RUSNEL SIRINGORINGO dan TIORISTA DAMANIK >< PEMERINTAH RI CQ MENKES RI CQ DIRUT R.S.UMUM PUSAT NASIONAL DR.CIPTO MANGUNKUSUMO

Pembanding/Penggugat : YULIUS NUSSY
Terbanding/Tergugat I : Direktur Politeknik Kesehatan Jayapura
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menkes RI cq Kepala Badan PPSDM Depkes RI

Pemohon:
WAHYUNI
Termohon:
Presiden RI Cq Menkes RI Cq Kepala BPOM RI Cq Kepala Balai POM di Ambon Cq PPNS BPOM di Ambon

Nomor;1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri KesehatanNomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.Halaman 1 dari 32 halaman.

Namun demikian, apabila Mahkamahberpendapat lain, Termohon menyiapkan jawaban/penjelasan terhadap PermohonanUji Materiil Permenkes Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang PencabutanPermenkes Nomor 339/Menkes/PerN/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, yaitusebagai berikut:1 Penjelasan dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis terhadap keberadaanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentangPencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/PerN/1989tentang Pekerjaan Tukang Gigi

Hal itu sama halnya keberadaanTukang Gigi dibunuh secara perlahanlahan oleh Tergugat.Bahwa, akan tetapi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi selanjutnya telah puladicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1871/Menkes/Per/TX/2011.Bahwa, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan TukangGigi, maka keberadaan para Tukang

Putusan Nomor 24 P/HUM/2012Bahwa, menurut Para Pemohon Peraturan Menteri Kesehatan nomor; 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi tidak sinkron denganKeputusan Menteri Kesehatan nomor 1076/MENKES/SKNII/2003 tentangPenyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

1871/Menkes/Per/IX/2011 mengatur tentang Pencabutan PeraturanHalaman 27 dari 32 halaman.

Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang amarnyaadalah sebagai berikut :MEMUTUSKANMenetapkanKESATU : MERALAT Keputusan Menteri Kesehatan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011tentang Pengaktifan Kembali Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Sdri.

Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tertanggal 5 Oktober2011 yang berbunyi :MEMUTUSKANMenetapkan :KESATU : MERALAT Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei2011 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Sdri.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah dilaksanakan olehMenteri Kesehatan RI (in casu Turut Tergugat ) dengan menerbitkan suratkeputusan Nomor: 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan suratkeputusan Nomor: 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011.5.

merupakanpelaksanaan atas surat keputusan Nomor: 904/MENKES/R/SK/V/201 1tanggal 4 Mei 2011 dan surat keputusan Nomor:2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, serta SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: KP.04.03/IL1.1/1565/2011.Bahwa oleh karena itu, apabila Penggugat merasa keberatan denganpemberian hak dimaksud, maka Penggugat seharusnya mengajukankeberatan/permohonan pembatalan atas surat keputusan Nomor:904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan surat keputusan Nomor:2036/MENKES

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah dilaksanakanoleh Menteri Kesehatan RI (in casu Turut Tergugat I) dengan menerbitkansurat keputusan Nomor: 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011dan surat keputusan Nomor: 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5Oktober 2011.5.

Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut :MEMUTUSKANMenetapkan :KESATU : MERALAT Keputusan Menteri KesehatanNomor 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4Mei 2011 tentang Pengaktifan KembaliSebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSdri.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telahdilaksanakan oleh Menteri Kesehatan RI dengan menerbitkansurat keputusan Nomor: 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4Mei 2011 dan surat keputusan Nomor: 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011.2.4.

Bahwa ternyata Penggugat keberatan dengan pemberian haktersebut, padahal pemberian hak kepada Penggugat dimaksudadalah merupakan pelaksanaan atas surat keputusan Nomor:904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan suratkeputusan Nomor: 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5Oktober 2011, serta Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor: KP.04.03/II.1.1/1565/2011.2.7.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telahdilaksanakan oleh Menteri Kesehatan RI (in casu Turut Tergugat1) dengan menerbitkan surat keputusan Nomor: 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan surat keputusan Nomor:2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011..

Sehingga Menteri Kesehatan melaksanakanputusan Peninjauan Kembali tersebut melalui Suratkeputusan Nomor : 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5Oktober 2011 meralat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang51pengaktifan kembali dan merehabilitir sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Sdri. Betty Frida Situmeang.b.

