Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

Patra Drilling Contractor ;Bahwa mengingat sampai dengan hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima oleh PT.

Patra Drilling Contractor, Penggugattidak juga melakukan panggilan RUPSLB, maka sebagaimana diatur dalam Pasal79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menyatakan sebagai berikut :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat5 :a Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, atau ;b Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2

PatraDrilling Contractor ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (7) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Dewan Komisariswajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Maka Presiden Komisaris PT.

Patra Drilling Contractor, yang menyatakan sebagai berikut :1 RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat Perseroan melakukan kegiatanusaha ;2 RUPS diselenggarakan dengan melakukanpemanggilan terlebih dahulu kepada parapemegang saham dengan surat tercatat ataudengan iklan dalam surat kabar dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan ;3 Panggilan RUPS harus mencantumkan hari

biasa ; Bahwa menurut ahli apabila Direksi tidak hadir dalam RUPSLB maka hakhaknya otomatis menjadi hilang ;e Bahwa RUPS harus diadakan pada setiap tahun ;e Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalahDireksi ;e Bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan dalam hal atas permintaan RUPS tidakdiselenggarakan oleh Direksi sesudah lewat 6 (enam) bulan tahun buku dari tanggalyang telah ditentukan untuk RUPS ;e Bahwa tahun buku menurut UndangUndang Perseroan Terbatas adalah sejakbulan Januari

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembalikepada Dewan Komisaris; ataub.

maka ia mengajukansurat kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS.

Prosedur untuk RUPS, pengangkatanHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN Btmdireksi dan menjalankan perusahaan, membagi keuntungan sudahdiatur dalam anggaran dasar tersebut; Bahwa dalam Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang PerseroanTerbatas : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang saham menyetujuldiadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

., di Batam,(vide bukti P7) maka RUPS lainnya adalah Rapat Umum PemegangSaham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan;Menimbang, bahwa tata cara RUPS menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan

DewanKomisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat

RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 sertamandat business plan PLNBB dan RJPP PLNBB tahun 2011,Direksi PLNBB telah menyampaikan pertanggungjawabannyadalam RUPS dan telah diputuskan olen RUPS dalam KeputusanRUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan PengesahanLaporan Keuangan selanjutnya disingkat LPT tahun 2011tertanggal 17 April 2012 yang menerima pertanggung jawabanDireksi serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi jo Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal28 Juni 2013

jawabkan pula oleh Direksi kepadadalam RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni 2015 dimanaKeputusan RUPS LPT tahun 2014 menyetujui menerima danmengesahkan laporan keuangan tahun 2014.

TME diberi tanda P21;Fotocopy dari copy Pembayaran sebesar Rp 477 Milyar adalah pembayaranUang Muka Pengikatan Cadangan berdasarkan RUPS RKAP 2011 jo.RUPS Sirkuler 23 Agustus 2011 dan RUPS RKAP 2012.

Pembayarantersebut merupakan pembayaran uang muka pengikatan cadanganberdasarkan perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan denganKSO diberi tanda P22;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2011 tertanggal 17 April 2012diberi tanda P23;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal 28 Juni 2013diberi tanda P24;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2013 tertanggal 13 Oktober 2014diberi tanda P25;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni2015 diberi tanda P26;Fotocopy

Jadi penegak hukumtidak bisa langsung masuk kecuali ada laporan dari RUPS walaupunsahamnya itu bersumber pada APBN dan lainlain; Bahwa hanya RUPS lah yang dapat melaporkan kepada penyidik untukdilakukan investigasi.

Tidak ada dalam RUPS Perseroan PT. BUMI MULIA MAKMURLESTARI Tergugat melakukan kesalahan atau kelalaian yangmerugikan Perseroan.1.

MitraPermai dan PT Sinar Alam Niaga Raya, yang dituangkan dalam RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan faktanya Para PemegangSaham menerima dengan baik Laporan Direksi Untuk Setiap Tahun TutupBuku Bahwa pada Halama (6) alinea terakhir masingmasing Risalah RUPStersebut di atas (Vide bukti T3 sampai dengan T8) secara jelas dan tegasdisebutkan sebagai berikut dengat telah diterima dan disahkannyalaporan Direksi Tahun 2010 oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ini sesual Pasal 18 ayat 3 Anggaran

Bahwa berdasarkan bukti T3 s/d T8, terbukti bahwa setiap tahunnyatelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AlamPermai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. MultiMakmur Mitra Alam dan PT.

BUMIMULIA MAKMUR LESTARI No. 50 tanggal 17 Desember 2015yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MHNotaris di JakartaMenimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikanbukti T3 sampai dengan bukti T8 berupa Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun buku 2010 sampai dengantahun buku 2015, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alam Permai MakmurRaya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. Multi Makmur MitraAlam dan PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

Bank Indonesia (PBI) No. 6/23/PBV/2004 tanggal 9 Agustus 2004 danpengeluaran surat tersebut dilakukan setelan RUPS selesai dilaksanakansehingga surat tersebut di atas yang seharusnya dijadikan sebagai salah saturekomendasi dalam RUPS tidak dilakukan.

Tindakan Tergugat ini tidak hanyamerugikan Penggugat sebagai salah satu pengurus yang telah diangkat kembalidalam RUPS PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee, di antaranya denganikut hadir dan memberikan pendapat dalam salah satu rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT.

BPR Sabee Meusampee, padahal Tergugat mengerti danpaham bahwa kehadirannya dalam RUPS tidak lah dibenarkan, selanjutnyaTergugat juga telah melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat

oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/23/PBV2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Pengeluaran surat tersebutdilakukan setelah RUPS selesai dilaksanakan sehingga surat tersebut di atasyang seharusnya dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam RUPStidak dilakukan.

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggaran Dasar.Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakanbahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggidalam sebuah PT melainkan RUPS.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.pemegang saham baru memiliki Kekuasaan atas PT ketika mereka beradadalam RUPS. Hal ini berarti kKehendak bersama para pemegang sahammerupakan kehendak RUPS.

Hasil RUPS merupakan kehendak PT yangpaling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusanRUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirianPT/Anggaran Dasar;Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyalkekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPSmempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memilikikekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organperseroan lain.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dantunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankeputusan rapat Dewan Komisaris.Hal. 23 dari 39 hal.

RUPS LuarBiasa sebagai berikut:a.

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS LuarBiasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, hal mana padapokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan palingHalaman 3 dari 86 Hal. Put.

) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusanHalaman 4 dari 86 Hal.

Nomor 118 PK/Pdt/201711.RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan disetujul dengan suara bulat.

Nomor 118 PK/Pdt/2017 Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undanganRUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sahsecara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaituPemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, hal mana pada pokoknya menyatakanbahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkankepada Para

,M.Kn.dandokumen-dokumen lain yang terkaitdengan RUPS tersebutadalahtidak sahdantidakmempunyaikekuatanhukum; 5. MenghukumTurutTergugatagar tundukdanpatuhmentaati isi putusan; 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar, Maka pemanggilan RUPS tersebuttelah sah secara hukum;.

EMR Indonesia, selanjutnya sebagai pihak yangmembuka rapatdan bertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;b.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejaktanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

membuat undangan untuk mengadakan RUPS LB yangdirencanakan tanggal 28 Nopember 2007 bertempat di Jalan Wisma MetroHalaman 6 dari 34 hal.Put.

Memberlakukan susunan pengurus sebelum RUPS LB tertanggal 12April 2007 (vide posita poin 11);Atau dengan kata lain RUPS LB ini memberlakukan kembali ketentuanAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atas undangandari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masih menjabat sebagaiKomisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April 2007, di mana tindakanTergugat 9 tanpa melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris (Pasal 15Anggaran Dasar Perseroan) dan tidak memenuhi syarat minimal 1/10 darijumlah seluruh

Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM mengatur bahwa :"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidakmengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu";53.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

terlama penyelenggaraan RUPS,dimana konsekwensinya penyelenggaraan RUPS sebelumatau kurang dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima adalah sahdan diperbolehkan oleh Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan.

dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;4.

tanda penerimaan panggilan tersebut tidakditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untukPernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

tersebut.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diabaikan dalam RUPSkarena Penggugat tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan perihalakan diadakannnya RUPS, namun tibatiba Penggugat menerima hasil RUPS,namun Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasanbahwa Tergugat telah mengundang dan telah memberitahukan akandiselenggarakan RUPS kepada Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat 2 UndangUndang PerseroanTerbatas ditentukan : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan hanya dengan Iklan dalam SuratKabar.Menimbang, bahwa jika perseroan tidak mengirimkan surat undangantersendiri kepada Pemegang Saham maka Iklan panggilan ini dianggap sebagaiundangan resmi bagi pemegang saham.Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tersebutTergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T1 s/d T10 yaitu suratpanggilan RUPS kepada Penggugat dan surat bukti bertanda T1A s/d T10Ayaitu surat tanda pengiriman atas surat panggilan RUPS kepada Penggugat.Menimbang

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 695.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);b. Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;c. Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;d. Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT AKES;e. Tidak pernah dibuat Neraca dan Laba dan Rugi PT AKES;f. Tidak pernah dibuat Audit Keuangan PT AKES;7.

Bahwa P7 yang sesuaidengan aslinya tersebut merupakan "Surat Jawaban dari AdeKornelius tanggal 27 Juli 2015 kepada PTI BVP, Perihal:Kewenangan Penyelenggaraan RUPS LB dan PertanggungjawabanDireksi PT AKES.

Terbukti bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannyaPermohonan ini Direksi PT AKES (Turut Termohon Kasasi/TurutTermohon) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Akta PendirianPT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UndangUndang Perseroan Terbatas, khususnya tidak pernahmelaksanakan:1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);2) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;3) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;4) Tidak pernah

Perseroan Terbatas, perseroandapat dibubarkan tidak harus melalui RUPS, tetapi juga dapatberdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pemegangsaham, dipertegas oleh Ahli Prof.

Nomor 1618 K/Pdt/2016usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkanPasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepadaPengadilan Negeri;D.

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

sebagaimana diatur dalamHal 5 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMG10Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlak disetujuidan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana ditegaskandalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat, namun notulenRUPS yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama tetap diajukanoleh Turut Tergugat

kepada Tergugat VI tanpa mempertimbangkanakibat hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwanotulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatan hukum perbuatan hukum proses pengalihansaham dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas.10 Bahwa, menjawab posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh),dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa, bunyi pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Setiappenyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS;Hal 17 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMGb Bahwa, pada

Hal inimenunjukkan bahwa proses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual belidengan adanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

2016 atas terlampauinya target laba dan pemberianTunjangan Hari Raya tahun 2016 secara penuh.Atau setidaktidaknya menyatakan Keputusan Rups dalam Akta No 8Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK SULUTGO,tanggal 03 Maret 2017, di buat dihadapan Notaris di Kota Manado, MichielSaltiel Errol Pangemanan, SH dalam putusan yang KETIGA point (qd)berbunyi:Tantiem bagi pengurus atas pelaksanaan rencana bisnis Tahun Buku2016 di berikan kepada pengurus yang menjabat pada penutupantahun buku 2016 (

Akta No. 8 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTBANK SULUTGO tanggal 3 Maret 2017 (bukti P 11 = bukti T 4), RUPS telahdilakukan sesuai dengan ketentuan AD Perseroan (bukti T1) dan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di lakukan di tempat kedudukanperseroan yaitu di Kota Manado, cara dan waktu pemanggilan RUPS telah sesuaidengan ketentuan, para pemegang saham yang hadir mencapai 100% dari jumlahselurun saham yang dikeluarkan oleh karenanya rapat telah memenuhi persyaratankorum

, dan keputusan diambil dengan suara bulat, sehingga tidak ada alasan untukmembatalkan Keputusan RUPS Akta No.8 Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan PT BANK SULUTGO tanggal 3 Maret 2017 termasuk didalamnya putusanKETIGA point d.

;Menimbang bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur tentangpenggunaan laba bersih perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan wajib dan cadangan lain, hal tersebutdiputuskan RUPS (Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasannya), demikian pula dalamAnggaran Dasar Perseroan pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwadalam RUPS Tahunan di putuskan penggunaan laba perseroan (bukti

T 1), olehkarena itu penentuan siapa saja yang mendapat tantiem dan berapa besarnyaadalah kewenangan RUPS.