Mandiri TunasFinansial;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalamperkara a quo tidak ada sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa,jikapun itupun di pandang ada maka masuk dalam kewenangan hokumperjanjian karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan KPAdidasarkan adanya perjanjian/ kontrak; Perjanjian merupakan lex spesialisyang hars dipergunakan bukan leg generali yang bersifat umum/ Undangundang Tipikor;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa antara Terdakwadengan KPA ada

mengembalikankerugian negara dalam bentuk uang tunai yang sekarang ada dalampenyitaan Penuntut Umum sebesar Rp 135.000.000;Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dinikmati ataupunyang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp238.266.500:dikurangi Rp 179.550.000; ( Rp 135.000.000 + Rp 44.550.000)masih ada sebesar Rp 58.716.000;Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah perhitungan uangsebesar Rp 58.716.000; antara lain berasal dari denda sebesar RP57.794.000; Sedangkan Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor

Banyumas ;Pendidikan : $2;Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan oleh :1,2.Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 s/d 7 Mei 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejaktanggal 8 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal 3 Mei 2013s/d 1 Juni 2013 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejaktanggal 2 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejaktanggal 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013 ;Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 29 September 2013 ;Halaman 1, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;8.

Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan secara lengkap.2. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keterangansaksisaksi dan Terdakwa satu dengan lainnya.3.

Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keteranganSaksi Ahli, Yurisprudensi dan Teori Ilmu Hukum yang salingbersesuaian.4.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, AA. ANOM HARTANINDITA, SH. MH. Hakim TinggiTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.

18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.

Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TulangBawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaanHalaman 13 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskanHalaman 17 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25Agustus 2008.Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat PenyertaanHalaman 47 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

(satu) eksemplar Surat Keputusan Partai KebangkitanHalaman 55 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni2017 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampaidengan tanggal 28 Agustus 2017;. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tannggal 29 Agustus2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;.

Pid.SusTPK/2017/PN Yyk.Jo No. 13/Pid,SusTPK/2017/PN Yyk, tanggal 27 September 2017 yangdibuat Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa telahditerima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 September 2017 ;4.

MH,. masingmasing Hakim Tinggidan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, yang tunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkatbanding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindakpidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta, tanggal 11 Oktober2017 Nomor 13/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT YYK, dan Putusan tersebutHalaman 90 dari 91 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Rabu tanggal15 November 2017 oleh

MATURBONG,SH.MH.)Panitera Pengganti,ttd(RATUMASA DANIEL, SH.)Salinan Putusan ini Resmi Sesuai AslinyaPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,SUYAHYO, SH.,MHNIP.19580903 197903 1 002 Halaman 133 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. SusTPK/2018/PT JAP

02/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUSANNo. 02/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : 02"0200Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanDrs.SARJANA,M.Si bin MADYO UTOMO;52 tahun/17 September 1961; Lakilaki; Indonesia;

Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggalPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta,sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengantanggal 17 September 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 18 September 2013sampai dengan tanggal 16 November 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Nopember 2013sampai dengan tanggal 16 Desember 201 3;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2013sampai dengan tanggal 15 Januari 201 3; Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06Februari 201 45 222222 nn nn nn nnn nnn non nen nee nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Februari2014 No.02/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; 2. Salinan turunan Putusan No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan berkasperkara No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk; tersebut. ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut : PRIMAIRBahwa terdakwa Drs.

., M.H. dan BANELAUS NAIPOSPOS, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakimtersebut, dengan didampingi oleh IRENE PATTIASINA, SH., Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dandihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwadengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;Halaman 98/98 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor

Terdakwa ditahan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan olehkarena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hakhaknyasebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun danuntuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telahmenyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor

dengan UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999; Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohonMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquoagar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan memori banding dariPenuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenolak seluruh alasanalasan memori banding Penuntut Umum dan menerimasepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

tingkat pertama diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saatini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 oranganak yang masih sekolah dan kuliah;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan41cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016 / PN.Jap, tanggal

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 24/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Maret 2014, sekedar mengenai pidana uang denda keterlambatan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.

Pid.SusTPK/2014/PTJAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;2O uy II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 3 Juli 2014 ;Ill Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal26 Maret 2014 Nomor: 24/Tipikor/2013/PN.Jpr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan

diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undangundang, olehkarena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, PenuntutUmum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 April 2014 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 24/Tipikor

pembayaran uang dendaketerlambatan tersebut ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis HakimTingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagianggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwaharuslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 24/Tipikor

UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 sertaPeraturan perundangperundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan NegeriTimika tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JayapuraNomor: 24/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Maret 2014, sekedar

MHum dan JULIUS C.MANUPAPAMI, SH MH, HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 oleh Ketua Sidang didampingi olehHakimhakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anngota, Hakim Ketua,Ttd Ttd1. JOSNER SIMANJUNTAK, SH MHum, HRISNO RAMPALODJI SH. MHTtd2.

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah putusan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. tanggal 24 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti serta susunan amar putusan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ; 8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarang sejaktanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013; Hal.1 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ; 10.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ; 11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ;12.

Perpanjangan Wakil Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 28 September 2013 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarangtanggal 24 Juni 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarangdirasakan kurang memenuhirasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalammasyarakat khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana.

Hakim Tinggi padaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj.