No :107/B/2016/PT.TUN.JKTPasal 27 UndangUndang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar, undangundang, ketertiban umum dan/ ataukesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkanperubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atauhubungan hukum sudah ada

sebelum keputusan perubahan , BerSstujuanditerbitkan, yaitu berupa hasil kKeputusan Rapat Umum Pemegadg Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hakhak dan kewajiban yangtelah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atauhanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hakhak maupun kewajiban yangSINCE ACL nnHal 11 dari 14 hal. Put.

Tergugat/Terbanding) ; Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahanKeputusan Objek Sengketa yang isi (Substansi)nya sebagaimana kasus a quo,maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat Juridisaktaakta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang gaham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Penggugat tidak dapat melaksanakan RUPS taunan ataupun RupsLuar biasa karena adanya perubahan susunan Direksi, Komisaris danPemegang saham. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Badanhukum sebagaimana umumnya.8.

Terhadap penerbitan objeksengketa ini tidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT dan Il,karena sudah final dan mengikat para pihak sejak ditutupnya RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan cukup diberitahukan saja untukdicatat (vide Pasal 94 ayat 6 jo. Pasal 111 ayat 6);b.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;* 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2). keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegangsaham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewankomisaris;10.

Dimanasalah satu keputusannya adalah memberikanpersetujuan untuk merubah status PT MALAYA SAWITKHATULISTIWA dari perusahaan PMA menjadi perusahaanNonPMDN/PMA, padahalsecara hukumRUPSSirkulertersebut BELUM BISA DILAKSANAKAN dikarenakanmasihterdapat persyaratan yang belum dipenuhi ;Berdasarkan ketentuan poin II angka 3 RUPS Sirkulertersebut secara jelas mengatur bahwa "Setelahterpenuhinya PraSyarat, menyetujui perubahan statusPerseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT.

Ltd. sebagaimanaPra Syarat RUPS Sirkuler sejumlah USD 3.760.526,89tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratusduapuluh enam dolar Amerika Serikat dan delapanpuluh sembilan sen) belum dilakukan oleh PTKalpataru Investama ;Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010, PTKalpataru Investama melakukan pembayaran sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat),kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, PT Kalpataru Investamakembali melakukan pembayaran sebesar USD979.965 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan

Ltd. adalahsebesar USD 1.780.561,89 (satu juta tujuh ratusdelapan puluribu lima ratus enam puluh satu dolarHalaman 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor 131/G/2010/PTUN JKT10.11.18Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen),yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PT KalpataruInvestama paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010 ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, seharusnyaTERGUGAT baru) dapat mengeluarkan Obyek Sengketasetelah semua Pra Syarat dalam RUPS Sirkulerdimaksud telah dipenuhi yang dibuktikan

RUPS Sirkuler)sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan ObjekSengketa tersebut ; Bahwa belakangan diketahui, ternyata terdapat itikadtidak baik yang dilakukan oleh Direktur PT MAHAKAMSAWIT = PLANTATION yang dinominasikan oleh PTKalpataru Investama (incasu Ir. H.

Padahal faktanya, pada tanggaltersebut, PT Kalpataru Investama belum memenuhi seluruh PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulersebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik itukewajiban pengembalian danaterkait PT SawitKhatulistiwa Plantation, maupun pembayaran hargapembelian saham oleh PI Kalpataru Investama kepadaPENGGUGAT.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.12122 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT.

RATUBADISADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yangdibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demihukum;Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yangdidasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yangdilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA;i Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;iil Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi ;b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan ; danc.

HardlentMedika Husada ; Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret2012 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

Hardlent Medika Husada padatanggal 13 Maret 2012 merupakan perbuatan yang melanggarhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 jumlah pemegangsahamnya tidak memenuhi kuorum, sehingga penyelenggaraanRUPS tersebut tidak sah dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT.

Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dandengan demikian petitum nomor 2 gugatan beralasan dan patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT.

Semua kejanggalanitu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forumtertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPSLB. Kejanggalankejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;A.

Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.

Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.

Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadapTermohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaanfisik/areal lapbangan usaha dan operasional pada anak perusahaanmaupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASA TERMOHON.

Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan olehPEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimanatertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo LestariJaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh BennyKristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T21), dan akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari JayaTbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris BennyKristianto

Husny Lee Mining serta melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)3. Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahukum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas)DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa, PT.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB).3. Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahokum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan TERGUGAT bukanlah Pihak/pembeli yang beritikadbaik.3.

Husny Lee Mining serta tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Atau Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, dengan pertimbangan mengesampingkan dan menolakgugatan provisi dari Penggugat oleh karena tuntutan provisi telahmenyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu tidakterdapat halhal yang mendesak untuk memutus perkara Secara provisi,pertimbangan seperti tersebut harus dikesampingkan dan dibatalkan ;c. bahwa kekeliruan Majelis Hakim Yang lain adalah : ditolaknya 2(dua) saksi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan RUPS dengan agenda rapat yaitu penyampaian laporan rugi/laba Perseroan dan penetapan pembagian hak-hak pemegang saham.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

;Pasal 98 ayat (3) UU PT:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS.;Penjelasan:Cukup Jelas.;Pasal 102 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalinkan kekayaan Perseroan; ataub.

ESC Urban Food Station melaluidirekturnya telah mengajukan pencabutan Laporan Polisi kepadaTermohon melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2018 dimana pencabutanLaporan Polisi tersebut didasarkan pada hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dalamkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut PemegangSaham telah menyetujui Pencabutan Laporan Polisi yang sebelumnyadilaporkan oleh Nano Sumartono, oleh karenanya PencabutanLaporan Polisi melalui direktur baru yang diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut secarahukum telah memiliki kKedudukan hukum (legal standing) dalammelakukan

Ketut Westra, SH, MH, : yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dalam perseroan terbatas ada disebut dengan organ perseroandimana dalam UU No. 4 Tahun 2007, organ perseroan itu ada 3 yaitu RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris dimana masingmasing organ ini memilikikewenangan yang berbeda, dimana kewenangan RUPS adalahkewenangan yang tertinggi yg tidak dimiliki oleh direksi dan komisarissedangkan direksi sesuai dengan pasal 92 dari UU No. 40 thn 2007 inimempunyai kewenangan atau tugas untuk

dan ada yangtidak memerlukan persetujuan RUPS, kalau dia melakukan kewenanganuntuk menjalankan kerjasama untuk kepentingan perusahaan maka dia tidakmemerlukan persetejuan RUPS dan apabilan direksi menjaminkan asetasetperusahaan kemudian mengalihkan asetaset perseroan dan sebagainya inimemerlukan persetujuaan RUPS apabila melebihi dari 50 % asetasetperseroan, UndangUndang sudah menentukan sedemikian rupa terhadapasetaset yang dijaminkan dan ada pengalihan aset harus melalui RUPSkarena RUPS ini adalah

Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam prosespemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,karena masalah besarnya kepemilikan saham = masihdipersengketakan dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 November 2011 jo.Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pdt/2012 tertanggal 17 Oktober2012 jo. Mahkamah Agung RI No. 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli2013;9.2.

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

tersebut.;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, maka suatu

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 pada Poin 9.1 yangmenyatakan sebagai berikut :Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam proses pemeriksaandi tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, karena masalahbesarnya kepemilikan saham masih di persengketakan dalam perkaraPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, tertanggal16 November 2011 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pat2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusansesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UndangUndangPerseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untukmenjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannyaHal 8 Put.

Meskipun menurut Anggaran Dasar seorang direktur berhakmewakili perusahaan baik Litigasi maupun Non Litigasi di luar perusahaan,akan tetapi itu adalah tindakannya sedangkan legalitas untuk bertindaknyatetap harus mendapat persetujuan organ perseroan terbatas lainnya,yaitu : RUPS dan Komisaris.Hal 9 Put.

Adapun keputusan RUPS tersebutadalah Komisaris dan Direktur PT.Fiberindo Pratama sepakat berpisah usahadan berbagi karyawan, yaitu dengan cara sebagaian karyawan ikut IrwanGani untuk usaha tambak udang sebagai usaha milik Irnwan Gani seluruhnya.Sedangkan Hans Johan Oei sebagai pemilik seluruh saham PT.Masterindodan PT.Fiberindo Pratama dengan seluruh tanggungjawab menjadidiserahkan kepada Hans Johan Oeil.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.Fiberindo Pratama tersebut sah dilaksanakan di Jakarta dandisaksikan oleh beberapa karyawan PT.Fiberindo Pratama.Kemudian pada tahun 2000, Sdr.Irwan Gani, datang lagi ke kantor HansJohan Oei dan melakukan rapat pemegang saham PT.Fiberindo Pratamaguna memperkuat keyakinannya dan menjadi keputusan final.

