TJIOE SOEN TJIN tercatat sebagai bekas pemegang SHGB No.3/Desa Ploso/1970 atas nama TJIOE SOEN TJIN Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, No.383 Luas 1.640 M2, tertanggal 05 September 1970, atas nama TJIOE SOEN TJIN yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional & ATR Jombang, dan ;b.

TJIOE SOEN TJIN tercatat sebagai bekas pemegang SHGB No.4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1917, No.171 Luas 400 M2tertanggal 05 September 1970, atas nama TJIOE SOEN TJIN yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Jombang ;Dengan batas-batas tanah secara keseluruhan sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah SIEK YONG dan tanah SUDARLIM;- Sebelah Selatan berbatasan dengan : gereja GPDI, tanah SIEK LIONG, dan tanah pak

Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri diatas tanah bekas SHGB No.3 / Desa Ploso Jombang dan bekas SHGB No.4 / Desa Ploso Jombang, secara hukum adalah sah milik TJIO SOEN TJIN dan Penggugat adalah Ahli Warisnya ;5. Menyatakan perkumpulan kematian SONG SIE HWEE tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982 ;6. Menyatakan akte notaris yang dibuat dihadapan LINDA PUSPITADEWI, S.H.

Notaris di Jombang tanggal 21-04-2004, Akte No.10 terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan perkumpulan kematian SONG SIE HWEE dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas bekas SHGB No.3 Desa Ploso Jombang dan bekas SHGB No.4 Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum ;7. Menyatakan perkumpulankematian EKOPROYO yangdidirikan berdasarkan Akte Notaris yang dibuat dihadapan LINDA PUSPITADEWI, S.H.

Menyatakan, Perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai Obyek Sengketa bekas SHGB No.3 Desa Ploso Jombang, SHGB No.3 Desa Ploso Jombang adalah perbuatan melawan hukum ;9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan hak atas tanah dan bangunan-bangunan obyek sengketa pada Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong termasuk sertifikat No 3 dan 4 atas nama TJIO SOEN TJIN, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Ploso ;10.

Notaris di Jombang tanggal 21042004, AkteNo.10 terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutanperkumpulan kematian SONG SIE HWEE dan Pasal 4 yang mengakusebagai pemegang hak atas bekas SHGB No.3 Desa Ploso Jombangdan bekas SHGB No.4 Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum ;Menyatakan perkumpulankematian EKOPROYO yangdidirikanberdasarkan Akte Notaris yang dibuat dihadapan LINDAPUSPITADEWI, S.H.

Notaris di Jombang tanggal 21042004 tidakmemiliki hubungan hukum apapun dengan perkumpulan kematianSONG SIE HWEE ;Menyatakan SahdanBerharga Sita Jaminan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Jombang atas Tanah bekas SHGB No. 3 dan No. 4Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg.10.11.12.13.14.15.16.Atau :atas nama TJIOESOENTJIN, Desa Ploso KecamatanPloso, KabupatenJombang ;Menyatakan, Perbuatan Tergugat s/d IV yang menguasai ObyekSengketa bekas SHGB No.3 Desa Ploso Jombang, SHGB No.3 DesaPloso

Siapakah yang berhak atas abngunanbangunan yang berada diatas tanahbekas SHGB Nomor 3 Desa Ploso/1970 atas nama TJIO SOEN TJIN SuratUkur tanggal 19 Juni 1924 No.383 luas 1.640 M? tertanggal 5 September1970, dan tanah bekas SHGB No.4 Desa Ploso/1970 atas nama TJIOESOEN TJIN Surat Ukur tanggal 25 Mei 2017 No.171 luas 400 M? tertanggal 5September 1970 ?3.

Sebidang tanah SHGB No.3/Desa Ploso/1970 atas nama TJIOE SOEN TJIN,Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, No.383 Luas 1.640 M?, tertanggal 05September 1970, atas nama TJIOE SOEN TJIN yang dikeluarkan olehKantor Pendaftaran Tanah sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional &ATR Jombang ;b. Sebidang tanah SHGB No 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei1917, No.171 Luas 400 M?

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah irigasi ; Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan kampung ;Menyatakan bangunanbangunan permanen yang berdiri diatas tanahbekas SHGB No.3 / Desa Ploso Jombang dan bekas SHGB No.4 / DesaPloso Jombang, secara hukum adalah sah milik TJIO SOEN TJIN danPenggugat adalah Ahli Warisnya ;Halaman 77 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg.5.

IAH MASRIAH yaitu SHGB No.2412/Tegalgubug,yang didalam Berita Acara tersebut sudah ada tandatangan Penggugat,padahal Kesepakatan Lisan antara Penggugat dengan Tergugat!

Bahwa sesuai hasil penilaian atas kedua bidang tanah tersebut nilainyatidak sama dengan tanah SHGB No. 2412, dan sesuai ketentuan Pasal16 ayat 3.a.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3point 7, 9, 18 dan 19 yang pada intinya menyatakan bahwa AJB No.358/2015 tanggal 14 Juli 2015 (saat ini menjadi SHM No. 103/DesaTegalgubug) dan AJB No. 6000/2009 tanggal 20 Nopember 2009 (saat inimenjadi SHM No. 1061/Desa Tegalgubug) sebagai pengganti/ditukar denganagunan kredit lama yaitu SHM No. 863/Desa Tegalgubug, SHGB No.2038/Desa Tegalgubug dan SHGB No. 2412/ Desa Tegalgubug.

Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menyerahkan agunantambahan lainnya dengan nilai agunan tambahan sesuai dengan nilaiagunan SHGB No . 2412/Desa Tegalgubug yang telah jatuh tempo tanggal22 Mei 2015, dan atau membayar sejumlah uang senilai SHGB No.2412/Desa Tegalgubug tersebut yang akan dipergunakan untuk membayarkewajiban penyelesaian kredit Tergugat Dalam Rekonpensi kepadaPenggugat Dalam Rekonpensi..

Tanah dan bangunan SHGB No. 2038 yang terletak di DesaTegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Luas12 m2, tercatat atas nama Nyonya Kuniasih.c.

lainnya yang menjadi kewajiban PARA PENGGUGAT,; Olehkarena itu PARA PENGGUGAT akan melakukan perpanjangan SHGB milikPARA PENGGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut :1) Terhadap PENGGUGAT :> Biaya Rekomendasi Perpanjangan SHGB :a.

SHGB No. 112/Desa Cilincing, seluas 4.310 m2 tercatat atasnama Handoyo Laynanto (PENGGUGAT II) := 5% x 4.310 M2 x Rp.2.013.000 = Rp.433.801.500Sehingga total biaya rekomendasi perpanjangan SHGB dan biayaPemanfaatan Tanah yang harus dibayar oleh PENGGUGAT II adalah : Biaya Rekomendasi Perpanjangan SHGB =Rp 867.603.000 Biaya Pemanfaatan Tanah =Rp 867.603.000 +Total = Rp 1.735.206.000Bahwa untuk biaya rekomendasi perpanjangan SHGB, PENGGUGAT IIakan melakukannya secara lunas sejumlah Rp 867.603.000 (

: 111/Cllincing, SHGB 112/Cilincing,SHGB Nomor : 367/Cilincing tersebut dalam butir 1 samapi dengan butir 3di atas dari Pihak PT.

SHGB No. 114/Desa Cilincing, seluas 2.580 M2 yang jangkawaktunya telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2015.b. SHGB No. 115/Desa Cilincing, seluas 2.150 M2 yang jangkawaktunya telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2015.c. SHGB Np. 116/Desa Cilincing, seluas 2.150 M2 yang jangkawaktunya telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2015.d. SHGB No. 370/Desa Cilincing, seluas 3.170 M2 yang jangkawaktunya telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2017.e.

114,115,116 telah jatuhtempo pada tanggal 14 Maret 2015, SHGB Nomor 370 dan 371 telahberakhir pada tanggal 8 Desember 2017, SHGB Nomor 111 dan 112jatuh tempo tanggal 14 Maret 2015, sedang SHGB Nomor 367 jatuhtempo tanggal 8 Desember 2017;Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan atau orangorang yangmemperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah HPLPenggugat Rekonvensi bekas SHGB Nomor 114,115,116, 370, 371,111,112 dan SHGB Nomor 367/Desa Cilincing kepada Penggugat Rekonvensidalam keadaan

Eksepsi Plurium Litis CosortiumBahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini karena orang atau Pihak yangditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap: Alasan dan Fakta hukumnya adalah: Bahwa SHGB Nomor 301 dan 302 yang Tergugat Kuasasi/Miliki adalahberasal dan SHGB Nomor 13 dan Nomor 14 atas nama PT Muda RayaSejahtera, (dalil gugatan Penggugat Point 21); Bahwa menurut Penggugat peralihan Hak tersebut adalah berdasarkanJual Beli; BahwaPenggugat dalam Petitumnya meminta/menyatakan cacat hukumterhadap SHGB tersebut

terdiri atas dua bidang, dikenal dan ditunjuk oleh dan/ataumelalui Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):3.1.3.2.3.3.3.4.Bidang : SHGB Nomor 301 seluas 81.200 m2 (delapan puluh satu ribudua ratus meter persegi ) atas nama PT Sejahtera Lilyana Jaya/Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding /Tergugat ), yang berasaldari SHGB Nomor 13 Surat Ukur Nomor 662/1988 tanggal 4 Juni 1988atas nama PT Muda Raya Sejahtera;Bidang II: SHGB Nomor 302 seluas 71.000 m?

atas namaPT Muda Raya Sejahtera yaitu SHGB Nomor 13 tanggal 29 Desember1989 GS Nomor 662/1988 tanggal 4 Juni 1988 dan SHGB Nomor 14tanggal 29 Desember 1989 GS Nomor 654/1988 tanggal 2 Juni 1988,letak tanah tersebut berada di Desa Simpang Baru, KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru, apalagi setelah tanah tersebutmenjadi atas nama PT Sejahtera Lilyana Jaya/ Pemohon Kasasi II(dahulu Pembanding /Tergugat 1) sesuai SHGB Nomor 301/TuahKarya dan Nomor 302/Tuah Karya semakin jelas terletak di KelurahanTuah

Bahwa penerbitan kedua SHGB, masingmasing: SHGB Nomor 301 berasal dari SHGB nomor 13 Surat Ukur No.662/1988 tanggal 4 Juni 1988; dan SHGB No. 302 semula berasal dari SHGB Nomor 14 Surat UkurNomor 654/1988 tanggal 2 Juni 1988;Telah dilakukan sesuai perintah peraturan perundangundangan yangberlaku, dan telah diuji dan disahkan oleh Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN) melalui putusan yang inkracht van gewijsde, yaituputusan MARI dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: 141PK/TUN/2011 tanggal 13 Pebruari

Bahwa dengan telah terpenuhinya sejumlah proses dan prosedur dalampenerbitan sebuah KTUN in casu SHGB Nomor 301 dan SHGB 302 yangdijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka secara otomatisdan serta merta menunjukkan bahwa bahwa penerbitan kedua SHGBtersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;3.6.

., Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 September 2006 dan Narendra Duta Aryasetya, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 9 September 2009, untuk menjual rumah dan tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7268 yang terletak di Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Luas 78 m2, sesuai Surat Ukur Nomor : 08244/2008 tanggal 17 April 2008, tercatat atas nama Supriyadi serta Tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) Nomor 8770 yang terletak di Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Luas 154 m2, sesuai Surat Ukur Nomor : 09452/2008 tanggal 4 November 2008, tercatat atas nama Supriyadi;

.,; Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan SHGB No.VCibeurem, SHGB No. 463/Ciputri, SHGB No. 110/Ciputri, SHGB No.115/Ciputri, SHGB No. 118/Ciputri kepada Penggugat Rekonvensi tanpadibebani kewajiban apapun;DALAM KONVENS!

Citra Karya Serbaguna menyerahkan jaminan berupa SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Citra Karya Serbagunayang terdiri dari: 1. SHBG No. 1/Cibeureum, 2. SHGB No. 110/Ciputra, 3. SHGB No. 111/Ciputri, 4. SHGB No. 115/Ciputri, 5.SHGB No. 18/Ciputra, dan 6 sebagian SHGB No. 18/Ciputtri;Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1404 K/PDT/20094.

Memerintahkan para Tegugat Rekonvensi untuk menyerahkanSHGB No. 1/Cibereum dan SHGB No. 463/Ciputri, SHGB No.110/Ciputri, SHGB No. 111/Ciputri, SHGB No. 115/Ciputriseluruhnya atas nama PT. Citra Karya Serbaguna tanpa dibebanihak apapun;4. Menghukum....:. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah merubahpetitum No. 3 yang hanya, memerintahkan Tergugat Rekonvensimenyerahkan satu Sertifikat yaitu SHGB No. 1/Ciberuem dan SHGBNo. 18/Ciputra.

Kemudian Penggugat Rekonvensi bersamamengajukan duplik petitum gugatan rekonvensi tanggal tanggal 23Juli 2007 dirubah menjadi memerintahkan para TergugatRekonvensi menyerahkan 5 sertifikat yaitu SHGB No. 1/Cibeureum,SHGB No. 463/Ciputri, SHGB No. 110/Ciputri, SHGB No. 111/Hal. 26 dari 32 hal. Put.

No. 1404 K/PDT/2009SHGB No. 110/Ciputri, dan SHGB No. 115/Ciputri, adalahperubahan petitum gugatan rekonvensi yang tidak sah danberdasarkan hukum serta merugikan Tergugat Rekonvensi. Olehkarena itu amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkanTergugat Rekonvensi menyerahkan SHGB No. 1/Cibeureum,SHGB No. 463/Ciputri, SHGB No. 110/Ciputri , dan SHGB No.115/Ciputri, amar putusan yang melebihi petitum gugatanrekonvensi, oleh karena merupakan amar putusan yangbertentangan dengan hukum.

Hadis Didong yang ada lagi adalah tanahSHGB No. 95 SU No. 91 yang mana SHGB a quo dijadikan jaminan hutang atas namaTergugat C (kakak Penggugat) di Bank Bukopin Padang ;Bahwa sebelum SHGB 95 SU No. 91 menjadi jaminan di Bank Bukopin Padang,SHGB No. 95 SU. No. 91 dan SHGB No. 94 SU No. 10, pernah dijadikan agunan diBPD Padang/Bank Nagari sebagai jaminan hutang PT.

Hadis Didong QQ AsroelHadis, hutang tersebut telah Penggugat lunasi pada tahun 2006 saat itulah terjadipelepasan hak hanya atas SHGB No. 94 SU No. 10 dihadapan Elfita Achtas, SH,Notaris di Bukittinggi sedangkan SHGB No. 95 SU No. 91 tidak ada dilepaskanhaknya, karena SHGB a quo sudah menjadi jaminan pula di Bank Bukopin Padang ;3 Bahwa awal bulan April 2008 Penggugat baru mengetahui bahwa asset PT. HadisDidong berupa tanah HSGB No. 95.

atas nama Tergugat B di atasnyaberdiri rumah No. 17, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tarok Dipo, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi ;Bahwa rupanya pada bulan Desember 2007 sewaktu Penggugat menunaikan ibadahhaji, SHGB No. 95, SU No. 91 telah dikeluarkan oleh Tergugat C sebagai jaminan diBank Bukopin Padang, penarikan SHGB a quo oleh Tergugat C tidak diberitahukankepada Penggugat ;Bahwa setelah SHGB No. 95 SU. 91 berada ditangan Tergugat C, sampai ke TergugatA.1, lalu pada bulan Desember 2007

SHGB a quo menjadi agunan di Bank, hal iniPenggugat sampaikan kepada Tergugat D, karena ada pihak lain yang inginmengajukan permohonan hak milik atas tanah SHGB No. 95 SU No. 91 kepadaTergugat D, salah satunya dengan cara membuat iklan di Surat Kabar Harian Haluan,tertanggal 5 Mei 2005, iklan nomor : 2926 seperti yang dilakukan oleh Tergugat A.2,dengan memberitakan SHGB No. 95 SU.

No. 91 telah hilang, pada saat itu SHGB No95 SU No. 91 telah hilang, pada saat itu SHGB No. 95 SU No. 91 berada di Banksebagai agunan ;Bahwa semestinya Tergugat D, haruslah mengakomodir keberadaan PT. HadisDidong ic Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanah SHGB No. 95 SU.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TETI SUKMAYATI sebagai Wali atas anak bernama Muhammad Anugrah, umur 15 tahun untuk melakukan tindakan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan berkaitan dengan proses balik nama harta waris berupa sebidang tanah sebagaimana SHM No.131/Waru, SHGB No 242/Waru, SHGB No 243/Waru, SHBG No 244/Waru dan SHM No 821/Waru atas nama Dudi Kurnia Setiadi;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk

Bahwa sesungguhnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No. 714/MALAKA yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 1980, yang merupakanpemisahan dari HGB No. 3776/PENJARINGAN, serta berdasarkan GAMBARSITUASI tanggal 2081980 Nomor : 221/2156/1980 yang terdapat di dalamSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714/MALAKA yang dikeluarkantanggal 26 Agustus 1980, telah sangat jelas terbukti bahwa Bangunan yangberdiri di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714/MALAKAyang dikeluarkan tanggal

, maka Penggugat bukan pemilik tanah danbangunan serta tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengantanah dan bangunan bekas SHGB No. 714/Malaka.

No. 727/ Pdt/2019/PT.DKIuntuk mengklaim tanah objek sengketa adalah tidak sah dijadikan dasarperalinan hak atas tanah bekas SHGB No. 714/Malaka karena dibuat olehbukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

No. 727/ Pdt/2019/PT.DKIBerdasarkan hal tersebut, maka Josapat Naswar Winata CS sebagai bekaspemegang hak guna bangunan (bekas SHGB) Tidak Lagi MempunyaiHubungan Hukum dengan tanah tersebut sehingga tidak mempunyai hakuntuk memperjualbelikan tanah bekas SHGB dimaksud.

Sehingga berdasarkan Pasal 5Kepres Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 3 Tahun 1979 yang berlaku pada saat berakhir dan hapusnya SHGB No.714/Malaka, yang berhak untuk diberikan hak atas tanah bekas SHGB No.Hal 13 Put. No. 727/ Pdt/2019/PT.DKI714/Malaka adalah Tergugat .

empat puluh enam meter persegi);c Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00281, seluas 5.010 m2(lima ribu sepuluh meter persegi);3.

)No. 00281, luas 2.678 m2, serta pada point 6.2.6 menyebutkan Sertifikat Hak GunaBagunan (SHGB) No. 00282, luas 5.146 m2, adalah salah dan tidak benar mengenailuasnya, dan yang benar adalah Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) No. 00281, luas5.146 m2, dan Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) No. 00282, seluas 2.678 m2;Menimbang, bahwa demikian juga dengan batasbatas objek sengketa, ternyatatidak disebutkan secara jelas, dengan demikian, terdapat kekaburan, ketidakjelasan(obscuur libel) objek sengketa

) No.00281, seluas 5.146 M2;Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00282, seluas 2.678 M2;Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00233, seluas 5.010 M2;Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00233dijual oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada PTRifa Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli No.

), yaitumasingmasing Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00281, seluas 5.146 M2;Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00282, seluas 2.678 M2; dan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) No.00233, seluas 5.010 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan Hak menjual tersebut kemudian Tergugat IKonvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II menjual ketiga SHGB (SertifikatHak Guna Bangunan) tersebut di atas kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat IIRekonvensi yaitu PT Rifa Perkasa, yang mana dalam Akta Jual Beli

Fery Kurniawati dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selakuDirektur PT Rifa Perkasa;Menimbang, bahwa harga penjualan terhadap masingmasing SHGB adalahsebagai berikut :e Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00233, seluas 5.010 M2berdasarkan Akta Jual beli No. 887/2013 seharga Rp102.000.000,00(seratus dua juta rupiah) (vide T.I14);e Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00282, seluas 2.678 M2berdasarkan Akta Jual beli No. 401/2014 seharga Rp53.560.000,00 (limapuluh tiga juta lima ratus enam

Bahwa pada Tahun 1993 Penggugat menjaminkan 2 (dua) Sertipikattanah ke Bank Duta yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3dengan Luas 453 m2, yang terletak di JI. Kedinding Sekolahan ,Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya danSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12 dengan seluas 278 m2Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;3.

Bahwa pada Tahun 1998 atau 1999 Bank Duta mengalami Likuidasi yangmana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3 dengan Luas 453m2, yang terletak di JI. Kedinding Sekolahan , Kelurahan TanahKalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 12 dengan seluas 278 m? Kelurahan PlosoKecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah diambil alin oleh Tergugat VIbaik pelunasan maupun pengambilan Sertipikat;4.

Bahwa Penggugat ditemui oleh saudara Junaidi selaku Pegawai TergugatVI yang menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3 dengan Luas 453 m2, yang terletak di JI. Kedinding Sekolahan ,Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya danSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12 dengan seluas 278 m2Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atas namaHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 535 /PDT/2021/PN.

Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 3 dengan Luas 453 m2, yang terletak di JI.

ke atas namaPenggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diPengadilan Negeri Surabaya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 00112/Kel.

Dimanaberdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019, diketahui bahwa di atastanah SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PT.

No. 30/G/2019/PTUN.PLKdengan tanah SHGB milik PENGGUGAT lainnya diantaranya SHGBNo. 417/Pasir Panjang, SHGB No. 420/Pasir Panjang, SHGB No.421/Pasir Panjang, SHGB No. 419/Pasir Panjang, SHGB No.418/Pasir Panjang, dan SHGB No. 409/Pasir Panjang. Demikian pulaatas diperolehnya tanahtanah SHGB tersebut, PENGGUGAT telahmelaksanakan kewajiban pembayaran pajak maupun biayabiayalainnya sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang SHGB No. 410/PasirPanjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang yang didalam arealnyaditerbitkan SHMSHM di atas oleh TERGUGAT, selama ini tidakmengetahui dan tidak pernah diberitahu ataupun dilibatkan dalamproses pendaftaran tanah SHMSHM yang overlaping tersebut, baikdalam proses proses pemetaan, pengukuran maupun penetapanbatas bidang bidang tanah yang dimohonkan SHM dimaksud.Padahal SHMSHM tersebut diterbitkan di dalam area/tanah SHGBNo. 410/Pasir Panjang dan/atau SHGB

No. 30/G/2019/PTUN.PLKmempunyai sifat yang sangat penting sebagaimana diaturdalam Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1), (4) dan (5)serta Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PP No. 24/19974) Bahwa mengingat pada bidangbidang tanah SHGB milikPENGGUGAT senyatanya telah diberikan patok batas sertapagar keliling menggunakan pagar beton yang menjadi satudengan tanah SHGB milik PENGGUGAT lainnya, demikian pulaPENGGUGAT selaku pemegang SHGB No. 410/Pasir Panjangdan SHGB No. 416/Pasir Panjang

selaku pemilik tanahSHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir PanjangHal. 31 dari 176 hal.

Nomor :84/Kelurahan Sukagalih), danbagaimana mungkin TERGUGAT dapat menerima SHGB aquo sebagaijaminan hutang, sementara SHGB a quo masih dalam jaminan haktanggungan PT.

Pandawa Duta Utama yang diberikanPENGGUGAT sebagai pembayaran pembelian kembali tanah danbangunan SHGB.

., bahkan lebih baik mungkin memilih ikut sebagai peserta lelang,yang selain sangat mungkin TERGUGAT bisa membeli SHGB a quojauh lebih murah, bahkan jauh dibawah harga Rp. 1.000.000.000,mengingat limit harga lelang yang ditetapkan PT. Bank Pan Indonesia,Tbk hanya sebesar Rp.950.000.000, , juga kedudukan pembeli lelangsecara hukum lebih aman karena dilindungi hukum.Dan selain itu, dengan melihat dari limit harga lelang jaminan SHGB aquo yang telah ditetapkan PT.

17 November 2014 TERGUGAT telah melakukan jual beli atastanah dan bangunan SHGB. aquo Akta Jual Beli Nomor 46/2014,tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian terhitungsejak tanggal dilakukannya jual beli tanah dan bangunan SHGB a quotelah sah menjadi hak (milik) TERGUGAT I, oleh karenanya terhitungsejak tanggal mana pula PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alashak untuk menempati tanah dan bangunan SHGB a quo, sehinggahalaman 17 dari 40 halaman perkara No46/Pdt/2017/PT.BDG.20.21.22smenurut hukum

SHGB a quo dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampaibatas waktu tanggal 26 Juni 2014 dari PENGGUGAT d.rk. dengan hargayang ditawarkan oleh TERGUGAT d.rk sebesar Rp.!.

;Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar lunas harga pembeliantanah SHGB No. 552/Pademangan Barat, maka Asli SHGB No.552/Pademangan Barat atas nama Oey Sui Piauw yang menjadi jaminanhutang Wong Yvonne Emmy di PT.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat pengganti pada tahun 1998berupa SHGB No. 552/Pademangan Barat atas nama Wong YvonneEmmy, maka sejak itu atas tanah seluas 1.447 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hidup Baru No. 8 RT. 001 RW. 011Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utaraterdapat 2 SHGB No. 552/Pademangan Barat, yaitu: SHGB No. 552/Pademangan Barat atas nama Oey Sui Piauw; SHGB No. 552/Pademangan Barat atas nama Wong Yvonne Emmy;8.

No. 140/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Juli 2019;Bahwa karena proses untuk diterbitkannya SHGB No.2876/Pademangan Baratbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik, maka konsekuensi yuridisnya; SHGB No.2876/Pademangan Barat adalah batal atau tidak sah;Bahwa karena SHGB No.2876/Pademangan Barat adalah batal atau tidak sah,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan kepadaTergugat untuk mencoret dan mencabut SHGB No. 2876/Pademangan

No.552/Pademangan Barat atas nama Oey SuiPiauw, bahwa Penggugat telah mengetahui SHGB No. 2876/Pademangan Baratatas nama Wong Ivonne Emmy / Tergguat II Intervensi Jo SHGB No.552/Pademangan Barat atas nama Oey Sui Piauw Jo SHGB No.552/ PademanganBarat atas nama Ny.

No. 2876/Pademangan Barat, tanggal 03 September 2010, danbukan SHGB No. 552/Pademangan Barat tanggal 25 Oktober 1984 sebagaimanatelah diterbitkan SHGB Pengganti No. 552/Pademangan Barat tanggal 12 Juni1998, sekalipun terhadap letak tanah dan pemegang haknya sama, namundemikian keputusan objek sengketa SHGB No. 2876/Pademangan Barat bukanlahperpanjangan hak atas SHGB No. 552/Pademangan Barat, tetapi merupakanpemberian pembaharuan hak setelah lebih kurang 6 (enam) tahun menjadi tanahyang dikuasai

GURITNO mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di JI.Sindanglaya No. 6 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan SHGB No. 894/Mentengseluas 822 m? , maka R. GURITNO memberikan surat kuasa Mutlak Notarialsebagaimana Akta Kuasa No. 61 tanggal 28 Juni 1972 yang dibuat dihadapanNotaris R. SUROJO WONGSOWIDJOJO, SH.

Berikut menyerahkan SHGB asiliNo. 894/Menteng kepada PENGGUGATBahwa Penggugat sampai saat ini adalah pemegang Sertifikat asli SHGBNo.894/Menteng atas nama R.Guritno surat ukur No.465, tanggal 16 Desember1927 tanggal pndaftaran 14 Agustus 1964 terleak di Jalan Sindanglaya No.6,Menteng, Jakara Pusat, seluas 822 m2, berikut Surat kuasa Mutlak Notarialsebagaimana akta Kuasa No.61, tanggal 28 Juni 1972 yang dibuat dihadapanNotaris RSSUROJO WONGSOWIDJOJO,SH ;Bahwa temyata tanah dan bangunan yang terletak

No.3911/Menteng atas nama Dr.RHHNelwan merupakan produk yang cacat hukum maka sepantasnya untukdinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatserta sudah selayaknya pula agar diperintahkan kepada Turut Tergugat untukmencoret SHGB No.3911/Menteng atas nama Dr.RHH Nelwan tersebut sertamenerbitkan SHGB baru terhadap tanah dan bangunan terletak di JalanSindanglaya No.6, Menteng, Jakarta Pusat ke atas nama Penggugat;Bahwa demi menjamin agar terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa

Menyatakan sah menurut hukum SHGB No. 894/Menteng atas nama R.GURITNO;5. Menyatakan Aim. Dr. RHH NELWAN melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM yang sekarang menjadi tanggung jawab ahli warisnya yaitu Tergugatl,Tergugatll, dan Tergugatlll;6. Meyatakan batal demi hukum SHGB No. 3911/Menteng atas nama Dr. RHHNELWAN ;7.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret SHGB No. 3911/Mentengatas nama Dr. RHH NELWAN serta menerbitkan SHGB baru atas namaPENGGUGAT ;10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;11.

itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUHAMMAD SYAFRULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

,yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, yakni :SHGB No.SHGB No.23. SHGB No.4. SHGB No.5. SHGB No.6. SHGB No.7. SHGB No.8. SHGB No.9. SHGB No.10.SHGB No.: 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;: 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;: 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;: 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;: 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;: 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M?

, yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak GunaBangunan, yakni :1) SHGB No. : 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;) SHGB No. : 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;) SHGB No. : 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;4) SHGB No. : 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;) SHGB No. : 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;) SHGB No. : 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M? ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 2249 K/Pdt/20077) SHGB No. : 20070/Karampuang, SU. No. : 00007, luas 1.372 M? ;8) SHGB No. : 20097/Karampuang, SU. No. : 00072, luas 978 M? ;9) SHGB No. : 20096/Karampuang, SU. No. : 00065, luas 483 M? ;10)SHGB No. : 20095/Karampuang, SU. No. : 00070, luas 419 M? ;11)SHGB No. : 20094/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 474 M? ;12)SHGB No. : 20208/Karampuang, SU. No. : 00611, luas 1.418 M? ;3)SHGB No. : 20205/Karampuang, SU. No. : 00612, luas 600 M? ;13)14)SHGB No. : 20204/Karampuang, SU.

, yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak GunaBangunan yakni :e SHGB No. : 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;e SHGB No. : 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;e SHGB No. : 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;e SHGB No. : 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;e SHGB No. : 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;e SHGB No. : 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M? ;e SHGB No. : 20070/Karampuang, SU.

;e SHGB No. : 20097/Karampuang, SU. No. : 00072, luas 978 M? ;e SHGB No. : 20096/Karampuang, SU. No. : 00065, luas 483 M? ;e SHGB No. : 20095/Karampuang, SU. No. : 00070, luas 419 M? ;e SHGB No. : 20094/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 474 M? ;e SHGB No. : 20208/Karampuang, SU. No. : 00611, luas 1.418 M2;e SHGB No. : 20205/Karampuang, SU. No. : 00612, luas 600 M? ;e SHGB No. : 20204/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 600 M? ;e SHGB No. : 20075/Karampuang, SU. No. : 00016, luas 1.110 M?

S123/MKI016/1993tanggal 18021993;Bahwa selanjutnya menurut BPN Bogor (In Casu TURUT TERGUGAT 1)SHGB No. 17/Cidokom diterbitkan atas nama PT.

No. 17/Cidokom;BAHWA TERGUGAT DAN TERGUGAT II SELAKU PEMEGANG SHGBNO. 17/CIDOKOM TELAH MENELANTARKAN SHGB TERSEBUT SELAMAKURANG LEBIH 20 TAHUN BERTURUTTURUTBahwa berdasarkan Keterangan dari TURUT TERGUGAT , SHGB tersebutditerbitkan pada tanggal 25 Agustus 1998, bahwa sejak tahun 1998 sampaldengan saat ini yakni pada tahun 2018, baik TERGUGAT maupunTERGUGAT Il tidak pernah sekalipun menguasai ataupun menggunakantanah SHGB tersebut sebagaimana peruntukkannya, jika dihitung sejaktahun 1998 sampai dengan

dan TERGUGAT II sangat diuntungkan dikarenakan mendapatkanuang dari hasil penjualan tanah negara;Bahwa sangatlah jelas tindakan dari TERGUGAT II yang menjual tanahnegara (In Casu SHGB NO. 17/CIDOKOM) padahal tanah tersebut telahditelantarkannya dan TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajibannya atastanah tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehinggasudah semestinya Majelis Hakim menyatakan SHGB NO. 17/CIDOKOMcacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;PROSES PENERBITAN SHGB NO. 17/CIDOKOM

Bahwa akibat adanya SHGB No. 17/Cidokkom PENGGUGAT tidak dapatmelaksanakan hakhaknya atas tanah tersebut, yakni PENGGUGAT tidakdapat membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahnya dikerenakan diBPN Bogor lokasi tanah tersebut terdaftar sebagai tanah SHGB No.17/Cidokom;32. Bahwa dikarenakan SHGB No. 17/Cidokom telah merugikan PENGGUGATmaka sudah semestinya PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT agarTURUT TERGUGAT membatalkan SHGB No. 17/Cidokom;33.

SHGB No. 17/Cidokom diterbitkan atas nama PT.

TOR GANDA adalahSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6450 Desa Baru Kec. SiakHulu Kab. Kampar;Bahwa agar memperoleh data dan informasi atas terbitnya Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6450 Desa Baru Kec.

TOR GANDA, kapan diterbitkan perolehan hak SertipikatHak Guna Bangunan (SHGB) dan berapa luas perolehan hak SertipikatHak Guna Bangunan (SHGB) tersebut;Bahwa berdasarkan jawaban Surat Nomor : 655/20014.01/III/2018tertanggal 26 Maret 2018, yaitu dengan terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 6450 Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kab.

(sesuai pengakuanHalaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUNPBRPara Penggugat yang baru datang ke lokasi SHGB No. 6450 pada bulanOktober 2017).1.

dengan dasar SHGB No. 6450, dantidak mungkin Kantah Pertanahan menyatakan tumpang tindih.

, sedangkan SHGB obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi luasnya1.000.000 NM?

KlampisJaya A6 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)no.1365, Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya.

KlampisJaya A5 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)no.1364, Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya. (vide bukti P4, foto copy terlampir) ;Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual nomor 4 dan Nomor 7 tersebut pada point Sdan6 di atas, maka Penggugat telah melakukan kesepakatan lisan dengan talon pembeli dihadapanNotaris, Anita Anggawijaya, S.H., yang berkantor di JI.

Kiampis JayaA6 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no.1365,Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, dan di Jl. Klampis Jaya A5 Surabaya,sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna. Bangunan (SHGB) No.1364, Kel.Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya ;Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan tersebut pada point 7 di atas, maka Penggugat telahmeminta bantuan Notaris, Anita Anggawijaya, S.H., yang berkantor di Jl.

Klampis Jaya A6 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) no.1365, Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, dan di Jl.Klampis Jaya A5 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) no.1364, Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya ;Bahwa setelah proses ceking sertifikat di BPN Surabaya atas sebidang tanah danbangunan yang terletak di Jl. Klampis Jaya A6 Surabaya, sebagaimana tertuang dalam SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) no.1365, Kel.

Bangunan(SHGB) no.1364, Kel. Klampisasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, tersebut pada point 9 di atas,telah selesai dilakukan dan oleh BPN telah dikeluarkan surat No.1509/300.35.80/XF2011,tertanggal 4112011, yang pada pokoknya berisi tentang : tidak dapat dilakukan pengecekkandikarenakan adanya permohonan pemblokiran oleh Tergugat I atas obyek tersebut, yangditujukan kepada Notaris, Anita Anggawijaya, S.H.