Ditemukan 9093 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
144 — 31
  • Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman kurungan penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun;g. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturanperundangundangan.16.6.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1441/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 21 Agustus 2018 — H. SAIFULLAH RUSYAD
218 — 25
  • Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 129
  • karena alasan tidak mampu disebabkanmuflis (pailit) atau karena ibra (pembebasan) dari Tergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi kepadaTergugat dan Penggugat telah meletakkan Hak Tanggungan atas akadnyadengan Tergugat , maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan yang menyatakan, apabila debitor cidera janji, pbemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan rumusan ketentuan tersebut,Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yangmemperoleh fasilitas pemerintah.Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintahdalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turutbertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lainyang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2011
Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2011telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 ayat (1):"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan;c. sSuatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2012 — Jenny Irwan >< 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi
149 — 60
  • piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan nasabah debitor, denganmengajukan pailit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
165 — 42
  • Izin jasa konstruksi,Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak terakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedangdihentikan usahanya, dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan, atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksipidana.Salah satu dan semua pengurus dan badan usahanya atau perserta perorangantidak masuk dalam daftar
    Sisa Kemampuan Paket(SKP) sebagai berikut :SKP = KP PKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb untuk usaha non kecil, nilat Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir.a tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
FERRY SUSANTO , S.Pd Bin ISHAK
49 — 6
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;
  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani Sanki Pidana
  3. Persetujuan
    Nanda Sungai Melintang
  4. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
234 — 166
  • DI pernah dinyatakan pailit atastuntutan mantan karyawan berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4September 2007.Bahwa Terdakwa bersama jajaran Direksi (periode tahun 20072010) mengetahui dan menyadari kondisi PT. DI yang pada saat itukesulitan mendapatkan proyek, kesulitan keuangan, kesulitan untukmelaksanakan kegiatan peneterasi pasar dan operasional. Selain itu,PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
FRIANDI INDRAWAN, BBA Bin NAZARUDIN.
144 — 48
  • DIDI mengenai adanya pekerjaan konstruksi lanjutan RSUDPratama Tapan tahun 2015, setelah itu masingmasing (Saya maupun Sadr.DIDI) melihat ke LPSE Kementerian Kesehatan RI, setelah itu saksimendaftar, melihat dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh PokjaULP, adapun yang melengkapi persyaratan seperti administrasi, suratpernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, tidak sedang pailit, suratpernyataan kebenaran dokumen, data dukungan personel inti, dukunganperalatan, kelengkapan teknis, kualifikasi
    Tatayan Raya Abadi ditunjuk sebagai pemenanglelang tersebut; Bahwa Surat yaitu:e Surat pernyataan perorangan yang bertindak untuk dan atas namabadan hukum tidak masuk dalam daftar hitame Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dankegiatan usahanya tidak sedang dihentikane Surat pernyataan salah satu dan/atau semua pengurus dan badanusahanya atau peserta perorangan tidak masuk daftar hitame Surat kebenaran dokumene Surat tugas atas nama : MILI SIANA (administrator poryek),
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
292 — 1125
  • DI pernah dinyatakan pailit atastuntutan mantan karyawan berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4September 2007.Bahwa Terdakwa bersama jajaran Direksi (periode tahun 20072010) mengetahui dan menyadari kondisi PT. DI yang pada saat itukesulitan mendapatkan proyek, kesulitan keuangan, kesulitan untukmelaksanakan kegiatan peneterasi pasar dan operasional. Selain itu,PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Adham Ardhytia Manggala
Terdakwa:
1.SITI ARYATI, SE
2.Drs. ENDANG SUHERMAN
239 — 196
  • Satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Tidak DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Tidak Sedang DalamMenjalani Sanksi Pidana yang ditanda tangani oleh RumondangMarpaung selaku Direktur PT. Onma Thataf tanggal 10Nopember 2014;j. Satu lembar dokumen Surat Pernyataan Memiliki KemampuanPada Bidang dan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai yangditanda tangani oleh Rumondang Marpaung selaku Direktur PT.Onma Thataf tanggal 10 Nopember 2014;k.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
314 — 168
  • DI pernah dinyatakan pailit atastuntutan mantan karyawan berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4September 2007.Bahwa Terdakwa bersama jajaran Direksi (periode tahun 20072010) mengetahui dan menyadari kondisi PT. DI yang pada saat itukesulitan mendapatkan proyek, kesulitan keuangan, kesulitan untukmelaksanakan kegiatan peneterasi pasar dan operasional. Selain itu,PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
FAHRURROZI Bin HASNAWI
46 — 4
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;
  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani Sanki Pidana
  3. Persetujuan
    Nanda Sungai Melintang
  4. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUBHAN Bin MOH. ARIF, SH
215 — 454
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;

  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani
    Nanda Sungai Melintang
  3. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
SUHENDRO WAHYUDI DK
Tergugat:
PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR
218 — 41
  • IndependentGlass Fabricator berdasarkan Surat Nomor : 004/SPK/IGF/III/2020dengan berbagai alasan alasannya akibat Covid19 perusahaanlagi sepi dan perusahaan pailit, kontrak kerja telah habis ;Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, hari Kamis pukul 19.00 WIB.Saat lembur kerja di dalam perusahaan, Sdr. M. Alif Khoirudinmerupakan salah satu Pekerja/ Anggota Pimpinan Unit Kerja SPLFSPMI PT. Independent Glass Fabricator mendengar percakapanmereka berdua Bpk.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN SERANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — MEI SARTIKA SITORUS, SE Dkk
92 — 72
  • Surat Keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Panitera PengadilanTata Niaga.n. Memiliki Surat Keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah /swasta sebesar paling kurang 10 % dari nilai total HPS.o. Memiliki Surat Dukungan dari Galangan Kapal (dibuktikan dengan SuratPerjanjian Kerjasama).Memiliki Surat Dukungan Ketersediaan bahan baku kayu.Memiliki Dukungan mesin kapal (Marine engine dari Distributor / agentunggal minimal 5 tahun.r.
    29 5> aQ =Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP).Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Surat Izin Tempat Usaha (SITU).Akta Pendirian beserta perubahannya (bila ada) yang telah disahkanoleh notaris.Surat Keterangan Domisili dari kepala Desa setempat.Foto copy KTP pengurus yang masih berlaku.NPWP Perusahaan.Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak.Surat Keterangan Terdaftar (pajak).SPT Tahunan (tahun 2011).Laporan bulanan PPh pasal 23, PPh pasal 21.Surat Keterangan tidak pailit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
130 — 32
  • Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit apabila kekayaan Debitur Pailittersebut adalah kekayaan negara tentunya tidak dapat diletakkan sita ..."12. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat sah dan beralasan bahwasanya Tenggugat Idan Tergugat II memohon Majelis Hakim menolak Poin XIV Posita dan Poin S PetitumGugatan Para Penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud.Mengenai Uang Paksa (Dwangsom)13.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ACHMAD FAUZAN AL ANSHORY alias FAUZAN
736 — 1091
  • Adapunpada saat ARYO UTOMO mengikrarkan WAKAF Tanah di Kangeandihadiri oleh AINUL CHOLIS, DZIKRON dan FAUZAN SENDIRI.Kemudian untuk ALUR PEMBAYARAN yang Saksi ketahui yaitu ketikaARYO UTOMO sudah membayar sebesar 15 M kepada FAUZAN terjadipermasalahan ekonomi (Pailit) Sehingga ARYO UTOMO tidak bisamelanjutkan pembayaran tanah tersebut, Sampai ARYO UTOMOmenyerahkan RUMAH YANG Berada di daerah SUMBER SOLO untukdijual sebagai Pembayaran tanah dengan harga 1,64 M (Yang jualFAUZAN dan AINUL CHOLIS) sehingga
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.1/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 9 Agustus 2017 — Hj. Nurul Tasiah - Erwin Syahriza dkk
61 — 34
  • ;Tergugat.I dan Tergugat.IIl) PD.AUMB. sebesar Rp.2.500.000; (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp.97.500.000;( sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selama 36 (tigapuluh sembilan ) bulan; akan tetapi pada tahun 2015 PD.AUMBdinyatakan pailit atau di likuidasi (dibubarkan) oleh Tergugat.V.