Ditemukan 6388 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR Tanggal 7 April 2014 — - dr. I WAYAN SUARDANA
52 — 108
52 — 108
Geonet Indonesiadinyatakan lengkap dengan nilai penawaran Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa kelengkapan dokumen semua sudah Saksi penuhidiantaranya : Surat Penawaran, RAB, Jaminan Penawaran,Lampiran Spesifikasi Tekhnis, Surat Pernyataan SanggupTunduk pada Keppres 80/2003, Surat Pernyataan JaminanKualitas Barang, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, SuratPernyataan Tidak Dalam Daftar Hitam, Surat PernyataanKesanggupan Menanggung Konsekuensi Biaya Atas HakCipta / Hak Paten Produk
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
125 — 52
125 — 52
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/JJasa Pemerintah jo Keppres Nomor 54 Tahun 2010tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan' Barang/JasaPemerintah.k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.e Bahwa pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dalam UUD 45pasal 23 diamanatkan untuk diatur dalam suatu UU tersendiri.
Register : 12-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
160 — 123
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
160 — 123
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
156 — 113
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
156 — 113
Beragam peraturan perundangundangan, mulai dari UU yangdikeluarkan DPR dengan Pemerintah (eksekutif), PP, KEPPRES, KEPMEN danditambah dengan segala bentuk PD (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan DaerahTingkat dan Il. Apa yang sudah diketahui oleh masyarakat maupun Hakim secaraumum, tidak perlu dibuktikan lagi (otdir feiten). Kalau halangan itu sudah bisadiduga atau sepatutnya sudah diperhitungkan oleh debitur, semua itu harusditanggung oleh debitur (vide Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata).
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2017 —
92 — 76
92 — 76
SIMATUPANG, dimuka persidangan padapokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :Hal 82 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 16 Desember 2015 — WILLY INDRA, SH
54 — 17
54 — 17
terdakwa tersebut berdasarkanfaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam perkara ini ;Menimbang , bahwa terhadap nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukumterdakwa tersebut , setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama denganmempertimbangkan berdasarkan keterangan saksisaksi , ahli dan terdakwa serta Barangbukti , pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil dalil PenasehatHukum yang menyatakan bahwa Kewenangan BPKP sebagai Pemeriksa sudah tidakada lagi semenjak diterbitkannya Keppres
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 12 Juli 2011 —
293 — 112
293 — 112
Apabila PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan sebelum tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya.2; Apablia PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan setelah tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
52 — 13
52 — 13
diadakan tiap lokal, tapi tiap lokalbiayanya sama yaitu Rp. 25.000.000,Bahwa setiap lokal terdisi dari Meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursiGuru, Tiang bendara, masingmasing mempunyai pagu tersendiri, bukandisatukan.Bahwa dalam penentuan Pemenang lelang langsung diproses oleh KetuaPanitia Lelang Sdr.Gigih.Bahwa, seingat saksi pemenang lelang ada 30 perusahaan, karena itu ada35 kontrak yang saksi tanda tangani.Bahwa menurut saksi Proses pengadaan meubeler untuk SMA dan SMKini tidak sesuai dengan Keppres
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
89 — 216
89 — 216
lain, penyalahgunaan wewenangberkaitan dengan proses dan tujuan di dalam penggunaan keuangan daerah,sampai pada batasnya, batasnya adalah tujuan kewenangan yang diberikandalam jabatan itu, dalam Negara hukum ada asas kebal hukum yaitu asaslegalitas, yang dimaksud dengan asas legalitas adalah APBD khususnya yangberkaitan dengan tujuan dari kewenangan artinya machturanis kewenangan,kalau dalam pengadaan barang/jasa ada yang sah memungkinkan adanyapermintaan, APBD yang mana ada ada normanya yaitu Keppres
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
158 — 29
158 — 29
terkait236UndangUndang No. 28 tahun 1999 ;UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan perundangundangan lain ;UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara;UU No. 15 tahun 2004 tantang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara; 237e Peraturan perundanganundangan lain yang terkait dengan pengadaanMenimbang, bahwa Perpres No. 65 tahun 2006 secara herarki dibawahUndangUndang dan hanya sebagai acuan serta pedoman dalam pelaksanaanpengadaan tanah bagi pemerintah (sama halnya dengan Keppres
Register : 11-02-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 7/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 23 Mei 2013 — Drs. TARMINTA, MM
37 — 11
37 — 11
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 Tahun2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanTahun 2009 dan Suwardi. bersama Kepala Dinas Tarminta (Terdakwa) sudahmensosialisakannya, ditentukan bahwa pelaksanaan pengadaan meubelair harus dilakukandengan cara swakelola oleh Kepala Sekolah sendiri bersama Komite dengan membentuk panitiapelaksana, selain itu juga yang dimaksudkan pengerjaan dengan cara swakelola disebutkan padaPasal 39 Keppres
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
69 — 32
69 — 32
untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit, tidak sedangmasuk dalam daftar, menggunakan produk dalam negeri, tundukdan taat kepada Keppres
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
51 — 10
51 — 10
Saksi menyesuaikan dengan peraturanpelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu KEPPRES No. 54 tahun 2010Bahwa Saksi menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran dankurang lebih dari nilai pagu anggaran pengadaan sesuai dengan KeppresNo.54 Tahun 2010Bahwa Saksi ada menerima Surat Perintah Tugas untuk melaksanakanPelelangan pada Kantor Lingungan Hidup Kab. Serdang Bedagai dariKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu Bapak Drs.
