• (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
  1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
  1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

  ) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01
  1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
  1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
  1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang

• BPR LPK PANCORANMAS berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Julitahun 2011 tentang pengangkatan Dewan Pengawas PD.

  BPR LPK PANCORAN MASdi Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh para pemegang saham. kemudian padatanggal 18 Juni 2014 saksi ditunjuk kembali sebagai Dewan Pengawas berdasarkanHalaman 103 dari 223 halaman Putusan Nomor 93/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdghasil RUPS tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas dan pada tanggal02 Juni 2017 saksi ditunjuk Kembali sebagai Dewan Pengawas berdasarkan hasil RUPStentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

  Pada saat itu Saksi BUNYAMIN akan melakukan pembayaran namunsampai saat ini tidak ada itikad baik untuk penyelesaian pinjaman. selain itu saksi jugamelaporkan permasalahan tersebut ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan parapemegang saham; Bahwa atas RUPS, maka pada bulan Juni 2017, Terdakwa bersama H. EKASUGIAWIBAWA diberhentikan dari jabatannya dan dikeluarkan dari PD. BPR LPKPANCORAN MAS.Bahwa atas keterangan saksi ASEP DADAN SURYA DARMA, terdakwa tidak merasakeberatan dan membenarkannya.8.

• tahu berasal darimana uang yang dipergunakan untukmelunasi pinjaman kredit atas nama Adi Dwijantoro dan Koeshardjonotersebut;113Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak tahu menahutentang hal tersebut, tetapi soal surat penempatan pertama terdakwamembenarkannya ;13.Saksi Supardi, SE, MM, yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama BPR BKK KarangmalangSragen berdasarkan RUPS

  Raji, SE, MM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada BPR BKKKarangmalang Sragen berdasarkan RUPS oleh pemilik saham yaituGubernur Jawa Tengah dan Bupati Sragen dan dikukuhkan melalui SKGubernur Jawa Tengah Nomor : 503/64/2006 tanggal 29 Agustus 2006tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PerusahaanDaerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen hasil penggabungan

  BKKKarangmalang Sragen dan BPR Djoko Tingkir Sragen;Bahwa SK saksi sebagai Dewan Pengawas pada PD BPR Djoko TingkirSragen adalah berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor : 800/184/02/2008tanggal 11 Nopember 2008 dengan susunan anggota adalahKushardjono sebagai Ketua merangkap anggota sedangkan saksisebagai Sekretaris Dewan Pengawas dan Endang Handayani sebagaianggota ;Bahwa, yang menjabat sebagai Bupati Sragen waktu itu adalah terdakwa;Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas pada BPR BKK KarangmalangSragen berdasarkan RUPS

• usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengeloladana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa danaPerseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;Perseroan merupakan perseroanperseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usahadenganjumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah);diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, laporan keuangan tidakakan disahkan oleh RUPS

  Laporan atas hasil audit akuntan public,disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.f. Berdasarkan halhal tersebut diatas, bahwa hasil audit yang dilakukanoleh Saksi MUHAMMAD PERWIRANEGARA dalam kapasitas sebagaiPegawai PT.

• Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 09 Januari 2013, akta No. 20.b. Akta jual beli saham tanggal 26 Juni 2013, akta No. 130.c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 26 Juni 2013, akta No. 131Bahwa benar Persaksirata PT. Parisona Alam Sejahtera pada saat mengajukanakta yaitu :a.

  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 09 Januari 2013, akta No. 20 dengan acara rencana penjualanseluruh atas saham dalam perseroan, yang mengajukan Sdri. LILISSURYANI dengan persyaratan :Akta pendirianSK Menteri Hukum & Ham tentang pendirian PT.

  DIDIK PRIHANTORO dengan persyaratan :Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 09Januari 2013, akta No. 20Pengumuman tentang jual beli saham PT PAS di koran sebanyak 2 kali yaitu :Data penjual dan pembeli.Cc.Harian Seputar Indonesia terbitan hari Sabtutanggal 19 Januari 2013Harian Seputar Indonesia terbitan hari Selasatanggal 29 Januari 2013;Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 26 Juni 2013, akta No. 131 yang mengajukan Sdr. DIDIKPRIHANTORO.

  Dokumen/file terkait keuangan keluar dan masuk .131)Bahwa terdakwa pernah melihat dan mengetahui tentang Akta Jual belisaham, No. 130 tanggal 26 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 131 tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2 akta.132)Bahwa terdakwa membenarkan bahwa akta No. 130 dan No. 131 tanggal 26Juni 2013 di buat oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H. yang di tunukan olehpemeriksa adalah yang pernah terdakwa lihat.133)Bahwa benar terdakwa membenarkan bahwa SIUP Nomor503/2283/

• Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkantempat kedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.

  Pada tanggal11 Juni 2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan KeputusanRUPS di hadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awalpada Anggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPATKEDUDUKAN pada Pasal dan pada bagian Modal Pasal 4.

  Perubahan tersebuttelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan NomorW706508HT.01.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujuiperubahan nama PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna WijayaSakti (PT AWS).d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan NotarisYulia, S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal

• Sedangkankewajiban anggota Direksi adalah antara lain membuat daftarpemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah RapatDireksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan,memelihara seluruh daftar, Risalah dan dokumen keuangan.

  ADElPLANTATION AND INDUSTRY dan para direksi dan komisaris sebagai manaakta notaris adalah hasil dari RUPS PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY; Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. ADE PLANTATION AND INDUSTRYdalam melaksanakan kegiatan di bidang usaha budidaya tanaman perkebunandan pengolahan industry adalah sebagai berikut :Akta Pendirian PT. ADE TRADING COMPANY No. 133 tanggal 18Februari 1955;Perubahan Akta Pendirian No. 09 tanggal 8 Februari 2019;Persetujuan prinsip usaha PT.

• Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 30 Tanggal25 April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 01 Tanggal1 November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 atas nama PT.

• . ;1 (Satu) bundel asli salinan Akta pernyataan keputusan Rapat RUPS perseroan terbatas PT.Galih Medan Persada berkedudukan di jakarta timur No. 01 tanggal 10 Mareti 2009 Notaris H.Zaffrullah Hidayat, SH. M.Kn. ;1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Neraca per 31 Desember 2009 PT. Baka Raya Utamayang disahkan dan diketahui oleh H. LIZMA IMAM RIYADI selaku Direktur. ; 1 (satu) lembar foto kopi surat pengukuhan Pengusaha kena pajak Kantor Pelayanan Pajak Halaman 189 dari 324 halaman, Putusan Perk.

  Galih Medan Persada berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timurtanggal 25 Agustus 2010 Pukul 10.00 WIB. ;294. 1 (Satu) bundel asli salinan Akta pernyataan keputusan Rapat RUPS perseroan terbatas PT. Galih Medan Persada berkedudukan di jakarta timur No. 01 tanggal 10Mareti 2009 Notaris H. Zaffrullah Hidayat, SH. M.Kn. ;295. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Neraca per 31 Desember 2009 PT. Baka RayaUtama yang disahkan dan diketahui oleh H.

• perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan KeputusanBersama antara Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor26A/Dirut/0506 dan 250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan GoodCorporate Governance (GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Paraanggota Direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyaibenturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatanPerusahaan selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

  Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiap tahun,RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.

  Untukyang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyek bisnis diatur dalamCBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :e Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke Kantor Pusat,kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnya diusulkan keRUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.e Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh

• Kereta Api Indonesia (Persero)kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS Nomor C.13/HK.213/U2010, tanggal 17Mar10 perihal Permohonan Izin MenandatanganiNota Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah di Kawasan JalanJawa, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan;Fotokopi Surat Manager Aset 10 kepada PT. ACK Nomor18/ENS.10/ IV/2010, tanggal 01Apr10 perinal Lahan PT. KeretaHal. 109 dari 217 hal. Put.

  Kereta Api Indonesia (Persero)kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS Nomor C.13/HK.213/U2010, tanggal 17Mar10 perihal Permohonan IzinMenandatangani Nota Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah diKawasan Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan;Fotokopi Surat Manager Aset 10 kepada PT. ACK Nomor 18/ENS.10/IV/2010, tanggal 01Apr10 perihal Lahan PT.

• disebutkanbahwa overhead dan keuntungan 15%, sehingga 15% kalikan totalkontrak sebesar Rp.106 Milyar, itu adalah Rp.16 milyar,Bahwa di dalam laporan proyek selesai, overhead dan keuntungansecara total adalah Rp.21 Milyar, sehingga ada selisih sejumlahRp.4,9 Milyar, itu yang kami titipokan kepada KPK, sehingga kamibesarannya adalah menunggu putusan daripada pengadilan;Bahwa mekanisme PT Wika ketika mendapat keuntungan, bentukpertanggungjawaban kepada negara : mekanismenya adalah kitamelaporkan atau melalui RUPS

  tahunan, dimana di RUPS tahunanada salah satu agenda, yaitu pemanfaatan laba perusahaan,karena laba perusahaan bisa dipakai untuk beberapa menambahaset, CSR, deviden, dan sebagainya, sehingga semuanyadiputuskan di dalam RUPS tahunan;Bahwa penggunaan keuntungan yang diperoleh PT Wikakeuntungan Wika secara keseluruhan digunakan untukdiantaranya CSR, untuk investasi baru, untuk menambah aset,sebagai deviden yang disetorkan kepada pemerintah, dantentunya untuk tantiem, kKemudian untuk modal kerja perusahaan

  persidangan ini mewakili IPDN;Bahwa Ahli hadir di persidangan ini dalam rangka dinas;Bahwa perjalanan dinas ahli ke persidangan ini tidak didukungdengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD Nihil) dari IPDN;Bahwa IPDN berada dibawah naungan Kementerian DalamNegeri;Bahwa Ahli bertugas di IPDN berdasar SK dari KementerianDalam Negeri;Keuntungan BUMN disetor kepada negara : keuntungannyadiaudit terlebin dahulu, kemudian keuntungan BUMN disetorkepada negara melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

  ); di dalam RUPS ada pembagian laba perusahaan;Bahwa Tidak semua keuntungan BUMN disetor kepada negara,tergantung RUPSnya tadi, bisa juga keuntungan BUMN dijadikanmodal investasi;Bahwa Tidak setiap saat uang yang ada di kas BUMN masuk kedalam struktur APBN, uang ini ada cash flow, aliran kas, adaakuntansi, tidak setiap hari dikompilasi ke kas negara, akandikompilasi pada akhir tahun;Bahwa pada akhir tahun, laporan BUMN akan dikompilasi, padaakhir periode dimasukkan sebagai pendapatan, sebagai uangnegara

9. Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

• Intersurabaya Intiland merasa tercemar namabaiknya antara lain karena dengan adanya suratsurat itu.Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di muka, saksi korban adalahBAMBANG IRWANTO sebagai Pemimpin/Presiden Direktur PT.Intersurabaya Intiland sebagaimana ditetapkan dalam bukti Akta BeritaAcara RUPS Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Intersurabaya IntilandHal. 51 dari 90 hal. Put.

• koma tiga puluh satu sen) menurut ahli adalahuang negara; Bahwa bunga yang seharusnya diterima Bank Mandiri yang kami hitunghanya sampai dinyatakan macet, kalau dihitung sampai saat ini mungkinjumlahnya lebih; Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri ini merupakan kerugiannegara dasarnya sesuai dengan Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi, Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2huruf g; Bahwa pada saat dilakukan RUPS

  Bank Mandiri akan dihadiri olehpemerintah selaku pemegang saham dan masyarakat; Bahwa dalam RUPS laba tidak langsung dibagi persaham, biasanya akandisisihkan untuk investasi, tergantung kesepakatan, kalau untuk investasidan ternyata ada keuntungan maka dalam keuntungan tersebut terdapatjuga bagian untuk pemerintah; Bahwa sepanjang audit kami temukan uang pinjaman tersebut dinikmatioleh Irfan, Farida dan ada oleh Debitur.

• Pembayaranmana dilakukan meskipun akta notaris RUPS persetujuan pengalihan seluruhsaham belum diserahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ; Bahwasetelah melakukan pembayaran tahap pertama kepada PARA TERGUGAT,berdasarkan Perjanjian tersebut PENGGUGAT mendapatkan kewenanganuntuk memasuki dan melakukan seluruh kegiatan di areal IUPHHKHT TURUTTERGUGAT I, sebagaimana bunyi ketentuan Perjanjian sebagai berikut:9 Pasal 3"Setelah Pembayaran Tahap Pertama diterima oleh Pihak Kedua,maka Pihak Kedua wajib

• Bahwa Saksi tidak pernah tahu RUPS PT.ESI. Bahwa Saksi tidak pernah tahu setiap transaksi PT.ESI.

• Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses202.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus2014 kepada PT.

  AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalan RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. DjajaBima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014kepada PT. Mensa Bina Sukses202.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa BinaSukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014kepada PT. Djaja Bima Agung203.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.

• Kereta Api Indonesia (Persero)kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS Nomor : C.13/HK.213/U2010., tanggal 17Mar10 perihal permohonan ijin menandatangani notakesepakatan penyelesaian masalah tanah di Kawasan Jalan Jawa, KelurahanGang Buntu, Kota Medan ; 389 Foto copy Surat Manager Aset 10 kepada PT. ACK Nomor : 18/ENS.10/IV/ 2010., tanggal 01Apr10 perihal Lahan PT.

• Nomor 97/PDT/2020/PT DKIKedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yangdilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakiliPemerintah selaku:a) Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan(PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatasyang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara