Ditemukan 11433 data
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
94 — 74
yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
BRIPTU BAKRI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
259 — 110
Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidaksahdalamwaktulebih dari 30 (tiga puluh) harikerjasecaraberturutturut; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksudmenghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadianggota dan/atau pengurus partai
465 — 157
Tindakan Penggugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenyebutkan : Persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidakdapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yangditentukan dalam pasal 1317.Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalamperkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat s.d IV danmenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
129 — 37
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
41 — 7
PartaiBulan Bintang dimana Terdakwa sebagai pendukung dan Terdakwakemudian mengajak saksi sebagai Tim Suksesnya dan pembicaraan ituberlangsung hingga lepas magrib.e Bahwa sekitar pukul 20.00 wib lalu Jumadi menghubungi Terdakwa danmenanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang beradadi rumah Gondrong (yang dimaksud adalah saksi), lalu Jumadi mengatakanakan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Jumadi datang ke rumahsaksi.e Bahwa kemudian Terdakwa bercerita dengan Jumadi mengenai Partai
136 — 85
Bahwa ternyata kelompok orangorang yang berasal dariDesa/Kelurahan Dendengan Dalam yang sebelumnyasudah mengolahtanah kebun di wilayah Kepolisian Desa Sawangan termasuk tanahobjek sengketa milik para Penggugat, mereka ternyata ditahan dan adawajib lapor di kantor dahulu PUTERPRA (Pusat Teritorial PertahananRakyat), sekarang KORAMIL hal ini ternyata mereka bermasalah dimanamereka pengikut salah satu Ormas terlarang, yaitu : Barisan TaniIndonesia (BTl) asuhan dari Partai Komunis Indonesia mereka ditahansebagai
66 — 7
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERIZAL EFFENDI, SH,MH,DKK Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Badan Advokasi Partai Nas Dem diJalan Jhoni Anwar No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/pid/SK/2012/PN.SWL, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahluntotertanggal 10 Mei 2012;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
178 — 105
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
39 — 24
Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
64 — 22
dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
111 — 69
Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
89 — 44
TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
199 — 174
Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
302 — 68
Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
78 — 59
Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
133 — 84
Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara terhitung sejakitanggal 17 Agustus 2008 masa kampanye telah dimulai, dan berakhir padatanggal 30 Agustus 2008, namun pada tanggal 21 Agustus 2008 caloryBupati dari Partai Golkar ZUBAIDAH HAMBALI meninggal dunia, karenaHal. 2dari31hal Putusan Nomor 1258 K/Pid/2014kejadian tersebut maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPUD mengambillangkah
112 — 53
Jawa Barat tidak terlaksanakarena waktu itu) DPP Partai Golkar mengadakan KonvensiPartai Golkar dan ada pemberitahuan dari Pemda Jawa Baratbahwa Pemda Jawa Barat tidak dapat menerima anggota dewanProp.
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.FEBRI CHRISTIYANTO als. SIPEK
2.DANANG FEBRIYANTO als. KANCIL bin alm. MARKIJO
3.YULIKRIS INDARTO als. UCOK bin SUPARDI
4.DWI ANDRIYANTO als. DWI bin AHMADI
5.RUSTAM WIJIYATMOKO
75 — 14
spion,riting lampu belakang dan tidak bisa dipakal:;Bahwa barang bukti yang diamankan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;Bahwa barang bukti stick dan Sepatu diambil dirumah Kancil, Besi shokdiambil diangkringan Timbel:;Bahwa ketika di Polres Sleman Para Terdakwa datang dan minta maaf,Korban tidak memaafkan dan mohon proses di lanjutkan;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN SmnKetika di interogasi kenapa sepeda motor dirusak Para Terdakwamenyampaikan terkait bendera milik Partai
176 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiundangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;Hal. 8 dari 37 hal. Put.