didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang MengubahOrdonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) danUndang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanpidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikanoleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan pidana itu, sebagai berikut :1Unsurunsur Perbuatan pidana (actus

ayat (1) UndangUndang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkanapakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil danmateriil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas, telah terbukti danterpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harusdipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasanpemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

memiliki shabu untuk digunakan secara melawanhukum/ melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperolehatau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi mensreanya untuk menggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009;Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata sajayaitu actus

No. 1291 K/Pid.Sus/2018hanya dengan dasar actus reus semata, sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia.

,Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan(culpa).

hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli ataumemiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi mens reanayauntuk menggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti dalam putusannyahanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata, atauperbuatan materiil (actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 498 K/Pid.Sus/2018Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta paraTerdakwa membeli narkotika secara patungan.

penyalahguna Narkotika apabila ditemukan sedangmembeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapiniat/mens reanya untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukummaka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam perkara a quo ;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan perbuatanyang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain ;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakanNarkotika secara melawan hukum.

Apabila mens reaTerdakwa penyalahguna Narkotika maka Hakim wajib mempertimbangkandan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009;Bahwa Hakim tidak hanya mempertimbangkan actus reus Terdakwatetapi hakim wajib mempertimbangkan mens rea/sikap batin, niat Terdakwamembeli, memiliki, untuk maksud/tujuan apa, apakah untuk digunakansecara melawan hukum~= ataukah untuk diedarkan, dijual ataudiperdagangkan.

didakwakan sejenis atauserumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;Bahwa sepanjang hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap faktakalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan sindikat, jaringan peredarangelap Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosialkarena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukanpenyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwamengalami ganguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika;Bahwa perbuatan lahiriah/actus

yang terungkapdipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebutsematamata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuktujuan lainnya;Fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahgunadiketahui melalui latar belakang Terdakwa yang sudah lama menggunakannarkotika dan sudah beberapa kali menggunakan ganja, Terdakwamenggunakan karena merasa dapat membantu mengurangi bebanpekerjaan dan merasa segar;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai 2 linting ganja berat 0,5830 gram Ini berartiTerdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikityaitu 0, 5830 gram/2 linting ganja sisa pakai.

Terdakwa menggunakan karena merasa dapatmembantu mengurangi beban pekerjaan Terdakwa sebagai pemasang Iklan;Bahwa sedangkan pil digunakan Terdakwa untuk membantu Terdakwaapabila mengalami sudah tidur;Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materiilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertinbangkan mensrea Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwamembeli, memiliki, menguasal obatan pil carnopen 30 butir (tidak adapemeriksaan Laboratories), dan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,12gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini berarti Terdakwamembeli

digunakansecara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh,memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi rencananyauntuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat matasaja, yaitu actus

No. 1323 K/Pid.Sus/2018Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktik peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus sematamata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalah guna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antaralain:8 Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakanNarkotika

Putusan Nomor 1049 K/Pid.Sus/2018 Apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh ataumemiliki menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi mensreanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat matasaja yaitu actus reus/perbuatan meteriil

Padahalberdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwa memperoleh, memilikishabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama; Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangandengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidanayang wajib diterapbkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan.Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggidalam praktek peradilan bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus

ParaTerdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu mengurangibeban pekerjaan;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membelidan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Para Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang mens rea Para Terdakwa membeli,memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaHal. 7 dari hal. 11 Putusan Nomor 2771 K/PID.SUS/2017Para Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.Bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa penyalahgunaNarkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganPara Terdakwa membeli, memiliki, menguasai shabu dengan jumlah kurangdari 1 gram.

Sebab hanyamempertimbangkan perbuatan yang tekstual saja atau secara kasat matasaja yaitu actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki, menguasai shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang sikap batin/mens rea Terdakwamemperoleh, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan;Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan prinsiphukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkandalam setiap pemeriksaan perkara

Bahwa penuntutan Penuntut Umum atas penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata, sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa Penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain: Bahwa Narkotika yang ditemukan Polisi adalah sisa Narkotika karenasebelum Terdalwa ditangkap telah menggunakan Narkotika, bahwauntuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika, hal inidapat

;Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan(culpa).

,Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (do/lus) dan kealpaan(culpa).

Sedangkan Terdakwa membeli atau memiliki,menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secaramelawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atauPasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;Judex Facti maupun Penuntut Umum yang hendak menghukum Terdakwawajidb mempertimbangkan actus reus dan mens rea/kesalahan Terdakwa.seseorang/termasuk

Terdakwa tidak dapat dihukum hanya mendasarkanpada pembuktian dan pertimbangan actus reus/perbuatan pidana sematasebagaimana dalam perkara a quo, tanopa mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa;Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka berdasarkan teorihukum pidana harus mempertimbangkan mens rea/kesalahan sebagaisyarat pemidanaan;Bahwa untuk menghukum Terdakwa harus dapat dibuktikan kesalahan/mens rea apa yang dilakukan Terdakwa;Bahwa untuk membuktikan kesalahan apa yang dilakukan Terdakwaharus

didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang MengubahOrdonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) danUndang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanpidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikanoleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan pidana itu, sebagai berikut :1Unsurunsur Perbuatan pidana (actus

ayat (1) UndangUndang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkanapakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil danmateriil ;w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas, telah terbukti danterpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harusdipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasanpemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

Judex Facti maupun Penuntut Umum jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik (materil) yangdilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi wajib pulamempertimbangkan mens rea/kesalahan para Terdakwa.

merta dapatditerapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggarPasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, sebab bukankah paraTerdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebihdahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika tersebut, sebabtidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapantersebut;Bahwa Judex Facti maupun Penuntut Umum hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaterhadap para Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia. Bahwa untuk menunjukkan benar para Terdakwa adalahpenyalah guna yaitu para Terdakwa tidak merangkap sebagaiHal. 11 dari 18 hal., Putusan Nomor 3583 K/Pid.Sus/201913.bandar, pengedar, atau penjual Narkotika.

alasanalasan Pemohon kasasi/Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan Judex Facti kurang tepatmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa dalam memorinya berpandapatJudex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUU No. 35 Tahun 2009 keberatan Terdakwa dapat dibenarkan; Bahwa kontruksi fakta berdasarkan actus

sendiri secara melawan hukum agarTerdakwa sebagai supir mobil tidak mengantuk dan lebih memperkuatstamina Mens rea Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelapNarkotika;Bahwa berdasarkan kontruksi tersebut timbul pertanyaan apakah Terdakwadipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 ataukah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;Bahwa mengenai permasalahan tersebut Majelis Hakim akanmengelaborasi pertimbangan subtansi perkara baik dari sisi actus

No. 1211 K/Pid.Sus/2016seharusnya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengankesalahan atau mens rea yang dimiliki artinya kalau mens rea/kesalahannya penyalahguna maka dihukum sebagai penyalahgunasebaliknya jangan dihukum sebagai pengedar/bandar;Bahwa apabila ketentuan Pasal 112 ayat (1) dikaitkan dengan actus reusTerdakwa memiliki Narkotika maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 112ayat (1) terpenuhi namun apabila dipertimbangkan mens rea Terdakwamaka berdasarkan fakta sidang Terdakwa

Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan atau sindikatperedaran gelap Narkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus atau perbuatan materil Terdakwa yaitu membelidan memiliki shabu, tanoa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Halini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawaban pidana yang wajib diterapbkan dalam setiapmemeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Nomor 2389 K/Pid.Sus/2018penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika.

Sebab hanyamempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasat mata sajayaitu actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki,menguasai shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwa memperoleh,memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan;Bahwa cara pandang Penuntut Umum tentu bertentangan dengan prinsiphukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkandalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan.

Bahwa penuntutan Penuntut Umum ataspenjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reus semata, samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain: Bahwa Narkotika ditemukan Polisi adalah sisa Narkotika karenasebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika; Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakanNarkotika dapat diketahui dan diyakini