Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg. Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
108 — 50
Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
23 — 0
pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
107 — 45
lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 49/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
211 — 109
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
211 — 109
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungBahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19BKPPD/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanpada tanggal 31 #Desember 2018, atas nama IWANISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
726 — 77
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
726 — 77
setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — ANWAR KENNEDY SIMANUNGKALIT, S.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. FREE VYNOU, M.T
Melawan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
160 — 81
160 — 81
UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PA MAMUJU Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Mmj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon
Termohon
59 — 19
59 — 19
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Mamuju Pemohon telahmendapatkan Surat izin perceraian, sebagaimana disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang ingin mengajukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon (surat izinterlampir);.
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 20 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 36
66 — 36
dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — MARIANTO SYAM, ST.,DKK VS BUPATI INDRAGIRI HULU;
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 25 / Pid.B / 2014/ PN-KC Tanggal 20 Februari 2014 — - LINDUNG ARITONANG Als Lindung ;
106 — 12
106 — 12
terdakwa tidak keberatan ;2.Saksi MAHDALENA Br SEBAYANG Als LENA Binti SAMAD SEBAYANG ;Bahwa saksi pada tahun 2010 yang lalu yang saksi tidak ingat lagi hari tanggal danbulannya yang mana pada saat itu saksi Lasmaria Br Harianja datang kerumah keluargasaksi dan mengatakan kepada saksi Rehulina Alias Lina dan saat itu saksi juga mendengarsaksi Lasmaria Br Harianja meyakinkan saksi dan keluarga saksi bahwa saksi Lasmaria BrHarianja bisa mengurus orang yang masih Honor untuk masuk menjadi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 1 Februari 2017 — Perdata
- Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Vs Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
43 — 15
43 — 15
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon di dampingiKuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari BupatiKabupaten Buton Utara dengan Nomor 243 tahun 2016
Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/PID/2019/PT DPS Tanggal 3 Juli 2019 — AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
139 — 80
139 — 80
(Bukti T 5);Bahwa bukti T2 sampai dengan Bukti T 5 merupakan alat bukti outentikyang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum,oleh karenanya sudah seharusnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumbatal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalammembuat Surat dakwaan sebagaimana diatur dan dtentuan dalam PasalHal 45 dari 52 hal. Putusan No.34/P!
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 67
84 — 67
Yunus Siregar bin Agus Salim Siregar sangat berat hati dan tidak inginTergugat atau Penggugat dr meninggalkan status Pegawai Negeri Sipilyang dimiliki dan diemban oleh Tergugat atau Penggugat dr dengan susahpayah diraih oleh Tergugat atau Penggugat dr. Dan sebenarnya statustersebut juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk masadepan dari Tergugat atau Penggugat dr dengan almarhum Ir. M.
YunusHalaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk.Siregar, namun saksi tidak tahu kapan waktu penjualannya, danjuga tidak tahu penggunaannya;Bahwa demikian pula Tergugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Dosen di Sulawesi, namun demi kepentingankeluarga, Tergugat bersedia berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa ketika M.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 50
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 50
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 64
107 — 64
persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturanperundangundangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapatditerapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;Halaman 89dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T1) dan Surat BadanKepegawaian
Putus : 20-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 20 Mei 2016 — RISKA INDRA HERAWATI ;
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
74 — 27
74 — 27
Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidOarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat
Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidoarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
104 — 47
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
104 — 47
fotokopi suratsurat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupunHalaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JPRfotokopinya dan diberi tanda T1 sampai dengan T9, dengan perincian sebagaiberikut :Bukti T.1Bukti T.2Bukti T.3: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Sengketa yaitu tindakpidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapmenjadi hapus, Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatmelanggar Pasal 77 Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat jugamendalilkan bahwa dalam keputusan objek sengketa pada DIKTUM KESATUmenyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 172/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
172 — 70
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
172 — 70
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 58/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
pemeriksaanHalaman 11 dari 49 Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan hakhak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang