Ditemukan 6377 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
56 — 13
56 — 13
diadakan tiap lokal, tapi tiap lokalbiayanya sama yaitu Rp. 25.000.000,Bahwa setiap lokal terdisi dari Meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursiGuru, Tiang bendara, masingmasing mempunyai pagu tersendiri, bukandisatukan.Bahwa dalam penentuan Pemenang lelang langsung diproses oleh KetuaPanitia Lelang Sdr.Gigih.Bahwa, seingat saksi pemenang lelang ada 30 perusahaan, karena itu ada35 kontrak yang saksi tanda tangani.Bahwa menurut saksi Proses pengadaan meubeler untuk SMA dan SMKini tidak sesuai dengan Keppres
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 28 Agustus 2015 — H. MAWARDI
137 — 92
137 — 92
kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
503 — 1584 — Berkekuatan Hukum Tetap
503 — 1584 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Keppres Penganggkatan Direksi (Bukti T27);31. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 tentangDisiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (Bukti T28);32. Fotokopi Standar Pelayanan Medik Tahun 2019 (Bukti T29);33. Fotokopi Kode Etik Kedokteran Indonesia (Bukti T30);34. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia Nomor 77 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisikdan Rehabilitasi (Bukti T31);35. Fotokopi KMK 378/2008 (Bukti T32);36.
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
161 — 29
161 — 29
terkait236UndangUndang No. 28 tahun 1999 ;UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan perundangundangan lain ;UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara;UU No. 15 tahun 2004 tantang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara; 237e Peraturan perundanganundangan lain yang terkait dengan pengadaanMenimbang, bahwa Perpres No. 65 tahun 2006 secara herarki dibawahUndangUndang dan hanya sebagai acuan serta pedoman dalam pelaksanaanpengadaan tanah bagi pemerintah (sama halnya dengan Keppres
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
95 — 13
95 — 13
pembelaannyahalaman 26 menyatakan bahwa Oleh sebab itu jelas lah bahwa Badan PemeriksaKeuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sementara Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
77 — 25
77 — 25
syaratsyarat umum kontrak (SSUkK); Bahwa saksi mengetahui rapat antara saksi Husaini dengan PPTKnamun hasilnya juga saksi tahu, tetapi paket tidak tahu waktu dirubah; Bahwa setahu saksi, addendum terhadap nama paket adalahkapasitasnya Dinas Cipta Karya Aceh dan yang berubah dalamaddendum adalahspesifikasi tehnis dan SLI dari tahun 2002, lalu datapendukung sesuai dengan yang di tawar dan brosur; Bahwa setahu saksi panitia dapat merubah nilai kontrak karenaMenurut KPA bisa dipandang perlu dan tercantum di Keppres
Register : 12-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
162 — 126
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
162 — 126
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
73 — 33
73 — 33
untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit, tidak sedangmasuk dalam daftar, menggunakan produk dalam negeri, tundukdan taat kepada Keppres
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
52 — 10
52 — 10
Saksi menyesuaikan dengan peraturanpelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu KEPPRES No. 54 tahun 2010Bahwa Saksi menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran dankurang lebih dari nilai pagu anggaran pengadaan sesuai dengan KeppresNo.54 Tahun 2010Bahwa Saksi ada menerima Surat Perintah Tugas untuk melaksanakanPelelangan pada Kantor Lingungan Hidup Kab. Serdang Bedagai dariKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu Bapak Drs.
Register : 11-02-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 7/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 23 Mei 2013 — Drs. TARMINTA, MM
40 — 11
40 — 11
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 Tahun2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanTahun 2009 dan Suwardi. bersama Kepala Dinas Tarminta (Terdakwa) sudahmensosialisakannya, ditentukan bahwa pelaksanaan pengadaan meubelair harus dilakukandengan cara swakelola oleh Kepala Sekolah sendiri bersama Komite dengan membentuk panitiapelaksana, selain itu juga yang dimaksudkan pengerjaan dengan cara swakelola disebutkan padaPasal 39 Keppres
Register : 10-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 85/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 2 Februari 2016 — YULIUS UMBU RUNGA, ST
53 — 22
53 — 22
Pilar Nusantara ; Bahwa saya tetap mengikuti Konsultan Perencana dan ada perubahan ; Bahwa dalam Keppres PPK hanya bisa merubah Volume Bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrakdan bahkan lebih dari kontrak ( 100,1 %) ; Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :28.1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) PekerjaanPrasarana = Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 28 Januari 2015 — Rizal Efendi
49 — 10
49 — 10
SAINSINDO, PT.ANUGRAH PRADJA MANDIRI danPT.SHAVANA TIARA MAS;Bahwa sanggahan dikirim melalui anggota Panitia dan ada juga yang diterima melaluiemail;Bahwa sanggahan dibalas setelah diterimanya sanggahan tersebut tepatnya tanggal 25September 2012;Bahwa Laporan ada ke PPK tapi PPK tidak menerima karena masalahnya mengenaiTL tapi tetap kami teruskan dan kami tetap mengadakan klarifikasi pemenang;Bahwa PPK ada mengirimkan surat kepada saya mengenai TL;Jawaban saya Proses Pelelangan sudah sesuai dengan Keppres
Register : 20-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07 /Pid.Sus./TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Juni 2014 — ENDANG ROCHMAN
66 — 14
66 — 14
yang telah ditentukan, bilamana dalamkontrak dipilin atau ditentukan jenis kontrak Lumpsum, makatidak boleh terjadi CCO/pekerjaan tambah kurang Bahwa rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) merupakansalah satu bagian dari Dokumen Pelelangan yang dijadikanacuan oleh Panitia dalam melaksanakan proses pelelangan.Dan RKS tersebut merupakan specifikasi Teknis yang harusdilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan.RKS dibuat oleh Perencana (Gambar, RAB, SpesifikasiTeknis).229RKS tidak boleh bertentangan dengan Keppres
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2017 —
94 — 78
94 — 78
SIMATUPANG, dimuka persidangan padapokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :Hal 82 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 16 Desember 2015 — WILLY INDRA, SH
59 — 17
59 — 17
terdakwa tersebut berdasarkanfaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam perkara ini ;Menimbang , bahwa terhadap nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukumterdakwa tersebut , setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama denganmempertimbangkan berdasarkan keterangan saksisaksi , ahli dan terdakwa serta Barangbukti , pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil dalil PenasehatHukum yang menyatakan bahwa Kewenangan BPKP sebagai Pemeriksa sudah tidakada lagi semenjak diterbitkannya Keppres
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488 K/Pid. Sus/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — JPU ; ARI ARIFIN
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maman Suarta, MSi melaksanakan ketentuansebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedomanpelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintah :a Pasal 20 ayat (4) jo Pasal 57 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010tanggal 06 Agustus 2010:Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya denganmethode Penunjukan langsung meliputi : undangan kepada peserta terpilih,pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung,pemasukan dokumen prakualifikasi, penjelasan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 18 April 2016 — 1. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), DKK VS 1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA, DKK
712 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
712 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sikap Pengadilan Negeri yang demikian adalahsesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku diIndonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3).Merujuk kepada ketentuan serta ahli hukum di atas dimana PengadilanNegeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang didalamnya terkandung klausula Perjanjian Arbitrase, maka menurut hematPembanding, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013tanggal 2 Oktober 2013 jo.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDALA DHARMA KRIDA dengan hargapenawaran sebesar Rp 11.240.000.000,00 dan menandatangani kontrak pekerjaandengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : KU.003/1/PPKHAN/2012Tanggal 21 Januari 2012, adalah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan keterkaitan dengan peraturanpelaksanaannya pengadaan barang / jasa sama sekali TIDAK TERDAPATPERSEKONGKOLAN sehingga tidaklah memenuhi syarat hukum untuk diterapkanketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atas
Register : 22-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
FIRDAUS, ST BIN SUARDI
97 — 41
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
FIRDAUS, ST BIN SUARDI
97 — 41
Sertifikat Pengadaan Barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4).Halaman 51 dari 166 Putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmbb. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negeri di PusatPendidikan dan pelatihan Badan pengawas Keuangan dan pembangunan(BPKP) tahun 2007.c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010.d.
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi
- ZAINAL ABIDIN SUPI
116 — 46
116 — 46
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab huruf F angka 1.