Ditemukan 3824 data
ADE SUNARTO Bin SUPRAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERANG Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOPLISIAN RESOR SERANG
12 — 12
NANTA
Termohon:
kEPOLISIAN SEKTOR SETU
116 — 68
Bahwa mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, yangsebelumnya tidak diatur dalam KUHAP sebagai bagian ranah Praperadilan,namun dalam perkembangannya telah diubah oleh Mahkamah Konstitus!berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, tanggal28 April 2015, yang pada pokoknya telah memutuskan : Pasal 77 huruf (a)UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangandengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan dan penyitaan.
1.IRMA HERLINA SULISTIO
2.DICKY FARRELLAL FATAH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
109 — 92
BIKSO HUTAURUK
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH
7 — 4
EDWARD VINCHENT
Termohon:
POLDA METRO JAYA
32 — 9
FERY TANAYA
Termohon:
Negara republik Indonesia CqKejaksaan Agung republik Indonesia Qq kejaksaan tinggi Maluku
71 — 50
Cc) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi olehtersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangperkaranya tidak diajukan ke pangadilan (vide Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77KUHAP).namun meliputi:1. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77huruf b KUHAP);3. sah
atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan (putusan Mahkamah Konstutitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 Oktober 2014).Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkanterkait halhal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atautidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhiatau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukanoleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti.
Listiawaty
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku cq. Kepolisian Resort Kepulauan Aru
77 — 5
HENGKI Bin HOLIL
Termohon:
1.KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES EMPAT LAWANG
2.POLSEK MUARA PINANG
6 — 0
190 — 86
RUDY HARTONO ISKANDAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN R. I, KAPOLRI C.Q. BARESKRIM MABES POLRI C.Q. DIR. TI PI KOR MABES POLRI
88 — 47
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
34 — 72
Dari peristiwa ini,timbullah suatu hubungan hukum antara duaorang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dankewajiban masingmasing pihak.Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi R.I No :21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015 dan praktek peradilan sebagaimanapoint 4 (empat) di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untukmelakukan pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka danpenyitaan yang dilakukan
ISMILAH IRMASARI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
2.Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
3.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
4.JOHARI CATUR
82 — 26
Rosmaida Manurung
Termohon:
Kapolres Samosir
59 — 0
SRI AYU UTAMI, S.Sos.,M.Tp
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Poso Cq.Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Poso
41 — 17
Zakaria Ys alias Lambung bin M. Yusuf
Termohon:
POLRES WAY KANAN
8 — 5
Victor Yoga Widiyanto
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia RESORT KOTA BESAR BANDUNG
2.Kepala Satuan RESERSE DAN KRIMINAL Polrestabes Bandung
3.Direktur Direktorat Reskrim Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahJawa Barat
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.Kepala Kejaksaan Negeri BANDUNG
8.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
9.JAKSA AGUNG MUDA bidang PIDANA UMUM Kejaksaan Agung R.I
10.JAKSA AGUNG R.I
327 — 187
berkepentingan demi tegaknyahukum dan keadilan;b. sah atau tidaknya penahanan atas permintaan tersangka ataukeluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknyahukum dan keadilan;c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas permintaantersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingandemi tegaknya hukum dan keadilan;d. sah atau tidaknya penghentian penuntutan atas permintaantersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingandemi tegaknya hukum dan keadilan;e. sah
atau tidaknya penetapan tersangka atas permintaan tersangkaatau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demitegaknya hukum dan keadilan;f. sah atau tidaknya penggeledahan atas permintaan tersangka ataukeluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknyahukum dan keadilan;g. sah atau tidaknya penyitaan atas permintaan tersangka ataukeluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknyahukum dan keadilan;h. permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yangperkara
AMIRUDDIN, SP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
28 — 12
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
212 — 142
Itulah ruanglingkup yang diatur sebagai objek pemeriksaan praperadilan, oleh karena40itu sah atau tidaknya penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkuponjek praperadilanBahwa, yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakanpenyidik untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga tindakpidana juga menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur Pasal 1 angka 5 KUHAP.
1.Sutan Hasanuddin Hasibuan
2.Raja Inal Siregar
3.Damri Daulay
4.Mayakub Pulungan
5.Muhammad Ardi Nasution
6.Ali Imran Harahap
7.Musonnip Azhari Hasibuan
8.MHD. Nasir Harahap
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara R.I di Jakarta , Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan
2.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
3.Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Padang Lawas
29 — 25
WARSIH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
90 — 34