Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Ijin rups Permohonan rups
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Al Ichsan
2.PT. LINTAS AMAN NUSANTARA
Tergugat:
PT Ecogreen Oleochemicals
175 — 104
  • Fotocopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) No. 81Tanggal 17 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TK/PR1A ;2. Fotocopi Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.AH.01.0301312664, Tanggal 27 April 2017, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda TK/PR1B ;3. Fotocopi Daftar Rekapitulasi Keterlambatan Penyerahan Invoice dari PT.Lintas Aman Nusantara (Penggugat), selanjutnya pada fotokop!
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-01-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 132/Pid.B/2021/PN Sby
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
NUJUL AGUNG SETYAWAN BIN RAFE'I
122 — 73
  • Songs House Progress Report tanggal 11 Agustus 2017 yang di legalisir kantor pos 07 Februari 2019 ;
  • 2 (dua) lembar print out email perihal: RUPS tanggal 14 Maret 2017 yang dilegalisir kantor pos 07 Februari 2019 ;
  • 3 (tiga) lembar print out email perihal: My Regret tanggal 09 September 2017 yang dilegalisir kantor pos 07 Februari 2019 ;
  • 2 (dua) lembar print out email perihal: Tagihan Biaya Perubahan Akta DVM & Perubahan Menkuham tanggal 29 Oktober 2015 yang dilegalisir
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Suharja, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
536 — 522
  • Gunung Giri Indah, AktaPernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri Indah No. 5tanggal 26 Agustus 2011, Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT. Gunung Giri Indah No. 29 tanggal 26 Januari 2011, AktaPenyimpanan PT. Gunung Giri Indah No. 30 tanggal 26 Januari2011, Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 26 Agustus 2011,Business Plan PT.
    Gunung GiriIndah, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri IndahNo. 5 tanggal 26 Agustus 2011, Akta Pernyataan KeputusanRUPS LB PT. Gunung Giri Indah No. 29 tanggal 26 Januari2011, Akta Penyimpanan PT. Gunung Giri Indah No. 30 tanggal26 Januari 2011, Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 26Agustus 2011, Business Plan PT.
    CIPAGANTI GROUP September tahun 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Undangan rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT. Bumi Karindo No. 002/05RUPS/2013 denganmateri Laporan direksi tentang kKeuangan dan keadaan perseroandan hal hala yangtelah dicapai sesuai pasal 15 Anggaran Dasar yangdibuat 30 april 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Notaris SK. Menteri kKehakiman danhak asasi Manusia Republik Indonesia No.
    CIPAGANTI GROUP Septembertahun 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Undangan rapat umumpemegang saham (RUPS) PT. Bumi Karindo No. 002/05RUPS/2013 dengan materi Laporan direksi tentang keuangandan keadaan perseroan dan hal hala yangtelah dicapai sesuaipasal 15 Anggaran Dasar yang dibuat 30 april 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Notaris SK. Menteri kehakimandan hak asasi Manusia Republik Indonesia No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Nopember 2013 — PT.PERTAMINA (PERSERO) PUSAT JAKARTA vs I. RIAWAN SETIANTO TOHIR, dk
116 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan Jawatan (Perjan)kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diatursebagai berikut:e Pasal 1:Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan di bidangpembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepadaMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara;e Pasal 2 butir a:Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yangdilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakiliPemerintah selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 23-05-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — DRS. DARMADJI, MM., DKK VS PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN SAGITO, SH., MM., DKK;
201 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Negara BUMN mengeluarkan izin prinsip persetujuankerja sama pemanfaatan lahan Rawasari milik PT Angkasa Pura (persero) dengan sewa jangka panjang selama 20 tahun melalui suratnomor No.S494/MBU/2006 tanggal 1 November 2006:Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Menteri Negara BUMNmelalui surat nomor No.S658/MBU/2009 tanggal 17 September 2009,terkait pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana milik(Rusunami) di lahan Rawasari, Jakarta Pusat, menyampaikanpersetujuan Menteri Negara BUMN selaku RUPS
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 411/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 17 Desember 2013 — Yusril Darus, Sopian, Eka Putra Z, SH, Arianto Tambunan, Safaruddin, Darwaman Putra, Fadillah, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), L A W A N 1. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ; 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ; 9. Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;
545 — 221
  • potong ;Maka berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum diatas,Tergugat VI dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Medan cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatanaquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan ParaPenggugat tersebut, Tergugat VII telah menanggapinya sebagai berikut :136Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 02-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 26 Desember 2019 — PELAWAN TERLAWAN PENYITA TERLAWAN TERSITA
338 — 211
  • Pelawan pada bulan Februari2019 mengambil alin PT Mitra Mega Infomedia (PT MMI) yangberkedudukan di Jakarta Barat dan pada RUPS ( Rapat UmumHal. 14 dari 52 hal. Put.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 97/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : SURIANA
Terbanding/Tergugat I : PT. PEGADAIAN Persero KANTOR WILAYAH IV BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PT. PEGADAIAN Persero CABANG PENAJAM
Terbanding/Tergugat III : PT. PEGADAIAN Persero PUSAT JAKARTA
99 — 88
  • Oleh karena suatu perseroan terbatas merupakan subyekhukum buatan, maka tidak dapat melaksanakan hak dankewajibannya sendiri, untuk itu dibentuklah organ perseroan yangterdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), DewanKomisaris, dan Direksi;Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknyamengatur bahwa: organ perseroan yang dapat mewakill perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;Dengan menyandarkan kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — PURNAMASARI SETYAWAN vs ADMADHARMA DJOEPRIADI, dkk
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 391 K/Pdt/2016memerintahkan agar Turut Tergugat Il tidak menerima, mencatat,memberikan izin, mensahkan, atas seluruh aktaakta yang dibuat oleh parapengurus perseroan (direksi, komisaris dan pemegang saham/RUPS) PTHotel Restaurant Maras (in casu Tergugat V), sampai putusan perkara inimemperoleh kekuatan hukum yang tetap;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untukmemutuskan:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 81/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : M MUHAMMAD SAMAN
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT JAMBI ANUGRAH SEMESTA
Turut Terbanding/Tergugat III : SELAMET ARIF BUDIYANTO
133 — 56
  • Jambi Anugrah Semesta berdasarkan pada akta No. 78 tanggal12 Maret 2016.Bahwa berdasarkan RUPS pada tahun 2017dan berdasarkan akta No. 20Tanggal 25 April 2017 saudara M. Saman telah diberhentikan selakuDirektur PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Eka Wirajhana
Tergugat:
PT. Garuda Indonesia Persero Tbk
261 — 244
  • Juni2016, Juli 2017 dan Juni 2018, selanjutnya disebut bukti P20Halaman 38 dari 56 Putusan Gugatan Nomor : 20/Pat.SusPHI/2019/PN Dps21.Download dari : hittps://www.garudaindonesia.com/files/pdf/investorrelations/ corporategovernance/, Ringkasan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 12/14 September 2018dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST),tanggal 24/26 April 2019, bahwa Fuad Rizal dan Pikri Ilham Kurniansyahadalah juga Direktur yang Terpilih pada RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 SURABAYA VS S U R A D I, S.H
56 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tertutup menjadi Perseroan Terbukaatau sebaliknya.(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalambahasa Indonesia;(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta beritaacara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam aktanotaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
345 — 195
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
878 — 268
  • RUPS PT.
    RUPS PT.Citra Gading Asritamad. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor : B7320/LKPP/DIV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013,perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap HasilLelange. 1 (satu) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor : IK 0204KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal:Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapatterhadap Hasil Lelangf. 2 (dua) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
322 — 1210
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
264 — 195
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pli
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat : HENRY DANIEL SETYA Tergugat : HAJI SAR’IE Turut Tergugat : PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ( PT.MJAB ),
260 — 338
  • yang membedakan subyekHukum yaitu kalau subyek hukum itu bertanggung jawab atas din sendir/pribadi, Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN Pilisedangkan badan hukum itu berupa suatu instansi, lembaga, perusahaan yangmempunyai hak dan kewajiban yang terdin dari banyak orang; Bahwa yang berhak untuk mewakili atas nama suatu instansi atau perusahaanitu tergantung siapa yang ditunjuk dari Perusahaan tersebut; Bahwa yang dapat mewakili dalam pengurusan di suatu perusahaan itutergantung dari RUPS
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ABD GAFAR
2.DJATA DG. MALOTO
3.NORMA DAENG MALOTO
4.INDORIA
5.HASAN
6.MARIAMA
7.ANDI BASO
8.HAJRAH
9.ANDI RENDA
10.INDRA WIJAYA
11.ABD. ISHAK
Tergugat:
1.PT SIRTU KARYA UTAMA
2.ROCKY MARTHIANUS
3.FIRMAN PADE
4.AGUS Alias PULU
5.EMI
6.ELI
7.EPI
8.ENI
9.ERNI
10.ERNA
11.ESNI
12.WOLOR
13.IMRAN
14.GAZALI
15.DELI
16.ARWIS
17.ENCI
18.RATNA
19.RONIS
20.ROHANI
21.RUSLAN
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALU KELURAHAN BULURI Cq LURAH BULURI
2.PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI Cq CAMAT ULUJADI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
111 — 41
  • ,S.H/Pengesahan Dokumen tanggal 4 mei 207, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.ll 1 ;Asli dan foto copy Beita acara RUPS PT.Sirtu karya Utama Akta No.39Notaris Jao Juliana.,S.H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.I dan T.II 2 ;Asli dan foto copy Pernyataan keputusan rapat perseroan PT.Sirtu karyaUtama Akta No.94 Notaris Jao Juliana.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
89 — 20
  • Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
47 — 11
  • Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.