Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM Tanggal 18 Nopember 2014 — RATNA SARI DEWI PARDOSI; SURAHMAN SIMANUNGKALIT
66 — 42
66 — 42
Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Tjuk Biantoro, S.Sos.
60 — 35
60 — 35
bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 11-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA KOTABARU Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.KTB Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
26 — 13
., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu
Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
63 — 31
63 — 31
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
24 — 11
24 — 11
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
106 — 54
106 — 54
II.bterhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 ( vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,dimana surat Keputusan tersebut telah diadakan perubahan/perbaikan dengan telahdikeluarkannya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis dalam diktumPERTAMA disebutkan Memberhentikan Pegawai Negeri SipilYANG
Bahwa berdasarkan surat Gubernur Nomor 800/ 219959/BKD/HI/2013 tanggal 26Nopember 2013 perihal Konsultasi Pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi tentang penilaian olehGubernur Sumatera Utara mengenai kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b diHal 75 dari 78 hal.
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
96 — 64
pengujian segi Kewenangan, Prosedural dan substansidari penerbitan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pengujian materi gugatan Penggugat, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
bahwapelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terberat adalah penggunaannarkotika mengingat larangan penggunaan narkotika merupakan kejahatan yangluar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, lebihlebin bila hal tersebut dilakukan oleh seorangAparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi tauladan dan harusmenghindarinya karena efeknya yang buruk bahkan Aparatur Sipil Negara harusaktif memberantasnya, terlebin lagi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 15 Juli 2020 — M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB
64 — 26
64 — 26
RIZKI DWI PUTRA melakukanpenyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang beradadi pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor BankMandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwatersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsungmembuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipilyang pada saat itu berada di
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K/PM II-09/AD/I/2011 Tanggal 15 Maret 2011 — Praka ASEP CUCU SUHANA
30 — 18
30 — 18
Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi jugapernah membeli narkotika jenis ganja dari warga sipilyang bernama Asep Andre alias BW alamat perum CitraMas Ds. Nyalindung Cimalaka Sumedang sebanyak 8(delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada Sadr.Rudok sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnyaRp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).5.
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 55/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
ALASSANALASIAIN GUIGIATIAN seneeeeceeee neers cmeeeenersimeenmeneenermemmeenn1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan dari Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2/1/67/60N tanggal O08 April 1986 dengan NIP awal No.Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.55/G/2019/PTUNKPG010191293, Golongan/Ruang Gaji Il/a dan ditempatkan padaSetwilda Tk.
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 254/PDT/2018/PT MDN Tanggal 6 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
55 — 18
55 — 18
ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannyaPP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajibdan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebutdiatas;Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Padt/2018/PT MDNBahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-08-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Oditur : Zulkarnain, SH.
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
195 — 63
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
195 — 63
Lettu Pardosi, S.H.NRP 21990181500578 Pakum Satgas Yonif 143/TWEJ sangatberbahaya karena pengiriman pistol yang notabene merupakanperlengkapan perang yang paling vital yang dengan mudahnyaTerdakwa curi dan mengirimkan pistol tersebut ke warga sipilyang berdomisili di Bandung.4. Bahwa atas kejadian hilangnya pistol Lettu Pardosi, S.H.
Putus : 04-05-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/ Pdt.G. / 2012 / PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2011 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
33 — 22
33 — 22
77Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan oleh karenaalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karenaTergugat sejak tahun 2006 telah meninggalkan Penggugat dananaknya, sehingga gugatan perceraian dapat diajukan diwilayahhukum tempat tinggal Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat didepanpersidangan bahwa saat ini dia berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan sebagaimana ketentuan dari pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 bahwa setiap pegawai negeri sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 24 Juli 2014 — Penggugat VS Tergugat
64 — 7
64 — 7
kepentingannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahatersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dariTergugat dan selanjutnya Majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugatagar menempuh proses Mediasi dengan seorang Mediator Hakim bernamaMUNIR,SH.MH, namun upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2015 — MUHARMAN, SH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
45 — 28
45 — 28
2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 14-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2011/PTUN.JBI Drs A Nangcik
Bupati Batanghari
77 — 30
77 — 30
Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang