11 dari 31 Pts Nomor 72/Pdt.G/2019/PT Smr Muatan materi dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 sepanjangtentang LELANG EKSEKUSI pasal 6 UUHT (misalnya Pasal 5, Pasal 36(5) dan peraturan terkait dalam PMK No. 93/PMK.06/2010)menjadisumber hukum berlakunya eksekusi parat

Sebagai sumber hukum berlakunya eksekusi parat UUHT, PMKNo. 93/PMK.06/2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT BENTUK HUKUMyang dimaksud UUHT jucties UU No. 10 Th 2004 dan UU No. 12 Th 2011yang menentukan bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi obyekHT adalah PERATURAN PEMERINTAH;* Bahwa selain tidak memenuhi syarat bentuk peraturanpelaksanaan, sepanjang tentang eksekusi obyek HT, PMK No.93/PMK.06/2010 melampaui batas wewenang.

Seluruh jenis eksekusi dalam UndangUndangNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (eksekusi parat, eksekusipertolongan hakim, dan eksekusi penjualan dibawah tangan) belumberlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud olehPasal 26 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Sehubungan dengan istilah menggunakan tersebut, maka walaupunprosedur eksekusi menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sama denganprosedur eksekusi menurut Pasal 20 (1b)UUHT, namun yang berlaku adalahketentuan

SRI ASTUTI, M.Pd;

1. Membebankan kepada parat terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membebankan kepada parat terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami, Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H..

tanpa memerlukanpersetujuan lagi daripemberi Hak TanggunganEksekusi Paraf (eksekusi langsung ) obyek hak tanggunganEksekusi paraf obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1)aUUHT jis Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut pasal 20 (1) a jo Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat

yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachting verkoop)sebagaiman diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.

Setelah berhasil mengambil semuanya kemudiankeluar melalui pintu. garasi dan mengambil sepeda motorkemudian keluar naik sepeda motor tersebut kembali kerumahterdakwa I,Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa kemudian tasdibuka, kemudian emas dan jam tangan diringkesi Terdakwa sedangkan uang tunai saat itu dibagi dua;Bahwa kemudian parat pergi kerumah Kukuh dengan maksuduntuk menjual emas tersebut dan keesokan harinya terdakwa IIdiberi uang oleh terdakwa sebesar rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah), sedangkan

Setelah berhasil mengambilsemuanya kemudian keluar melalui pintu garasi dan mengambil sepedamotor kemudian keluar naik sepedamotor tersebut kembali kerumahterdakwa I,Menimbang bahwa setelah sampai dirumah terdakwa kemudian tasdibuka, kemudian emas dan jam tangan diringkesi Terdakwa sedangkan uang tunai saat itu dibagi dua,Menimbang bahwa kemudian parat pergi kerumah Kukuh denganmaksud untuk menjual emas tersebut dan keesokan harinya terdakwa IIdiberi uang oleh terdakwa sebesar rp. 7.000.000, (tujuh

Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugattersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Tergugatsebagai Pembanding sedangkan Para Penggugat kedudukannya sebagai ParaT

.; Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitanakta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.Menimbang, bahwa berdasa aktafakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyataka ara Pemohon telah sesuaidengan Syariat Islam d pasal 14 sampai pasal30 Kompilasi Hukum ebuah perkawinan,serta tidak melan sal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang is hakim jugaberpendapat tida akibat adanyakelelaian para Pe parat PembantuPegawai Pencatat stiwa nikah paraPemohon kepada pat;Menimbang, inan agar dapatdibuktikan

Kontra memori banding;Menimbang, bahwa berdasarkan Aelaas Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Barabai tanggal 14 Desember 2015, bahwa sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugattelah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkasperkara(inzage), di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2016/PT.BJMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh KuasaPara Pembanding/ParaT

AB GIDIT; ~~ ~~ nnn rn etm 1 (satu) buah tabung kaca; 2222 nn neo =satu) buah mancis; 20 202 one non nae en nee nenebuah handphone Nokia X1; buah tas kecil berwarna kuning dan pink; 1 (satu) 1 (satu)1 (Satu)(satu) buah gunting; (satu) buah handphone Blackberry warna putih; (satu) helai celana pendek merk Lewast Sport Premium Stylewana Nita) 2 22 nn non non non noe nen nnn nnn nne nee enebenar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktudilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap paraT

ditelobun oleh adik yang bernama Dani yangmemberitahukan kalau kaca depan rumah pecah dilempar oleh seseorangdengan menggunakan benda keras 5bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya apa, tetapi kejadian tersebutkarena ada perkelahian antar kampung yaitu antara kampung Suryatmajandengan Cokrodirjan ; 722222 nnn nnn nnn nnn nnnbahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan kaca rumahSaksi tersebut ; 222222 n nnn nn en nn nn nn nn nena nnnbahwa kaca rumah Saksi yang pecah telah diganti oleh keluarga paraT

sebagaimana ternyata dari akte Permohonan Peninjauan KembaliNo. 98/Srt.Pdt.G/P/2/1995/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMakassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 05 Januari 2004 ;bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/paraTerbanding yang pada tanggal 27 Februari 2004 telah diberitahu tentangmemori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat /paraT

Fotokopi Kartu KK No. 33750219040700004 tanggal 28 Mei 2018, telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti(P.2)danm di parat;23.