No.773/Pdt.G/2018/PA.PtkBahwa Penggugat menyerahkan surat izin cerai dari atasan dariMenteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : Tertanggal 12 Juli 2018 ;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat gugatan Penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat denganmencabut gugatan nafkah anak ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban ;Bahwa untuk menguatkan

No.773/Pdt.G/2018/PA.PtkBahwa Penggugat dalam mengajukan cerai telah mndapatkan suratizin cerai dari atasan dari Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor : Tertanggal 12 Juli 2018, maka harusdinyatakan bahwa Penggugat selaku PNS, telah melakukn peaturankedisiplinan yang berlaku di instansinya ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, haltersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mMenerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapkandalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Pada pasal 7 UURI Nomor:35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

pengetahuan dan tehnogoli dan untuk reagensia diagnotic, sertareagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepadaBadan Pengawasan Obat dan Makanan;Pasal 13 UURI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembagailmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian danpengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta dapatmemperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

setelah mendapat izin Menteri; Menimbang, bahwaberdasarkan pasalpasal tersebut diatas, dihubungkan denganfaktafakta dalam perkara ini yaitu keterangan saksisaksi, surat, petunjuk, keteranganTerdakwa dan Barang Bukti, maka diketahui bahwa Terdakwa KURNIAWAN AliasWAWAN pekerjaannya bukanlah bergerak dalam lembaga ilmu pengetahuan yang berhakmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dengan demikian unsur tanpa hak melawan hukum telah terpenuhi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak adajin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatanatupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa TimurNo.

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabutersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangkapengobatan atupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa TimurNo.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada jjin daripejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2(dua) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu sabu yang disimpanterdakwa di bawah rak TV di kamar terdakwa tersebut diatas;Bahwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebuttidak ada jjin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangkapengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Mtr.weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, lahir di Surakarta, pada tanggal 03 Maret 1973 (umur 46 tahun),agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KaryawanSwasta ( Toko Kabar Gembira Tehnologi ), tempat tinggal diKecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaiPemohon Konvensi /Tergugat Rekonvnesi ;MelawanTermohon

,sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2019 ,bahwa prosesmediasi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan perbaikan sebagaiberikut : Bahwa pada identitas Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawanswasta ( Toko Kabar Gembira Tehnologi ) dengan gaji perbulansejumlah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rufiah ) Bahwa, pada identitas Termohon nama ayah Termohon yang benaradalah Abd.Rahman Bages dan pada

Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka1,2, 3 dan 4 dan benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swastapada Toko Kabar Gembira Tehnologi dengan gaji perbulan sejumlahRp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan biasa nafakahdiberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sewakturukun adalah sejumlah Rp.1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;2.

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrMenimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

jenisNarkotika tertentu yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengulangi sampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yangdibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35thn 2009 tentang Narkotika.Bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan Tehnologi

berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009tentang Narkotika yang berbunyia Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan Tehnologi .Sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalamjumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat dipergunakan untuk kepentinganPengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensiadiagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuanMenteri atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan .Dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untukpengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkanpersetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarang oleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan membawa,memiliki atau menguasai maupun terhadap kegiatan jualbeli

Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Tanda Tamat BelajarSekolah Tehnologi Menengah (STM) atas nama anak dari Pemohon , yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tehnologi Menengah Kabupaten Kediri,tertanggal 29 Mei 1993, selanjutnya diberi kode P.6;Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon jugamengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpahnya masingmasing sebagai berikut:1.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yangdilakukanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiaporang telah terpenuhi bagi Terdakwa;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan

dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh13Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadalembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan selain dari yang telah ditetapkan dalamUU No.35 Tahun

nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat secara tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) buahpipet kaca terdapat sisa Kristal warna putin dengan berat netto 0,006gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangkauntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakanNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2)dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untukreagensia

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri

atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan