Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppra
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA. M.Kes,.MH
71 — 40
  • antara pengrajin souvenir kulit buaya dengan Drs.JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilan souvenirkulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namun menunggu adanyaanggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran kepadapengrajin souvenir kulit buaya.Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    antara pengrajin souvenir kulit buaya dengan Drs.JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilan souvenirkulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namun menunggu adanyaanggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran kepadapengerajin souvenir kulit buaya.Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
135 — 166
  • Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah,karena pekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK (SuratPerintah Kerja) yang dilampirkan dalam SPM (Surat Perintah Membayar),untuk keperluan belanja pengadaan barangbarang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
160 — 49
  • CMMA dan selanjutnya diusulkan sebagaipemenang; Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP tanggal 19Februari 2016 pada jawaban atas pertanyaan nomor 22, yangmenyatakan:Untuk kegiatan yang saya laksanakan dalam Pengadaan DnvingSimulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) di Korps Lalu LintasTA 2011, sepengetahuan saya realisasinya tidak sesuai denganKeppres No. 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010, karenatahapan tahapan yang diatur sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 danPerpres No. 54
    PA kemudian melakukan investigasi yang bisa dilakukan denganinspektorat;Bahwa jika sudah dilakukan pelaksanaan kontrak oleh penyedia barangjasa maka jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak makayang berhak membatalkan penetapan pemenang adalah PA/ KPA;Bahwa berdasarkan pembatalan kontrak dari PA/ KPAtersebut kemudianPPK bisa melakukan pembatalan kontrak;Bahwa pengadaan barang jasa yang dilakukan di POLRI selama dananya bersumber dari APBN baik sebagian atau seluruhnya maka tundukkepada Keppres
    Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak diaturmengenai batasan keuntungan untuk penyedia barang jasa, akan tetapidalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 muncul mengenai hitunganbatasan keuntungan sebesar 15% karena desakan dari masyarakatketika melakukan sosialisasi draft perpres tersebut. ltupun dengankalimat contohnya dalam pekerjaan konstruksi keuntungan dapatdiberikan maksimal sebesar 15%;Bahwa batasan keuntungan tersebut adalah jika tidak ada dalam hargapasar;Bahwa penentuan HPS diperbolehkan menggunakan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 17 Januari 2019 — Pidana - RONI M. NAPU,ST
219 — 57
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
104 — 44
  • atau tidakcukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
77 — 18
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal66 menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari,sementara dalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnyabarang khusus yang memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20(dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barangbarang yangakan diadakan.3.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
257 — 59
  • Kepulauan Riau antara lainadalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa regulasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas dantanggungjawab dalam perhitungan kerugian keuangan Negara,adalah Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP),Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) sebagaimana telah diubah terahir denganPeraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005 tentang PerubahanKeenam Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
219 — 115
  • ., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) Republik Indonesia; Bahwasertifikat yang ahli miliki yaitu:a.Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
182 — 83
  • ., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) Republik Indonesia; Bahwasertifikat yang ahli miliki yaitu:a.Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI;
180 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 441 K/PID.SUS/2016halaman 168 baris kelima dari atas menyatakan pekerjaanTerdakwa semuanya terealisir;Selanjutnya pada baris ke12 dari atas, saksi TEGUH UJIANTOjuga menegaskan SEPENGETAHUAN SAKSI, TIDAK MELIHATPENYIMPANGAN BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 54 TAHUN2010:Bahwa selain itu, saksi yang melakukan pengecekan barang, yaitusaksi IMAM SUROSO dalam Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor82/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. halaman 172 baris ke14 daribawah
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H - Drs.WARYOTO, M.Si
130 — 68
  • tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintan Nomor 58Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD.e Bahwaterhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaanbarang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
    Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.38Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD.Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaanbarang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
62 — 64
  • Halaman 319 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGb) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan =: Belanjaatas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi pada perbuatan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK
Tanggal 12 Mei 2016 — ZULKARNAIN Bin YASIN
141 — 38
  • Ptk.sehingga keuntungan penyedia barang tidak wajar, selain itu kontrak terjadisub kontrak dari penyedia kepada orang lain sehingga hal tersebut melanggarpasal 87 ayat 3 Keppres 2010 tahun 2013;Bahwa, ahli menyimpulkan berdasarkan paparan dari penyidik kemudian ahlicocokan sehingga persekongkolan terjadi dan melanggar pasal 83 ayat 1huruf e yang berkaitan dengan pasal 5;Bahwa, data yang ditunjukkan kepada ahli data dalam bentuk kontrak;Bahwa, ahli tidak membaca berkas Penyidik, berkas hanya ditunjukkankemudian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamgugatan a quo; Bahwa secara hukum Kantor Badan Pertanahan Bengkalis danKantor Badan Pertanahan Siak selaku Tergugat 14 dan Tergugat15 (BPN) sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsungdengan perkara perdata a quo Tergugat 14 dan Tergugat 15hanya menjalankan kewenangannya semata sebagai LembagaPemerintah untuk mengelola dan mengembangkan administrasipertanahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KeputusanPresiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentangBadan Pertanahan Nasional (Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
118 — 29
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal66 menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari,sementara dalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnyabarang khusus yang memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20(dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barangbarang yangakan diadakan.3.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
366 — 344
  • (AHLI) :Bahwa Ahli menyatakan memang sejak tahun 19932007 yang saksi ajarkanitu. materinya adalah pembelajaran tentang pembebasan tanah ataugugatannya itu diawali peraturan dari zaman belanda jadi ada beberapaperaturan yang berubah disetiap jamannya dan pertauranperaturan yangterkait tahun 1993 terkenal dengan Keputusan Presiden No.55 tahuj 1993Jo Pelaksana Menteri Agraria kKemudian peraturan Presiden tahun 2006No.45 dan terakhir UndangUndang No.2 Tahun 2012 dengan peraturanpelaksananya adalah Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
142 — 137
  • terlebihdahulu oleh petugas bawahan saksi ;Bahwa semua format permohonan hak atas tanah sudah di siapkanoleh BPN melalui koperasi ;Bahwa terhadap saksi (dibacakan BAP Ramdhani Soelaeman) yangdatang untuk konsultasi yaitu untuk menanyakan hal pelepasan hakkemudian dijelaskan yaitu salah satunya dapat diberikan kepadamasyarakat luar asalkan WNI ;Bahwa saksi menegaskan pelepasan SPH terserah kepada pemeganghak sebelumnya karena merupakan hak mutlak pemegang bekaspemegang HGU sebelumnya dan berdasarkan Keppres
    Keppres No. 32 tahun 1979 tentang Pokok pokok Kebijaksanaandalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi, halhalbarat pasal 1 ayat (1).3. Pasal 21 UU No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria.4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
452 — 1325
  • AKIL MOCHTAR selaku HakimKonstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RJ)berdasarkanKeputusan Presiden RI (Keppres RD) Nomor : 59/P Tahun 2008 tanggal4 Agustus 2008,dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan ataukedudukan tersebut, yaituM.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
197 — 166
  • hukummengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau Suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
239 — 119
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010 ;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.