Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Eksepsi Kewenangan MengadiliBahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini,karena yang disengketakan adalah masalah kepemilikan yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Umum dan Peradilan TataUsaha Negara yakni Pengadilan Negeri Makassar atau PengadilanTata Usaha Negara Makassar ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa baik di dalam posita ( angka 9 ) maupun di dalampetitum ( angka 9 ) Para Penggugat meminta agar PengadilanAgama Makassar menilai tentang keabsahan bukti kepemilikanberupa Sertipikat

EKSEPSI ERROR in PERSONABahwa Para Penggugat telan salan dalam melibatkan subyekhukum yang belum dewasa secara hukum sebagai Tergugat, tanpamenunjuk wali yang mewakili Subyek hukum yang belum dewasadimaksud ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat telah turutmenggugat anakanak di bawah umur, yakni anakanak yangmasih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah, yakniTergugat Ill dan Tergugat IV ; Bahwa di dalam aturan hukum, seorang anak yang masihdi bawah umur tidak dapat

ALMARHUM, melainkan tanah dan bangunan yang telahdibagi langsung oleh Almarhum jauh hari sebelum la meninggaldunia ;Alasan dan Ulasan Hukumnya : Bahwa benar Isteri dari Almarhum ALMARHUM adalah bernamaAlm. Hatipa Dg. Lebang yang telah meninggal terlebin dahulu yaknitahun 1940 an, dan ternyata dari Keterangan saksi, Alm. ALMARHUMpernah menikah lagi namun isterinya tersebut telah meninggal terlebihdahulu juga dan tidal meninggalkan keturunan ; Bahwa Alm.

Bahwa tidak terdapat melawan hukum dalam penguasaandan penerbitan Sertipikat Haki Milik atas Obyek sengketa yangdikuasai oleh Tergugat I, Il, III dan IV ;Alasan dan ulasan hukumnya : Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, terbukti Secara sah danmeyakinkan bahwa Obyek sengketa berada secara de facto dan de juredi tangan Tergugat , Il, Ill, dan IV adalah karena peralihnan hak secarasah dari Pemilik awalnya Alm.

UndangUndangNo.17 tahun 2006 jelas adalah keliru, mengadaada dan tidak sah bahkanbisa dikatakan buta hukum;Bahwa mencatat ulasan hukum oleh M. Yahya Harahap, SH., di dalambuku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan danPenuntutan edisi kedua halaman 113:a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kedudukannya berada di bawah : Koordinasi Penyidik Polri, Di bawah pengawasan Penyidik Polri;b.

Nomor 03/Pid.Prap/2019/PN Pbr6)7)8)1.Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telan Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangkaPemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka sepatutnya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Lmongan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, makaseyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olme Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhnkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Kepala Kantor PertanahanKota Makassar adalah salah dan sangat tidak beralasan karenaapabila dicermati secara detail apa yang didalilkan Penggugat dalamposita gugatannya jelasjelas menyangkut sengketa kepemilikan, karenayang menjadi ulasan Penggugat dalam gugatanya adalah mengenaikwitansi pembayaran dan akta hibah yang tentu saja bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapikewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai denga Penggugat, dan ingin tetapmempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;Berdasarkan uraian dan ulasan hukum pada jawaban di atas, maka kamimohon Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusansebagi berikut: Menolak gugatan cerai Penggugat; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat secara lisan telah mengajukan replik dan

Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sjmempermasalahkan kalau itu memang jalan yang terbaik untukPenggugat dan Tergugat.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada jawaban Tergugat diatas,maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksanaberkenan memberikan putusan yang seadiladilnya sesuai denganperaturan yang berlaku;Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengangugatan Penggugat;Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan

saat menikah Tergugat kerja di gudang Semen Gresik bagian Ceker di DsaNgadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak lahir tanggal 22Pebruari 2013 nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikutNenek Penggugat (mbah Yut/PENGGUGAT);Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah saat Penggugat mulai hamil mudayang disebabkan beberapa faktor antara lain :suka mabukmabukanringan tangansuka judimain perempuan/punya WILao fF wn PRselingkuhdengan ulasan

yang paling pokokmendidik anak saya yang menginjak remaja karena saya pribadi kurang memahamikarakter seorang perempuan, dengan segala kekurangan seorang ayah yang merangkapjadi seorang ibu, dengan melakukan segalanya, memasak, menjaga, mendidik, mencariuang / nafkah sebisa mungkin, kalau saya dikatakan kurang memberi nafkah sedangkandia berada di luar negeri, untuk ini saya mohon ada saksi yang menguatkan ini, saya masihpunya laporan pekerjaan saya selama ditinggal isteri saya ;Demikian sedikit ulasan

dan hutang di Bank Harian 3 juta Penggugat sendiri yang ditagih,dengan banyaknya hutang Tergugat dan tidak bertanggungjawabmengembalikan; Bahwa puncaknya terjadi bulan Desember 2019, akhirnyaPenggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang 9 (Sembilan) bulanlamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan,namun tidak berhasil;Bahwa dalan persidangan Tergugat juga menyampaikan kesimpulansebagai berikut: Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpegangteguh pada jawaban dan ulasan

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatassmaka Penetapan dan PengumumanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang serta RISALAH LELANGNomor: 128/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atasPermintaan Tergugat I tersebut, terhadap a quo tanah dan bangunan milik Penggugattidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum sekaligusaktaakta yang timbul (lihat ulasan hukum sekaligus akta akta yang timbul (lihatulasan hukum grosse akta, dalam majalah

Karena istrisaya ... pada akhir november 2019 juga sudah habis kotrak dan akankembali ke negara Indonesia.Bahwa berdasarkan hal hal dan ulasan alasan diatas dengan hormatkepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk membatalkandan menghentikan gugatan cerai dad istri saya ....Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah tercatatdalam berita acara sidang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan 02 September2019 ;Bahwa

batas yang dimaksukkan dalam obyeksengketa;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasanhukum jika ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini menolak baiksebagian maupun keselurunhan gugatan penggugat, atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.Dalam pokok perkara1.Bahwa apa yang tergugat kKemukakan dalam pokok perkara ini masih tetapberkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalameksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan