Adapun ulasan Penggugatpembanding pada bagian ini adalah tidak benar. Lagi pula batas tanahyang bukan batas alam sewaktuwaktu dapat berubah sehingga jikaada perbedaan batas sekarang dengan batas tanah dalam perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. adalah wajar saja, sebab jeda waktu daritahun 1996 dengan tahun 2016 adalah sepuluh tahun sehingga secarawajar terjadi beberapa perubahan.

Putusan Nomor 127 K/TUN/2013Bahwa Jika melihat ulasan Materi Penggugat dalam positanya, makamenurut Hemat Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berhak memeriksa perkara tersebut oleh karenamenyangkut kewarisan yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya,sehingga seharusnya Pengadilan Umumlah/Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang mengadili perkara a quo;2.

denganTLVI, TLTILl sampai dengan TI.TIlIX, dan TVLIl sampai dengan TVLVI,dan 1 ( satu ) lembar bukti tambahan yang diajukan pada waktu banding serta1 ( satu ) orang saksi yaitu Wahab Kabikai;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Terbanding semulaPenggugat serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangbersengketa;Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat bertanda Bukti P1, P2, dan P3 dengan ulasan

Bahwa Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalampermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyobyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah ; Keputusan yang tidak memenuhi

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriKraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHONsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dandapat

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonana quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini, dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat(1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yangtidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang dan atau Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinangyang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon

Jadi perkawinan tanpa belis disebut sebagai kawin masuk danperkawinan itu tetap sah (bdk. ulasan Petrus Janggur, BA dalam keduabukunya sebagaimana terlampir dalam memori banding ini sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan) ;Pengertian kawin masuk sebagaimana dimaksud oleh Petrus Janggurberbeda dengan pengertian kawin masuk pada umumnya seperti yangtermuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kawin masukbermakna perkawinan dengan suami memasuki rumah tangga keluargaistri.

Kalau mengikuti ulasan PetrusJanggur, BA perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut tetap Sah dankarena sah, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat denganGeradus Rangu secara adat termasuk dalam hal soal hak waris ;2. Menurut hemat Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terlalu jauhmemberi pertimbangan hukum terkait status perkawinan Geradus Rangu danBerta Basut.

., Binti Soekardi dan diminta supaya merubah penawaran dengankondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk Poleno melalui surat Nomor017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)/kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT Timah(Persero) Tok, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik PlusPoleno yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga,brosur dan jadwal pengiriman

No. 62 PK/PID.SUS/2014kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk Poleno melalui surat Nomor017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)/kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT Timah(Persero) Tok, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik PlusPoleno yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga,brosur dan jadwal pengiriman pupuk;Pada tanggal 18 Agustus 2008

memasukkan penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DessyRostyati, M.Sc., Binti Soekardi dan diminta supaya merubah penawaran dengankondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwa memasukkankembali penawaran harga pupuk Poleno melalui surat Nomor 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah)/kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT Timah (Persero) Tbk,Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik Plus Poleno yang berisiProfil perusahaan, ulasan

Bahwa gugatan Penggugat angka 7, tidak benar, rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, masih bisa dipertahankan lagi dan masih adaharapan untuk hidup bersama, itu cuma tanggapan Penggugat secaraberlebihnan menilai masalah yang biasa terjadi dalam sebuah bahtera rumahtangga, yang seharusnya masih bisa diatasi dengan kepala dingin, secaradewasa, dan lebih mementingkan keutuhan rumah tangga demi masa depanserta kebahagian anakanak Penggugat dengan Tergugat;Berdasarkan uraian dan ulasan hukum pada jawaban

Bahwa pada tanggal : 29 Mei 2016, melalui Surat Nomor 01/M/B/V/2016,Penggugat melayangkan Surat Permohonan kepadaTergugat Il untuk Dikeluarkan dari Data Base TanahTerindikasi Terlantar dengan disertai dasar alasanPenolakan dan Sanggahan beserta ulasan penjelasantentang keadaan Riil yang terjadi pada kondisi Obyek Tanahmilik Pengguga; 14 Juni 2016, melalui Surat Nomor 005/AJBSMCS/SN/VI/2016, Penggugat melayangkan SuratPermohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik, untuk Dikeluarkan dari

Data Base Tanah TerindikasiTerlantar dengan disertai dasar alasan Penolakan danSanggahan beserta ulasan penjelasan tentang keadaan Riilyang terjadi pada kondisi Obyek Tanah milik Penggugat; 3 Agustus 2016, melalui Surat Nomor 011/AJBSMCS/SN/VIIV2016, Penggugat melayangkan SuratPermohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik, untuk Dikeluarkan dari Data Base Tanah TerindikasiTerlantar dengan disertai dasar alasan Penolakan danSanggahan beserta ulasan penjelasan bahwasannya PT.Mutiara Citra

diaturdalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 gugatan jelas tidak memenuhi syaratgugatan perwakilan kelompok (class action);Gugatan juga tidak jelas bentuk konvensionalnya apakah tuntutan individual(individual claim) berdasarkan individual interest yang masingmasingberdiri sendiri atau apakah bentuk kumulasi (Samenvoeging) objektif dansubyektif yang tercantum identitasnya dalam komparasi gugat sebagaipihak dalam gugatan hanya 5 orang sedang yang 1/10 bagian sahamberada dalam posisi in absentee;Berdasar fakta dan ulasan

Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan gugatanPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam rekopensi tersebut diatas tidak jelas, kabur fobscuur Ubet).

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Temohon Konpeksisudah cukup jelas dan Termohon Konpeksi masih pada pendirian dan prisiptidak ingin dicerai semoga ulasan pada setiap posita bisa menjadipertimbangan Yang Mulya Majelis Hakim dalam memutuskan denganmembatalkan semua gugatan dan Replik Pemohon dan/atau tidakmenerimanya.Dalam Rekopensi1.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan bahwaPenghentian Penyelidikan terhadap Pengaduan dari Para Pemohonyang dimana tidak ditemukam bukti permulaan yang cukup terjadinyatindak pidana pemalsuan surat Akta Jual Beli dan penyerobotan tanahdari Tanggapan aduan oleh Termohon, maka Majelis Hakim PengadilanNegeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara A Qua dapatmenjatuhkan

hukum lainnya, perlawanan, banding, kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarayang timbul;Atau:Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;(a) Bahwa sebagaimana diuraikan pada ulasan

Gugatan Salah Alamat;Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dankeliru apabila Sdr. Jiro Soma digugat sebagai Tergugat dalamkapasitasnya sebagai diri pribadi, karena ia tidak memiliki keterikatan danhubungan secara hukum dengan Penggugat. Keputusan untukmemindahkan lokasi pabrik bukanlah keputusan yang dibuat olehTergugat selaku Presiden Direktur, karena dalam hal ini Tergugat hanya meneruskan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur yangsebelumnya dijabat oleh Sdr.

Maka,keinginan Penggugat untuk mengajukan sita jaminan berdasarkan alasantersebut adalah tidak berdasar dan tidak jelas;Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dankeliru apabila Tergugat II dijadikan salah satu pihak dalam gugatan,karena Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secaralangsung dengan Penggugat;Berdasarkan pada halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, makasecara yuridis gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan tidak jelas sertalebih jauh cacat

ataupun bandingadministratif sehingga upaya hukum sengketa TataNegara langsung dapat diajukan Penggugat lewatGugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta (vide Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ;Maka berdasarkan alasanalasan tersebut diatas terbuktiobyek Sengeta Tata Usaha Negara telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf bUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk dapatdigunakan sebagai alasan diajukan gugatan ini ;Berdasarkan segala uraian dan ulasan

Bahwa perlulah Terdakwa / pembanding akan menguraikan keadaan diriterdakwa dan ekonomi terdakwa sebagai ulasan singkat atas perkara aquoyaitu:Terdakwa merupakan seorang yang telah berumur senja yaitu menginjak kepala5 atau tepatnya 49 tahun bekerja sebagai buruh tani / petani namun juga padamalam hari berusaha menyambung hidup dengan berjualan minuman kecildisebuah emperan di kota kolaka.Terdakwa bukanlah seorang berada, yang ditengah kondisi pandemic covid19saat ini pekerjaan apapun Terdakwa upayakan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanHal 10 dari 41 Hal, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Pst.Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum = yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhnkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan

Put.No.96/PDT/2016/PT.MksMajelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktianterbanding/tergugat tersebut ; +Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari paraPembanding, maka ternyata tidak jumpai halhal baru atau keadaankeadaan baru,tetap sematamata merupakan ulasan dan keluhan subyektif berlaku, yang ditariksecara Opriori dan subyektif dari Para Pembanding menurut versi dan seleranyasendiri mengemukakan dasar dan alasan hukum yang dapat dipandang sebagaikekurangan

;: Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Matarumah Parenta AhliWaris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tanggal 18 Desember 2012 ;: Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Pendaftaran Raja NegeriSeilale, tanggal 10 Desember 2012 ; : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Pengembalian Berkas CalonRaja Yang Diusulkan Matarumah Parenta, tanggal 19 Desember2012 2 one none nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnee: Foto copy sesuai foto copy Ulasan

Penipuan bisadilakukan suami, bisa pula oleh isteri. dikutip darihttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It54d0886d29497/buktiterkuatuntukmintapembatalannikah/ )Karena terbukti bahwa TERGUGAT II bukan merupakan anak (binti)XXX maka bisa dipahami bahwa pada saat pengajuan Isbath Nikahtelah terjadi Penipuan atau salah sangka mengenai diri seorangIstri yaitu TERGUGAT Il. Sehingga sudah semestinya, gugatan aquo nantinya dikabulkan untuk seluruhnya.8.

Setelah Majelismembaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok denganaslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai denganbukti (P.5);Foto kopi bermaterai cukup print out linkwww.hukumonline, padaHal. 30 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckrhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It54.d0886d29497/buktiterkuatuntukmintapembatalannikah/. Posting hari Selasatanggal 10 Februari 2015. Bukti ini telah dinazzegeling olehpejabat yang berwenang.