Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-02-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
359 — 259
  • Apabila pemberhentian dengan hormat dilakukan atasdasar PNS melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka perbuatanpelanggaran disiplin tingkat berat tersebut adalah sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang peraturan dasarnya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2)huruf a dan b serta Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Amin Tri Raharjo, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
220 — 116
  • Dengan tidak ada keserasian, keharmonisan dalam landasan peraturanperundangundangan berdampak munculnya ketidakcermatan dan tidakhatihati dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa,menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat karenaharus dijatuhi sanksi yang berkalikali, dengan aturan yang sama,padahal berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 (tiga) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplindua
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA RAHA Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.Rh
Tanggal 8 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
19 — 13
  • Irmawati, S.Ag,SH,MH sebagai mediator.Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, maka persidangan ditunda untuk proses mediasi dan ditunda untukHal.3 dari 41 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIYANTO, SH
Terdakwa:
SYAFYUDIN ALIAS PUDIN ALIAS YUDIT ALIAS SYAFYUDIN BIN SYAHRIL PANINCO ALM
323 — 246
  • Poso dan Parigi dalamrangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnyadipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah bergantipimpinan oleh ALI KALORA.Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah di lakukan olehKelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalamrangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad = yaitumelakukan pemyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupunPolri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — NY. MARIA ADELHEID,dkk VS PETTY PAULINA DABURA PARERA, dkk
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus jutarupiah);Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugatmembongkar, merusak bangunan di atas tanah Para Penggugat yangjuga menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan karena itumenghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian ataspembongkaran bangunan rumah tersebut secara tunai kepada ParaPenggugat;Bahwa Tergugat VIII sampai dengan X sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN TUAL Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tul
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ADE F.D.SINAGA, SH
Terdakwa:
1.FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI
2.SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI
102 — 32
  • dari penjualan togel setiap harinya;Menimbang, bahwa togel yang para terdakwa jual adalah jenis Singapuradan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong.Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;.Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai menjual togelhanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yangutama, terdakwa IFaisal Madubun Alias Pai, sendiri adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 17-K/PM.II-08/AL/I/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Usman Matly
86 — 177
  • Raya CakungCilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidakmenyenangkan dan atau menghalanghalangi kegiatan putusanpengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipilyang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluarmasuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan beberapakonteiner di jejer 3 (tiga) konteiner Kesamping dan 3 (tiga) konteiner keatas dan saat itu Terdakwa marahmarah dengan nada kasarmenunjuknunjuk ke arah muka Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — LIE PUTRA SETIAWAN, SH.,MH VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ;
1170 — 1877 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya,dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 45:1)4)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
  • ;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo, makatidak ditemukan adanya norma atau
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
70 — 40
  • kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;Bahwa Para Terdakwa pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober2020 dan hasilnya positif (+)menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanyacahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipilyang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 11-08-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 268/Pid.Sus/2014/PN. PTK
Tanggal 11 Agustus 2014 — RICHI ZULKARNAIN
67 — 6
  • kependudukan;Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak memiliki hakatau tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatansehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan melawan hukummenurut doktrin diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau perobuatan yang melanggar/menyimpang dari ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa diketahuibahwa terdakwa bukanlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
183 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sipil adalah untuk meningkatkan semangat kerja mereka.Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil, maka rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada Instansinya; Bahwa rumah dinas dapat dialinkan haknya beserta atau tidak besertatanahnya kepada penghuni apabila memenuhi syarat yang telah ditentukanperaturan perundangundangan, antara lain telah dialinkan statusnya darigolongan II menjadi golongan III; Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM
Register : 01-08-2016 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1157/Pdt_G/2016/PA_Lpk
Tanggal 23 Agustus 2017 —
15 — 20
  • No. 1157/Pdt.G/2016/PA.LpkMenimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepda Pemohonuntuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapisetelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untukmelakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelumPemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
  • ., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung ManggalaWanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.02/PHP/PPLKKH/GKM.3/7/2021, tertanggal 29 April 2021,untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 29-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 September 2015 — M. YAHYA HT., SH; HENDRIK, SH,MH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
83 — 53
  • KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan PemberianPensiuan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin,M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yangdiserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusansebagai berikut :1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 17
  • Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PPNomor 45 Tahun 1990 menegaskan : Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990:Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajibmemperoleh dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PegawaiNegeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat)wajiob memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabatsebelum melakukan perceraian
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 010/G/2017/PTUN.SMG
Tanggal 21 Juni 2017 — DRA. UDI CIPTINI, M.PD. Melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
215 — 167
  • MenurutPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1994 tentangTanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dirumuskan bahwa: Hakmemakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.Berdasar aturan tersebut maka pencabutan atas hak memakai tandakehormatan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.; 9.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
294 — 162
  • ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :hurufe : bupati/walikota di kabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 20-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 9 September 2015 — ELISABETH KAKA, S.Pd HURU DANDU KATODA Drs. ANTON METE RAYA Drs. YOHANIS BULU THOMAS ALFRED EDISON TUE KAROLUS KODI BANI WENSISLAUS SEDAN, S.Pd., M.Si (Para Penggugat) BUPATI SUMBA BARAT DAYA (Tergugat)
86 — 48
  • undangundang secara jelas sudahHalaman 43 dari 63 Halaman Putusan No. 08/G/2015/PTUNKPGmengatur proses penyelesaian sengketa keputusan aparatur sipil negara danhal tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang padapokoknya menyatakan bahwa tingkatan jenis hukuman disiplin yang diterimaoleh Para Penggugat dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat dan tidakadanya aturan perundangundangan khususnya Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT
Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
270 — 129
  • Menyatakan barang bukti berupa :1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan MenteriPenerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian DepartemenPenerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP. 050013581;2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31
    Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai NegeriSipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro KepegawaianDepartemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP.050013581 ;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NIP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Pegawai Negeri Sipilyang