Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2007 — Upload : 28-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/PDT/2007
Tanggal 16 Mei 2007 — PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION ; PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 (Persero) Tbk ; TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (TLSBU)
176 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun dalam hal likuidasi tetap dilanjutkan dan berdasarkanSurat bank Indonesia No. 6/478/DPIP/IPSiP tanggal 28 Desember 2004, masatugas TLSBU belum berakhir, selama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akhir penilaian likuidasi belum membubarkan Tim Likuidasi maka TLSBU masihada;Bahwa pada saat Penggugat sedang menjalankan tugas dan memperoleh mandat dari Negara untuk mengembalikan uang Negara yang pernahdikucurkan kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-09-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 —
316 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebaliknya, olehkarena menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan,maka orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawabapabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jikawewenangnya disalahgunakan.Bahwa demikian juga halnya tentang tanggung jawab Komisaris PerseroanTerbatas menurut Pasal 100 ayat (2), berdasarkan Anggaran Dasar ataukeputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusanperseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2692 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA-Il (DIRUT PTPN-II) VS SEMANGAT SEMBIRING, dkk
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HGU tersebut di atas, TergugatIlV tidak berhak mengeluarkanizin tersebut dan tidak ada rekomendasi Komisaris dan hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PTPNIl, sehingga yang diizinkan olehTergugatIV kepada Tergugatl untuk dialinkan/dijual kepada Tergugatllseluas 59 hektar temyata yang dijual oleh TergugatI kepada Tergugatll78,16 hektar sedangkan luas tanah eks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3056 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — Sdr. EDY SURYANTO, dkk vs PT. BHAWANA MANUGGAL UTAMA, dkk.;
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari MenteriKehutanan RI, Dokumen AMDAL, FS, Peta Kerja/Working Area,Pertimbangan Teknis, RKPH/RKU dan RKL;Bahwa berdasarkan tata cara pembayaran yang diatur dalam Pasal 2Perjanjian, Penggugat kemudian melakukan pembayaran tahap pertamakepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tahap pertama jual beli sahamPT Artelindo Wiratama tanggal 25 September 2006 (bukti P7);Pembayaran mana dilakukan meskipun akta notaris RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1982 K/PID/2012
Tanggal 29 Agustus 2013 — Victorino A Dos Santos
75 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan yang Tergolong Usaha Kecil1)Pengisian formulir standar yang ditetapkan olehbank minimal memuat informasi tentang :Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikandengan akta pendirian dan anggaran dasar;Izin usaha atau ijin lainnya dari instansi yangberwewenang yang dibuktikan antara lain SIUP,SITU;Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepadapihakpihak yang ditunjuk bertindak atas namaperusahaan dibuktikan dengan surat kuasa daridireksi dan/atau hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Alamat
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN POSO Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pso
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
PT. POSO ENERGY
Tergugat:
BERKAT DJEPA
Turut Tergugat:
SALMON PENDA
84 — 16
  • sebagaimanadalam replik penggugat yaitu pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiapanggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan ayat (2)Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 31 Juli 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
459 — 110
  • ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. PRIMALAND INTERNUSA DEVELOPMENT
Terbanding/Penggugat I : HENY FITRIYANI
Terbanding/Penggugat II : TUNGGUL SETYA BUDHI
Terbanding/Penggugat III : DRA. DIYAH KRISTANTY R
Terbanding/Penggugat IV : RONI CHANDRA, S.SI, M.BIOMED
Terbanding/Penggugat V : MUHAMMAD NAJIB
Terbanding/Penggugat VI : KHO BIAUW IN
Terbanding/Turut Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK BTN PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BUMN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat V : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT. TRIDAYA MANDIRI
107 — 68
  • Pasal 128 ayat (1)Rancangan Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telahdisetujui RUPS dituangkan ke dalam aktaPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atauPemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalambahasa Indonesia.Bahwa perbuatan hukum Tergugat yang telahmengalihkan kepemilikan sahamnya kepada PT. JHSPrecast Concrete Indonesia sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris Siswadji, S.H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-06-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 227/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.,.,.,.,
Tanggal 21 Januari 2019 — OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO LAWAN TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH, DKK
633 — 175
  • Negeri Bandung Klas A Khusus yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, atas perkara para pihak ;Nyonya OEY WAN NIO, Umur 82 tahun, lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal diJalan Muara Karang Blok S VII U No 17 RT.011 RW.008 Kelurahan Pluit,Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, Sebagai pemegang saham PT MIMIKIDS GARMINDO, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 17April 1996 , Nomor : 27 Juncto Akta Risalah RUPS
    Luar BiasaPT MIMI KIDS GARMINDO Tanggal 19 Juni 2008 , Nomor : 6 Juncto AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di luar RUPS Tanggal 18September 2014 , Nomor : 10, seluruh aktaakta tersebut dibuat oleh dandihnadapan BETTY PANGALILA, SH , Notaris/PPAT di Kota Bandung ;ccc bucecueeeceeesuueeuuusecauceaueeeuueausueceaueeeuueeueeeeaeeeeueeeneeeeeeeseeeesaneeeaes Sebagai PENGGUGAT ;Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum nya Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-06-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2007
Tanggal 12 Juni 2008 —
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BankPapan Sejahtera adalah surat kuasa khusus yang dibuatoleh orang atau pejabat maupun badan yang tidakberwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itusejak semula tidak sah;Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (a) dan (b) PP No. 17Tahun 1999,terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 (sejakberlakunya PP No. 17 tahun 1998), secara resmimenurut hukum, Bank Papan Sejahtera Tbk, beradadibawah kendali dan pengawasan BPPN dengan akibathukum:segala hak dan kewajiban Direksi, Komisaris, pemegangsaham dan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-07-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Januari 2013 —
464 — 352
  • Maka adalah sangat prematur apabilaPENGGUGAT menyatakan ada kerugian dan pemakaian pribadi TERGUGAT Iatas dana collateral tersebut sebelum TERGUGAT I memberikanpertanggungjawabannya pada RUPS tahunan.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 28-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE), VS PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE)
718 — 801 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BGE)/Pemohon:e Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham (Share HolderApproval) melalui RUPS, dengan demikian, baik tender maupun Perjanjian KerjasamaProyek yang hendak ditandatangani PT.GDE, harus terlebih dahulu mendapatPersetujuan PLN dan Pertamina;3 Ternyata pada saat tender dilakukan, PT.GDE/Termohon melakukan tipumuslihat dan membohongi PT.BGE/Pemohon mengenai Share Holder Approval;Pada saat dilakukan tender kepada umum mengenai Proyek PLTP DiengPatuha:e PT.GDE/Termohon, tidak
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pdt.G/2011/PN Lgs
Tanggal 23 Agustus 2011 — - PT.Basyah Putra Investama - PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) Kebun Lama Langsa Kota
104 — 21
  • Bahwa berdasarkan pasal 25 Perjanjian KSO, Fenggugatmempunyai kewenangan untuk mengadakan audit berkala ataspelaksanaan KSO, dalam pelaksanaan audit berkala tersebutPenggugat melalui Satuan Pengawas intern Penggugat menemukanbanyak penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat dalampengelolaan kebun KSO tersebut; 3 775Bahwa atas hasil RUPS pihak Penggugat telah dilakukan auditoleh Eksternal Auditor Kantor Akuntan PublikHertanto,Sdik & rekan, yang mana setelah dilakukan auditkeuangan PTPN I untuk tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 152/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. ARGAA CITRA KHARISMA VS PT. KERETA API INDONESIA INDONESI DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SUMUT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
75 — 60
  • Bahwa selain pertimobangan Judex Jurist tersebut, terdapat faktahukum yang juga tidak diungkap oleh Penggugat yaitu bahwapersetujuan Menteri BUMN selaku pemegang RUPS atas penggantianuang tunai sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar) dari PTBonauli Real Estate sebagaimana surat menteri BUMN No. S586/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 hanya berlaku 1 (satu)tahun, yakni sejak tanggal 18 Oktober 2004 dan berakhir pada tanggal18 Oktober 2005.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
220 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., padahal tiaptiap kebijakan pengelolaan PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan persetujuan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang di dalamnya terdapat masyarakatdan badan usaha lain selaku pemegang saham mayoritas.
    Tuan Budi IstantoSuwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta adalah pemegang sahammayoritas pada PT TPC, namun demikian PT TPC bukanlah pengendali PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena PT TPC secara de facto dan de juremerupakan pemegang saham minoritas yang tidak memiliki pengaruh untukmengendalikan atau menentukan arah kebijakan pengelolaan dan/ataupengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. terlepas dari siapapunsusunan anggota direksinya, karena direksi perusahaan pun memerlukanpersetujuaan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-07-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 471/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Oktober 2017 — PT. DUTA KARYA ADHITAMA, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Pegangsaan Barat Kav. 6-12, Menteng, Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 23 Desember 2005, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor C-01738 HT.01.01. TH.2006, tanggal 20 Januari 2006, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 04 September 2013 oleh Budi Handrio, SH., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andi Nalom Sianipar, SH. dan Rolan Sitompul, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Nalom Sianipar & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai .......................................................................................... PENGGUGAT
733 — 327
  • Duta Karya Adhitama, tertanggal 20 Januari 2006,bukti P2, sesuai dengan aslinya ;Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.
    Duta Karya Adhitama, tertanggal 20 Januari 2006,bukti P2 ;e Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penipuan
Putus : 02-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 154/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 2 September 2015 — - FATHUR ROKHIM
- DHUHA MUHAMMAD A FARISY BIN DOFIR ALWI
- SATRIO WIBOWO BIN PURWANTO LUKITO
55 — 14
  • Mojoroto, Kota Kediri.Bahwa, saksi bekerja di PT Asia Finansial Consultan sejak tanggal 24 Nopember2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015, awalnya sebagai Direktur Utamadan sejak tanggal 3 Januari 2015 sebagai Komisaris II ;51Bahwa, pergantian pengurus tersebut saat ada RUPS di Pandan Resto tanggal 03Januari 2015, pimpinan rapat hadir, orang suruhan Notaris juga hadir.
    AFC ada office boy 2 (dua) orang, teller 2 (dua) orang, arsip,accounting dan sekretaris diberikan lowongan, tapi untuk posisi accounting dansekretaris belum menerima;Bahwa, untuk lowongan pekerjaan syarat pendidikan minimal SMK waktu postingdi facebook;Bahwa, saksi sebagai Direktur HRD merupakan kesepakatan waktu RUPS di kantorPT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Wartono, SH
Terbanding/Terdakwa : Firsto Yan Presanto, SH., MH alias Fito bin Azri Aran
296 — 491
  • ., Nomor 128, Tanggal 24 September 1991 (PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero)) dan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT.Telekomunikasi Indonesia Tok Nomor. 16 Tanggal 16 Mei 2017 olehNotaris Ashoya Ratam, S.H,. M.Kn, PT. Telekomunikasi Indonesia.
    TelekomunikasiIndonesia (Persero) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk Nomor 16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris Ashiya Ratam, S.H,. M.Kn,PT. Telekomunikasi Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
211 — 90
  • Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.000adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.
    Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driyorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.000adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.
    Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driyorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.00048adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
339 — 114
  • Borgtoh perorangan harus ada persetujuan istri, bila BORGTOCHTuntuk perusahaan harus ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). llustrasi misalnya istri komisaris, Suami Direktur, lalu perusahaandijual. Kemudian suatu hari isteri menggugat perusahaan secara pribadidan dengan gugat perusahaan management lama. Ahli menjawabgugatan keliru karena bukan organ lagi. Kemudian Saksi Ahli diperlinatkan Bukti TERGUGAT yang diberitanda Bukti T. 17 yaitu Jual Beli Saham PT.
    Tetapi kalautanggungjawab perusahaan maka harus persetujuan organ perusahaanada pemegang saham, komisaris, direksi dalam arti harus adapersetujuan RUPS sehingga pemegang saham mengetahui.Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2018/PN Smr Ahli menerangkan UndangUndang Perkawinan harta yangdidapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi dalamperusahaan maka harta itu adalah aset perusahaan yang dikuatkandengan para pemegang saham.