Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Arsip negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-11-2016 — Putus : 14-04-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 14 April 2017 — Penuntut Umum:
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP.MM bin SOEMARLAN.
106 — 29
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban112pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 20 April 2015 — Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;
64 — 40
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Mei 2014 — FANDA FADLY LUBIS, S.Sos.,M.Si
59 — 24
  • Sedangkan cara kedua, menyebutkan kualitas pribadi dari subyek hukumorang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1)pegawai negeri ; penyelenggara negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12huruf a, b, e, f, g, h, i) ; (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 hurufa) ; (3) hakim (pasal 12 huruf c) ; (4) advokat (pasal 12 huruf d) ; (5) saksi(pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subyek hukum (pasal 22jo. Pasal 28) (vide : Drs.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
114 — 80
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, Pegawali negeri atau penyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 3 September 2015 — YAKWILINA OEMATAN alias YENI
65 — 45
  • Marthinus Tafui, M.Si kepada pihakpihak diluar dariDokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah denganPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
438 — 187
  • Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atausementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainNnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat
    terpenuhi sehingga tidak harus kedua unsur tersebut dibuktikansemuanya ;tiMenimbang , bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bukanmerupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yangdidakwakan sehingga sebelum membuktikan unsuunsur lainnya dalam Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
68 — 11
  • Pemerintahan yang bersih danbebas dari KKN kemudiaan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada point pertamaPresiden RI menginstrusikan kepada seluruh pejabat Pemerintah termasuk kategoripenyelenggara negara sesuai undang undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut termasuklembaga Non Departemen untuk segera melaporkan kepada KPK apabila ada indikasitindak pidana Korupsi, Instruksi Presiden pada point keenamnya jugamenginstruksikan kepada penyelenggara
    negara untuk mengawasi pelaksanakanKepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secaraKonsisten.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
75 — 17
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;134Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
104 — 60
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — INDAR ATMANTO
439 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IM2 bertanggungjawab kepada Pemegang Sahamtersebut di atas, bukan kepada negara dan jabatan Direktur Utama PT.IM2 pun bukan merupakan pejabat/penyelenggara Negara ;Bahwa hubungan Pemohon PK terhadap Negara dan kewajiban yangharus dilaksanakan hanya sebatas pembayaran pajak dan PNBP. Olehkarena itu Pemohon PK tidak mempunyai hak dan kewajiban yangsama sebagaimana Direktur BUMN ;Bahwa pengelolaan keuangan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
93 — 58
  • Hari Budianto, pada bulan Maret 2011 dan bulan Mei2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 20112012, bertempat di Kantor PPBLSDirektorat PPBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Penjernihan I No. 19A Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawainegeri
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
53 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
85 — 33
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
90 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
332 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
62 — 18
  • Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
    Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
120 — 34
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
88 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
50 — 18
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.