Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!

SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :a.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :C.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, jaring pada kantongharus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuranmata jaring kantong KM.

(1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter

Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :fea donall ba gic dic sil ighe abel Gb yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter

Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.

Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.

Halaman 10 dari 14 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlashl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

kepentingan pengembangan IIlmu Pengetahuan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistikpada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab3058/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dalam kesimpulannyaHalaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 470/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKSmenyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic berisikankristal bening dengan berat netto 0,1642 gram mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

P.15/Menhut 11/2004 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan Kayupada Hutan Alam melalui Penawaran DalamPelelangan, yang dalam Pasal 2 ayat (2)menentukan bahwa tujuan pelelangan adalah untukmendaptkan penawar yang profesional danberkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggidalam pemanfaatan hutan secara lestari;Berdasarkan Peraturan Menter i Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tersebut ditentukan bahwatahapan penawaran pelelangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(

Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13halaman 4 s/d 5 yang pada intinya menyatakanbahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1)Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.15/Menhut 11/2004 adalah dalil yang tidakbenar, dengan alasan1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut11/2004, ditentukan bahwa apabila dalamjangka waktu 150 (seratus limapuluh) harikerja pemenang' lelang tidak memenuhikewajibannya dalam mendapatkan rekomendasidan

KehutananNomor P.61/Menhut I1/2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri KehutananNomor P.20/Menhut 11/2007 tentang Tata49 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTCara Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam padaHutan Produksi melalui Permohonandisebutkan dengan jelas bahwa PermohonanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam (IUPHHKHA) melaluiPelelangan IUPHHK yang telah mendapatpenetapan pemenang'ilelang, diprosesberdasarkan peraturan sebelumditetapkannya Peraturan Menter

Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukanbahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;4.Pasal 41 UU

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt Ketua 3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukanbahwa "setian kegiatan peredaran Narkotika

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

perundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasaldarihutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka 2 peraturan Menter

terdiri dari kayu jenis Keladan sebanyak 50 (limapuluh) batang dengan ukuran berbentuk balok 9x9 cm panjang 4,05 meter dan Kayujenis Rengas sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh ) batang berbentuk papan 14 x 2cm panjang 4,05 meter;Menimbang, bahwa kayukayu olahan yang dimiliki dan dikuasai olehTerdakwa tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli darisaudara UNAO (DPO) dimana sudara UNAO (DPO) sendiri tidak memiliki jinpemanfaat hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menter

Surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 10 Januari 1996No.7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian HakPengelolaan atas nama Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah diKabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha sejakAgustus 2006 sebagaimana telah diakui sendiridalam gugatannya halaman 5 angka 7, sedanggugatan diajukan pada tanggal 24 September2007, sehinggatelah melewati tenggang waktu untuk mengajukangugatan yaitu203.90 (sembilan puluh

Dalam surat Bupati tersebut disebutkan = antaralain surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional26No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 (SKobyek gugatan). Selan itu) dalam butir 2 suratBupati Bulungan dimaksud juga menyebutkan konflikdi lapangan masih terjadi antara PT. AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c.

Selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!

selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!

I selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!