Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh danPengadilan Negeri Singkil telah memutus perkara a quo tidak berdasarkanHalaman 7 dari 17 hal.Put.

Akan tetapi anehnyaterhadap fakta tersebutoleh Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil danpenguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh telahdiabaikan yang semestinya secara hukum gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat harus dinyatakan cacat formil dengan alasan hukum dalilgugatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak jelas dasar fakta hukumyang dikemukakan sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitungdan AHMAD PANANI, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.LSkPenetapan Penunjukan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000, (Limaribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 21November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 30September 2016 sekedar mengenai redaksi dan lamanya pidana

pada keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (limaribu) rupiah;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Pdg tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan bahwa, pada tanggal 20 Desember 2016, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR

kerugiankeuangan negara sebesar Rp914.285.486,00 (sembilan ratus empatbelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluhenam rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

UndangUndangNomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT tersebut:;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

Putusan No. 518 K/Pid.Sus/2017M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugjiarto, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ M.S. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,S.H.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

kantorkejaksaan Neger Kabupaten Banjar ( Martapura ) melalui Ketua PengadilanNegeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 5 November 2021 nomor W15.U13427/Pid.SusTPK/11/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3516/Pid/Tipikor

TPK/2021/PN Bim dengan Nomor Suratnya W15U1/3517/Pid/Tipikor/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanpa ada keterangan apakah Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal

,MH., HakimAd Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggIBanjarmasin tanggal 19 November 2021 Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh HakimKetua dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal16 Desember 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebutserta H.RAJIDINNOR

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

PNBP....... ccc ccceee cee eee ee nee eee eee eeeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

R@AaKSI 20.0.0... ccc ccc eeceeceee cee eeeaeeenees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAFala man hig nn eran Peggiapan Nomor 122/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pat.P/2019/PN Bgl

No. 1178 K/PID/2017Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/PID/2017/PT BNA tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret2017, Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bir.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan Eris Sudjarwanto, S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 57/Pen.Pdt/2018/PT BNAtanggal 2 Juli 2018 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Agustus2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto. Dto.Aswijon, S.H., M.H.

Rp.139.000,Jumlah ..........0:.00: Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T. TARM ULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT BNA

menerangkan bahwa awal mula Saksi di panggil bulan lupapada tahun 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2019;Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN PpsBahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menerima surat panggilanKejaksaan pada saat di panggil ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi di selidik di bagian IntelijenKejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2017;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat disurat pemanggilanberkaitan dengan perkara tipikor

bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan adadibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi bertandatangan;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kalipemeriksaan dan menandatangin kelima berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa,Saksi meneragkan pada saat Saksi diperiksa tahun 2017 belum adatersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada saat di periksa pada tanggal 3 Desember2018 bahwa saksi baru ada tersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 Saksi diperiksa terkaitdengan perkara tipikor

Ppsnegara yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang salingKontradiktif ,Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikankerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastianhukum.Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 mencabutfrasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian kKeuangan negarayang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangannegara (potential loss).Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam halmenetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti, kKemudian alat bukti yangdimiliki itu harus relevan dengan tindak pidananya yang ditersangkakan danbahwa

kapasitasnya dengan keilmuannya dan tidak ada di sebutkanadanya nilai kerugian didalm bukti Surat Termohon T1T6 tersebut dan tidakdidukung dengan alat bukti yang dapat menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 Putusan MK Nomor25/PUUXIV/2016 mencabut frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

., supaya membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupunDakwaan Subsidair;2.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu dalam mengadili perkara incasu tidak dilaksanakan sesuai undangundang;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 115 s/d 117(terhadap Unsur melawan Hukum) dan halaman 134 s/d 137 (terhadapUnsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan) menyatakan antara lain:Menimbang bahwa Majelis berdasarkan uraianuraian pertimbangandiatas

Bupatiseperti tersebut diatas, adalah perintah jabatan yang sifatnya luar biasaatau mutlak;Alasan/Keberatan: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu telah salahmenerapkan Undangundang yaitu. tidak memutus berdasarkanketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim yang menjatuhkanputusan bebas kepada Terdakwa hanya berdasarkan satu alat buktisaja yaitu. berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpamempertimbangkan alat bukti lainnya berupa keterangan saksisaksidan alat bukti surat serta barang

diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014

Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan

Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013

No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.

No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka

ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.

Kesalahan Majelis Judex Facti Karena menerapkan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Tipikor Dalam Perkara a quo (Penerapan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Pemberantasan Tipikor terhadap perbuatan menerimahadiah USD 140.000 dari Waryono Karno);a.

Negara berdasarkan Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberatasan Tipikor adalah "menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor ini miripdengan ketentuan Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor yangberbunyi:"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

;Pemohon Kasasi menangkap bahwa kerancuan terjadi karena kalimat"nadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" pada Pasal12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaanobjek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening)sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undangundang PemberantasanTipikor;Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,halaman 220);Delik Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor ini berbedadengan delik dalam Pasal 12 huruf (a) Undangundang PemberantasanTipikor;Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor berasal dariPasal 419 KUHP; Pasal 12 Undang Undang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu kepada Pasal419 KUHP dengan merubah lamanya ancaman pidana.

Sianturi yang menyatakan bahwaada dua macam tindakan terlarang dalam Pasal 419 KUHP dilihat darisudut waktu yaitu sebelum pegawai negeri itu melakukan ataumembiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya (sub kel) (atau Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor) dan setelannya (sub ke 2) (atau Pasal 12 huruf(b) Undangundang Pemberantasan Tipikor); (S. R.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri KL. A Bandung sejak Tgl :23 01 2013 s/dTgl : 21 02 2013 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri KL. A Bandung sejak Tgl : 22 02 2013 s/d Tgl: 22 042013 ;6.

bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkankan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri KL.IA Bandung tersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KL.I A Bandung Nomor04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg,tanggal : 23 Januari2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;=" Penetapan Hakim Ketua Maijelis Pengadilan Tipikor

,M.Hum, Hakim TIPIKOR selaku Ketua Majelis, HeriSutanto,SH.,MH, Hakim TIPIKOR dan Yanuar Anadi,SH.,MH Hakim Ad.Hoc.

TIPIKOR sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh NandangSudjana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi