account ituyang tercantum sebagai pemegang hak, hanya cukup ditanda tangani olehseorang pemegang hak ; Bahwa prosedur pengambilan wang yang berupa joint account itu sebelumtahun 2010 pengambilan uang yang berupa joint account harusmemberitahukan terlebih dahulu kepada POERWANTO ; Bahwa joint account itu merupakan rekening perusahaan ; Bahwa rerdakwa melakukan pengambilan uang / dana sebagai berikut :Pengambilan dari Bank BNI sebesar Rp 600.000.000,Pengambilan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp 63.000.000

Jadiini merupakan pemindah bukuan rekening Bank ;e Bahwa yang dimaksud dengan joint account adalah rekening bersama ;e Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa merupakan joint account ;e Bahwa untuk mencairkan joint account itu bisa dilakukan hanya olehsalah seorang pemegang hak saja ;e Bahwa apabila pencairan / penarikan wang berjumlah lebih dari Rp50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) maka diperlukan syarat :2.1.

Jika joint account ( rekening bersama ) maka ada duanama yaitu ............ or woe...

Account atas nama PURWANTO or PAULUS adalahbermula dai Joint Account atas nama PURWANTO or SLAMET padatahun 2005.

Adapun joint account atas nama PURWANTO or PAULUSdibuat pada tanggal 20 April 2009 setelah SLAMET, yaitu ayah terdakwa,meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009 ;Bahwa dana yang ada pada joint account ini ada wang perusahaan ;Bahwa uang yang ada dalam joint account ini digunakan pada tahun 2004 2005 dipinjamkan kepada para agent dengan maksud untuk memajukanperusahaan.

Bahwa atas penghasilan terkait proyek Joint Operation atasproyek Pembangunan Man Pacitan Sidomulyo untuk TahunPajak2009dengannilaitotal proyeksebesarHalaman 10 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2017penghasilan terkait joint operation telah dilakukan pembayaranatas PPN sehingga penghasilan terkait proyek joint operationtelah dilakukan pembayaran atas PPN sehingga penghasilanterkait proyek joint operation adalah bukan sebagai objekpajak lagi;Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyatakan (pada putusan a quo halaman 20 alinea ke4 sampaidengan ke6):Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Penyerahan Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 sebesar

Bangkit Lestarisebesar Rp990.395.636,00, yang terutang PPN dan harus dipungutoleh Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukanoleh Pemeriksa karena koreksi omset tersebut sebenarnya telahdibayar dan dilaporkan pada Joint Operation tersebut, yaitu bahwaomzet penghasilan sebesar persentase yang dimiliki oleh PemohonBanding pada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dandisetorkan PPN nya melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanSurabaya dan telah dilaporkan dalam

SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO), SPTMasa PPN atas nama PT.

;Dengan demikian, bahwa Joint Operation telah mengakuiadanya Pajak Masukan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mengakuiadanya penyerahan kepada Joint Operation;8.9.

Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Riau dan BengkuluMei 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalteng Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jatim Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalsel Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jabar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi DIY Mei 2009.1 (satu) bendel

dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kaltim Agustus1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi Sorong (PapuaBarat)Gorontalo Agustus 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi Aceh Agustus 2009.

Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Riau dan BengkuluMei 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalteng Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jatim Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalsel Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jabar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi DIY Mei 2009.Hal. 275 dari

Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalbar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalbar (singkawang)Mei 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Maluku Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Lampung Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Aceh Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Sulut Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu)

dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Kalsel Oktober 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Kalteng tanggalOktober 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Jateng tanggal Oktober1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Sumbar tanggalOktober 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi kepulauan Riau tanggalOktober 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi NTB tanggal Oktober1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi

Nomor 671 K/Pdt.SusPHI/20204)9)6)1)8)Penggugat4, date joint 22 Mei 2015, upah terakhir Rp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 4 x 2 = Rp28.187.416,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.523.427,00= Rp 7.046.854 00+= Rp35.234.270,00: Uang perumahan dan pengobatan:15% x Rp35.234.270,00 = Rp 5.285.140,00+Total pesangon = Rp40.519.410,00;Penggugat5, date joint 21 September 2015, upah terakhirRp3.700.000,00; Pesangon: Rp3.700.000,00 x 4 x 2 = Rp29.600.000,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.700.000,00

:15% x Rp42.281.124,00 = Rp 6.342.168,00+Total pesangon = Rp48.623.292,00;10) Penggugat10, date joint 27 September 2010, upah terakhirRp3.650.000,00; Pesangon: Rp3.650.000,00 x 8 x 2 = Rp58.400.000,00: Penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.650.000,00= Rp10.950.000,00+= Rp69.350.000,00: Uang perumahan dan pengobatan:15% x Rp69.350.000,00 = Rp10.402.500,00+Total pesangon = Rp79.752.500,00;11) Penggugat11, date joint 23 Juli 2015, upah terakhir Rp3.900.000,00; Pesangon: Rp3.900.000,00 x 4 x 2 = Rp31.200.000,00

x Rp35.234.270,00 = Rp 5.285.140,00+Total pesangon = Rp40.519.410,00;14) Penggugat14, date joint 6 November 2012, upahterakhirRp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 6 x 2 = Rp42.281.124,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.523.427,00= Rp 7.046.854, 00+= Rp49.327.978,00: Uang perumahan dan pengobatan:15% x Rp49.327.978,00 = Rp 7.399.196,00+Total pesangon = Rp56.727.174,00;15) Penggugat15, date joint 19 November 2012, upahterakhirRp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 6 x 2 = Rp42.281.124,00

Rp56.727.174,00;22) Penggugat22, date joint 6 April 2015, upah terakhir Rp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 4 x 2 = Rp28.187.416,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.523.427,00= Rp 7.046.854 00+= Rp35.234.270,00: Uang perumahan dan pengobatan:15% x Rp35.234.270,00 = Rp 5.285.140,00+Total pesangon = Rp40.519.410,00;23) Penggugat23, date joint 7 Oktober 2013, upah terakhirRp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 5 x 2 = Rp35.234.270,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.523.427,00= Rp 7.046.854

Nomor 671 K/Pdt.SusPHI/202015% x Rp49.327.978,00 = Rp 7.399.196,00+Total pesangon = Rp56.727.174,00;33) Penggugat33, date joint 2 Februari 2015, upah terakhirRp3.523.427,00; Pesangon: Rp3.523.427,00 x 4 x 2 = Rp28.187.416,00: Penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.523.427,00= Rp 7.046.854 00+= Rp35.234.270,00: Uang perumahan dan pengobatan:15% x Rp35.234.270,00 = Rp 5.285.140,00+Total pesangon = Rp40.519.410,00;34) Penggugat34, date joint 1 Juni 2009, upah terakhir Rp3.850.000,00; Pesangon: Rp3.850.000,00

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement makaPENGGUGAT memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % sahamTERGUGAT di dalam FT. Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT.Newmont Mongondow Mining)Adapun Dasar dan Alasan Hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1994, PENGGUGAT telah memasukiPerjanjian Joint Venture dengan Newmont Indonesia Limited (untukselanjutnya disebut NIL);2.

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihakTERGUGAT(Avocet Mining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikanposisi NIL dalam perjanjian joint venture melalui Novation andHal 3 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.SelAmandement Agreement antara NIL Avocet Mining PLC danPENGGUGAT Yang kemudian diikuti perubahan amandemen tanggal 27Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994.. Bahwa selanjutnya dibentuk PT.

Joint Venture Agreement TERGUGAT dan PENGGUGAT tahun1994;c. Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004antara TERGUGAT dan PENGGUGAT,d. Anggaran Dasar PT ABMe.

of Work Perjanjian Joint Venturetertanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T1), akan tetapi didalam perubahan/novasi dari Joint Venture yaitu dalamNovation and Amendment Agreement tertanggal 31 Januari2002 (vide Bukti T2) dalam Pasal 6.4 diatur bahwaketentuan tentang arbitrase di Perjanjian Joint Venture awal(yaitu pasal 9.7 New Contract of Work Perjanjian JointVenture) tetap berlaku terhadap Novation and AmendmentAgreement 31 Januari 2002, sebagaimana dikutip sebagaiberikut :Pasal 6.4 Perjanjian Novasi

(copy tidak ada aslinya) ;Bukti T3 : Amendment No. 1 To Contract of Work Joint VentureAgreement between PT. Lebong Tandai and Avocet Mining PLC,tertanggal 27 Februari 2004. (copy tidak ada aslinya) ;Bukti T3.a : Terjemahan resmi dari Amendment No. 1 To Contract ofWork Joint Venture Agreement antara PT.

