Ditemukan 3822 data
AZWARMI
Termohon:
Presiden RI cq Jaksa Agung cq Kepala Kejaksaan Tinggi cw Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
129 — 20
NINA MUHAMMAD, SE
Termohon:
KAPOLRESTA MANADO, KASATRESKRIM PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU UNIT II, BRIPKA STEVY WANEY, SH,Dkk
82 — 20
MAHARANI
Termohon:
Kapolda Sumut Cq. Kapolresta Deli Serdang Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kapolresta Deli Serdang
24 — 1
FEREDERIK Alias DERIk Bin SUPARTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR BENGKAYANG.
14 — 4
MARTIN SOEBIJANTORO
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri
95 — 7
RISKI AFIF ISHAK, S.H.
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian daerah Sultra Cq. Ditreskrimsus POLDA Sultra
162 — 445
Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya : ada perluasanHalaman 68 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PNBauterhadap obyek praperadilan yaitu dengan menambah penetapan tersangka,penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian hakim Pengadilan Negeriberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang PenetapanTersangka, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohonpraperadilan mengenai sah
atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimanadiuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuspermohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamasurat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Surat yangdiajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonnnya menyatakanperkara tindak pidana penghinaan
1.Muh Arif Rondan
2.SIKO DESTA DIMAS
3.ZULKIFLI ARMANSYA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Palopo
2.KASAT RESKRIM POLRES PALOPO
49 — 13
1.Ir. Nurliana NA
2.Ir. Poniem
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara
44 — 3
ROBBY MESSA NURA
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI
93 — 6
1.MANOTAR SILALAHI
2.MASTON SASTRAWAN MANIK
3.REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAKPAK BHARAT
99 — 79
RAJESH
Termohon:
1.DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA UTARA
2.KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. ASISTEN PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
14 — 14
1.REGEN POLI
2.RIYAN POLI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota
67 — 23
NURHALIM SAPUTRA
Termohon:
POLRI qq KAPOLDA KEPRI qq DITRES NARKOBA POLDA KEPRI K. YANI SUDARTO, SIK, M.Si
26 — 12
Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas namaNURHALIM SAPUTRA;ll. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap NURHALIMSAPUTRA pada tanggal 2 Januari 2018;lil. Sah atau tidaknya penahanan terhadap NURHALIM SAPUTRAberdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp. HAN / 05/1 / 2018 /Ditresnarkoba tertanggal 5 Januari 2018;Penjelasan Hukum Fakta atas Permohonan Praperadilan :I. SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMANURHALIM SAPUTRA.1.
ENDRA YONO Alias ENDRA Bin Alm. AMAT SARI
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ KAPOLRES DUMAI
18 — 8
Teguh Suharto Utomo, SH
Termohon:
Ditreskrimsus Polda jawa Timur
222 — 64
Saut Marihot Simarmata
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
76 — 39
Sunarto
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Gebog
32 — 14
1.SANDRO H. TULLE
2.FARENGKIANUS MARJON THERIK
Termohon:
PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KKAPOLDA NTT Cq KAPOLRES KUPANG Cq KASATRESKRIM
88 — 24
RUDI HARTANTO WIBOWO
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulawewsi Barat.
83 — 10
1.Tombang M. Sihite
2.Domu Sitohang
Termohon:
Kepolisian Sektor Parlilitan
78 — 17
2019/Hbs Parlilitan tanggal 3 mei 2019 atasnama pelapor Uli Br Simanulang dan dalam surat panggilan tersebut bahwa parapemohon dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.sehingga para Pemohonmemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung atau Hakim Praperadilan yangditunjuk untuk menangani permohonan Praperadilan ini agarmengabulkan gugatanpara pemohon;Menimbang, bahwa dari dari dasar Permohonan Pemohon di atas jikadihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP maka dapat diketahui PermohonanPemohon mengenai sah
atau tidaknya Penetapan Tersangka oleh Termohonkepada para Pemohon merupakan salah satu materi yang dapat diajukan dalamPraperadilan sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi no 21/PUUX11/2014 tanggal 28 april 2015 bahwa penetapan Tersangka menurut hukumadalah merupakan Objek Praperadilan dihubungkan dengan dalil para Pemohonyaitu penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan dan dua alat buktipermulaan yang cukup yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli ,surat danpetunjuk dan keterangan terdakwa