POL DE 1790 AJdilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuanperaturanperundang undangan yang berlaku.Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Amb.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan melakukan penyitaan terhadapbarang milik Pemohon yaitu Mobil TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/TNO.

Bahwa sesuai dengan uraian ulasan Pemohon s/d Pemohon IV dalamperkara Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan panjang lebardiatas tentang diajukannya Permohonan Praperadilan ini karenaperbuatan Para Termohon dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a

merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Ill a.nTermohon dan Termohon Il sebagai tersangka yang dilakukan danditetapbkan oleh prosedur yang tidak benar, dan tidak mempunyaikewenangan untuk itu Pemohon s.d Pemohon IV mengajukan

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sah,Halaman 11 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan NegeriBalige yang memeriksa perkara aquo dapat menjatuhnkan putusanbahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan menurut

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkaraaquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadalam

Karena ituberalasan perkara Nomor 264/PDT/2016/PT.MKS juncto Perkara Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Mks tersebut untuk dibatalkan;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa sesungguhnya objek sengketa sebagaimana fakta persidangan,maka dengan jelas sesuai bukti selaku pemilik Asal adalah Mone (tanahpeninggalan almarhum Mone), sedangkan Maing Dg Tompo adalah saudarakandung dari Lawa Bin Mone, atau Keduaduannya anak dari Mone.

jika melakukan tuntutan kePengadilan;Terhadap keberatan kedua Pemohon Kasasi:Bahwa putusan diharuskan objektif, dan dalam hal pembuktian bahwapertimabngan hukum Judex Facti tingkat pertama sangatlah dipaksakandidalam putusan tersebut, hal ini terlinat pada Bukti P3 dan P6 yangditafsirkan tidak bersesuaian, sehingga Keputusan perkara dalam tingkatPengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sgm. nyatanyata dikonstatir dengan tidak sesuai dengan sistempembuktian;Alasan dan ulasan

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sah,Halaman 11 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan NegeriBalige yang memeriksa perkara aquo dapat menjatuhnkan putusanbahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan menurut

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkaraaquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadalam

Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantumdalam akte kelahiran dan kartu keluarga dimaksud, maka harus mendapat izindari Pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan;Berdasarkan uraian dan ulasan yang disebut diatas, maka Pemohon mohon kiranyakepada Yth. Ketua Pengadilan Mukomuko berkenan memeriksa dan memberikanpenetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

sebagai pemenang dalampermainan judi tersebut maka pihak bandar membayar uang kepada pemain yangmemenangkan permainan judi tolam tersebut, sedangkan apabila angka tebakan nomor yangdipasang oleh pemasang tidak kena atau tidak keluar maka uang dari hasil yang dipasang olehpemasang akan menjadi milik bandar, dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifatuntunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemainmembeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan

sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut maka pihakbandar membayar uang kepada pemain yang memenangkan permainan judi tolam tersebut,sedangkan apabila angka tebakan nomor yang dipasang oleh pemasang tidak kena atau tidakkeluar maka uang dari hasil yang dipasang oleh pemasang akan menjadi milik bandar, dalammelakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahliankhusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolam berdasarkantafsiran mimpi atau ulasan

selain itu Terdakwa juga adaberkata INI SETAN secara tidak wajar dan menuduhkan secara kasarsambil menunjuk ke arah tulisan namanama yang ada pada 1 (satu) buahserupa barang berbentuk keranda sehingga diketahui masyarakat umumyang saat itu berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berorasidengan ulasan mengenai pemerintahan di Kabupaten Kotabaru yang selamaini dipimpin oleh Bupati Kotabaru Saudara H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos.

Berdasarkan ulasan ulasan uraian diatas, makaPelawan memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya Yth. Agar memanggil para pihakuntuk memeriksa perkara ini dengan acara cepatdan berkenan memutuskan sebagai berikut:DALAMPROVISI : 222 e eee eee eee eee eee eee eee eeeMenyatakan Penetapan No. 79/Eks/2007/PN.Sby Jo No.14/Eks.SHT/2007/.Sby ditangguhkan/ditundakan sampai adanya putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' dan pasti;1.

angka ataupun pemasangan secara ribuan angkatebakan dengan nilai pemasangan paling rendah maka pemasang mendapathadiah sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus Rupiah) termasukdidalamnya modal yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp.1.000, (seribuRupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan pemasangannya dalammelakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidakperlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemain membelinomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan

angka ataupun pemasangan secara ribuan angka tebakan dengan nilaipemasangan paling rendah maka pemasang mendapat hadiah sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus Rupiah) termasuk didalamnya modal yangdipasang oleh pemasang sebesar Rp.1.000, (seribu Rupiah) dan seterusnyaberdasarkan kelipatan pemasangannya dalam melakukan perjudian jenis tolamtersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraihkemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiranmimpi atau ulasan

Eksepsi Kompetensi Relatif Bahwa Pengadilan Negeri Makassar sudah tidak berwenang melanjutkanPemeriksaan perkara ini, oleh karena Pengadilan Negeri telah melaksanakan apayang hendak diadilinya ; sehingga menurut hukum perlawanan ini harus segeradinyatakan tidak dapat diterima ;Alasan dan Ulasan Hukumnya e Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Para Pelawan sematamata hanya untukmenghambat dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan terhadap ObyekSengketa in casu Bangunan di J1. Dr.

Eksepsi Disqualificotoir 11Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan ini,karenanya gugatan a quo sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;Alasan dan Ulasan Hukumnva : Bahwa para Pelawan sendiri telah mengakui secara terangterangan didalam gugatannya bahwa mereka dalam mengajukan gugatan tersebuthanya karena mereka memiliki Surat toewijsing No. 73/PSK/63tertanggal 12 Agustus 1963 serta Surat No. 43/KUP/SIP tertanggal

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Pmsdan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat

kelahiran pemohon sebagaimana yangdisebutkan di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selakuinstansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifatLegalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengandemikian makan perbaikan tersebut menjadi sah ; Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalamhal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagKantor Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang telah mengeluarkandokumen penting lainnya ; Berdasarkan uraian ulasan

sebelumnya pemohonsudah menunjukkan STNK sementara Termohon tidak menunjukkan surat Tugabahwa Teromohon sedang razia atau melakukan Tilang terhadap STNK namunsecara arogan Termohon melekukan pemeriksaan dan penyitaan kendaraantanpa melalui surat izi Ketua Pengadilan Negeri, sementara kendaraan yang disitaTermohon bukanlah kendaraan yang digunakan untuk suatu tindak pidana atausebagai barang bukti suatu tindak pidana.Halaman 2 dari 4 Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2016/PNRapBerdasarkan beberapa ulasan

Hal ini sangatlah tidak benarsama sekali, terobukti dari ulasan balik dalildalil gugatan yang disampaikanoleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 2.1 maupunangka 2.2 hal 4 tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanyapertimbangan hukum Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bireuen yangbertentangan dengan dalildalil yang diajukan oleh ParaPembanding/dahulu Para Penggugat.

Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu Para Penggugatpada angka 3 halaman 5 yang menyebutkan Judex Faxtie PengadilanNegeri Bireuen dalam putusan perkara a quo telah salah dalammenerapkan hukum dengan tidak memperhatikan alasan replik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat adalah alasan yang terlalu mengadangada dan tidak benar sama sekali, didalam ulasan balik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat uraikan sangat jelas terlihnat bahwagugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat kabur dikarenakanPara

sudah sepantasnyalah PengadilanTinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen.Kemudian pada angka 2 halaman 3 memori banding ParaPembanding/dahulu Para Penggugat menganggap Putusan JudexFactie Pengadilan Negeri Bireuen yang mengabulkan eksepsiTergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III mengenai eksepsi GugatanPenggugat Kabur bertentangan dengan dalildalil gugatan ParaPenggugat/Para Pembanding yang telah diajukan dalam gugatannya.Hal ini sangatlah tidak benar sama sekali, terbukti dari ulasan

balikdalildalil gugatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/dahuluPara Penggugat pada angka 2.1 maupun angka 2.2 hal 4 tidak adasatupun dalil yang menunjukkan adanya pertimbangan hukum JudexFaxtie Pengadilan Negeri Bireuen yang bertentangan dengan dalildalilyang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.Malahan sebaliknya dari kedua ulasan balik Para Pembanding/dahuluPara Penggugat tersebut terlihat jelas terdapat ketidakjelasanmengenai kedudukan Tergugat Il dan Tergugat III dari gugatan

sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi BandaAceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor9/Pdt.G/2019/PNBir, tanggal 7 Februari 2020.Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu ParaPenggugat pada angka 3 halaman 5 yang menyebutkan Judex FaxtiePengadilan Negeri Bireuen dalam putusan perkara a quo telah salahdalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan alasan replikPara Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah alasan yang terlalumengadangada dan tidak benar sama sekali, didalam ulasan

Ulasan Pemohon PK pada Poin 1 dan Poin 2 mengerucut pada upayamendelegitimasi secara yuridis terhadap Putusan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G.TUN/1997 tanggal 25 Juni 1997. Dalam perspektif itu, menunjukkanbeberapa kecenderungan dan implikasi yuridis sebagai berikut : Penilaian Pemohon PK telah mereduksi putusan Tata Usaha Negara MakassarNo. 22 tahun 1997 tersebut diatas adalah tidak realistis mengingat putusantersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

yang syah dari paraTergugat yangdidapat dari kakek kami dengan cara membuka hutan sebelum paraPenggugat lahir;Bahwa mengenai permintaan sita yang diminta oleh para Penggugat atastanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan bagaimana mungkintanahsengketa untuk disita karena tanah sengketa adalah hak milik yangsyah dari para Tergugat yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapuntermasuk para Penggugat;Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN SelBahwa berdasarkan semua ulasan

ulasan tersebut di atas kiranyaBapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmempertimbangkan alasan alasan kami tersebut di atas, dengan memberikanPutusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 s.d. 5 tersebut; Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karenasubyeknya tidak lengkap;DALAM POKOK PERKARA:1.

Tergugat 6 dan 7 menguasaidan mengerjakan tanah sengketa adalah syah menurut hukum dan bukanperbuatan melawan hukum;Bahwa mengenai permintaan sita yang diminta oleh para Penggugat atastanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat 6 dan 7 telahmembeli tanah sengketa dengan itikat baik dari pemiliknya yang syah, olehkarena segala jenis surat surat yang telah dibuat atas tanah sengketa olehTergugat 6 dan 7 adalah syah menurut hukum dan harus dilindungi hukum;Bahwa semua jawaban/uraian dan ulasan

Bahwa Termohon merasa anaeh atas permohonan talak dari Pemohon,selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon biasabiasasaja seperti layaknya sebuah rumah tangga, pada dasarnya Termohonmasih tetap mengharapkan untuk rukun kembali.Berdasarkan uraian ulasan hokum pada eksepsi dan jawaban Termohondiatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusansebagai berikut :Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.MksA. Dalam Eksepsi :1. Mmenerima eksepsi Termohon.2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara hanyamenganggap dan berpendapat semua pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan dasarpertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusannya dancukup saja hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggungtanpa memberikan ulasan pertimbangan, seharusnya dibatalkan(vernietigbaar) ;2.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 141K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1975, tanpa memberikan ulasan pertimbangan, seharusnya dihapuskan, karena hal itu tidak dikenal dalam HIR ;.

Pembelian untuk Nomor Tebakan terdiri dari 100 Nomor mulai angka 00 s/d 100 dan untuk nomor Keluar terdiri dari 4 angka dari Nomor tersebut diatas, dalammelakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahliankhusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolam berdasarkantafsiran mimpi atau ulasan daftar nomor yang sudah pernah keluar. terdakwa memulai kegiatansebagai tukang tulis judi tebak nomor jenis tolam sekitar pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30WIB

Pembelian untuk Nomor Tebakan terdiri dari 100 Nomor mulai angka 00 s/d 100 dan untuk nomor Keluar terdiri dari 4 angka dari Nomor tersebut diatas, dalammelakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahliankhusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolamberdasarkantafsiran mimpi atau ulasan daftar nomor yang sudah pernah keluar. terdakwa memulai kegiatansebagai tukang tulis judi tebak nomor jenis tolam sekitar pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30WIB