dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP

Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.

Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /

Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 x 5 Tahun = Rp.326,215,200,2) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2x 1 Tahun = Rp.40,776,900,3) Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 = Rp.16,310,760,Jumlah (1+2+3) ... = Rp.383,302,860.

,Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PT MDNMDN5) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 / 01 Jan s/d6)2)8)31 Des 2017= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.702.000, x 3,515.25 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (5)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke3 / 01 Jan s/d31 Des 2018= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900

,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (6)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.

+Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)... = Rp.

=Rp. 209,981,750,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa PerjanjianHalaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PTMDNRp.= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.,Jumlah (7)... = Rp. y8) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.

di LepasPantai Makassar Strait berdasarkan Kontrak Production Sharing Contract(PSC) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012.Kedua, Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp 140,00 per m?

Putusan Nomor 798/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp815.588.000,00 dengan perincian sebagai berikut: SPPT PBBDRAIAN Luas (m2) NJOP (Rp/m2) NJOP (Rp)BUMI 2.912.900.000 140 407.806.000.000BANGUNAN NJOP sebagai DPP 407.806.000.000NJOPTKP 12.000.000NJOP 407.794.000.000NJKP

dan 334 batang kelapasawit berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Tahun 2020sebesar Rp303.857.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluhtujuh ribu rupiah);Menetapkan besaran ganti kerugian non fisik atas tanah Pemohon yangberada di Desa Karang Anyar seluas 24.270 m?

dan 334 batang kelapasawit berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Tahun 2020Rp24.347.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh riburupiah);Menetapkan besaran ganti kerugian fisik atas tanan Pemohon yangberada di Desa Pondok Kelapa seluas 147 m? berdasarkan Nilai JualHim. 3 dari 7 halaman Put. Nomor 1551 K/Pdt/2021Objek Pajak (NJOP) PBB Tahun 2020 sebesar Rp1.764.000,00 (satujuta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);4.

berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) PBB Tahun 2020 sebesar Rp83.000,00 (delapanpuluh tiga ribu rupiah);5.

Parman Kav. 67, RT.010 RW.04, Slipi, Palmerah, sehinggaperhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagaiberikut:Objek Pajak Luas (m) Kelas NJOP(Rp/m) Jumlah (Rp)Bumi 649.410.000,00 189 600,00 389.646.000.000,00Bangunan 1.282,00 64 1.100.000,00 1.410.200.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 391.056.200.000,009.000,000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)391.047.200.000,00NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp391.047.200.000,00 156.418.880.000,00PBB

Kelas NJOP(Rp/m) Jumlah (Rp)Bumi 649.410.000,00 189 600,00 389.646.000.000,00Bangunan 1.282,00 64 1.100.000,00 1.410.200.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 391.056.200.000,009.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)391.047.200.000,00NJOP untuk penghitungan PBBNUKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp391,047.200.000,00 156.418.880.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp156.418.880.000,00 782.094.400,00PBB yang harus dibayar 782,094.400,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 2789/B/PK/Pjk/2018berkekuatanhukumtetap,dalam perkaranya melawanPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:TermohonBahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel di bawah ini: Jumlah Rupiah MenurutNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan Pemnohonat SelisihBanding(a) (b) (c) (d) = (b) = (c)1 Bumi (M2) 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 8.170.220.000,2 Bangunan (M2) 3 NJOP per M2 7.900,00

7.900,00 7.900,4 INNJOP sebagai Dasar 64.544.738.000.000,00 64.544.738.000.000,00 64.544.738.000.000,Pengenaan PBB5 NNJOPTKP (NJOP TidakKena Pajak)6 a Untuk Penghitungan 64.544.738.000.000,00 64.544.738.000.000,00 64.544.738.000.000,7 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 25.817.895.200.000,00 25.817.895.200.000,00 25.817.895.200.000,8 PBB yang Terhutang 129.089.476.000,00 129.089.476.000,00 129.089.476.000, Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah PemohonBanding sampaikan di atas, Pemohon

Mid Plaza Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011,Jakarta 10220, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2012 sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 0,00Bangunan +NJOP sebagai DPP 0,00NJOPTKP 0,00NJOP 0,00NJKP (40%) 0,00PBB Terutang (0,5%) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Bumi Rp 0,00Bangunan Rp NJOP

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPJ.16 /2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,2.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.

Surat Keteranganharga NJOP, yaitu harga terendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggiseharga Rp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintah Ivan Salehkeduanya pegawai Walikota Manado membawa surat keterangan NJOP dan HargaPasaran Umum untuk ditandatangani Lurah Bumi Beringin, namun Lurah BumiBeringin menolak, oleh karena Lurah Bumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh IvanSaleh sehingga Lurah Bumi Beringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi Beringin Rp.394.000, b.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBBKota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari Objek Pajaksekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinangadalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) (RP )1.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBBKota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari Objek Pajaksekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinangadalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) ( RP )1.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.

sesuaidengan NJOP pemilik Yuyun Mustikawati mintaHalaman 47 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.Rp.150.000, /M?

suatu wilayah sesuai dengan tupoksinya;Bahwa kantor Pajak Pratama ada mengeluarkan data daninformasi mengenai harga nilai jual obyek pajak (NJOP) ataspermintaan Pemko Tanjungpinang, dan surat tersebutditembuskan ke Kanwil Pajak ;Bahwa untuk menetapkan NJOP adalah berdasarkan SKMenteri keuangan setahun sekali ;Bahwa,saksi pernah menerima fax tentang SK.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenuntut ganti rugi kepada PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 50 %(lima puluh persen) sesuai Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) atas tanah dan bangunan a quopada saat ini dan/atau di kemudian hari,mengingat uang yang telah dikeluarkan olehTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atastanah dan bangunan a quo yaitu pembayaranuang kunci sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dari harga tanah dan bangunan a quo,pembayaran

No. 135K/Pdt/2010Bahwa ganti rugi/kKompensasi pengosongan atas tanah danbangunan a quo kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Obiek Pajak)pada tahun 2008 yaitu) sebesar Rp.956.989.000, x 50% =Rp.478.494.500, (empat ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut NJOP atas sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik No.21/Pendjaringan sebesar ......Rp.531.375.000, NJOP atas sebagian dari

sebidang tanah danBangunan Sertifikat Hak Milik No.20/Pendjaringansebagian seluas kurang lebih 98 m2sebesarRp.425.614.000, +Rp.956.989.000, Namun di kemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saatitu.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugatdalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri JakartaBarat supaya memberikan putusan sebagai berikut1.

Namun di kemudian hari disesuaikandengan NJOP pada saat itu.Dalam Konvensi dan RekonvensiMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu) putusan No.466/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 7 Agustus 2008 yangamarnya sebagai berikutDALAM KONVENSDALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.

No. 135K/Pdt/2010Maka sangat beralasan dan wajar Pemohon' Kasasimeminta ganti rugi sebesar 50% dari NJOP atas tanahdan bangunan a quo kepada tTermohon Kasasi yangdihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) padatahun 2008 (bukti T/PR 14) yaitu sebesarRp.956.989.000, x 50% = Rp.478.494.500, (empatratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu lima ratus rupiah), namun dikemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saat itu.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah

Dengan demikian, nilai penjualan aset PT.PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP tahun 2003). Nilai NJOP atas aset Kediri yangtertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalahsebesar Rp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00Hal. 23 dari 205 Hal.

Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYPWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalamSISMIOP untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? danuntuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagungdengan rincian sebagai berikut : Objek Pajak Luas (M2) NJOP (Rp) Jumlah (Rp)24.560 285.000,006.999.600.000,00Bangunan 11.694 264.000,003.087.216.000,0010.086.816.000,00 Hal. 52 dari 205 Hal.

PWUJatim tersebut baik yang berada di Kota Kediri maupun di KabupatenTulungagung dengan harga masingmasing dibawah NJOP;Bahwa terhadap asset PT.

Bahwa judex yuris dalam putusannya tersebut antara lain tidakmempertimbangkan bukti keterangan surat berupa Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang memang semula tidak pernah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat. Dan untuk menguatkan alasanpermohonan = peninjauan = kembali ini Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat mohon agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligusmembandingkannya ;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat jelaskan bahwa nilai ganti rug!

No. 82 PK/Pdt/2009Pengadilan Tinggi, di mana dalam pemeriksaan perkara pada tingkatPengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidakmempertimbangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada lokasi tanah yangmenjadi sengketa, yaitu sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) permeter.

Seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan NJOP (Nilai JualObjek Pajak) pada lokasi tanah yang menjadi sengketa tahun 2005, makaganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 139 GS Nomor 289 Tahun 1981seluas 1.563 M2 adalah seharusnya sebesar Rp 200.000, x 1.563 M2 = Rp312.600.000, (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) bukan Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pengajuan bukti surat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)sebagaimana terlampir, ini didasarkan pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwamenyangkut ganti rugi bagi tanahtanah masyarakat yang terkenabangunan fasilitas umum/pemerintah didasarkan pada NJOP (Nilai JualObjek Pajak) ;4.

Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 297.00 M2 x 5 Tahun = Rp.27,561,600,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01Jan s/d 31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 297.00 M2x 1 Tahun = Rp.3,445,200,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 297.00 M2 = Rp.1,378,080,Jumlah (1+2+3) ...

=Rp. ysSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01Jan s/d 31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 297.00 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)...

Biaya Pengembangan (Development Charge DC),rumusannya = 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.

x tahun0,5% x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun4% x NJOP xm? x tahun 2SumbanganPemeliharaanPrasarana (SPP)Rp. 1.500, x m?x tahun0,45%x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun2,5% x NJOPx m? x tahun 3 Administrasi 0,50% x NJOP xm? x tahun 1% x NJOP xm? x tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP xLuas (m?*)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewalahan berikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) ( RP )1.

) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani padaVariabelvariabel sebagai berikut :a.

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) (RP)1k Pulau Biram dewa 48.000. 27.000Eks Istana kotaPiring.2.

sesuai dengan NJOP pemilik YuyunMustikawati minta Rp.150.000, /M?

untuk zonajalan Srikaton;Bahwanilai jual obyek pajak (NJOP) di daerah tanahyang dibebaskan tersebut terendah Rp. 48.000.tertinggi Rp. 64.000,Bahwa saksi ada menandatangani berita acara timpenilaian harga tanah sekitar bulan Oktober 2009 ;Bahwa pada tanggal 25 September 2009 ada suratpermohonan yang diajukan oleh panitia untuk informasipajak tentang NJOP untuk 5 wilayah yang termasukJl.Srikaton, kemudian kantor pajak membalas dengansurat Nomor : S128/WPJ.09/KP.07/2009 tanggal 08Oktober 2009 NJOP

Harga yang disesuaikan menurutharga nilai jual objek tanah (NJOP), tembok, bangunan dan lain adalahsebagai berikut:a. Harga pagar tembok/bangunan sekarang Rp. 100.000.000,00;b. Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanah hakmilik Penggugat @Rp. 6.000.000,00 Rp. 1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00;d. Harga Pengganti Saham, PPH, dll Rp. 50.000.000,00;e.

Harga pengganti tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugat @Rp. 6.000.000 x 307m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga pengganti tanaman Rp. 30.000.000,00Hal.9 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Berd. Harga pengganti saham Rp. 50.000.000,00e.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e. Total Harga Pengganti Wajar Rp. 2.022.000.000,008.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e.

adalah 3100/M2 itu harga NJOP tahun2014 ;Hal.19 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Ber Bahwa setahu saksi harga NJOP pada tahun sebelumnya adalah285.000/M2 ; Bahwa setahu saksi di komplek RT 04 harga tanahnya adalah Rp.10.000.000 sampai Rp. 11.000.000/M22.

2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP

/M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4

Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per

M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP

, harga jual tanah berdasarkan NJOP per meternya Rp 335.000,00 dan nilaijual bangunan per meternya sebesarRp = 823.000,00, sehingga onilai jual tanah seluruhnya sebesarRp 56.914.825.000,00 dan nilai jual bangunan sebesarRp 34.862.280.000,00, jika luas tanah dan bangunan dijumlahkan sebesarRp 91.777.105.000,00 dan terhadap semua jaminan tersebut telah dipasang haktanggungan oleh Tergugat I, yang besarnya tentu lebih besar dari nilai pinjaman pokokPenggugat kepada Tergugat I, minimal senilai jual tanah

dan bangunan dan atau ditaksirTergugat I sebesar 75 % dari besarnya nilai NJOP;Bahwa berdasarkan butir I di atas jumlah pinjaman Penggugat kepada TergugatI per 1 Juni 2005 dalam dollar sebesar USD 2.095.000 dan dalam rupiah sebesar Rp13.500.000.000,00, kalau pinjaman dollar diperkirakan saat itu nilai 1 USD @ sebesarRp 9.500,00, maka pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar 19.902.500.000,00 +Rp 13.500.000.000,00, sehingga kalau dinilai dengan rupiah pinjaman Penggugatkepada Tergugat I, seluruhnya

No. 2313 K/Pdt/20111818pelaksanaan maupun harga jualnya di bawah limit harga NJOP dan ada cacatkehendak yang dipaksakan serta bertentangan dengan aturan lelang ......";Bahwa kemudian dalam petitumnya selanjutnya menyatakan:Pos2 "Membatalkan perjanjian pokoknya yaitu Akta Perjanjian Kredit....

Nilai jual obyek pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP) dalam halbarang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;c. Nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;d.

Yahya Harahap, SH. tersebut jelasterbukti dalam menentukan "harga limit" harus disesuaikan dengan harga pasar atauNilai Jual Objek Pajak (NJOP);Bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2007 dan 2008 terbukti bahwa harga NJOP untuk:A. Tanah sebesar Rp 335.000,00/meter;Bahwa luas tanah yang dilelang eksekusi adalah 169.895 M?, sehingga hargatanah adalah:169.895 M?

Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP didaerah tersebut yang palingrendah adalah sebesar Rp. 1.032.000,00 per meter persegi..

hak atas tanah dan bangunan adalah menentukan nilaimana yang tertinggi antara akta dan NJOP.

karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hak.

Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOP atas tanahdan bangunan yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak dapat diketahuinya NomorPokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yang dimaksud, tetapi NJOPsebesar Rp1.032.000,00 per meter persegi yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebutmerupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang paling rendahdiwilayah kelurahan Penjaringan,

Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut pada tahunHalaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 623/B/PK/PJK/20122006 sesuai dengan SPPT PBB Tahun 2006 adalah sebesarRp64.000,00 per meter persegi.2.7.

Ita Salmon sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020;e Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat petitum gugatan Penggugat tidak tumpang tindih antara memintapengosongan dan meminta ganti rugi tanah, karena dalam positanya Penggugatmeminta agar Tergugat mengganti seluruh tanahnya dengan membayar gantiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT TTErugi, lagipula jikalau memang dalam petitumnya benar minta keduanya,Pengadilan harus menentukan

Ita Salmon dan mendasarkanNJOP tahun 2020 tanpa menyebutkan harga tanah per meter persegi; Bahwa sesuai bukti P5 berupa SPPT PBB Tahun 2020, Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah tersebut adalah Rp. 20.000, per meter persegi atau untuk tanahpekarangan seluas 7.771 m2 adalah Rp.155.420.000; (seratus lima puluh lima jutaempat ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa Nilai Jual Obyek Sengketa yang sebenarnya atau yang wajar menurutkebiasaan adalah berbeda dengan NJOP karena NJOP dalam SPPT dipergunakandalam penentuan

besarnya pajak yang harus dibayar oleh penghuni / atau yangmenguasaitanah; Bahwadidalam persidangan tidak ada keterangan berapa harga pasaran tanah dilokasi sengketa;Menimbang, bahwa dasar penentuan harga ganti kerugian yang wajar menurutkebiasaan adalah harga pasaran ditambah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dibagidua;Menimbang, bahwa dengan dasar perhitungan tersebut, harga pasaran yangwajar untuk obyek sengketa berupa tanah adalah ratarata duasampaitiga kali lipatdari NJOP dalam SPPT;Menimbang

Judex Facti, maka Judex Facti tidak demikian mudah mengabulkantuntutan dari Pihak Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut tanah berikut rumah diatasnya sebagai sah telah diangap telah dibeli dengan harga yang sangat jauh di bawahharga wajar hanya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) padahalharga pasaran tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);Menurut logika dan kewajaran yang selama ini berlaku: bahwa harga jual beli tanah +bangunan tidak boleh lebih kecil dari NJOP

;Yang terjadi disini dengan dikabulkannya oleh Judex Facti, yang telah menyatakan sahjual beli atas tanah berikut rumah di atasnya, yang hanya berharga Rp60.000.000,00,jelas ini masih jauh di bawah NJOP obyek;Sebagai ilustrasi menganai data NJOP tanah + rumah di atasnya obyek perkara a quokami lampirkan dalam memori kasasi ini yaitu: SPT PBB tahun 2010 dan Bukti SetoranPBB pada tahun 2007, dimana dari data mengenai PBB tersebut mulai tahun 2007 s.d.2010 (nilai NJOP dalam PBB 2010 sama dengan PBB

tahun 2007) belum disesuaikan,belum diupdate kenaikannya, yaitu sebagai berikut:e Data dari SPT PBB Tahun 2010:NJOP tanah Rp 58.464.000,00;NJOP bangunan Rp74.900.000,00;Tanah + bangunan Rp133.364.000,00;e Data dari Bukti Surat Setoran PBB Tahun 2007:Di dalamnya jumlah pajak yang harus dibayar PBB tahun 2007 sama dengan tahun2010, dengan demikian NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2007 sama dengantahun 2010 sebagaimana tersebut di atas;Oleh karena nilai jual beli sebagaimana yang dituntut oleh Termohon

Karena sebab yang halal;Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah nyatatidak mengandung sebab yang halal, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu:e Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, yaitu adanyakejanggalan tentang harga jual sebagaimana tercantum dalam AktaKuasa Untuk Menjual vide bukti P3, P15 dengan nilai hargasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dimana hargatersebut sangat jauh di bawah harga pasaran wajar dan masih sangatjauh dari NJOP obyek

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.

SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.

SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.