Agreementtanggal 31 Januari 2002 (Novation Agreement 2002) dan Amendment No.1ToContract of Work Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004(Amendment No.1 2004) (ketiga perjanjian ini secara bersamasama disebutJoint Venture Agreement), Joint Venture Agrement telah jelas mengatur bahwajika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melaluilembaga arbitrase sesuai dengan Rules of Conciliation and Arbitration of theInternational Chamber of Commerce.KEDUA, bahwa Gugatan aquo

New Contract of Work Joint VentureAgreement tanggal 30 Juni 1994 dan pasal 6.4.

Bukti TIIIl4a :8.Bukti TIIIl4b :2626New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30Juni 1994;Terjemahan Tersumpah New Contract of Work Joint VentureAgreement (Kontrak Karya Baru Perjanjian JointVenture)tanggal 30 Juni 1994;Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari2002;Terjemahan Tersumpah Novation and Amendment Agreement(Perjanjian Novasi dan Amandement) tanggal 31 Januari 2002;Amandment No.1 To Contract of Work Joint VentureAgreement tertanggal 27 Februari 2004;Terjemahan Tersumpah

Amandement No.1 To Contract ofWork Joint Venture Agreement (Amandement No.1 atasPerjanjian Joint Venture Kontrak Karya) tertanggal 27Februari 2004 ;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., (180/2011) yang diucapkan dalamsiding terouka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011;Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.33/PDT/2013/PT.DKI (33/2013) pada tanggal 17 April 2013;9.Bukti TIIIl5a :10.

Bukti P 5: Terjemahan Joint Venture Agreement antara PT. LebongTandai dan Newmont Indonesia Limited.6. Bukti P6: Terjemahan Novation And Amendement Agreement antara(Newmont Indonesia Limited (NIL), Tergugat I/Avocet MiningPlc dan Penggugat/PT.

ABM tahun 1997, Joint Venture Agreementtahun 1994 dan Anggaran Dasar PT ABM yang memiliki first right of refusal terhadap 80%saham Tergugat I di PT.

New Contract ofWork Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T 1 1) sebagaimanadirubah berdasarkan Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002(Vide Bukti T 1 4) dan Amendment No. to Contract of Work Joint VentureAgreement tanggal 27 Februari 2004 (Vide Bukti T 1 5) ini selanjutnya disebutsebagai "Joint Venture Agreement".Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement secara tegas mengatur bahwa penyelesaiansengketa antara Penggugat dan Teigugat I terkait tunduk pada yurisdiksi arbitrase.Pasal

Penggugat sudah pernah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat I di hadapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2011 terdaftar denganPerkara No. 180/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel (Vide Bukti T 1 6) yang isi gugatannya samadengan gugatan perkara a quo, yaitu mengenai pelaksanaan Right of First Refusalsebagaimana diatur di dalam Pasal 8.1.3 Joint Venture Agreement, yang disertakan kedalam Joint Venture Agreement sebagai konsekuensi dari Amendment No. 1 toContract of Work Joint Venture

, bukankah Penggugat yang seharusnyapertamatama menegakkan Joint Venture Agreement dengan mengajukangugatannya melalui lembaga arbitrase?

Padahal, jika benar Penggugat hendak menegakkan haknya yangtimbul berdasarkan Joint Venture Agreement, seharusnya Penggugatlah yangpertamatama menegakkan Joint Venture Agreement dengan mengajukangugatannya melalui lembaga arbitrase.

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjuk ketentuan Pasal 2(1) dan (2) Joint Venture Agrement yang berbunyi:Article 2 ayat (1) dan (2) Joint Venture Agreement:The total capital of the company is US$ 1.950.000 (each share value at US$1.00 totally 1.950.000,);In this joint venture, the party A will hold 40% (forty per cent) of share atUS$ 780.000, (with 780.000, share), the party B will hold 60 % (sixty percent) of shares,at US$ 1.170.000,(with 1.170.000, share);Terjemahan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Untuk hal tersebut Pemohon mohonmenunjuk Pasal 16 Joint Venture Agreement yang berbunyi:Article 16 Joint Venture Agreement:Hal. 2 dari 14 hal.

imbangan yangditetaokan Pemerintah;Bahwa Joint Venture agreement tersebut kemudian telah di tindak lanjutidengan didirikannya PT.

Surya ShuennYueh Industry telah berproduksi lebih dari 21 tahun;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Joint Venture Agreement Jo.

15 Terjemahan Joint Venture Agreement:Semua perselisihan, pertentangan atau perbedaan diantara kedua belahpihak, terkait dengan perjanjian ini akan mengacu pada pengadilanArbitrase Indonesia.Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 15 Joint Venture Agreement tersebut diatas perkara a quo secara absolut diselesaikan melalui PengadilanArbitrase Indonesia;Bahwa di dalam bunyi Pasal 15 Joint Venture Agreement tersebut di atasapabila dibaca dan diteliti tidak secara jelas dan detail diatur bagaimanapemilihan

Dalam pengajuan keberatan, penelaah berpendapat bahwa pembetulanSPT Masa PPN Masa Pajak September 2009 yang disampaikan PemohonBanding pada tanggal 20 Januari 2011 tidak dapat dipertimbangkansebagai SPT Pembetulan;Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa(sesuai dalam daftar temuan pemeriksaan pajak) adalah seharusnya tidakada koreksi dikarenakan omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;Bahwa atas transaksi Joint Operation tersebut

Triple S, yang dapatmembuktikan bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp3.089.753.845,00adalah benar omzet Pemohon Banding yang berasal dari 40%penyertaan pada Joint Operation, yang telah dibayar dan disetorkanPPN nya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya dantelah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operation, sehinggakoreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan:Bahwa Pasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak menyatakan:Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi Pajak Keluaran sebesarRp108.647.862,00 dengan penjelasan koreksi karenaproyek Joint Operation yang belum dilaporkan olehPemohon Banding dalam SPT Masa PPN:6.8.2. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula = Terbanding(sesuai dalam daftartemuan pemeriksaan) adalah seharusnya tidak adakarenaomset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;6.8.3.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017dibayar dan disetor PPN (Pajak Pertambahan Nilai) melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya dan telahdilaporkan dalam SPT Masa PPN joint operation tersebut; bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding)dan = ataspenghasilan terkait joint operation telah dilakukanpembayaran atas PPN sehingga penghasilan terkait proyekjoint operation telah dilakukan pembayaran atas PPNsehingga penghasilan terkait proyek joint operation

SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),SPT Masa PPN atas nama PT.

Ketidaksesuaian ini ditemukan oleh PENGGUGATsetelah melakukan joint survey atas hasil Pekerjaan; (Bukti P18, P19,&P20)20.

Perhitungan kerugian untuk setiap satu Joint Box No Nilai assesories jikaterpasang /Unit Harga jTotal IDR100% untuk satu Joint Box terdiri wajar untuk Jointdari: satuan BoxUnit1 Step 2 80.000 160.0002 Pulling Bolt 2 60.000 120.0003.

Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 16buah joint box, ditemukan yang tidak sesuai denganspesifikasi sebanyak 12 buah,maka presentaseketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaanadalah75%(tujuh puluh lima persen);b. Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 84buah pull box, ditemukan yang tidak sesuai denganspesifikasi sebanyak 64 buah,maka presentaseketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaan adalah74% (tujuh puluh empat persen);c.

Daripresentase 75% (tujuh puluh lima persen) ketidaksesuaianpekerjaan joint box yang tidak sesuai dengan spesifikasi, apabiladiimplementasikan kepada sisa volume pekerjaan (18 joint box)maka ketidaksesuaian dari 18joint box sisa volume pekerjaandanberdasarkan perhitungan teknik sampling,yang tidak sesuai denganspesifikasi adalah sejumlah 14buah Joint Box;b.

(Bukti P22):a. joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah Joint Box darivolume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah 34buah.

HUTAMABINAMAINT JOINT OPERATION, beralamat diJalan Iskandarsyah /6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;2. PT BINAMAINT JOIN OPERATION, beralamat di JalanIskandarsyah I/6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 18 hal.Put.

II secara bersama sama/tanggung renteng denganTurut Tergugat Il selaku pihak pihak yang membentuk joint operation;B.

Dalam perkara aquo Pihak yang menyerahkan piutang adalah Tergugat II untukkepentingan sendiri, seharusnya untuk dan atas nama HutamaBinamaint Joint Operation sebagaimana tersebut dalam (SPK) Nomor004/TDP/SPK/ PMBG/I/1996 tanggal 7 Februari 1996;Berdasarkan halhal yang diuraikan dalam huruf A dan B di atas, makayang berwenang bertindak untuk menyerahkan piutang atas namaPenggugat adalah Hutama Binamaint Joint Operation itu sendiri atauTergugat Il secara bersama sama/tanggung renteng dengan TurutTergugat

Poin (2) Poin (3) & poin (4) = Poin (5)Dan hutang tersebut tidak kepada Terbanding II tetapi kepada Turut Tergugatl/Turut Terbanding yaitu HutamaBinamaint Joint Operation yang merupakankerjasama patungan antara Terbanding II dan Turut Terbanding II;2.

Hutama Bina Maint Joint Operationharuslah dirinci dan diteliti terlebin dahulu apakah hutang tersebut yangsebagian merupakan piutang Turut Terbanding selaku swasta asingmerupakan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 49 Prp Tahun 1960. Hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tinggi;4.

Pipaivory 14(bar)Metal joint HJ1 (2 set)Metal Joint HJ2(12 set)Metal Joint HJ3(10 set)Placon roller type 80 ( 8 bar )PlaconSuport 80CP (c )g. Adjuster wih Bushing 8 set~o9 29 5Bahwa nilai dari barang tersebut diatas adalah SebesarRp 6.711.400, ( enam jutatujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah ) sesuaidengan Purchase orderdenganNomor M20150327001 yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2015(bukti P3);4.

Metal joint HJ1(2 set)c. Metal joint HJ2(12 set).d. Metal joint HJ3 (10 set).e. Placon roller type 80 (8 bar).f. Placon support 80CP.g. Adjuster with Bushing 8 set.Sebesar Rp.6.711.400, (enam juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)sesual dengan Purchase order dengan nomor M20150327001 yang telah jatuhtempo pada tanggal 15 Juni 2015 (bukti P3).Diganti menjadiBahwa antar Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan kerjasama dalam halpembelian unit yaitu:h. Pipaivory 14(bar).i.

Metal joint HJ1(2 set)j. Metal joint HJ2(12 set).k. Metal joint HJ3 (10 set).. Placon roller type 80 (8 bar).m. Placon support 80CP.n. Adjuster with Bushing 8 set.Hal 6 dari 18.

,Metal joint HJ1(2 set),Metal joint HJ2(12 set).,Metal joint HJ3 (10set),Placon roller type 80 (8 bar),Placon support 80CP.,Adjuster withBushing 8 set.

,Metal joint HJ1(2 set),Metal joint HJ2(12set).,Metal joint HJ3 (10 set),Placon roller type 80 (8 bar),Placon support80CP.,Adjuster with Bushing 8 set.

Kemudian ikut bergabung sebagai pihak danmenggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture; yang selanjutnyaHal. 3 dari 50 hal. Put.

Bukti T 15).New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994(Vide Bukti T 11) sebagaimana dirubah berdasarkan Novation andAmendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T 14) danAmendment Nomor 1 to Contract of Work Joint Venture Agreementtanggal 27 Februari 2004 (Vide Bukti T 15) ini selanjutnya disebutsebagai "Joint Venture Agreement",Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement secara tegas mengatur bahwapenyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkaittunduk pada yurisdiksi

arbitrase.Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement:Hal. 14 dari 50 hal.

Penggugat sudah pernah mengajukan surat gugatan terhadapTergugat di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 22 Maret 2011 terdaftar dengan Perkara Nomor180/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel (vide Bukti T 1 6) yang isi gugatannyasama dengan gugatan perkara a quo, yaitu mengenai pelaksanaanright of first refusal sebagaimana diatur di dalam Pasal 8.1.3 JointVenture Agreement, yang disertakan ke dalam Joint VentureAgreement sebagai konsekuensi dari Amendment Nomor 1 to Contractof Work Joint Venture

Nomor 1991 K/Pdt/2014 "New Contract of Work Supplementary Agreement (Vide Bukti T 12); Agreement Regarding Effective Date of Joint Venture Agreement andSupplementary Agreement tertanggal 12 Februari 2001 (Vide Bukti T13); Novation and Amendement Agreement tertanggal 31 Januari 2002(Vide Bukti T 1 4) serta; Amendment Nomor 1 to Joint Venture Agreement tertanggal 27Februari 2004 (Vide Bukti T 1 5).Il.

Dalam pemeriksaan pekerjaan roding subduct tidak ditemukan tambang;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil di atas, pemeriksaan yangmeliputi pemeriksaan joint box, pull box dan roding subduct, makaberdasarkan Bill of Quantity (BoQ) selisih dari jumlah volume pekerjaantersebut adalah sebagai berikut:a. Joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah joint boxdari volume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah34 buah.

Perhitungan kerugian untuk setiap satu joint box; No Nilai assesories jika terpasang Unit Harga Total IDR100% untuk satu Joint Box wajar untuk Jointterdiri dari: satuan BoxUnit1 Step 2 80.000 160.0002 Pulling Bolt 2 60.000 120.0003 Stopper suduct 2 6.000 12.0004 Stopper duct 1 10.000 10.0005 Hanger 1 80.000 80.000 Total 382.0006 Nilai material dan Assesoris yang tidak lengkap 286.500 sebesar 75%/joint box 7 Nilai wajar jasa finishing joint box untuk setiap 250.000unit yang tidak selesai 8 Transportasi

Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 16 buah joint box,ditemukan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 12 buah, makapresentase ketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaan adalah 75%(tujuh puluh lima persen);b. Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 84 buah pull box,ditemukan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 64 buah makapresentase ketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaan adalah 74%(tujuh puluh empat persen);c.

Dari presentase 75% (tujuh puluh lima persen) ketidaksesuaianpekerjaan joint box yang tidak sesuai dengan spesifikasi, apabiladiimplementasikan kepada sisa volume pekerjaan (18 joint box) makaketidaksesuaian dari 18 joint box sisa volume pekerjaandan berdasarkanperhitungan teknik sampling yang tidak sesuai dengan spesifikasi adalahsejumlah 14 buah joint box;b.

Bahwa dari hasil temuan ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkanperhitungan teknik sampling + 70% yang didasari oleh sampling joint survey+ 30%, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah:Biaya perbaikan joint box : Rp21.511.000,00Halaman 12 dari 40 hal.Put.

/Taiwan, pada tanggal 17 Desember1990 telah disepakati perjanjian Usaha patungan/HJoint VentureAgreement, dalam rangka mendirikan usaha patungan, dengan nama PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY sebagaimana diatur dalam Pasal 1,yang berbunyi :Aricle 1 Joint Venture Agfreement :On the basis of this cooperation and joint venture, when the PresidentialDecree (SPP) as perfmit for Foreign Capital Invesment is issued, thePARTY A and the PARTY B agreed to establish a Foreign CapitalInvesment (PMA) joint venture

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjukketentuan Pasal 2 (1) dan (2) Joint Venture Agrement yang berbunyi :Article 2 ayat (1) dan (2) Joint Venture Agreement :The total capital of the company is US$ 1.950.000 (each share value at US$1.00 totally 1.950.000,);In this joint venture, the party A will hold 40% (forty per cent) of share at US$780.000, (with 780.000, share), the party B will hold 60 % (sixty per cent)of shares,at US$ 1.170.000,(with 1.170.000, share).Terjemahan Pasal 2 ayat (1) dan (2

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjukPasal 16 Joint Venture Agreement yang berbunyi :Article 16 Joint Venture Agreement :The Sharew holding situation of the company 15 years after The Company isestablished shoud be in accordance with the Regulation of the IndonesiaGovermment Its agreed by both parties that the Candidates for the holdersof the shares transferred from PARTY B to PARTY A wil be designated byPART B.Terjemahan Pasal 16 Joint Venture Agreement :Kondisi kepemilikan saham perusahaan

Bahwa dari nama perseroan dan komposisi saham 60 % : 40 % adalahsesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Joint Venture Agreement,karenanya tidak dapat dibantah bahwa didirikannya PT. Surya Shuenn YuehIndustry tersebut didasarkan kepada Joint Venture Agreement tanggal 17Desember 1990;Dengan demikian apapun yang terjadi dalam PT.

SURYASHUENN YUEH INDUSTRY telah berproduksi lebih dari 21 tahun ;11.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Joint Venture Agreement Jo.

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement makaPenggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % (delapan puluhpersen) saham Tergugat di dalam PT Avocet Bolaang Mongondow (d/h PTNewmont Mongondow Mining);Halaman 2 dari 28 hal.Put.

Dengan demikian, klausula tentangpenyelesaian sengketa yang tercantum dalam Joint Venture Agreementmengikat para pihak dalam perjanjian;Klausula penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam Joint VentureAgeement diatur secara tegas dalam Pasal 9.7., New Contract of Work 1994jJuncto Pasal 6.4. Novation Agreement 2002. Adapun kedua klausulatersebut menyatakan sebagai berikut:Pasal 9.7. New Contract of Work 1994:9.7. Governing Law and Jurisdiction,9.7.1.

New Contract of Work Joint VentureAgreement tanggal 30 Juni 1994 dan Pasal 6.4.

Padahal, jika benar Penggugat hendakmenegakkan haknya yang timbul berdasarkan Joint Venture Agreement,seharusnya Penggugat lah yang pertamatama menegakkan Joint VentureAgreement dengan mengajukan gugatannya melalui lembaga arbitrase.Halaman 17 dari 28 hal.Put.

Nomor 179 K/Pdt/20161.5.1.6.1.7.penyelesaian permasalahan/sengketa yang berhubungan dengansubstansi perjanjian di antara para pihak di dalam Joint VentureAgreement tersebut, sebaliknya permasalahan yang menjadi dasargugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi adalahberhubungan dengan sengketa pengalihan saham antaraPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Avocet Mining PLCdan bukan sematamata sebagai permasalahan Joint VentureAgreement, sehingga Penggugat/Pembanding/sekarang PemohonKasasi

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, pokok persoalan yang diputus olehBANI in casu Tergugat I, adalah persoalan antara Jaya Mowlem Joint Operation denganTergugat II, sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Mulia Tower, dimana Tergugat IIselaku Pemberi Kerja (Employer) telah menunjuk Jaya Mowlem Joint Operation sebagaiKontraktor (Contractor).;12Bahwa Joint Operation adalah operasi bersama, bukan suatu badan hukum.

Manggala Pratama Tbk) adalah Badan hukum vang berbedadengan pihakpihak dalam Putusan Arbitrase yaitu: "Jaya Mowlem Joint Operation dan PTSanggar Mustika Indah".

Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa gugatanharus ditujukan pada Joint Operation bukan tersendiri terhadap Perseroan Terbatas yangmenjadi anggota Joint Operation.

Keterangan: Alat bukti inimembuktikan sebagai Joint Operation, (PT Jaya Manggala Pratama Tbk in casu Penggugat)tidak dapat bertindak atas nama Penggugat sendiri melainkan atas nama Joint Operationbahkan untuk mencari pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kontraktor yang dikerjakanObayashiJaya Konstruksi Joint Operation, diberi tanda: T II.78 Informasi tentang John Mowlem International Ltd diunduh tanggal 8 Oktober 2012 darihttp://www.macraesbluebook.co.uk/company/company.cfm?

No.5/X10/ARB/BAN1/99 tanggal 27 Oktober 1999para pihaknya adalah hanya "Jaya Mowlem Joint Operation sebagai Pemohon dan PT SanggarMustika Indah sebagai Termohon, bukan Penggugat, Penggugat menyangkal dalil eksepsi ParaTergugat tersebut dalam repliknya, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Mowlem Internationallimited mendirikan Joint Operation dengan nama Jaya Mowlem Joint Operation pada tanggal 27Oktober 1989 dan berakhir pada saat proyek pembangunan Mulya Tower selesai.

Bahwa sebagai realisasi dari adanya korespondensi tersebut diatas dan untukmelaksanakannya maka para pihak membuat Perjanjian Joint Operation(JO) pada tanggal 25 Februari 2009 (vide Bukti P 3 a) yang kemudiandinotarisir pada tanggal 19 Maret 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 13 (videBukti P 3 b).5.

Akta Notaris No: 13 tertanggal19032009 tentang Joint Operation; (b) Perjanjian Subcontractor tentangConstruction SubContract Quay Wall tertanggal 25022009; serta (c) Letterof Intent tertanggal 05022009 dan Letter of Intent tertanggal 04022009.6.

SaipamAsliIndonesia kepada Paicentini Contruzioni S.P.A.P2a CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 4 Pebruari 2009P2b CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 5 Pebruari 2009P3a AsliPerjanjian Joint Operation (JO) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni S.P.A. dengan PT.Multi Adverindo.P3b AsliAkta Notaris Reno Chryssanti Hera Medianova, SH No.13 tertanggal 19 Maret tentang Joint OperationAgreement.p4 CopyPerjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni

SAIPEM Indonesia;Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Keterangan bukti T 3a s/d T4b:Membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui untukmelakukan kerja sama guna pekerjaan konstruksi Quay Wall yang berlokasi dijKarimun, dimana sebagai pemilik Proyek tersebut adalah

SAIPEM IndonesiaAkta Notaris No. 13 tanggal 19 Maret 2009 tentang JOINT OPERATIONAGREEMENT, yang dibuat dihadapan Reno Chryssanti Hera Medianova, S.H.

Perusahan Gas Negara (Persero) /Turut Tergugat Il ditahun 2006 berupa kontrak pemasangan saluranpipa gas dari Grissik sampai dengan Pagardewa (+ 196 Km) ; Para Tergugat bersama dengan Turut Tergugat membentukkerjasama Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation CRW, yang kemudian Joint Operation CRW tersebut,menyanggupi pekerjaan Turut Tergugat Il berupa pemasangansaluran pipa gas Grissik sampai dengan Pagardewa, sebagaimanaHal 2 dari 84 hal. Put.

No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.dalam Kontrak Nomor : 002500.PK/243/UT/2006, tanggal 28Febrilari 2Q06 j~mn nn ne tte untuk pengerjaan pemasangan saluran pipa gas, dibutuhkanperalatan / mesinmesin yang mendukung pekerjaan pemasangantersebut dan oleh karenanya guna memenuhi kebutuhan tersebut,akhirnya Para Tergugat kembali membentuk Joint Operation denganmenamakan dirinya Joint Operation WIRA Joint Operation WIRA inilah yang kKemudian cikal bakal kerja samaantara Para Tergugat dengan Penggugat dalam penyewaan

Winatek Widita,selanjutnya disebut Joint Operation CRW. Berdasarkan PerjanjianHal 24 dari 84 hal. Put. No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.No. 002500.PK/243/UT/2006 tanggal 28 Februari 2006 antara PT.PGN dengan Joint Operation CRW, paket pekerjaan tersebut di ataswajib dilaksanakan oleh Joint Operation CRW secara lengkaptermasuk selurun pekerjaan sipil dan pemasangan mekanikal dia. Adapun mengenai Joint Operation WIRA yang merupakan jointoperation bentukan antara PT.

Perusahaan Gas Negara(Persero) / Turut Tergugat Il ditahun 2006 berupa kontrakpemasangan saluran pipa gas dari Grissik sampai denganPagardevwa (+ 196 Km) ; 20 on nnn nn nnn nnn Para Tergugat bersama dengan Turut Tergugat membentukkerjasama Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation CRW, yang kemudian Joint Operation CRWtersebut, menyanggupi pekerjaan Turut Tergugat Il berupapemasangan saluran pipa gas Grissik sampai denganPagardeva, sebagaimana dalam Kontrak Nomor002500.PK/243/UT/2006

, tanggal 28 Februari 2006 ; untuk pengerjaan pemasangan saluran pipa gas, dibutuhkanperalatan / mesinmesin yang mendukung pekerjaanpemasangan tersebut, dan oleh karenanya guna memenuhikebutuhan tersebut, akhirnya Para Tergugat kembalimembentuk Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation WIRA ; 727" 222 222 non ne nen Joint Operation WIRA inilah yang kemudian cikal bakal kenasama antara Para Tergugat dengan Penggugat dalampenyevaan alat / mesinmesin berupa Rental PipelineEquipment / Contruction

Triple S, yang dapatmembuktikan bahwa koreksi DPP PPN ~ sebesar Rp.2.557.301.454,00 adalah benar omzet Pemohon Banding yangberasal dari 40% penyertaan pada Joint Operation, yang telahdibayar dan disetorkan PPN nya melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Surabaya dan telah dilaporkan dalam SPT MasaPPN Joint Operation, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak menyatakan :Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian

operation tersebut; bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dan ataspenghasilan terkait joint operation telah dilakukan pembayaranatas PPN sehingga penghasilan terkait proyek joint operationtelah dilakukan pembayaran atas PPN sehingga penghasilanterkait proyek joint operation adalah bukan sebagai obyekpajak lagi;7.

Bangkit Lestari sebesarRp.2.557.301.454,00 yang terutang PPN dan harus dipungut olehPemohon Banding;Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 539/B/PK/PJK/2017bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehPemeriksa karena koreksi omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut, yaitu bahwa omzetpenghasilan sebesar persentase yang dimiliki olen Pemohon Bandingpada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dan disetorkan PPNnya melalui Kantor

Bahwa Joint Operation telah melaporkan jumlah penyerahansesuai kontrak di dalam SPT Masa PPNnya, dan PPN Terutangtelah dipungut bendahara KPPN Surabaya;8.5. Bahwa SSP PPh Final terkait proyek tersebut adalah atas namaJoint Operation;8.6. Bahwa dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2009 milik Joint Operationdilaporkan adanya pembelian dari Pemohon Banding sebesarRp.2.557.301.454,00 dengan Faktur Pajak Keluaran dari PemohonBanding Nomor 010.0000900000028;8.7.

Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajakitu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakanPajak Masukan;Dengan demikian, pendapat Saudara pada butir 1 mengenai....bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Joint Operation telahmengakui adanya Pajak Masukan dari Pemohon Banding, sehinggaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), mengakui adanya penyerahan kepada Joint Operation;Bahwa dengan demikian Pemohon