Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun yang memeriksaperkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapathalaman 10 dari 35 Putusan No: 4/Pid.Pra/2019/PN.Simdinyatakan

No.3043 K/Pat/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Pemohon Kasasi menganggap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diatas tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan faktafakta yang ada, dengan ulasan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada halaman 3,tidak memperhatikan adanya intervensi Sampeyandalem Ingkang

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sose Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriSoasio yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakankesewenangwenangan dan bertentangan dengan asas kepastianhukum;Dalil Pemohon:Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa danHalaman 54 dari 57 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sosmengadili

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanAquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangHal 8 dar!

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1B yang memeriksadan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohondapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriNganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogianya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihnubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat

akuntable.Adapun prinsip penegakan hukum dalam hal perkara pemohon adalahsesuai dengan prinsip telah memenuhi alat bukti yang cukup, patutsehingga Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana dugaanPertolongan Jahat atau Penadahan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 480 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Maka guna memperoleh kepastian hukum dimaksud penetapanpemohon sebagai tersangka tentunya akan dibuktikan kebenarannyasecara materiil oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak.6) Berdasarkan ulasan

No.618 PK/Pdt/2012hubungan bisnis Penggugat II dengan Adam Air pulih kembali, sudah tentu denganputusnya hubungan bisnis dimaksud, telah mengakibatkan distorsi terhadap reputasidan nama baik perusahaan PT Famika Tours di mata pelaku bisnis penerbangan,khususnya perusahaan penerbangan Adam Air, pengguna jasa penerbangan, mitrabisnis dan masyarakat pada umumnya, apalagi peristiwa hukum tersebut telahtersebar ke publik melalui ulasan berita Surat Kabar Harian Pedoman Rakyat tanggal1 Oktober 2007 halaman

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHal.9 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksadan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dandapat dibatalkan

Sementara Plan B, bilapernikahan Kudus gagal dilaksanakan, sementara kiamat sudah ditetapkan,Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN.Sdamaka langkahlangkah apa yang perlu dilakukan demi keselamatan kitabersama.Berikut ini kami Sampaikan ulasan masalah yang terkait dengan perihalperselisihan keagamaan, dan juga sebagai dasar bagi putraputri kami dalammenentukan sikap, dan pilihan hidupnya dimasa depan.Persoalan Hak Asuh AnakAnakKami memahami bahwa anakanak memiliki hak dan kewajiban

Danmenurut hemat kami juga, bahwa anakanak pun memiliki hak dan kewajibankepada orangtuanya, baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.Namun demikian dalam ulasan ini, kami lebih menyoroti dalam bidangmasa depan anak itu sendiri. Seperti kami Sampaikan bahwa bila anakanakmengikuti saya sebagai ayahnya, maka tentu hak waris, pendidikan maupunHalaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN.Sdamenjalankan Dharma agama adalah sama seperti sekarang, atau lebih jelasnyadia beragama Hindu.

sedangkanuntuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000, (seriou rupiah) akan mendapathadiah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomortebakan dalam perjudian tebak nomor jenis tolam sejak bulan Februari 2016 danpermainan judi jenis togel malam (tolam) yang dilakukan oleh terdakwa tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraihkemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiranmimpi atau ulasan

kepada manusiaatau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader,mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhisemua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulisa dan tercantum padadakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana atas perbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akantetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiaporang menjadi bahasan serta ulasan

Magdalena Nasution ;adalah hak milik Penggugat yang sah (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), Padahal dengan jelas diketahui dalam ulasan poin ke5surat Gugatan perkara a qua, terhadap SHM Nomor 232/DesaSindang dan SHM Nomor 317/Desa Sindang. pada bulan SeptemberHal.14 dari 17 hal.Put. No.2041 K/PDT/20102006 telah dilakukan penggabungan dan berubah menjadi SHMNomor: 664 atas nama pemilik Dra.

tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Ou Ou Berneo dari Las Vegas, Nevada tertanggal 9Januari 2014 tentang villa selat yang diambil dari website wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda P230.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P230 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P237.Fotocopy ulasan

Paul Mclaren Vale dari Australia tertanggal 3 Juni 2014tentang villa selat yang diambil dari website www tripadvisor.co.id.yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis,ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P232.Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/ PN Gin.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P232 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P233.Fotocopy ulasan

Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Kyle F dari Amerika Serikat tertanggal 13 September2014 tentang villa selat yang diambil dari website Wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda P236.

Fotocopy terjemahan dari bukti surat P236 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P237.Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Bill D dari Florida tertanggal 4 Nopember 2014 tentangvilla selat yang diambil dari website www tripadvisor.co.id. yang telahbermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telahsesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P238

.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P238 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P239.Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Caz T dari Inggris Raya tertanggal 28 Desember2015 tentang villa selat yang diambil dari website Wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda

fakta fakta hukumdipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasanhukum untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal4 Januari 2013 Nomor 64/Pdt.G/2012/PN.SImn. tersebut dapat dibatalkan,karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum yangberlaku.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartayang hanya menyatakan diambilalih dan dijadikan dasar oleh PengadilanTinggi dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpamemberikan ulasan

yang dibuat oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya tidak menyebutkan"jumlahnya yang pasti mengenai biaya perkara", sehingga oleh karenanyaPutusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut batal demi hukum karenaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya tidakmenerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf ddan huruf i Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;KESIMPULANBahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan

Bahwa alasan keberatan Para Pembanding bukan sematamatapendapat atau ulasan para Pembanding sendiri, melainkan pendapatorang lain yang disadur oleh Para Pembanding yang kemudiandituangkan dalam memori bandingnya ;4. Bahwa apabila sebagian ahli waris keberatan, maka hibah itu dileburuntuk diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Hal ini apabila pemberihibah itu dalam kondisi sakit dan mendekati kematian, barulah adapersetujuan ahli waris lainnya (vide pasal 213 KHI).

Pihak Kelurahan dan Kecamatan melihat serta mengukur surat PPATPenggugat, bahwa ulasan tanah tersebut / obyek sengketa tidakmasuk dalam luasan surat PPAT Penggugat yang diterbitkan padatanggal 14 April 1984 ;Tanah obyek sengketa tersebut, pada wakiu kami beli dalam keadaan tidakada bangunan yang berdiri diatasnya;Jadi tidak benar apa yang disangkakan dan kami menolak gugatanbangunan dan fasilitasnya telah kami hancurkan;Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 149/PDT/2016/PT.SMR4.

KEMAN yangsangat melukai rasa keadilan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh :Prof, Dr Achmad Ali, S.H, M.H Guru besar Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Haasanuddin dalam ulasan terhadap Buku fungsi Mahkamah Agungdalam praktek seharihari yang ditulis oleh seorang Hakim Agung yakni HendryP.