Ditemukan 3747 data
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
82 — 52
MUNJIATI
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT NGANJUK
41 — 7
JASRIADI Alias JAS
Termohon:
POLRI Cq. POLDA NTB, POLRES LOMBOK TIMUR, Cq. PENYIDIK UNIT RESKRIMUM POLISI SEKTOR JEROWARU
75 — 15
BONARSIUS GIRSANG
Termohon:
1.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
2.DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAK SUMUT I, KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
3.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
3 — 4
DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH,
18 — 16
1.DUDUNG SUHANDA
2.MUHAMMAD RIJAL ALS IJAL BIN DUDUNG SUHANDA
Termohon:
KEPOLISAN RESOR KOTA SUKABUMI
4 — 2
EKO ANDRIYANTO Bin NARIYO
Termohon:
KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
97 — 28
RUDI PURBA, SH
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
55 — 20
ASHARI
Termohon:
KEPOLIAN RESORT JAKARTA UTARA. Cq. Unit V Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara
33 — 52
drg. KARTIKA TRISULANDARI
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATU
8 — 1
Arifin Bin Kamid
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Jepara
35 — 2
SRI MULYATI Binti AMIEN FHIRMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Cimahi Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
82 — 23
AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
33 — 10
Robert
Termohon:
Kepolisian Derah Bali
11 — 0
MARIO FERDINANDUS D. ADJA Alias EDI
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
90 — 138
FITTO DWIKY SANDIVA BIN SARWANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
41 — 0
DICKY ALDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
32 — 0
Fikih Trisetyo
Termohon:
DITREKKRIMSUS POLDA METRO JAYA
47 — 14
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktur Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak
140 — 88
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahandan penyitaan.3. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor42/PUUXV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal. 45 menyatakan:Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembagapraperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasanterhadap proses prosedural penanganan seorang tersangkaoleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuanagar mendapatkan perlindungan hak asasinya.
Anita Aisyah Aslam, SI.Kom, MI.Kom
Termohon:
Kapolres Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah
37 — 6