selanjutnya mengambilkeputusan;(2) Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itutidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakimberpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,maka sidang dilanjutkan;Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menyebutkan :(3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin

Pemohon Praperadilan dan Kuasa Hukum Pemohon,serta Hadirin Persidangan Praperadilan.Pertama marilah kita panjatkan puji Syukur kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kita semua dapatPenetapan Pra Peradilan Nomor 27/Pid.P2@p/2019/PN.Bdg, halamandipertemukan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani danrohani, dalam rangka mengemban amanah dan tugas kita sehubungandengan pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh YOGIEPATRIANA ALSJAH, S.T. dan JUMALI

sebagaimanadikutip sebagai berikut:Halaman 2 Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011;untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut membuat Berita Acara darisegala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan ditempatini dan pada tanggal, hari dan waktu seperti tersebut di atas:(vide bukti T.I/II10, T.V1, T.VII22, P20):Halaman 78 Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011;oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin

vide bukti T.I/II10, T.V1, T.VII22, P20):Halaman 2 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011;untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut membuat Berita Acara darisegala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan ditempatini dan pada tanggal, hari dan waktu seperti tersebut di atas:(vide bukti T.I/II9, T.V1, T.VII2, P22):Halaman 89 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011;oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin

Untuk memudahkan Majelis Hakim Agung, kamimengutip halaman 8 Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 sebagai berikut:oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, makaketua langsung saja mengusulkan kepada rapat: Menyetujui penjualan sahamsahamnya: Perseroan terbatas: PT Da Fen Indonusa tersebut sebanyak21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) saham dan;Halaman 82 dari 176 hal. Put.

Sasuruddalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun KangjengSusuhunan Pakoe Boewono Senapati Ing Ngalaga Abdurrachman SayyidinPanata Gama Ingkang Kaping XII, Ingsun, Kanjeng Gusti Pengeran HaryoHangabehi jumeneng dados kanjeng Gusti Pangeran Adipati AnomHamangkunagara Sudibya Raja Putra Narenda Mataram Ing Surakarta, artinya,setelah wafatnya SISKS Pakoe Boewono XII, KGPH Hangabehi kini menjadiKanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunagara SudibyaRajaputra Narendra Mataram;Bahwa dihadapan 2.600 hadirin

CIK NAH telah menyampaikan danmenyatakan di hadapan hadirin/ undangan yang hadir bahwa Terdakwatelah disetubuhi atau dicabuli oleh saksi ZUL HASAN bin ABDULRAHMAN sewaktu Terdakwa diajak oleh saksi ZUL HASAN binABDUL RAHMAN ke kebun milik saksi ZUL HASAN bin ABDULRAHMAN di KM75 Kec. Tungkal Ulu Kab.

,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.Halaman 101 dari 140 halaman.

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin

mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Putusan No.249/Pdt.G/201 I/PN..Ikt.Tim.32.33.34.35.36.mengusir Penggugat dari rumah yang sedang ditempati (obyek sengketa) : Bahwa, Majelis hakim, Penasihat Hukum Penggugat dan Para Tergugat sertaPara hadirin dalam persidangan mengetahui dengan jelas bahwa TENTARANASIONAL INDONESIA atau PARA TERGUGAT adalah merupakan salah satu"PENGAWAL TERDEPAN" konstitusi NKRI, di mana tindakan yangmengesankan arogansi sebagaimana di tunjukkan dari sikap dan beberapasurat perintah pengosongan secara paksa terhadap

Hal ini diyakiniPenggugat karena bilamana status asli dari Bapak lIfan Efendidiumumkan dan atau ditempelkan untuk diketahui khalayak umum(Pasal 8) bahwa Bapak Ifan Efendi telah beristeri pedahal dalambuku nikah tertuliskan status duda mati, maka para hadirin yangHalaman 12 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.menyaksikan akad nikah maupun khalayak umum tersebut tidakakan pernah bisa menerima.

.; Bapak Hakim Ketua Majelis Yang Mulia dan yang kami hormati,Bapak Hakim Anggota yang kami hormati,Saudara Tim Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,Para Hadirin di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kamihormati.22Bahwa seluruh kontekstual peristiwa hukum seperti telah dipaparkan diatas, menurut pengamatan dan pendapat hukum (opinio legis) dari PembelaUmum yang mendampingi TERDAKWA dalam hal mencermati SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan sistematika kumulatif tersebut, makatidak menutup

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) danMengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya pungutan masuk, ke sponsor siaran dan peluangpemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitan dengan even86even tersebut transmisi dan / atau ekshibisi, hakhak ekshibisi publikmengecualikan

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat

Alwi
20.Muhammad Nasir
21.Pariyah
22.Rita Purnama Sari
23.DT Ahmad Sidik
24.Japarrudin
25.Safaruddin
26.Yusmiatik
27.Ponijo
28.Heriyanto
29.Mad Danun
30.Suparman
31.Saiman
32.Selamat
33.Said Adam
34.Pauji
35.Wagiman
36.Bardansyah
37.Rafei
38.Leginem
39.Jimo
40.Supriadi
41.Muhlasin
42.Supari
43.Sumadi
44.Saharuddin
45.Tugimin
46.Legimin
47.Hadirin
48.Ismiati

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) danHalaman 53 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN. Smg3.