Ditemukan 1925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekhilafan kekilafan khilafan kekehilafan kekhilafann kehilangan kehitaman kehijauan kekilafaan
Penelusuran terkait : Kekeliruan dan kehilafan Kehilafan hakim atau kekeliruan Pasal 2 ayat (1) kehilafan hakim Korupsi (novum Kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata) Alasan pk tidak jelas Kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT. INDO MEGA MARITIM
Pembanding/Penggugat II : NY. DRA. YACINTA MULIANTI,
Pembanding/Penggugat III : PT. INDOTRANS MITRA MANDIRI,
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PANN MULTI FINANCE atau disingkat PT. PANN Persero,
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
89 — 63
  • bertentangan dengan kaedah hukum Pasal 1321KUHPerdata;Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan: Tiada sepakat yang sah apabila sepakatitu. diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan ataupenipuan.Karena unsur tersebut ada, berarti kehendak didalam asas kebebasan14.15.berkontrak itu ada cacat kehendak, ada wilsgebrek;Menurut UU Perseroan Terbatas, yang beralin dalam spin off adalahsebagian Aktiva dan Pasiva; Yang dimaksud Aktiva adalah Kapal (asset) yang merupakanO BJEKperjanjian SGU.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 54/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : GETRUIDA WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Ny. LESLY WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : WILLY PAULUS WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : DEDDY WIELIGMANS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KUPANG
Terbanding/Penggugat I : CORNELIA JOSIANE A. WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat II : CASTER CHERRY WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat III : VERA LYDIA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat IV : JASON PAUL WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat V : FRANSISCA ELSA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat VI : GETRUIDA MARIE WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat II : FRENGKY F. WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
146 — 97
  • Bahwa keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnyabagian ke 3 angka 2 dan angka 3 terkait dengan pertimbanganhukum atas buktibukti Para Pembanding telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 62 sampai dengan halaman 66 (Vide Putusan Nomor146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 09 Januari 2020) tersebut sangatjelas pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya, sehinggatidak ditemukan adanya kekeliruan dan kehilafan Majelis Hakimjudex facti dalam memutuskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — EKKA PONTOH, S.H, M.H
234 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat kekeliruan atau kehilafan yang dilakukan Hakim Kasasi dalammenerapkan hukum pembuktian atas faktafakta hokum yang terungkapdalam persidangan.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/PID/2007
Tanggal 27 Agustus 2014 — NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sheet file denganangkur baja 10 mm sehingga pelaksanaan proyek Dermaga Pontoonmenjadi tidak sesuai dengan bestek (gambar) yang dibuat oleh konsultanperencana;Judex Facti salah menerapkan hukum karena sesuai fakta yangterungkap di persidangan perbuatan Terdakwa Ill telah melakukanperbuatan menyetujui perubahan gambar yang dibuat konsultanperencana dalam pembangunan proyek dalam dermaga a quo;Bahwa menurut kami, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas jelas telah memperlihatkan suatu kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. H. ABDUL AZIZ VS HIDAYAT LATIF;
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007Juncto Putusan Nomor 73/PK/TUN/2007 tertanggal 30 April 2008 makaMajelis Hakim Kasasi telah keliru karena tidak mematuhi asas Erga Omnes.Dengan demikian, maka sudah patut dan sepantasnya Majelis Hakim Agungmenolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim PT TUN danmenyatakan Gugatan dalam perkara a quo ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard);Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 Telah Mengandung KesalahanDan/Atau Kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Februari 2014 — Drs. FATKHULLOH, Msi Bin MAT ALI
107 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlangsunghasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan Penuntut Umum tidakdapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapbkan ketentuan pidanaperkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasanputusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangandengan yang lain;3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau satu kehilafan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lelang
Register : 19-08-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 01-05-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 23 Februari 2012 — PT. PALMULYA SELARAS ABADI VS BUPATI KABUPATEN JAYAPURA; PT. MEGASURYA MAS; PT. SIRINGO-RINGO
106 — 118
  • Asas ini berlaku meskipun dalam Keputusan TataUsaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim:Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan makakeputusan ini akan ditinjau kembali (Lihat Philipus M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.
204 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Pertama Putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali (incasu putusan Mahkamah Agung Nomor 2118K/Pid.Sus/2015) adalahputusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atausesuatu kekeliruan yang nyata:Bahwa terkait dengan alasan keberatan ini, maka dengan ini Pemohonmemberikan uraian yuridis sebagaimana terurai berikut ini:Bahwa atas pertimbangan dan uraian sebelumnya di atas, maka olehMahkamah Agung memutuskan Perkara a quo dan dengan mengadili sendiridengan menjatuhkan amar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI
340 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam halini terlinat jelas pula bahwa kehilafan dan kekeliruan Judex Juris yang menjadikandasar pemindanaan bagi Terdakwa hanyalah berdasarkan pertimbangan danbukanlah berdasarkan pernyataan telah terpoenuhi semua unsur dalam rumusantindak pidana disertai dengan kualifikasinya dalam pemindanaan terhadapTerpidana yang telah diputus dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — DARSONO, dkk VS YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI DKK
123 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara argumentatif danreasonable Perbuatan Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk menjaga Kepentingan YKEP/Termohon, akan tetapi MajelisHakim Tingkat Kasasi secara Subyektif langsung menilai danmenyimpulkan Para Pemohon Peninjauan Kembali beritikadburuk, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi terbuktimerupakan tindakan unfair tria yang bercorak onvoldoendegemotiveerd (defectand insuuficient judgment) yang dikategorikandan dikualifikasikan suatu kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. DUTA PERTIWI Tbk vs FIFI TANANG
152 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2496 K/Pdt/2015menyatakan adanya paksaan, kehilafan dan penipuan menimbulkanalas hak untuk menuntut pembatalan, dengan bunyi Pasal sebagaiberikut : Perikatanperikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan ataupenipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannyaBahwa berdasarkan hal mana, maka terbukti secara yuridis TermohonKasasi telah memberikan persetujuan secara diamdiam atas maksudpembatalan jual beli unit SRS yang diajukan dalam gugatanbalik(rekonpensi) a quo.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-10-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 3 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN Diwakili Oleh : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN
Pembanding/Penggugat II : HJ. IYAM MARYAM, M.PD Diwakili Oleh : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN
Pembanding/Penggugat III : HJ. DETI SRI ASTUTI Diwakili Oleh : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN
Terbanding/Tergugat I : H. ABDULLOH
Terbanding/Tergugat II : HJ. IIS AISYAH
Terbanding/Turut Tergugat I : YATI ROHAYATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : CUCU SOFYAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : DANNY TEGUH SUPRIATNA
Terbanding/Turut Tergugat IV : ENDA SUGANDA
Terbanding/Turut Tergugat V : CUCU NURHASANAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat VIII
89 — 50
  • tidak pernah dilakukanProses Jual Beli, adapun Mengenai perpindahan hak Objek Sengketa terbuktidilakukan secara melawan hukum (DWANG DWALING BEDROG).Bahwa, mengenai syarat sah nya perjanjian dalam hal ini terhadapPejanjian Jual beli dan Perpindahan Objek Sengketa adalah sebagaiamanadalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana salah satu syarat terpentingnyaadalah KATA SEPAKAT , sedangkan Sepakat yang menajdi syarat sahnyaperjanjian atau perikatan menurut Pasal 1321 KUHPerdata tidak didasariatas halhal: Kehilafan
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Harta Bersama
Putus : 01-12-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0839/Pdt.G/2014/PA.ME
Tanggal 1 Desember 2015 — Perdata
127 — 33
  • Kehilafan (dwaling/mistake) diatur dalam pasal 1322 KUHPdtCakap untuk membuat suatu perjanjiannya setiap orang yang sudahdewasa, akil baliq dan sehat pikirannya kecuali orangorang yang tidakcakap menurut hukum;Mengenai suatu hal tertentu yang artinya apa yang diperjanjikan harusjelas dan terang sebagaimana diatur dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334ayat (1) KUHPdt;Suatu sebab yang halal, artinya haruslah mengenai hal yang baik dantidak mengenai halhal yang dilarang, dasarnya diatur dalam Pasal 1335dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
