Ditemukan 1926 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekhilafan kekilafan khilafan kekehilafan kekhikafan kehilangan kehitaman kehijauan kekilafaan
Penelusuran terkait : Kekeliruan dan kehilafan Kehilafan hakim atau kekeliruan Alasan pk tidak jelas Kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Pk karena ada novum Tidak ada kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
62 — 41
  • bahwa atas sertifikat tersebut diatas tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat atas obyek tanah dalam perkara in casu,bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding adalahkeinginan agar terhadap permasalahan hukum dalam perkara in casudiputuskan berdasarkan hukum yang berkeadilan guna menyelesaikanHalaman 97 dari 118 Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.SMR.permasalahan hukum yang telah lama tersebut dengan sebuah putusanyang mengikat bukan permohonan untuk putusan yang mengoreksiterhadap kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2011 — Upload : 19-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 22 Maret 2011 — EDYSON, SE., dkk
220 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25Oktober 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan olehpara Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:Alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali :Alasan Pertama:Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1052 K/Pid/2006, tertanggal 24 Oktober2007, dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
289 — 411
  • 2016 tentang Kepabeanan, yangmenentukan: Importir dapat mengajukan permohonan perubahan ataskesalahan data pemberiktahuan pabean yang telah diserahkan sepanjangkesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.Dalam norma ketentuan Pasal ini, menekankan jika pemberitahuan dokumenbarang ternyata terdapat ketidaksesuain dengan barang yang dikirim, makaimportir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuandokumen tersebut, dengan catatan sepanjang kesalahan tersebut terjadikarena kehilafan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 19-12-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel
Tanggal 9 Januari 2012 —
277 — 120
  • No.666/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.SelPerjanjian Pengosongan Rumah, maka menurut hukum Gugatan Penggugatadalah mengenai Perjanjian, sehingga harus dirumuskan / diformulasikansebagai Gugatan mengenai Pelaksanaan Perjanjian dan / atau PerbuatanIngkar Janji (Wanprestasi) dengan tuntutan Pembatalan Kedua Perjanjiantersebut dengan disertai alasanalasan yang dibenarkan oleh hukum, yaituadanya paksaan, tipu daya dan kehilafan sebagaimana ditentukan olehketentuan eks. Pasal 1321 KUHPerdata.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 489/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
1.ASMANSYAH NASUTION
2.AHMAD FANANI
3.ABDILLAH SHABAR KHOMAINI MARBUN
4.MUHAMMAD WAHYU
5.MOH NURFANSYAH
6.NUR MIRZA
7.IRWANTA
8.OK ABDUL MUNIL
9.FERRY LUSTAN SIDABUTAR
10.EKO PRASETYO
11.SYAIFUL RAMADHANI
12.HAMZAH SARAGIH
13.CHANDRA SARAGIH
14.ALAMSYAH SARAGIH
15.DODI TARUNA JAYA, S Pt.
16.AHMAD ISHARSAH
17.IRWAN
18.MUHAMMAD HIDAYAT NASUTION
19.ROBINSON NABABAN
20.SULAIMAN JUHAIDI
21.BUDI SINAGA
22.MUHAMMAD TAUFIK
23.MUHAMMAD YUSUF
24.FAHRIN EFENDI HASIBUAN
25.ROBET SILABAN
26.MUHAMMAD ASRUL AFFANDY, SE.
27.SUGIANTO
28.FRIEN DAVID SIPAHUTAR
29.AGUS SALIM SIREGAR
30.DENNY JUNAIDI HARAHAP
31.REYNER VALENTINO LEGIE
32.RISMAYADI
33.AGUS SURYA
34.MUHAMMAD DEDY SYAHPUTRA
35.SARIAMAN SIMBOLON
36.SAHAT MUDA M.P.SITORUS
37.FAISAL A RANI
38.M. YUSUF SIKUMBANG
39.BOYKE HENDRI WIJAYA
40.RUDI HARTONO IR
41.SAHWARIN SIR.BETergugat:
1.PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA CABANG MEDAN
2.PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA CABANG MEDAN
186 — 22
  • Tidak ada unsurunsur kehilafan(dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga karena penipuan(bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbalbaliksebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata;21.Bahwa suatu perjanjian haruslah disertai dengan itikad baik ataugoodfaith (Vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Apabila salah satu pihakmempunyai niat buruk, maka sedari awal ada memiliki niat buruk terhadappihak lainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Ir. Nano Kusharyono, M.E. bin Hartono Sukarni;
116 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.144 PK/Pid.Sus/2014o Bukti pembayaran jasa notaris tanggal 22 Desember 2009 sebesarRp25.000.000,00 diberi tanda PK6;b) Terdapat Kekeliruan Hakim/Kehilafan yang nyata dalam putusan,karena tidak mempertimbangkan pembayaranpembayaran sebesarRp2.063.337.500,00 yang tidak dinikmati Pemohon, namundibebankan kepada Pemohon sebagai kewajiban pembayaran uangpengganti sebagaimana ditetapkan Judex Facti yang telah dibenarkanJudex Juris;3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
MARTA RIAWAN
Tergugat:
1.IWAN SUSILO
2.DJEDJEM WIDJAYA, SH (Notaris Pensiun)
3.NOTARIS STEPHANY WILAMARTA, SH
4.PT. BANK UOB Indonesia Kantor Pusat
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
6.NURMAN RIZAL, S.H.
