Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

., dimana Penggugat jugamempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggalPAGE28 Januari 2013 ;b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilaibenar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;Cc.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkanDalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikiantanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPSsudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;d.

TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atautidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh parapenghadap ; Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadapkebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakahmekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalahsejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuantanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaranmateriil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yangsemestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata UsahaNegara iBerdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalahkabur atau Obscuurlibe!

Bahwa yang didalilkan olen Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyaadalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yangdilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebutadalah Pengadilan Negeri;5.

Putera Pandawa Asli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 106 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat

Gaji dan Tunjangan Penggugat yang belum dibayarkan selaku Direktur PT.PPA Consultants, sejak diangkat berdasarkan Rapat umum pemegang saham (RUPS), PT.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli tanggal 18 Juli 2017 Jo.

pemegang saham.Anggaran Dasar lebih tinggi dari RUPS.

Dalam perseroan segalahal harus tunduk pada Anggaran Dasar, termasukpenyelenggaraan RUPS.

NotarisAndreas S.H., LL.M., NAMUN RUPS TERSEBUT TIDAK KHUSUSMEMBAHAS MENGENAI PENGHENTIAN PEMBANDING serta Sdr.

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ,sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 08 Juli 2008 (bukti P4 ) maka seharusnyaTerbanding semula Tergugat wajib mengadakan RUPS atau RUPS LBuntuk memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugatuntuk melakukan pembelaan dirinya,Dengan demikian RUPS atau RUPS LB merupakan hak subyektifPembanding semula Penggugat untuk membela diri sekaligus merupakanKewajiban hukum Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan RUPSatau RUPS LB.Menimbang , bahwa dasar pertimbangan

atau RUPS LB yangdilakukan beberapa kali setelan tanggal 22 Desember 2017, tidak terlihatadanya agenda atau acara RUPS yang membahas tentang PemberhentianPembanding semula Penggugat secara sementara sebagai direktur.Dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak melakukan kewajibanhukumnya untuk melaksanakan RUPS atau RUPS LB dengan agendaPembelaan Pembanding semula Penggugat.Menimbang, selanjutnya tentang tuntutan atas gaji dan tunjanganPembanding semula Penggugat ,terhitung sejak bulan Juli

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

ditolak;Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, padaRUPS luar biasa saksi mendapat rekomendasi dari Bupati secaratertulis No. 500/504/434/2011 tentang pengangkatan BadanUsaha Milik Daerah, namun saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalananada perubahanBahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Oetomo, pertama diRUPS bulan April 2012, kemudian di RUPS 20 Mei 2013,permohonan saat ditelpon;Bahwa laporan keuangan 2012 posisi laba bersih Rp.32.000.000.000

rapat di Saripan Pasific, yang hadir HasanAli, Muhaimin, Hari Utomo, Winarno, saat itu dilakukan RUPS;Bahwa saat RUPS 20 Mei 2013 cuman 1,2 fix yang ketiga belumfix mengenai struktur organisasi, agenda kita membahas laporanpertanggung jawaban, restrukturisasi, karena belum terbahastuntas masih membahas Dirut yang digantikan pak Djawahir,sementara direktur dan komisaris utama masih kosong dengankesimpulan seperti itu harus ada RUPS luar biasa dan setelah itusaksi tidak tahu;Bahwa hasil RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksilupa;Bahwa tahun 2012 PT.

dijadikan direktur PT SMP, kata BapakNoer Tjahya coba kamu pegang ini itu pada bulan januari;Bahwa saat RUPS itu saksi mewakili PT GSM Holding /Pemerintah;Bahwa yang mewakili RUPS waktu itu dari PT GSM : bapakWinarno, dari PT.

Bahwa tanggung jawab RUPS adalah pelaksana yang menjabat Direksi saat memimpinRUPS, kalau Direksi tersebut masih menjabat, maka itu legal, kalau Direksi tersebuttidak menjabat maka illegal namun putusan RUPS pemegang saham tersebut sah.

Buana CiptaPerkasa tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak lain;Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur tidak setahu saksitidak pernah dilakukan bagi hasil;Bahwa setahu saksi RUPS pertama kali diadakan di Jalan Jend.Sudirman Duri di Kantor Notaris Riana Goltom, S.H,,M.Kn;Bahwa yang dibahas didalam RUPS yang pertama adalah pembahasanmodal;Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan RUPS di Hotel Grand Zuhripada tanggal 28 Oktober 2018;Bahwa yang dibahas dalam RUPS yang kedua adalah tentang

Hal 2 dari 46 halprofit;Bahwa yang dibahas didalam RUPS tersebut adalah membicarakantentang penambahan pemagang saham dan Tergugat diangkat sebagaiDirektur;Bahwa didalam RUPS tersebut dimasukkan 300 lembar saham atasnama Tergugat;Bahwa didalam RUPS tersebut ada dibahas tentang perjanjian bagi hasil;Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tersebut adalah GUSNIDA, NESISANDOVA, DANIEL YAMATO (Tergugat) dan ada orang lain yang tidaksaksi kenal;Bahwa yang dibahas di dalam RUPS tersebut adalah untuk menjualsaham

memaksadalam PT yaitu UU PT yang mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum; Bahwa RUPS dalam PT ada dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa; Bahwa RUPS tahunan adalah rapat rutin yang mana harus disertakanlaproan pertanggungjawaban apakah perusahaan rugi atau tidak apabilarugi maka yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut adalahsaham dari pemegang saham perusahaan tersebut dan RUPS luar biasadilakukan untuk halhal strategis PT yang tidak menyangkut keuanganmelainkan yang dibahas

adalah identitas PT dan RUPS bisa dilakukankapan saja; Bahwa ada pemanggilan resmi pada saat hendak melakukan RUPS yangditujukan kepada para pemegang saham; Bahwa Jika dalam Undangan RUPS tidak disebutkan tanggal dan tempatdilaksanakan RUPS tersebut maka RUPS tersebut tidak jelas; Bahwa Jika ada penambahan agenda dalam RUPS tersebut maka haltersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham; Bahwa Saham adalah kepemilikan pribadi dan tidak mungkin dapat dijualbila tidak ada persetujuan

Organ perseroan yang tertinggi adalah RUPS;Bahwa pemegang saham boleh merangkap jabatan sebagai Direksiataupun Komisaris;Bahwa Istilah Direktur Utama apabila ada lebih dari satu orang Direktur;Bahwa setiap 1 tahun PT membuat laporan neraca keuangan tentangkeuntungan atau rugi kemudian laporan itu dipertanggungjawabkandalam RUPS yang kemudian dalam RUPS jika ada keuntungan dibagidalam RUPS tersebut;Bahwa Direksi tidak bisa membagi keuntungan PT tanpa adanyapersetujuan dari RUPS;Bahwa yang membuat

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

2018/PN.Bdg10.11.12.dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan : Keputusan untukmemberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambilsetelah yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40 Tahun2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi (DirekturUtama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam ilmu hukumdikualifisir

merupakan organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggarandasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebut diatas,RUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, sehingga dapatdimaknai bahwa keputusan pemegang saham melalui RUPS/RUPSLB tidakperlu. dipertanggungjawabkan kepada

Pasal 111 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang mengatur bahwa Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan demikianRUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, dan jika dalam perkara aquo dimanaPenggugat mempermasalahkan tentang Keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, KeputusanRUPSLB tersebut adalah produk hukum dari Pemegang Saham PT.

jika Penggugat menjabat sebagaiDireksi/Anggota Direksi sejak tanggal 19 Desember 2005 hingga diberhentikan pada tanggal18 Mei 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei2018 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, pemberhentianPenggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh RUPS yang notabene dalam RUPS adalahdilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.

Bali Indo Supplies dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Bali Indo Supplies tanggal 24 September 2018;

BIS terdapat 1 orang Direktur;Bahwa saksi sudah berusaha meminta laporan perkembangankeuangan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan rugi laba baikitu secara lisan ataupun email tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwaakhirnya saksi menyewa pengacara untuk mengadakan RUPS;Bahwa saksi sudah berulang kali meminta laporan tersebut tetapi tidakditanggapi;Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 Bahwa RUPS diadakan bulan September di Hotel Sangrila Jakarta;Bahwa pada saat RUPS

, dalam RUPS itudisebutkan bahwa akan ada penunjukan Auditor;Bahwa sudah dua kali dilakukan RUPS, Pertama 24 September 2018pada waktu itu Terdakwa hadir, 14 Oktober 2018, terdakwa tidak hadirpada waktu itu;Bahwa yang dihasilkan pada RUPS pada pokoknya meminta terdakwaagar memenuhi semua dokumendokumen yang berhubungan denganPerusahaan, pada waktu karena ada masalah pada waktu itu ditunjukHalaman 20 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 orang membantu direktur, pada waktu itu juga dibahas

kita membuat laporan karena RUPS di Jakartacuma semua buktibukti ada di rumah, untuk laporan yang dimintasemua kita berikan pada RUPS 24 September 2018 berdasarkan catatandan dia setuju pada waktu itu tidak membahas RUPS saya disuruhmundur jadi Direktur saya tidak mau karena saya harus bertanggungjawab atas laporanlaporan yang saya buat.

;Bahwa pada saat itu ada Steph dan Pak Andrew;Bahwa isi RUPS pada saat itu salah satu yakni 30 (tiga puluh) hari untukTerdakwa menyiapkan laporan keuangan, menjelaskan keterlambatanpengurusan BPOM, dan ada beberapa lagi sifatnya laporan keuangan;Bahwa saksi tahu persis adanya RUPS, karena diajak terdakwamembantu menerjemahkan;Bahwa beberapa hari setelah RUPS I, Terdakwa diberhentikan;Bahwa saksi tidak pernah hadir di RUPS II;Bahwa saksi membenarkan RUPS dan isinya;Bahwa saksi pernah dimintai tolong

Memberikan jangka waktu selama 30 hari kepada Direktur untukmenggunakan hak jawab dan direktur menyerahkan datadataaudit untuk diaudit oleh perusahaan;Bahwa Terdakwa selakudirektur PT BIS tidak melaksanakan hasil keputusan RUPS tanggal24 September 2018 sehingga Komisaris dan pemegang sahamkembali melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Oktober 2018;Bahwa pada RUPS tanggal14 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tanggal 14Oktober 2018, diputuskan untuk dilakukan Perubahan SusunanDireksi dan

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan HasiHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yangdibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihaklain; b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha MilikNegara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan = tanamankepada pihak14c.

Sumalindo16Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 %(enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari JayaTobk., pada PT.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebutdiatas;Ayat (2) :untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT.kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya danatau dengan pihak pihak lain (Swasta) dari dalam negeri dan atau luarnegeri atas persetujuan RUPS.;Bahwa PT.

TBMS yang semula Rp 3.500.000.000, (tiga milyardlima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000, (tujuh belas milyard limaratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dantanpa meminta persetujuan dari RUPS PT.KITB.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. PerubahanHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBRmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa; Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

MENGADILIDALAM KONVENSI DALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat IIRekonvensi seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-ll tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonpensi sebagai stand by buyer; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual

Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 40 tahun 2007, TentangPerseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat".

Menyatakan, keputusan RUPS LB kelIl tertanggal 27 Desember 2010yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BY BUYER" tidak sah menurutNUKUM 5 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncnc acne3. Menyatakan, membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal 27Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BYBUYE R"50 222202222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nc ncnee4.

;Bahwa karena RUPS tanggal 6 Desember 2010 tidak kuorum, makadilakukan RUPSLB kell tanggal 20 Desember 2010. Namun Penggugattidak menaruh perhatian terhadap kelangsungan usaha Tergugat Il,sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan ternyataRUPSLB keII tanggal 20 Desember 2010 memutuskan untuk menundapelaksanaan RUPS menjadi tanggal 27 Desember 2010.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat4 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danPasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar perseroan RUPS adalahsah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yangSafest eee27. Bahwa oleh karena RUPS tersebut diatas adalah sah dan dapat mengambil28.29.keputusankeputusan yang sah, maka dengan demikian jual beli sahamdalam portepel antara Tergugat dengan Tergugat II adalah SAH menuruthukum.

Sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UndangUndangNo. 40 tahun 2007 dan Pasal 10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasarperseroan RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusanyang sah.