RUPS antara lainmemiiiki Kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forumyang terdapat dalam UndangUndang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuandan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untukmelakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usahaperseroan.

BIA telah datangmenghadap Tergugat V untuk mengaktakan Notulen hasil RUPS PT.Bandung Internasional Aviation tanggal 28 April 2011, yang menyatakanbahwa hasil RUPS PT.

Ketentuan penyelenggaraan RUPS lainnya diatur padaPasal 78 ayat (4) UUPT dan berdasarkan Pasal 79 ayat (5) yangberbunyi:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima..Berdasarkan permintaan penyelenggaran RUPS tersebut, maka IKHSANAMIN selaku Direktur Tergugat IV yang SAH mengirimkan PanggilanRUPS melalui surat tercatat tertanggal 30 Maret 2016 ditujukan kepadaseluruh Pemegang Saham Tergugat

, hanya karena Tergugat Vmenerangkan bahwa foto copy notulen RUPS yang bersangkutandilekatkan pada asli akta ini, padahal logikanya tidak akan ada foto copykalau tidak ada Aslinya, yang jelas jelas dalam Notulen RUPS yangbersangkutan Penggugat dan Turut Tergugat menanda tanganinya ;.

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa perubahan anggarandasar merupakan perbuatan keperdataan yang tidak melibatkan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia sama sekali, bahkan Menteri pun tidakmengetahui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehinggauntuk menjamin kebenaran atas RUPS dan hasil kesepakatannya harusdituangkan ke dalam Akta Notaris agar dapat dijadikan sebagai bukti otentikatas adanya RUPS dimaksud berikut hasil keputusannya.

HENDRA HARYANSYAH;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.l11 yaitu NotulenRUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.II6 yaitu Rapat Umum PemegangHalaman 283 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Bandung Internasional Aviation,bukti T.1ll11 yaitu Notulen RUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.1V11 yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.

Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Pemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham dan selaku DirekturPersero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnya danTergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat, maka untuk itudisampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT.

:cccccsecseeeseecsteeeees "Kronologis Perjanjian jual belisaham antara Para Penggugat dan TergugatPada tanggal 16 Juli 2012 tejadi Kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang membahasKonpensasi penjuafan sahamsaham Para Penggugat kepada Tergugat dan Chardin Trinanda yangditetapkan dalam RUPS Luar Biasapadatanggal 7 September 2013.Sangatielas disepakati bersama oleh Para Penggugatdan Tergugat yang berlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugat, di dalam RUPS Luar Biasa tersebut

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDK danPTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsaham milikPTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.

) dan hasil rapat ataus egala hal pengalihnan saham tersebut harus di catatkan danapabila ada pengundangan harus secara tertulis karena RUPS merupakan organ tertinggidalam perseroan; Bahwa RUPS harus dicatatkan karena memberitahukan mengenai kesepakatan parapemegang saham dan yang meyangkut pasal 21 ayat 2 ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan;e Harus ada Undangan dari organisasi perusahaan yaitu Direksi RUPS ;e Harus menyebutkan berapa jumlah saham yang

dengan sepakat; Bahwa RUPS dihadiri oleh Notaris maka berita acara RUPS akan langsung dibuatmenjadi akta notaris tetapi apabila jual beli saham terjadi dalam suatu perusahaanberdasarkan Undangundang perseroan Terbatas maka harus dicatatkan kepadaMenteri Hukum dan Hak Azazi Manusia tetapi apabila tidak dicatakan maka hanyamengikat para pihak: Bahwa dalam undangan RUPS harus sama dan sesuai dengan RUPS apabila terjadiketidaksamaan antara bunyi undangan RUPS dan RUPS maka itu adalah kelalaianyang berakibattidak

Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. JAPNo.117 tanggal 22 Mei 2013 diangkat sebagai Direktur Utama dan sebagaiPemegang Saham sebesar 25% dari seluruh modal yang telah ditempatkandan disetor, namun hingga saat ini Tergugat sebagai Pemegang Saham PT.Hal. 4 dari 13 Putusan No. 649/Pdt.G/2014/PN.

Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT James & Armando PundimasNo. 117 tanggal 22 Mei 2013 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi SH.,Mkn,Notaris di Jakarta bukti (P3); . Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 31 Oktober 2013bukti (P4): . Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU59865.AH.01.02Tahun 2013 tentang Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal20 November 2013. bukti (P5); . Foto copy Laporan Keuangan PT JAP Periode Tahun 2012 bukti (P6); .

SbyMenimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat mencermatibukti bukti yang ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan penggugat;Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitumgugatan penggugat, ternyata essensinya adalah adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, dalam bentuk pemegang saham PT JAPberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS) No.117, tanggal

JAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4 ternyata pada tanggal 31Oktober 2013,penggugat telah menyetorkan modal kerekening PT JAP sebesarRp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah ) dalam hal ini penggugat telah menalangisetoran modal tergugat dan Haris Jacob Saleh serta Ady AksarArmansyah,sehingga penggugat sebagai pemegang saham baru telah membiayaioperasional PT JAP yang selanjutnya berdasarkan bukti P.3, pada tanggal 20Nopember 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Sbymengundurkan diri sebagai penegang saham dan pengurus di PT JAP,demikianhalnya dalam bukti P.2 dan P.3 penggugat telah menalangi dan menyetorkan uangsejumlah Rp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah) ke rekening Pt JAP sehinggakeputusan RUPS disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham RI oleh karena itupetitum ke 4 sub a,b dan petitum ke 5 ini beralasan hukum karenanya harus pula dikabulkan ;Menimbang,bahwa untuk petitum ke 6, gugatan Penggugat,Majelisberpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhinya

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan

Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

Untuk membantu korporasi dalam melaksanakantugasnya dibentuklah organorgan yang secara teoritis ini disebut denganorgan theory, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalamkorporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakansatusatunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsipengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

di atas Penggugat dengan jabatan DirekturUtama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorangpekerja/ouruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubunganindustrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme padaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganmenyebutkan alasannya dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan:Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham, untuk mana tiaptiap jabatan harus diajukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktulamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3(tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat

umumpemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktuwaktu,sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengantidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh paraKomisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini;Bahwa Penggugat juga belum melakukan pembelaan diri dalampemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim BahagiaHalaman

Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 12 ayat(6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3Desember 1988 yang menyebutkan: dalam tempo satu bulan setelahdilakukan pembebasan tugas itu, para

Bintan Inti Sukses hal ini tanpapersetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. BintanInti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (Satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

dokumen PerjanjianPerjanjian PT.Bintan Inti Sukses (Asli);23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;24. 1 (Satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepadaPT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT.Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNINomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk MutasiRekening JanuariDesemberTahun Anggaran 2016 dan 2017(Fotocopy)90. 1 (Satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. BintanInti Sukses (Fotocopy);91. 1 (Satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

), justru PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebelumnya telah melakukanupaya perbaikan atas Laporan yang dimaksud dandalam pelaksanaan RUPS tersebut tidak adapemberitahuan perihal akan adanya RUPS maupunikhwal PEMBERHENTIAN yang dimaksud kepadaPEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI,Pemberhentian dengan tidak menyertakan alasannyadengan terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatanpada Direksi /PEMBANDING untuk membela did padaforum RUPS Luar Biasa artinya tidak mungkin dapatdiberhentikan jika PEMBANDING

belum menyampaikanpembelaan did pada RUPS Luar Biasa walaupunPEMBANDING hadir dalam RUPS a quo yang dilakukansecara mendadak setelah Direksi mengadakan rapatinternal., justru ditengah berjalannya rapat adatindakan Pemegang Saham mengambil alih pimpinanrapat meminta untuk dilaksanakan secara tertutupdengan peserta terbatas (Para Pemegang Saham,Dewan Komisaris, Unsur Pemerintah KotaPalembang,dan Notaris) tanpa melibatkan adanya /menyuruh untukkeluar dan menunggu sejenak diluar ruangan rapatHalaman

diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS (hak belay.

yang merugikan Perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya saatPEMBANDING / Direksi akan diberhentikan harusmelalui RUPS dengan menyertakan alasannya denganterlebih dahulu memberikan kesempatan padaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGPEMBANDING / Direksi untuk membela diri. Kesempatanmembela diri ini bersifat imperatif atau) Nukummemaksa dan harus dilakukan dalam RUPS LuarBiasa.