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
73 — 25
73 — 25
syaratsyarat umum kontrak (SSUkK); Bahwa saksi mengetahui rapat antara saksi Husaini dengan PPTKnamun hasilnya juga saksi tahu, tetapi paket tidak tahu waktu dirubah; Bahwa setahu saksi, addendum terhadap nama paket adalahkapasitasnya Dinas Cipta Karya Aceh dan yang berubah dalamaddendum adalahspesifikasi tehnis dan SLI dari tahun 2002, lalu datapendukung sesuai dengan yang di tawar dan brosur; Bahwa setahu saksi panitia dapat merubah nilai kontrak karenaMenurut KPA bisa dipandang perlu dan tercantum di Keppres
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
73 — 15
73 — 15
rupiah);Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaantertanggal 11 September 2017 disampaikan pada persidangan hari Senintanggal 11 September 2017 pada pokoknya menyatakan, bahwa kami tidaksependapat apabila hasil pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa ataskeuntungan tidak diakui oleh Jaksa PU hanya membenarkan dari keterangandari ahli BPKP Parluhutan Sinaga ada Peraturan Kepala BPKP Tahun 2012Keuntungan bila ada perbuatan melawan hukum tidak diakui, sedangkan BPKPdibentuk dengan Keppres
Register : 12-04-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 9 April 2019 — Maman Jusmana, DKK LAWAN Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung, DKK
155 — 36
155 — 36
saksi menempati Rumah dinas membayar sewa yang dipotongsetiap bulan dari gaji saksi sebesar Rp. 175, (seratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa saksi bekerja sebagai Perakit tata usaha bagian keuangan;Bahwa uang sewa yang dipotong diserahkan kemana saksi tidak tahu;Bahwa Surat Penunjukan Rumah yang asli ada pada saksi;Saksi bekerja di Batu Bara dan tinggal di Batu Api berjarak kurang lebih100 meter;Rumah Dinas dengan Rel Kereta Api jaman dahulu kurang lebih 200Meter;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Keppres
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 5655 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Keppres RIS No. 33 Tahun Pasal 11950 tentang Persetudjuan Dalam arti peraturan ini jang disebut dewasa ialah merekaPerihal Pembagian War jang berumur delapan belas tahun penuh atau jang telahganegara. kawin lebih dahulu. Djika telah terlangsung pemutusanLampiran, LN. 19502 pertalian kawin sebelum mereka berumur delapan belas tahunpenuh maka mereka itu tetap dewasa.4.
Register : 07-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 10 Februari 2016 — Ir. Hj. ADE SOPHIA
69 — 30
69 — 30
NTTberupa Keppres ataupun Inpres, belum ada. Yangada hanya keputusan Menteri Perumahan Rakyatyang menindaklanjuti instruksiinstruksi lisan dariPresiden kepada Menteri Perumahan Rakyat dalmHalaman 89 dari 268 Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGsidangsidang kabinet maupun dalam kunjungankerja pada saat hari Pers Nasional di NTT ;Bahwa kaitan Terdakwa dengan penyediaan rumahuntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2012 di Kab.Belu. yaitu.
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
293 — 643
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
293 — 643
bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianutdalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesiaberlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negera Indonesiabersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menuruthukum pidana Indonesia masuk golongan kejahatan dan yang menuruthukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam puladengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwapemerintah Suriah berdasarkan Keppres
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
89 — 13
89 — 13
pembelaannyahalaman 26 menyatakan bahwa Oleh sebab itu jelas lah bahwa Badan PemeriksaKeuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sementara Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada