Bahwa Undang Undang 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6) berbunyi;(2) Penyelenggara Negara Yang Bersih adalah penyelenggara negarayang menaati asas asas umum penyelenggaraan negara danbebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatantercela lainnya;(6) Asas Umum Pemerintah yang baik adalah asas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang

bersin dan bebaskorupsi, kolusi, dan NepoPasal 3 Asas asas Umum Penyelenggara Negara, meliputi;1.

Asas Tertib Penyelenggara Negara 5. Asas Proporsionalitas3. Asas Kepentingan Umum 6. Asas Profesionalitas7.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 1 ayat(2) dan ayat (6), serta Pasal 3 Asas asas Umum Penyelenggara Negara;b. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,Khusus Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 52;c. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,khususnya Pasal 3 ayat (1) ;d. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang DewanPengupahan khususnya Pasal 21;e.

Pemerintahan Yang Baik ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Tergugattelah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik,karena dalam caracara penerbitan objek gugatan, benarbanar telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 53 ayat (2b) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, serta penjelasannya terutama ; Asas Kepastian Hukum ; AsasTertio Penyelenggara

Negara ; Asas Keterbukaan ; Asas KecermatanFormal ; Asas Profesionalitas sesuai yang dimaksudkan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa jelasjelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materialdidalamnya, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan telah terbuktimelakukan pelanggaran AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik danselanjutnya beralasan

Pegawai negeriatau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta ataumenerima pekerjaan atau menyerahkan barang, seolaholah merupakan hutangHal. dari 20 hal.Put.No. 689 K/Pid.Sus/2012kepada dirinya, padahal bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatanmana dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jatim No. 821.13/222/042/1996 tanggal 29 Pebruari danPada Disperindagkoptamben dan Energi

Menyatakan terdakwa drs.Suhartadi,MM bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yaitu Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang padawaktu. menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan ataupenyerahan barang seolaholah merupakan hutang kepada dirinya, padahaldiketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasal 12 huruf g UU no.31 tahun 2009 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURIno 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat

tidaksebagaimana mestinya yakni dalam hal:"Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Nganjukdalam pertimbanganya pada hal . 19 s/d 20 dari 26 hal ... tidak adapertimbangan hukum untuk membuktikan unsur unsur pasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf g Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Sebagaimana dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur unsurnya:1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara;102) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaanatau penyerahan uang;3) Seolah olah merupakan hutang kepada dirinya padahal diketahuinyabahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;Pada hal. 19... pada pokoknya perbuatan yang didakwakan terhadapTerdakwa yaitu adanya "permintaan kepada CV.

PembuatAkta Tanah/PPAT di Wilayahnya tentunya memiliki penataan Arsip Surat.Azas Tertib Penyelenggaraan Negara/ Proporsional : Bahwa sebagaiPenyelenggara Negara harusnya menjalankan prinsip tertib administrasi, tertibkeuangan, tertib kepegawaiaan yang tentunya seorang Camat selaku PenyelenggaraNegara mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugastugas dimaksudsehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak akan ada suatu kesalahan apa yang akandiperbuatnya, atau dilakukannya;Azas Keterbukaan : Bahwa sebagai penyelenggara

negara, kewajiban Camatadalah membuka akses informasi yang dapat diakses seluasluasnya oleh publikagar tidak terjadi adanya akibat yang dapat menyesatkan yaitu akuntabilitasInformasi;Azas Profesionalitas : Bahwa Camat selaku Penyelenggara Negara / PPAT diwilayah kewenangannya mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telahdiperbuat, yaitu berani mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang menjadikewenangannya yang mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihakpihakyang dirugikan;Azas Kesewenangwenangan

: Bahwa sebagai Penyelenggara Negara sebelummenggambil suatu keputusan yang menyangkut suatu hak bagi orang lainseharusnya memanggil pihakpihak yang ditenggarai akan berdampak adanyasengketa untuk bermusyawarah mencari solusi sebelum terjadi adanya sengketabukan secara sepihak ( Ny.

MARSUP Bin BASRI(dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat KeputusanGubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus2004 masa keanggotaan 2004 2009 dan berdasarkan ketentuanPasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, merekaTerdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsiLegislatif baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama padasekitar bulan November 2006 atau setidak tidaknya pada waktuwaktu lain

/HK/2004 tanggal 11 Agustus2004 masa keanggotaan 2004 2009 dan berdasarkan ketentuanPasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, merekaTerdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsiLegislatif baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaanpertama, sebagai orang yang + = wmelakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan, sebagai PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Unsur Menerima hadiah atau janji ;3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya ;4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanAd. 1.

Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku.Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Terdakwa H.

Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraianpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinankalau unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterbukti kebenarannya menurut hukum = atas' perbuatan ParaTerdakwa ;~oanowAd. 2.

Asas tertio penyelenggaraan negara yakni asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Sebagaimana yang Penggugat telah uraikan, bahwa Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat jelas dan terangtelah bertentangan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi, sehinggatidak ada keseimbangan atau keserasian dalam pengendalianpenyelenggara negara;Cc.

Asas proporsionalitas yakni asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa atas objek sengketa, Pemerintah Kota Bukittinggi telahmengambil suatu keputusan yang tidak seimbang antara Hak danKewajiban sebagai Penyelenggara Negara dalam hal mana terlihatdengan jelas objek sengketa yang diberlakukan surat jelasmenimbulkan hak bagi pemerintah sementara dari sisi kewajiban,dalam hal ini kewajiban untuk tunduk dan taat pada hukum tidakdilaksanakan, maka pemberlakuan

Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusHalaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor : 33/G/2019/PTUN.PDGdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;H.

Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap Penyelenggara Negara. Maka tindakanTergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum baikformil maupun materil. Sehingga Tergugat bertindak tidak sesuai dengankewajiban hukumnya yang ditetapbkan dalam UndangUndang, sehinggamenimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;b.

Tertib Penyelenggara Negara yang dimaksud landasan keteraturan,keselarasan, dan keseimbangan dalam pengedalian PenyelenggaraanNegara sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo oleh TergugatHalaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTtelah melanggar dari pada Tertib Penyelenggaraan Negara danmerugikan Penggugat;c.

Transparasi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harusterbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakatdapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban Penyelenggara Negara;e.

ALAMZAH MAHADI KULLE selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRDKabupaten Jeneponto periode 2009 2014 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2500/VII/2009 tanggal 20 AgustusHal 3 dari 61 hal .Put.Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS2009, secara berturut turut antara bulan April 2012 sampai dengan bulanDesember 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antaratahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor DPRDKabupaten Jeneponto, Kantor

berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, telah melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalampasal 5 angka 4, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukandengan cara sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :2500/VIIV2009 tanggal 20 Agustus 2009 terdakwa menjabat sebagaianggota DPRD Kabupten Jeneponto yang berdasarkan pasal 1angka 1 Undangundang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme terdakwa adalah sebagai PenyelenggaraNegara; Bahwa sebagai penyelenggara negara tersebut terdakwa telahmelakukan nepotisme dengan HARTAWAN (adik kandung terdakwa)dalam proyek program aspirasi DPRD Kab.

HADARIA (CV Sugi Manai) sebesarsekitar Rp. 5.000.000..Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam 22 Undangundang Republik Indonesia No. 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. pasal 64 ayat (1) KUHP3Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutantertanggal 21 April 2017 Nomor Reg.

Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut di duga, bahwa

Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut di duga

Menyatakan terdakwa DEDE PRIHANTONO, SH, bersalah melakukan tindakpidana, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndangUndang

negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya.

Unsur Sebagai Pegawai Negarai Atau Penyelenggara Negara ;2. Unsur Yang Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain ;3. Unsur Secara Melawan Hukum Atau Dengan Manyalahgunakan Kekuasaannya ;4. Unsur Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, Atau MenerimaPembayaran Dengan Potongan, Atau Untuk Mengerjakan Sesuatau Bagi DirinyaAd. 1).

Unsur Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara .Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Penjelasan Pasal 92KUH Pidana adalah : Amtenar ( Pegawai ) orang yang diangkat oleh kekuasaan umummenjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagianbagiannya , yang termasuk disini ialah :1. Pengangkatan oleh Instansi Umum ;45 2. Memangku Jabatan Umum dan 3.

Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara ;2. Yang Menerima Hadiah Atau Janji ;3. Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji TersebutDiberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan DenganJabatannya Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah AtauJanji Tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya .Ad. 1).

Unsur Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara.Menimbang bahwa Unsur Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara ,sebagaimana diuraikan ddalam dakwaan Primair telah terpenuhi atas diri terdakwa , makapertimbangan hukum tersebut diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan hukum padaUnsur Pertama Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini yaitu: PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara telah terbukti secara sahmenuruthukum. Ad. 2).

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9 / 2004menyebutkan:Yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik meliputi Asas:Kepastian hukum;Tertib penyelenggaraan Negara;Keterbukaan;Proporsionalitas;Profesionalitas;Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;2).

Justru sebaliknya Tergugatdalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa a quotelah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsipAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, denganpenjelasan sebagai berikut:a.

Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu Tergugat menetapkankeputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalahdimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;c.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu Tergugat menetapkankeputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalahdimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;Asas Kepentingan Umum, yakni Tergugat menetapkankeputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah sangatjelas mendahulukan kesejahtraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusahayakni : Kamar Dagang Indonesia

Asas Tertidb Penyelenggara Negara, yaitu Tergugat menetapkankeputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah dimaksudkanuntuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan kesimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;c.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa YERMIA INIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaYERMIA INIK