Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1638/Pdt.G/2018/PA.TL
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
  • saat menikah Tergugat kerja di gudang Semen Gresik bagian Ceker di DsaNgadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak lahir tanggal 22Pebruari 2013 nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikutNenek Penggugat (mbah Yut/PENGGUGAT);Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah saat Penggugat mulai hamil mudayang disebabkan beberapa faktor antara lain :suka mabukmabukanringan tangansuka judimain perempuan/punya WILao fF wn PRselingkuhdengan ulasan
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 81/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : REZKI PRATAMA PUTRA
Terbanding/Tergugat : M. JAPRI
144 — 29
  • Bahwa mengenai alasan memori Pembanding pada point 1, sesuaiasas dalam hukum acara perdata Similia Similibus dalam perkara yangsama diputus yang sama pula maka untuk menciptakan dan menjaminkepastian hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, mengutippernyataan dari Pembanding dalam Memori Banding Nomor 1 Bahwamajelis hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (ReskiPratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB (Sirajuddin) karena yang menjadi ulasan utamaMajelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-03-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pid/2012
Tanggal 29 Maret 2012 — BISTOK MANURUNG, SH.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti dalam menilai dan mengujiketerangan para saksi yang tidak bersesuaian, serta ;e Terdapatnya keyakinan Judex Facti atas keterangan saksi yangtidak melihat dan mendengar secara langsung peran TerdakwaBerikut ini akan kami uraikan faktafakta yuridis yang merupakanrangkaian dari ketidakcermatan tersebut sehingga menurut kami cara mengadilitidak dilakukan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atassecara khusus akan kami uraikan dalam ulasan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
ALLAN LOHY
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
65 — 23
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019.
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Lmg
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
Irwan Setyadi
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lamongan
84 — 19
  • Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Lmongan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
SYAMSIDAR,S.Pd
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA BESAR MAKASSAR SEKTOR PANAKKUKANG
72 — 10
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Putusan No.17/Pid.Pra/2020/PN.Mks Halaman 9e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Pengadilan PA TAREMPA Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA TAREMPA Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Trp
Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
  • Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
66 — 27
  • Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
OVRINA RESTI ARISANDI Binti Alm. ASMAWI
Termohon:
Kepolisian Resor Bengkulu
84 — 54
  • Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bgl
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon:
Dr. Husni Tamrin, S.H., M.H.
Termohon:
Kepolisian Polda Bengkulu
42 — 21
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 1982/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 4
  • Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama
Register : 10-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1465/Pdt.G/2019/PA.TA
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Karena istrisaya ... pada akhir november 2019 juga sudah habis kotrak dan akankembali ke negara Indonesia.Bahwa berdasarkan hal hal dan ulasan alasan diatas dengan hormatkepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk membatalkandan menghentikan gugatan cerai dad istri saya ....Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah tercatatdalam berita acara sidang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan 02 September2019 ;Bahwa
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 18-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA BATAM Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 14
  • batas yang dimaksukkan dalam obyeksengketa;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasanhukum jika ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini menolak baiksebagian maupun keselurunhan gugatan penggugat, atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.Dalam pokok perkara1.Bahwa apa yang tergugat kKemukakan dalam pokok perkara ini masih tetapberkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalameksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 256/PDT/2011/PT SMG
Tanggal 14 Nopember 2011 — Pembanding/Penggugat : NY. LILIE WIBOWO
Terbanding/Tergugat : Tn. CHRIS SUTRISNO UNARTO
Terbanding/Tergugat : Ny. CHRISTINE TJIPTONO d.h. TAN KIEM TJU
124 — 24
  • Tergugat II Konpensi /Penggugat IT Rekonpensi /Terbanding II tersebutberpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak termasuk halhal yang diatur di dalam. 1" 1 we 2 SAN TITRE a re 1 a 14 1Tudally UUpKUp pdsdi 25 ayal (2) FIs telapl SUUAL LELLUUSUK LUALErL PUKUK PerKdlrd sehingga harus dinyatakan ditolak ; seraciospunsitmmeeneteenn ee aADALAM POKOK PERKARA :Dalam Konpeusi :Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulanHakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-08-2008 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/PID/2008
Tanggal 22 Agustus 2008 — SYAFRIZAL. S., vs. DEPARTEMEN KEUANGAN, QQ. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai QQ. Kepala Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok QQ. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan QQ. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Bukti,
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndangNo.17 tahun 2006 jelas adalah keliru, mengadaada dan tidak sah bahkanbisa dikatakan buta hukum;Bahwa mencatat ulasan hukum oleh M. Yahya Harahap, SH., di dalambuku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan danPenuntutan edisi kedua halaman 113:a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kedudukannya berada di bawah : Koordinasi Penyidik Polri, Di bawah pengawasan Penyidik Polri;b.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gsk
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon:
1.ARRHIZAL DZULQIFLY
2.EFFENDY NOOR
Termohon:
1.KAPOLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
2.KANIT RESKRIM POLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
3.Penyidik RESKRIM POLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
86 — 32
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyaHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gskmenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KOTABUMI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu
Tanggal 15 Juni 2021 — Pemohon:
Edi Sa'a Bin M. Sa'a
Termohon:
Kepala kepolisian sektor bukit kemuning
153 — 42
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah".b.
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Perjudian
Register : 15-10-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 217/PID.B/2014/PN.KBJ
Tanggal 17 Desember 2014 — -DONAL NATANAEL RAJAGUKGUK
74 — 8
  • 22.00 WIB tukang pengumpul rekapan yaitu PENDISARAGIH (Belum tertangkap) datang untuk mengambil rekap nomor tebakanyang dipasang atau dibeli pemain dari terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00WIB nomor judi toto malam (tolam) dikeluarkan oleh Bandar judi tebak nomortolam yaitu ARMAN (Belum tertangkap), dalam melakukan perjudian jenistolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untukmerain kemenangan, sehingga pemain membeli nomor toto malamberdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-03-2011 — Upload : 28-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2918 K/Pdt/2010
Tanggal 7 Maret 2011 — JEMMY KRISTIANTO VS MEITHA KRISTIANTO DAN LANNY KRISTIANTO, DK
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manadodalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 barispertama hanyalah berupa pertimbangan kiasik tanoa ulasan dan bahasanhukum dengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tersebut berdasarkan alasanalasan yang tepat dan benar.....dst,membuktikan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding tidak dengancermat dan tepat mempertimbangkan Premisse Minor dan Premisse Mayorperkara ini dan tidak konstan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Terdakwa : Nirwana Alias Wana Binti Salama Diwakili Oleh : Abdul Rasyid, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Iwan Nuzuardhi, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Edy Djuebang, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum III : Muhammad Farid Nurdin, SH.
30 — 13
  • ANDI USTYnyata nyata merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undangundang;Bahwa berdasarkan ulasan di atas maka Kami Penuntut Umum berpendapatbahwa apapun dalin Terdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisamenyembunyikan bahwa dirinya bersalah, dan ketika hal di atas diingkari lagioleh Terdakwa maka sudah jelas Terdakwa kembali berbohong kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi;Bahwa dengan demikian maka Kami Penuntut Umum bermohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak permohonan bandingTerdakwa