212 — 132
  • Pajagalan (Bukti P1)secara tanpa hak dan melawan hukum dengan caramembebaskan utangutang Penggugat yang nilainya tidaksepadan dengan nilai jaminan yang diambil aliha dalahmerupakan Tindakan yang bertentangandengan kepatutan dankeadilan yang berupa Perbuatan Penyalahgunaan keadaan; danoleh karenanya Perjanjian tersebut disamping telah tidakmemenuhi syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian tersebut jugamengandungun surdwang, dwaling dan bedrogatau Kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI
129 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga dalamhal ini pihak PT.RBSJ/Pemkab Rembang tidak dirugikan makatidak ada kerugian Negara; Bahwa saat ini pemohon peninjauan kembali sedang mengajukangugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Semarang denganPerkara Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.Smg, tertanggal 08 Desember2014, tentang perbuatan melawan hukum dan terkait adanya hasilaudit yang dinilai cacat hukum; Bahwa oleh karena itu audit yang cacat hukum atau batal demi hukumyang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah merupakansebuah kehilafan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 27 Juli 2017 — H. AHMAD FIKRI, S.Ag.,MM., Alias FIKRI Bin ANWAR KUSASI,BA
66 — 15
  • mencairkandana logistik dan menyalurkannya kepada Kecamatan, tapi ada dilaporkanoleh Pakusman untuk pemerikaan; Bahwa terdakwa tahu setelah diperiksa Kecamatan, bahwa dana logistikyang disalurkan kepada Kecamatan ternyata tidak sesuai yang di SPJkan.Dan waktu itu masyarakat Barito Timur, ada ributribut masalah dana logistik,kemudian terdakwa ingin menyelesaikannya, tapi bendahara (Pakusman)selalu menghindar; Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang tersebut (dana logistik); Bahwa terdakwa menyadari kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI;
202 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • amanatkan Pasal 75 dan Pasal 118KUHAP;Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada PutusanNomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017pada halaman 175 Alinea ke1 s/d halaman 176 Alinea Ke2 Yangtelah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus Perkara a quo tingkatBanding melalui Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT.Bgltanggal 5 Mei 2017;Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu telah terjadi Kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-08-2014 — Upload : 24-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — T. BASYARULLAH alias SYAHRUL
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Susilo No.57 Grogol Petamburan Jakarta Barat;Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka judex facti telah salah dan khilafmemakai unsur kedua dari Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaPemberantasan Pencucian Uang, oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa ini seharusnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia dengan alasan telah adanya kehilafan yang nyata dalam putusan judexHal. 173 dari 134 hal. Put.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.HJ. ANDI SULAEHA BINTI H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI DEWI, SH BINTI H. ANDI PARENRENGI
3.Ir. ANDI RUGAIYA MP BINTI H. ANDI PARENRENGI
4.ANDI RACHMAWATI, S.Pdi BINTI H. ANDI PARENRENGI
5.Hj. MUFIDAH HADIANI, SE BINTI MOH. MOENTOJIB
Tergugat:
1.DRS. ANDI AKBAR ALI P BIN H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI FAISAL, ST BIN H. ANDI PARENRENGI
3.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
4.MUHAMMAD SABRI
115 — 57
  • Tamnarang.Bahwa Terkait jawaban Tergugat pada poin 11 adalah suatu dalil yangsunggu mengadaada dan fitnah adanya, semoga Allah swtmengampuni segala kehilafan kita semua baik yang disengaja maupunyang tidak disengaja dan mendapat hidayah untuk berbuat yang lebihbaik, karena tidak semua objek harta warisan dikusai olen ParaPenggugat tetapi ada juga objek harta warisan yang dikusai Tergugat bahkan Tergugat sudah pernah menjual tanah warisan tanpamemberikan sepersenpun kepada Para Penggugat yang juga
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 4 Nopember 2014 — SADARMAN, SE Bin H. SUKUR
73 — 17
  • setelah pencairan tahap pertama saksi datang lagi ke lokasiuntuk pembinaan;Bahwa saksi menerangkan jangka waktu kredit 15 Tahun dan mulai membayartahun 2014 ini;Bahwa terhadap laporan kunjungan nasabah ada perbedaan terhadap kreditprogram, karena sudah ada SK Bupati dan saksi harus mengunjungi semuadebiturnya terhadap 118 LKN;Bahwa saksi menerangkan dasar pembuatan Memorandum analisis kreditadanya syarat yaitu KTP dan KK, pada bukti yang diperlihatkan di persidanganterhadap KTP dan KK saksi mengakui kehilafan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 486/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional I Sumatera Utara Aceh
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
223 — 148
  • seharusnya menjaga etika profesi Advokat;Bahwa jika dikaitkan dengan kepentingan hukum Terbanding yang telahdilanggar oleh Pembanding serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, maka petitum No. 6 gugatan Terbanding yang lupa/khilaf untukdimasukkan ke dalam amar putusan sebagaimana dimaksud di atas adalahsangat penting atau vital bagi Terbanding, namun demikian apakah hal tersebutdapat dijadikan dasar bagi Terbanding untuk menuduh Majelis HakimPengadilan Negeri Medan atas kealpaan/kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
220 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BudhiIstanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta, seperti misalnya buktibukti berupa instruksi untuk mengambil suatu tindakan tertentu atausetidaknya adanya persamaan kebijakan yang dibuat oleh Tuan BudhiIstanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam kapasitasnyasebagai pemegang saham PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk. yang dikenal sebagai downstream policy amendment;Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Judex Juris pada tingkatkasasi telah keliru atau melakukan kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 12 Juni 2017 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
105 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertinbangan hukum adalah kekeliruan dan atau kehilafan yang nyatakarena selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta bahwa transaksipada rekening Pemohon PK/Terpidana bersumber dari rekening rekening Nomor001.01.03.255971 atas nama Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi SulawesiTengah;Bahwa sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan daerah, pencairandana melalui mekanisme SP2D merupakan bentuk pertanggungjawaban anggarankegiatan yang telah dilengkapi dengan buktibukti yang sah untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — SIHAR MANULLANG, B.A.,
161 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim JudexJuris melakukan kehilafan nyata karena seharusnya memenuhi ketentuanPasal 3 UndangUndang Tipikor terhadap perbuatan Terdakwa danTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat, makasesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 4 Agustus 2015 — Drs. FAOGOHUKU HULU alias AMA BONNY
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Portableyang dimaksud;Bahwa kedua orang saksi baru yang Pemohon Peninjauan Kembaliajukan bukti baru (Novum) dalam perkara in casu, mengetahui secara jelasbahwa yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaanTimbangan Portable tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali,sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berstatus pelapor yang harusdilindungi atau setidaktidaknya berstatus sebagai Whistleblower;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:TeBahwa tidak ternyata ada kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-01-2011 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 17 Januari 2011 — H. AGUS SUPRIADI ;
182 — 750 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, perlukiranya ditarik batasbatas letak ada tidaknya penerapan kekhilafanatau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur secara rincipengertian kehilafan atau kekeliruan. Pasal 263 ayat (2) huruf cKUHAP hanya mengatur salah satu dasar atau alasan pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali.Pengertian umum "khilaf" menurut Kamus Umum bahasa Indonesiayang disusun oleh W.J.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — MASKURI ISMAIL, S.Ag.,M.Pd.I ;
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan dengan menyatakan dalampendapatnya; oleh karena fakta masukan bahwa Terdakwa telah tidakmenerapkan maksud Pasal 49 (5) Kepmendagri 29 Tahun 2002 jo Pasal 57dengan tidak melengkapai pertanggungjawaban keuangan dengan buktibuktisempurna dan lengkap serta saldo tentang pengeluaran antara lain sejumlahuang dipergunakan Terdakwa secara pribadi sebesar Rp76.140.000, (vide hal.100 alinea pertama) ;Bahwa apa yang jadi pertimbangan dan pendapat Hakim Kasasisebagaimana tersebut diatas telah terjadi kehilafan