Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 29
70 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
23 — 10
23 — 10
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
62 — 31
62 — 31
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
61 — 44
61 — 44
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Maret 2015 — PT MULTI STRUCTURE VS PT HIDUP BARUNA
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo sudahtepat dan berkesusaian dengan ketentuan hukum acara pengadilan sipilyang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak berkeberatandengan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia quo.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena walaupun dalil gugatanPenggugat Konvensi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
107 — 54
107 — 54
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tml Tanggal 17 September 2015 — GUSTAP
MELAWAN
MILA
90 — 48
90 — 48
keterangan lebih dahulu dari pejabat,;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P9 berupa FotocopySurat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri BatuSahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempatPenggugat bekerja, berdasarkan bukti P9 tersebut diatas yang menurut Majelis HakimSurat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenangyang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat : P A I S A L
lawan
Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
89 — 35
89 — 35
diberhentikan tidak dengan hormat karena : (huruf) d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikHalaman 23 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNIndonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
12 — 1
12 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 159/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.
Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
240 — 109
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
240 — 109
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Tjuk Biantoro, S.Sos.
57 — 35
57 — 35
bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2015 — MUHARMAN, SH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
44 — 27
44 — 27
2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 04-05-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/ Pdt.G. / 2012 / PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2011 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
33 — 22
33 — 22
77Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan oleh karenaalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karenaTergugat sejak tahun 2006 telah meninggalkan Penggugat dananaknya, sehingga gugatan perceraian dapat diajukan diwilayahhukum tempat tinggal Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat didepanpersidangan bahwa saat ini dia berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan sebagaimana ketentuan dari pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 bahwa setiap pegawai negeri sipilyang
Upload : 14-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2011/PTUN.JBI Drs A Nangcik
Bupati Batanghari
76 — 30
76 — 30
Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.