141 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank OCBC NISP, Tbk) denganPara Termohon PK (Cucu Djuhana, dkk);Bahwa suatu kehilafan dan kekeliruan yang nyata apabila JudexFacti menyatakan karena skorsing tidak dicabut dan putusan Nomor111 K/Pdt.SusPHI/2015 belum berkekuatan hukum tetap masihdapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka ParaTermohon PK masih mempunyai hubungan kerja dengan PemohonPeninjauan Kembali.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 120/PDT/2018/PT MND
Tanggal 1 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat I : SUTANTO ADRIAAN
Terbanding/Tergugat : HINDRODJOJO, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : LENNY ROMPAS
105 — 53
  • /2010, gugatan PenggugatLauw Kiantara Saputra dan Hendra Wihardja terhadap Tergugat termasukPara Pelawan/Pembanding dan Terlawan IV/Terbanding IV dikabulkan akantetapi dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembaligugatan penggugat a quo tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, yanguntuk lengkapnya pertimbangan hukum dan amar putusannya MahkamahAgung RI dalam Peninjauan Kembali No. 719 PK/Pdt/2012 sebagai berikut :Bahwa adanya kekhilafan dapat dibenarkan Judex Juris telahmelakukan ~ kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/PID/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — I MADE SUTRISNA
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut terjadi kontradiksi,di satu sisi menyatakan tanah dimaksud adalah berstatussebagai Tanah Negara dan disisi lain menyatakan perbuatanTerdakwa telah merugikan Negara in casu Pemda Sumbawa,karena Pemda Sumbawa kehilangan sebagian asset tanahnyayang terletak di Pulau) Panjang dan Pulau Meriam.Pertimbangan hukum tersebut secara jelas menunjukkanadanya suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, karena secara hukum tanah Negara tidak sama dengantanah
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 21-11-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — Letkol Inf Suki
141 — 197
  • Bahwa dengan mengutip ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yangmengatakan :Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan,atau diperolehnya dengan paksaan..... Bahwa tidak pernah seorangpun dari 83 (delapan puluh tiga) orang yangmembatalkan pinjaman Bank Yudha Bhakti dan orang yang namanya dipinjam olehTerdakwa pernah mengundurkan diri dari kesepakatan awal dengan penggunaan namamereka oleh Terdakwa dalam rangka pencairan kredit bank.
    Jika kredit tidak habis disalurkan pun, jika Pengurus Primkopad D 08mampu membayar pokok kredit dan bunganya, maka Bank Yudha Bhakti tidakakan pernah mempermasalahkannya.d) Bahwa dengan mengutip ketentuan Pasal 1321KUHPerdata yang mengatakan :"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itudiberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan....."e).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 526/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
1.PT. INDO MEGA MARITIM
2.NY. DRA. YACINTA MULIANTI,
3.PT. INDOTRANS MITRA MANDIRI,
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PANN MULTI FINANCE atau disingkat PT. PANN Persero,
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,
3.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
168 — 94
  • bertentangan dengan kaedah hukumPasal 1321 KUHPerdata;Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan: Tiada sepakat yang sah apabilasepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaanatau penipuan.Karena unsur tersebut ada, berarti kehendak didalam asas kebebasanberkontrak itu ada cacat kehendak, ada wilsgebrek;Menurut UU Perseroan Terbatas, yang beralin dalam spin off adalahsebagian Aktiva dan Pasiva; Yang dimaksud Aktiva adalah Kapal (asset) yang merupakan OBJEK perjanjian SGU.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 11/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.KASTARI
2.SULAIKHA
3.MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.SUHARTO
2.HANA ASTUTI
3.Kepala Kantor Cabang BANK RAKYAT INDONESIA Kota Bumi
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WAY KANAN
2.Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung
102 — 54
  • Karena adanya unsurunsur kehilafan, paksaan ataupenipuan, maka perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah atau cacathukum, memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
161 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, kembali MajelisHakim Kasasi melakukan kekeliruan/kehilafan yang nyatadengan tidak mendasarkan pertimbangannya atas faktafakta persidangan yang ada;3. Sebagaimana telah diuraikan pada di atas mengenaikelayakan transaksi refinancing dari aspek 5C's of Credit,saksisaksi fakta di dalam persidangan yaitu StevanusUntung Pujadi, Sunu Pinardi dan Ichwan Rohmanu secarajelas telah menerangkan bahwa dalam proses refinancingporsi Sustainable Loan PT. ATM dan PT.