Ditemukan 2143 data
SRIYANI, SH
Terdakwa:
DARWIN BIN SIMUN
30 — 13
Kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ALIM BAHRI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ADRY RINALDY, S.H
35 — 10
ADAM adalah benar mengandung Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UUR.I.
ADAM adalah benar mengandung Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I.
Idil, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Fadil Alias Fadil Bin Hawi
24 — 4
ditandatangi olehpejabat yang berwenang yaitu pemeriksa Gede Suarthawan, S.Si, M.Si,Ardhani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd, pemeriksa padaLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagaiberikut:1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya2,7991 (dua koma tujuh sembilan sembilan satu) gram yang diberi nomorbarang bukti 2886/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran : Peraturan Menter
YOHANES, SH
Terdakwa:
NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO
57 — 6
Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman ;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
R. WAHYU JATI KUSUMA
69 — 24
Penetapan Nomor 70/Pat.P/2018/PN TjgMenimbang, bahwa ketentuan mengenai penambahan gelarkebangsawanan didalam Kutipan Akta Kelahiran tidak diatur secara jelas didalamUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan JoUndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun diatur didalam Surat Menter
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ripun Candra Siregar Alias Candra Anak Dari Jonni Siregar
76 — 30
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
142 — 116
DAHRIS & Cosesual Surat Keputusan Menter i1011Agraria No.
Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No. SK.62/DJA/1979Tanggal 14 Juni 1979 Tentang Pembatalan Surat KeputusanMenteri Agraria No. SK.218/KaTgl. 9 Mei 1961 tentangpemberian Hak Guna Usaha (HGU )kepada Fa. DAHRIS & Co. SuratKeputusan Direktur JenderalAgraria an. Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No.
Menter i Dalam Negeri MUHAMMAD ISANo.SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 TentangPembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak GunaUsaha ( HGU ) kepada FIRMA DAHRIS COY( PT.
24 — 8
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 3
hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmenetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhaltersebut, maka berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tentang SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan untuk efektifitassuatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
13 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
28 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
10 — 3
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No. M.HH01.HN.02.07. tahun 2018 tentangLembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditas!sebagai PEMBERI BANTUAN HUKUM untuk orang atau kelompok orangmiskin, sebagaimana persyaratan terlampir;a.
12 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
16 — 0
bidang perkawinan;Menimbang, bahwa tentang ketentuan perbaikan penulisan dan atauperubahan identitas pada akta nikah diatur dalam Rapat Koordinasi DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi AgamaDan Mahkamah Syariyah Aceh Tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi BidangTeknis Yustisial, tanggal 17 September 2019, yang berkaitan denganperubahan identitas dalam akta nikah, angka 4.2, yang merumuskan :Permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menter
RONI PASLAH
20 — 9
administrasi kependudukansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasiansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian maupun peraturan pelaksananya, maka Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter
61 — 14
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a), ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat(1), ayat (2) Joncto Pasal 54 Joncto Pasal 55 Joncto Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Menter
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
12 — 2
antara Tergugat dengan Penggugatsudah tidak ada hubungan baik selayaknya suami isteri;Bahwa, pada persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan KuasaPenggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat meninggaldunia karena sakit sebagaimana foto copy surat kematian nomor474.3/15/X1V2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Benar, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menerangkanbahwa Agus Paiman Wanto meninggal dunia pada hari Sabtu Legi tanggal 17Desember 2016 di Menter