Ditemukan 1930 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
16057
  • Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan kedua Primair telahterpenuhi dan memperhatikan bentuk dakwaan kedua yang disusun secara subsidiairitas makauntuk dakwaan selebihnya yaitu dakwaa subsidiair pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan dakwaan lebih subsidiair pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
257423
  • Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaa dan seluruh tuntutanpemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;Halaman 10 dari 402 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp.3. Membebaskan Terdakwa dari Membayar uang denda pengganti sebesarRp.200.000.000,00 dua ratus juta Rupiah sebagai uang penggantiapabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 enambulan;4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;5.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
14543
  • Menyatakan terdakwa DENI BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaa primair ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENI BUDIMAN, dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;3.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
8326
  • Menyatakan terdakwa HENDRA RAMDAN tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaa Primair dan membebaskan terdakwaHENDRA RAMDAN dari dakwaan Primair tersebut;2.
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
15588
  • pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkanbahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,kdan pasal yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHAP menyebutkan :Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atauterdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupunpemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidanaitu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;Menimbang bahwa mencermati surat dakwaa
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
24885
  • rekeningrekening Terdakwa, anakanakkandung Terdakwa yaitu HENDRA PRAKSHA dan WWAYA KUSUMAARI ASMARA di Bank Bukopin, BCA dan Mandiri, halmana masingmasing berbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri dan telah selesai (Sempurna) ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dandiuraikan diatas perbuatan Terdakwa dalam menempatkan mata uangatau surat berharga atas harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa daritindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dilakukan Terdakwadalam dakwaa
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
7821711
  • SEKY SOERYADJAYA tidak LQ45, di transaksikan kepada MUHAMMAD MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBISselaku Direktur Utama DP.Pertamina terdapat penyimpangan maka TerdakwaBETY tidak berhak untuk mendapatkan fee Broker ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiritelah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakuikesalahanya dan sangat menyesal atas perbuatanya, seta memohonkeringanan hukuman, dan Penasehat Hukum juga menyatakan Terdakwabersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaa
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
7327
  • Primair, danalat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sahseperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satudengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkankeyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwatermasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut dalam dakwaa
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
14535
  • terkait erat sehingga Majelis menemukan adanyafaktafakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsurunsur dari pasalpasal yangdidakwakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan/tindak pidana yangdiatur dan diancam dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke3 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaa
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
14635
  • ., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaa primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.