Putusan Nomor 39 P/HUM2013terhadap PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANomor 1191/MENKES/PER/VIIV2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan.

Putusan Nomor 39 P/HUM2012Nomor : 1191/ MENKES/ PER/VIIV2010 tanggal 23 Agustus 2010tentang Penyaluran Alat Kesehatan, sebagai tidak sah atau tidakberlaku umum ;4.

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor1191/MENKES/PER/VIIV2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan, tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

Pertimbangan filosofis penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1191/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, yaitu:Bahwa Pemerintah menerbitkan Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010dalam rangka Pemerintah menerbitkan Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIIV2010 adalah dalam rangka menjamin = mutu,keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan yang didistribusikan kepadakonsumen;Selain itu.

Putusan Nomor 39 P/HUIMW20123.Pertimbangan yuridis penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1191/Menkes/Per/VIIV2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan didasarkanpada: Bahwa Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010 diterbitkan karenaketentuan mengenai penyaluran alat kesehatan yang telah diatur dalamPermenkes No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan AlatKesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga perlu disesuaikan denganperkembangan dan kebutuhan hukum.

Menkes RI Cq. Kepala BPOM Cq. PPNS BPOM
2.Presiden RI Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrisus selaku Penyidik pada Kapoldasu

Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut:MenetapkanKESATUMEMUTUSKANMeralat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011tentang Pengaktifan Kembali Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Sdri.

Nomor 904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Surat Keputusan Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, serta SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.04.03/II.1.1/1565/201 1;Bahwa oleh karena itu, apabila Penggugat merasa keberatan denganpemberian hak dimaksud, maka Penggugat seharusnya mengajukankeberatan/permohonan pembatalan atas Surat Keputusan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Surat KeputusanNomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, sertaSurat

/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Surat Keputusan Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, serta SuratHalaman 18 dari 37 hal.

karena itu, apabila Penggugat merasa keberatan denganpemberian hak dimaksud, maka Penggugat seharusnya mengajukankeberatan/permohonan pembatalan atas Surat Keputusan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Surat KeputusanNomor 2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, sertaSurat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.04.03/II.1.1/1565/Halaman 21 dari 37 hal.

Nomor 1652 K/Pdt/2015Situmeang) sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).Sehingga Menteri Kesehatan melaksanakan putusan Peninjauan Kembalitersebut melalui Surat Keputusan Nomor 2036/MENKES/R/SK/X/201 1tanggal 5 Oktober 2011 meralat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor904/MENKES/R/SK/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang pengaktifankembali dan merehabilitir sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdri.Betty Frida Situmeang;b.

., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.04.01/Menkes/638/2016,tanggal 22 November 2016. Selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :Penetapan Plt.

KP.04.01/MENKES/261/2016tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormatPenggugat sebagai PNS telah memenuhi syarat sebagai ObekGugatan dalam perkara a quo;ALASAN GUGATAN :Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.

KP.04.01/MENKES/261/2016tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Secara Tidak HormatTergugat Sebagai PNS di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 TentangPemberhentian Secara Tidak Hormat Tergugat Sebagai PNS baruditerima oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 dandinyatakan berlaku surut terhitung mulai 30 November 2014;Bahwa setelah menerima Objek Gugatan tersebut, Pada tanggal 21 Juli2016

Dengan demikian, sudah sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri lagibahwa Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 telah dibuattidak sesuai dengan prosedur dan melanggar peraturan perundangundangan;11. Bahwa Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 substansinyatidak sesuai dengan objek keputusan penjelasannya adalah sebagaiberikut :a.

KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentangPemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai PNS diKementerian Kesehatan;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat suratKeputusan Menteri Kesehatan No.

/Per/III/2008 jelasmerupakan amanah dari Pasal 47 UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga Termohon dalam hal initelah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh UndangUndangNomor 29 Tahun 2004;Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Pemohon bahwaditerbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/11/2008 bertujuan untuk melindungi dokter, dokter gigi dan saranapelayanan kesehatan dalam melakukan kejahatan malpraktek, harusditolak dan Nomor 269/Menkes/Per/III/

No. 21 P/HUM/2011maksud yang terkandung di dalam Pasal 12 ayat (3) yangmenyatakan bahwa isi rekam medis dalam bentuk ringkasan yangdimaksud di dalam Pasal 12 ayat (8) telah diuraikan dengan jelassebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008;Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan MenteriKesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 maupun dalam UndangUndang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran sebagai acuankhususnya dalam hal Rekam Medis,

maka sebenarnya tidak ditemukan inkonsistensi maupun pertentangan antara Peraturanmenteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.Kewajiban untuk membuat rekam medis, mendokumentasikan danmemberikan salinan rekam medis kepada pasien dan atau keluargatelah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)serta Pasal 12 Peraturan menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008.

Bahkan saat inidapat digunakan untuk keperluan asuransi;Tentu saja Ringkasan Rekam Medis ini harus dibedakandengan apa yang disebut dengan "Ringkasan Pulang"sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/111/2008;Atas dasar aturan hukum ini maka Termohon menolakdalil Pemohon yang menyatakan Peraturan MenteriKesehatan RI No. 269/Menkes/ Per/III/2008 justrumemelesetkan UU Praktik Kedokteran;Bahwa atas dalil permintaan Pemohon agar Pasal 12 ayat (3) danayat

(4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/11/2008 dicabut justru merupakan permintaan yang kontraproduktifHal. 13 dari 18 hal.

RajawaliNusindo dan Dinkes Kota Banda Aceh ;SK Menkes R.I. Nomor : 155/Menkes/SK/I11/2006tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan untuk Pelayanan KesehatanDasar tahun 2006 ;SK Menkes R.I.

Rajawali Nusindo danDinkes Kota Banda Aceh ;SK Menkes R.1. Nomor155/Menkes/SK/I11/2006 tentangPedoman Umum Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan untuk PelayananKesehatan Dasar tahun 2006 ;SK Menkes R.1.

berpedoman pada SK Menkes No. 155,maka Pemohon PK menetapkan harga obatsesuai dengan SK Menkes No. 155.

Namun duabulan kemudian lahir SK Menkes No. 336belum sampai ke meja Pemohon PK , demikianjuga Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan (misalnya adanya disposisiPemohon PK terhadap SK Menkes No. 336tersebut) ;2.

Surat bernomor KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat , yangpada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;b. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;c. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;d. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IVe.

Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat ,yang pada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;2. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;Halaman 40 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.3. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;4. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IV;5. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/109/2019 Kepada Penggugat V.i.

KP.03.02/MENKES/336/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T21), Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019(vide bukti T36), Surat No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13Desember 2019 (vide bukti P18= T48) dan telah diusulkan kembali olehPenggugat dalam Surat No. 02425/PB/E.9/12/2019, tanggal 27 Desember2019 (vide bukti P19=T53) ;2. Penggugat II;Surat No. KP.03.02/MENKES/337/2019, Tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti P26 =T22), Surat Menkes No.

KP.03.02/MENKES/494/2019, Tanggal 6 September 2019(vide bukti T37), Surat Menkes No.

Penggugat V;Surat No KP.03.02/MENKES/340/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T25), Surat Nomor KP.03.02/Menkes/490/2019 tanggal 3 September 2019(vide bukti T40), Surat No.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:.

Rakyat: SetiapApotek Rakyat harus memiliki 1 (Satu) orang Apoteker sebagaipenanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker;Bahwa kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat dicabut olehMenteri Kesehatan melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor53 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri KesehatanNomor 284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat;Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53Tahun 2016 Tentang

Putusan Nomor 26 P/HUM/2017284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat, tidak sah atau tidakberlaku;4. Memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar segeramencabut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat;5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;6.

Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor284/MENKES/PERIIII/2007 Tentang Apotek Rakyat (Pasal 1). (Bukti P2);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal99 Ayat (2). (Bukti P3);4. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007Tentang Apotek Rakyat (Bukti P4);5.

Padakenyataannya, mayoritas apotek rakyat tidak memiliki apotekersebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 284/MENKES/PERIII/2007Tentang Apotek Rakyat sebelumnya.

pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATANSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepada Andi Rahmawaty(Penggugat);DASAR GUGATAN1.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/K/R/V/2014 tanggal26 Mei 2014 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September2014 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2014 sehinggamasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai denganHalaman 2 dari 16 halaman.

Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasNama Andi Rahmawaty, NIP 197507042000032002, Pangkat/GolonganPengatu Muda Tk.I/II/o, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina UpayaKesehatan Kementerian Kesehatan;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentangHalaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4.

Putusan Nomor 82 K/TUN/2016141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2016 secara yuridis formal cacathukum dan harus dibatalkan dan dicabut demi hukum;9.

Bahwa Penggugat menerima Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/MENKES/446/2016, tanggal 30 Agustus 2016,tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama MARWANTO LINGGA, SH, yangdiserahkan oleh dr. Ismalita, Sp.A yang disaksikan oleh Dr.Yusnanda Nova, SH, MARS dan Puguh Winanto, SH,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara PenyerahanKeputusan Mentri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/2016,tanggal 29 September 2016;2.

Putusan Nomor : 304/G/2016/PTUN.JK T17.18.19.20.21.22.Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/2016, yang menjadi objek perkara aquo, menitikberatkan pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara, khususnya pasal 87 ayat 4 huruf b, yang meskipun benaradanya secara materil, namun menurut Penggugat harus menempuhjalur hukum formilnya sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 53 tahun 2010;Bahwa akan tetapi dalam Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES

Putusan Nomor : 304/G/2016/PTUN.JK T32.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/2016,tanggal 30 Agustus 2016 tersebut;Bahwa jika Majelis Hakim nantinya telah) memerintahkan/mewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/2016, tanggal 30 Agustus 2016, maka sangatberalasan pula bagi Mejelis Hakim untuk mewajibkan/memerintahkanmerehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat seperti sediakala sebelum Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/2016,

;Mewajibakan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/2016, tanggal 30 Agustus2016, tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama MARWANTO LINGGA, SH.

KP.04.01/MENKES/446/2016 tertanggal 30Agustus 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Marwanto Lingga., S.H.

Nomor Tanggal Hal Jumlah(Rp)1. 119/MENKES/ 06/02/2008 Penerima Dana Penyelenggaraan 329.089.320,00SK/II/2008 Pelayanan Kesehatan Bagi MasyarakatMiskin Tahun 20082. 1050/MENKES/ 11/11/2008 Penerima Dana Tahap Ketiga 302.214.000,00SK/XI/2008 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas) Tahun 20083. 124/MENKES/ 06/02/2009 Penerima Dana Penyelenggaraan 394.564.000,00SK/II/2009 Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) Tahun 20094. 434/MENKES/ 18/06/2009 Penerima Dana Tahap Kedua 583.449.000,00SK

/VI/2009 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20093 713/MENKES/ 01/09/2009 Penerima Dana Tahap Ketiga 402.330.000,00SK/TX/2009 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20096. 157/MENKES/ 28/01/2010 Penerima Dana Tahap Pertama 266.275.000,00SK/1/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20107. 542/MENKES/ 03/05/2010 Penerima Dana Tahap Kedua 202.512.000,00SK/V/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20108. 1145/MENKES/ 19/08/2010 Penerima Dana Tahap

Ketiga 252.473.000,00SK/VII/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20109. 1564/MENKES/ 01/11/2010 Penerima Dana Tahap Keempat 986.422.000,00SK/X1/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201010. 1786/MENKES/ 14/12/2010 Penerima Dana Tahap Kelima 135.148.000,00SK/XII/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201011. 325/MENKES/ 16/02/2011 Penerima Dana Tahap Pertama 518.794.000,00SK/I/2011 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201112. 1036/MENKES

Tahun 201116. 053/MENKES/ 14/02/2012 Penerima Dana Tahap Pertama 548.798.000,00SK/II/2012 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201217. 173/MENKES/ 09/05/2012 Penerima Dana Tahap Kedua 607.716.000,00SK/V/2012 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201218. 233/MENKES/ 16/07/2012 Penerima Dana Tahap Ketiga 308.110.000,00SK/VII/2012 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 201219. 382/MENKES/ 07/11/2012 Penerima Dana Tahap Keempat 62.320.000,00SK/XI/2012 Penyelenggaraan

/VI/2009 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 2009De 713/MENKES/ 01/09/2009 Penerima Dana Tahap Ketiga 402.330.000,00SK/TX/2009 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20096. 157/MENKES/ 28/01/2010 Penerima Dana Tahap Pertama 266.275.000,00SK/1/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20107. 542/MENKES/ 03/05/2010 Penerima Dana Tahap Kedua 202.512.000,00SK/V/2010 Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 20108. 1145/MENKES/ 19/08/2010 Penerima Dana Tahap

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat tanggal 22 November 2001;Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentangRegistrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/X1/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentangRegistrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan dengan baikPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2001.

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 juni 2012, maka MajelisHakim menyatakan bahwa perkara Terdakwa tidak memenuhiketentuan Pasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer.Menimbang16Bahwa berdasarkan keterangan

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia