Agreementtanggal 31 Januari 2002 (Novation Agreement 2002) dan Amendment No.1ToContract of Work Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004(Amendment No.1 2004) (ketiga perjanjian ini secara bersamasama disebutJoint Venture Agreement), Joint Venture Agrement telah jelas mengatur bahwajika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melaluilembaga arbitrase sesuai dengan Rules of Conciliation and Arbitration of theInternational Chamber of Commerce.KEDUA, bahwa Gugatan aquo

New Contract of Work Joint VentureAgreement tanggal 30 Juni 1994 dan pasal 6.4.

Bukti TIIIl4a :8.Bukti TIIIl4b :2626New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30Juni 1994;Terjemahan Tersumpah New Contract of Work Joint VentureAgreement (Kontrak Karya Baru Perjanjian JointVenture)tanggal 30 Juni 1994;Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari2002;Terjemahan Tersumpah Novation and Amendment Agreement(Perjanjian Novasi dan Amandement) tanggal 31 Januari 2002;Amandment No.1 To Contract of Work Joint VentureAgreement tertanggal 27 Februari 2004;Terjemahan Tersumpah

Amandement No.1 To Contract ofWork Joint Venture Agreement (Amandement No.1 atasPerjanjian Joint Venture Kontrak Karya) tertanggal 27Februari 2004 ;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., (180/2011) yang diucapkan dalamsiding terouka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011;Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.33/PDT/2013/PT.DKI (33/2013) pada tanggal 17 April 2013;9.Bukti TIIIl5a :10.

Bukti P 5: Terjemahan Joint Venture Agreement antara PT. LebongTandai dan Newmont Indonesia Limited.6. Bukti P6: Terjemahan Novation And Amendement Agreement antara(Newmont Indonesia Limited (NIL), Tergugat I/Avocet MiningPlc dan Penggugat/PT.

Multi Harapan Utama (MHU) adalah Pemilik Perjanjian Kerja Pengusahaan 9.10.11.Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Joint Operasional (JO) PT.Multi Harapan Utama (MHU) dengan Kelompok Tani Bakungan JembayanSungai Payang (BAJASEPA) Nomor 074/JOMHUJKT/X11/20114, tanggal 19Desember 2011, Pasal 6 ;Bahwa Penggugat telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai denganketentuan pada Surat Penunjukan Joint Operasional (JO) PT.

Bahwa .dengan konstruksihukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut tentunya tidak merujuk dan/atauberlandaskan hukum kepada klausulaklausula Pasal 10 ayat 2 sebagaimanayang diatur oleh Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT.

Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 1 dalilgugatannya yang dihubungkan dengan butir 2 petitum gugatannya yangmeminta disahkan Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT. MultiHarapan Utama dengan Kelompok Tani Bakungan Jembayan Sungai Payang(BAJASEPA) Nomor074/JOMHUJKT/XII/201 1 tanggal 19 Desember 2011(red selanjutnya disebut Surat Penunjukan Joint Oprasional), keberatan inidiajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:A.

Selaras Prima Perkasa dengan cara penyalahgunaan SuratPenunjukan Joint Oprasional tersebut (bukti terlampir); .B. Bahwa Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT. Multi HarapanUtama dengan Kelompok Tani Bakungan Jembayan Sungai Payang(BAJASEPA) Nomor 074/JOMHUJKT/X11/2011 tanggal 19 Desember2011 tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan karenanyajuga tidak tercatat dalam administrasi kontrak pada legal departemenperseroan : 1) Bahwa PT.

Bahwa Surat Penunjukkan Joint Operasional yang dibuat dan didalilkan olehPenggugat diduga adalah hasil rekayasa dan dibuat serta disusun tanpaprosedural yang sah menurut hukum, seandainya Tergugat berkehendakmenunjuk Penggugat untuk melaksanakan seluruh dan/atau sebagianpekerjaan Penggugat, maka Tergugat harus melakukan konsultasi danmendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Batu Bara, senyatanyaSurat Penunjukkan Joint Operasional tanpa dilampirkan tanda persetujuandan/atau mendapat persetujuan

B 8573 XB;2. 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;3. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;5. 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakan DAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 43330-09295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 43330-09110 Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 43330-09295 Merk TOYOTA;9. 9 (sembilan) set

Menyatakan barang bukti berupa :. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang berikut STNK;17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merk TOYOTA;30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295

A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;6. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;7. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerkTOYOTA;8. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;9. 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;10.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE) merkTOYOTA;11.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;12.5 (lima) pcs SPOT SHOCK

A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4833009295 MerkTOYOTA;9. 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10.4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;11.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE) merkTOYOTA;12.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;13.5 (lima) pcs SPOT SHOCK

B 8573 XB;2. 17 (tujun belas) pcs sayap depan SUZUKI;3. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;5. 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakan DAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerkTOYOTA;9. 9 (sembilan) set BEARING RODA

B 8573 XB;17 (tujunh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4833009295 MerkTOYOTA;9. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement makaPenggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % (delapan puluhpersen) saham Tergugat di dalam PT Avocet Bolaang Mongondow (d/h PTNewmont Mongondow Mining);Halaman 2 dari 28 hal.Put.

Dengan demikian, klausula tentangpenyelesaian sengketa yang tercantum dalam Joint Venture Agreementmengikat para pihak dalam perjanjian;Klausula penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam Joint VentureAgeement diatur secara tegas dalam Pasal 9.7., New Contract of Work 1994jJuncto Pasal 6.4. Novation Agreement 2002. Adapun kedua klausulatersebut menyatakan sebagai berikut:Pasal 9.7. New Contract of Work 1994:9.7. Governing Law and Jurisdiction,9.7.1.

New Contract of Work Joint VentureAgreement tanggal 30 Juni 1994 dan Pasal 6.4.

Padahal, jika benar Penggugat hendakmenegakkan haknya yang timbul berdasarkan Joint Venture Agreement,seharusnya Penggugat lah yang pertamatama menegakkan Joint VentureAgreement dengan mengajukan gugatannya melalui lembaga arbitrase.Halaman 17 dari 28 hal.Put.

Nomor 179 K/Pdt/20161.5.1.6.1.7.penyelesaian permasalahan/sengketa yang berhubungan dengansubstansi perjanjian di antara para pihak di dalam Joint VentureAgreement tersebut, sebaliknya permasalahan yang menjadi dasargugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi adalahberhubungan dengan sengketa pengalihan saham antaraPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Avocet Mining PLCdan bukan sematamata sebagai permasalahan Joint VentureAgreement, sehingga Penggugat/Pembanding/sekarang PemohonKasasi

Bahwa atas transaksi dengan Minerals Operations Executive Limited (Minopex),berdasarkan penelitian terhadap Joint Operation Agreement antara PT. JohnHolland Constructions Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding)) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) tanggal12 Maret 1998, diketahui halhal sebagai berikut:e antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding (d.h. PT.

JohnHolland Constructions Indonesia)) dengan Minerals Operations Executive(Minopex ) melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untukmenggarap Boot Contract yaitu Kontrak antara antara PT. John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;e dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akandibeli dengan zero profit markup basis;e dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa

JHCI (Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex;e dalam Joint Operation ini dibentuk struktur manajemen tersendiri yang terdiridari (i) Parties, (ii) Supervisory Board (3 anggota dari PT.

JHCI (TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 1 anggota dari Minopex),(iii) Project Manager, (iv) Site Process Operation's Office;e = business relationship antara pihakpihak yang terlibat atau masingmasing pihakdan Joint Operation berbasis pada pro rata joint baik resiko maupun reward;11 Bahwa setelah Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 tersebut di atasdapat agreement berupa Royalty Agreement antara PT.

HUTAMABINAMAINT JOINT OPERATION, beralamat diJalan Iskandarsyah /6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;2. PT BINAMAINT JOIN OPERATION, beralamat di JalanIskandarsyah I/6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 18 hal.Put.

II secara bersama sama/tanggung renteng denganTurut Tergugat Il selaku pihak pihak yang membentuk joint operation;B.

Dalam perkara aquo Pihak yang menyerahkan piutang adalah Tergugat II untukkepentingan sendiri, seharusnya untuk dan atas nama HutamaBinamaint Joint Operation sebagaimana tersebut dalam (SPK) Nomor004/TDP/SPK/ PMBG/I/1996 tanggal 7 Februari 1996;Berdasarkan halhal yang diuraikan dalam huruf A dan B di atas, makayang berwenang bertindak untuk menyerahkan piutang atas namaPenggugat adalah Hutama Binamaint Joint Operation itu sendiri atauTergugat Il secara bersama sama/tanggung renteng dengan TurutTergugat

Poin (2) Poin (3) & poin (4) = Poin (5)Dan hutang tersebut tidak kepada Terbanding II tetapi kepada Turut Tergugatl/Turut Terbanding yaitu HutamaBinamaint Joint Operation yang merupakankerjasama patungan antara Terbanding II dan Turut Terbanding II;2.

Hutama Bina Maint Joint Operationharuslah dirinci dan diteliti terlebin dahulu apakah hutang tersebut yangsebagian merupakan piutang Turut Terbanding selaku swasta asingmerupakan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 49 Prp Tahun 1960. Hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tinggi;4.

Eka PendawaSakti melalui Standard Chartered Bank ke joint account No.29099611 milik paraPenggugat dan II yang dikelola Tergugat pada tanggal 11 Maret 2003;Bahwa uang/ dana yang ditransfer oleh PT. Eka Pendawa Sakti melaluiStandard Chartered Bank tersebut yang ditujukan ke rekening gabungan (jointaccount) No.29099611 milik para Penggugat dan II yang dikelola Tergugat ,ternyata baru dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Joint account paraPenggugat dan II pada tanggal 18 Maret 2003;Hal. 2 dari 31 hal.

Eka Pendawa Sakti ke dalamrekening gabungan (joint account) No.29099611 milik para Penggugat dan IItepat pada waktunya, sehingga dana tersebut tidak efektif, telah mengakibatkanBilyet Giro Bilyet Giro dari joint account tersebut yang dikeluarkan dandiserahkan para Penggugat dan II untuk pihak ketiga, knususnya :e No. 979842, tertanggal 11 Maret 2003 sebesar Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah);e No.673604, tertanggal 06 Maret 2003 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua jutarupiah);e No.822485, tertanggal 11 Maret

No. 572 PK/Pdt/2010rekening koran (joint account) mereka di P.T. Bank Danamon (Tbk.) Cabangpembantu di Jalan Jend. A. Yani No.74 Medan;Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi halhal tersebut dikemudian hari;Demikianlah pengumuman pernyataan minta maaf ini kami sampaikan, agardiketahui oleh masyarakat luas.Hormat Kami,P.T. Bank Danamon (Tbk.),Direksi6.

Bahwa Judex Juris dan atau Judex Facti juga khilaf dan kelirudengan tidak mempertimbangkan bukti P8 yang identik denganbukti T1 dan T2, karena nyata Rekening Koran No. 2909611adalah JOINT ACCOUNT antara Eddy Chandra dengan AchmadChandra yang secara bersamasama ditandatangani berdua.Dalam ketentuan huruf J dari bukti T2 poin 1 a diatur bahwa"status rekening gabungan "ATAU" (joint account "OR")Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukanoleh salah satu pembentuk rekening gabungan;

Bahwa sesuai dengan hakikat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,dalam Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank Danamon (vide :bukti P8/ T1 dan T2) telah disepakati bahwa "status rekeninggabungan "ATAU" (joint account "OR") : Pemberian Instruksikepada bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satupembentuk rekening gabungan";3.

Perusahan Gas Negara (Persero) /Turut Tergugat Il ditahun 2006 berupa kontrak pemasangan saluranpipa gas dari Grissik sampai dengan Pagardewa (+ 196 Km) ; Para Tergugat bersama dengan Turut Tergugat membentukkerjasama Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation CRW, yang kemudian Joint Operation CRW tersebut,menyanggupi pekerjaan Turut Tergugat Il berupa pemasangansaluran pipa gas Grissik sampai dengan Pagardewa, sebagaimanaHal 2 dari 84 hal. Put.

No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.dalam Kontrak Nomor : 002500.PK/243/UT/2006, tanggal 28Febrilari 2Q06 j~mn nn ne tte untuk pengerjaan pemasangan saluran pipa gas, dibutuhkanperalatan / mesinmesin yang mendukung pekerjaan pemasangantersebut dan oleh karenanya guna memenuhi kebutuhan tersebut,akhirnya Para Tergugat kembali membentuk Joint Operation denganmenamakan dirinya Joint Operation WIRA Joint Operation WIRA inilah yang kKemudian cikal bakal kerja samaantara Para Tergugat dengan Penggugat dalam penyewaan

Winatek Widita,selanjutnya disebut Joint Operation CRW. Berdasarkan PerjanjianHal 24 dari 84 hal. Put. No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.No. 002500.PK/243/UT/2006 tanggal 28 Februari 2006 antara PT.PGN dengan Joint Operation CRW, paket pekerjaan tersebut di ataswajib dilaksanakan oleh Joint Operation CRW secara lengkaptermasuk selurun pekerjaan sipil dan pemasangan mekanikal dia. Adapun mengenai Joint Operation WIRA yang merupakan jointoperation bentukan antara PT.

Perusahaan Gas Negara(Persero) / Turut Tergugat Il ditahun 2006 berupa kontrakpemasangan saluran pipa gas dari Grissik sampai denganPagardevwa (+ 196 Km) ; 20 on nnn nn nnn nnn Para Tergugat bersama dengan Turut Tergugat membentukkerjasama Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation CRW, yang kemudian Joint Operation CRWtersebut, menyanggupi pekerjaan Turut Tergugat Il berupapemasangan saluran pipa gas Grissik sampai denganPagardeva, sebagaimana dalam Kontrak Nomor002500.PK/243/UT/2006

, tanggal 28 Februari 2006 ; untuk pengerjaan pemasangan saluran pipa gas, dibutuhkanperalatan / mesinmesin yang mendukung pekerjaanpemasangan tersebut, dan oleh karenanya guna memenuhikebutuhan tersebut, akhirnya Para Tergugat kembalimembentuk Joint Operation dengan menamakan dirinya JointOperation WIRA ; 727" 222 222 non ne nen Joint Operation WIRA inilah yang kemudian cikal bakal kenasama antara Para Tergugat dengan Penggugat dalampenyevaan alat / mesinmesin berupa Rental PipelineEquipment / Contruction

account ituyang tercantum sebagai pemegang hak, hanya cukup ditanda tangani olehseorang pemegang hak ; Bahwa prosedur pengambilan wang yang berupa joint account itu sebelumtahun 2010 pengambilan uang yang berupa joint account harusmemberitahukan terlebih dahulu kepada POERWANTO ; Bahwa joint account itu merupakan rekening perusahaan ; Bahwa rerdakwa melakukan pengambilan uang / dana sebagai berikut :Pengambilan dari Bank BNI sebesar Rp 600.000.000,Pengambilan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp 63.000.000

Jadiini merupakan pemindah bukuan rekening Bank ;e Bahwa yang dimaksud dengan joint account adalah rekening bersama ;e Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa merupakan joint account ;e Bahwa untuk mencairkan joint account itu bisa dilakukan hanya olehsalah seorang pemegang hak saja ;e Bahwa apabila pencairan / penarikan wang berjumlah lebih dari Rp50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) maka diperlukan syarat :2.1.

Jika joint account ( rekening bersama ) maka ada duanama yaitu ............ or woe...

Account atas nama PURWANTO or PAULUS adalahbermula dai Joint Account atas nama PURWANTO or SLAMET padatahun 2005.

Adapun joint account atas nama PURWANTO or PAULUSdibuat pada tanggal 20 April 2009 setelah SLAMET, yaitu ayah terdakwa,meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009 ;Bahwa dana yang ada pada joint account ini ada wang perusahaan ;Bahwa uang yang ada dalam joint account ini digunakan pada tahun 2004 2005 dipinjamkan kepada para agent dengan maksud untuk memajukanperusahaan.

tetap ditahan Kota ;

Bahwa sebagai realisasi dari adanya korespondensi tersebut diatas dan untukmelaksanakannya maka para pihak membuat Perjanjian Joint Operation(JO) pada tanggal 25 Februari 2009 (vide Bukti P 3 a) yang kemudiandinotarisir pada tanggal 19 Maret 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 13 (videBukti P 3 b).5.

Akta Notaris No: 13 tertanggal19032009 tentang Joint Operation; (b) Perjanjian Subcontractor tentangConstruction SubContract Quay Wall tertanggal 25022009; serta (c) Letterof Intent tertanggal 05022009 dan Letter of Intent tertanggal 04022009.6.

SaipamAsliIndonesia kepada Paicentini Contruzioni S.P.A.P2a CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 4 Pebruari 2009P2b CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 5 Pebruari 2009P3a AsliPerjanjian Joint Operation (JO) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni S.P.A. dengan PT.Multi Adverindo.P3b AsliAkta Notaris Reno Chryssanti Hera Medianova, SH No.13 tertanggal 19 Maret tentang Joint OperationAgreement.p4 CopyPerjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni

SAIPEM Indonesia;Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Keterangan bukti T 3a s/d T4b:Membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui untukmelakukan kerja sama guna pekerjaan konstruksi Quay Wall yang berlokasi dijKarimun, dimana sebagai pemilik Proyek tersebut adalah

SAIPEM IndonesiaAkta Notaris No. 13 tanggal 19 Maret 2009 tentang JOINT OPERATIONAGREEMENT, yang dibuat dihadapan Reno Chryssanti Hera Medianova, S.H.

Hal ini menunjukkan bahwaTerbanding tidak memahami konsep Joint Operation ("J.O.") ;Bahwa perlu Pemohon Banding berikan penjelasan mengenai konsep J.O. yangbenar adalah sebagai berikut :1. Pembentukan "Joint Operation" ("J.O.") ;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan kepadaTerbanding bahwa PT. Dyno Nobel Indonesia dan PT. Dahana (Persero)sepakat untuk membentuk J.O., sesuai dengan Joint Operation Agreementantara PT. Dahana (Persero) dan PT.

Dahana (Persero) danPemohon Banding sepakat untuk bekerja bersama di dalam bentukkerjasama yang dikenal dengan "Joint Operation" ;Bahwa untuk itu, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjianJoint Operation dengan nama "Joint Operation Agreement untuk pengadaanOnshore services kepada PT NNT. Agrement ini telah kami serahkankepada Terbanding selama proses pemeriksaan dan penelitian.

Berdasarkanagreement ini pun jelas bahwa yang melakukan penyerahan JKP/BKPkepada PT NNT adalah Joint Operation yaitu PT Dyno Nobel IndonesiaDahana (Persero) 1.0 ;Bahwa bentuk kerjasama ini adalah Joint Operation, dan oleh karena JointOperation bukanlah "Badan" menurut UndangUndang PPh makapenghasilan/revenue yang akan diperoleh oleh Joint Operation (J.O.) harusdikembalikan kepada masingmasing anggota dari J.O tersebut untukdilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan dari masingmasing anggotaJ.O. yang

Bentuk kerja samatersebut dikenal dengan sebutan Joint Operation ("J.O.").

Olehkarena itu Joint Operation tidak berkewajiban untuk menyampaikan laporandan membayar PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29" ;Butir 3 huruf c berbunyi :"Pemberian NPWP terhadap Joint Operation adalah sematamata untukkeperluan pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21. 23. 26 serta Pajakpertambahan Nilai.

industri perusahaan sekuritas untuk menentukanpersentase proporsional dari biaya perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual belisaham;bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP00123/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011tanggal 21 April 2011 dinyatakan antara lain bahwa Penyesuaian Fiskal Positif atas ProporsionalBiaya adalah sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding Rp 0Menurut Terbanding Rp 26.263.581.866,00Koreksi Rp 26.263.581.866,00bahwa penghitungan proporsional pembebanan Biaya Bersama (Joint

yang dapat dikurangkan 47,24 % x Rp49.781.439.094,0 = Rp 23.517.857.228,00Biaya yang tidak dapat dikurangkan 52,76 % x Rp49.781.439.094,00 = Rp 26.263.581.866,00bahwa Terbanding membatalkan sebagian koreksi tersebut di atas karena terdapat kekeliruandalam menghitung Biaya Bersama yang dialokasikan sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000sebagai berikut :1 Proporsional Biaya :Biaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkan cfm SPHP Rp 26.263.581.866Koreksi yang dibatalkanTotal Joint

Cost Rp 31.616.637.206% Biaya yang tidak dapat dikurangkan53,98 % Rp = 17.067.570.412 Rp2 Koreksi atas penghapusan piutang tak tertagih Rpbahwa Terbanding berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1261/WPJ.07/2012tanggal 16 Juli 2012 melakukan penghitungan ulang atas perhitungan Proporsional PembebananBiaya Bersama (Joint Cost) berdasarkan PP Nomor 138 Tahun 2000 sebagai berikut :9.196.011.454153.220.604 Total Biaya yang diproposional (setelah koreksi fiskal) adalah :Harga Pokok Penjualan

31.336.133.668,00RpPenyesuaian Fiskal cfm Pemohon BandingPenyusutan Aset Tetap (198. 104.697,00)RpImbalan Kerja (88.087.839,00)RpRp 31.049.941.132Biaya Usaha Lainnya 18.445.305.426,00RpPenyesuaian Fiskal cfm Pemohon BandingPenghapusan Piutang Tidak Tertagih (17.664.528.617,00)RpTax Expenses ( 148.040.188,00)RpOther Tax Expenses (66.040.547,00)Rp Rp 566.696.074,00Rp 31.616.637.206bahwa Total Biaya Bersama (Joint Cost) sebesar Rp31.616.637.206,00 sama dengan total jointcost menurut Pemohon Banding

cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepadamasingmasing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaranatau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilan tersebut, dapatdilakukan

Perhutani (Persero) Jawa Timur untuk melayani bahan baku kayubundar Jati kepada PENGGUGAT, sebagaimana Surat Facsimile Nomor: 81/FX/nd/Dir,tertanggal 29 Agustus 2001, Perihal: Joint Venture PT.

Akta pendirian Perusahaan Patungan (Joint Venture) tersebut harusberbahasa Indonesia.Namun faktanya, antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSItidak pernah membuat akta pendirian Perusahaan Patungan (Joint Venture) tersebut.

akan melakukan kerjasamadengan cara membentuk Perusahaan Patungan (Joint Venture) dengan pihak lain(termasuk in casu, PENGGUGAT KONPENS)).

TERGUGAT telah menyerahkan Pendahuluan Penyertaan Modal KerjaPerusahaan Patungan (Joint Venture) antara TERGUGAT !

Bukti P65 : Foto copy sesuai asli, Surat No.283UV/SWM/V/2005, tanggal 9Mei 2005, Perihal : Somasi ll Pembentukan PerusahaanPatungan (Joint Venture) PT. Saptawahana Muia ;66. Bukti P66 : Foto copydari fotocopy,Surat No.290/JV/SWM/X1/2005,tanggal 15 November 2005, Perihal : Kelaniutan/KetegasanPembentukan Perusahaan Patungan (Joint Venture) PT. SaptawahanaMulia;67.

Menetapkan barang bukti berupa:- 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat Bruto 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram, dan setelah dikembalikan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan bersisa seberat 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;- 1 (satu) kota rokok merek Joint Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menyatakan barang bukti : 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis ganja yang terobungkus dengankertas warna cokelat dengan berat Bruto 11,85 (sebelas komadelapan puluh lima) gram, dan setelah dikembalikan LaboratoriumForensik Polri Cabang Medan bersisa seberat 5,38 (lima koma tigapuluh delapan) gram; 1 (satu) kota rokok merek Joint Mild.Dirampas untuk dimusnahkan4.

Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1ELVIN SUHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2016sekitar pukul 13.30 wib di belakang rumah milik terdakwa yang terletak diGampong Simpang Lhee Dusun Peutua Abdullah Kecamatan Langsa BaratKota Langsa;Bahwa saat ditangkap, telah disita dari terdakwa 3 (tiga) paket/oungkusnarkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna cokelat dan 1(satu) kotak rokok merek Joint

RIZKY AQMAL YUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2016sekitar pukul 13.30 wib di belakang rumah milik terdakwa yang terletak diGampong Simpang Lhee Dusun Peutua Abdullah Kecamatan Langsa BaratKota Langsa;Bahwa saat ditangkap, telah disita dari terdakwa 3 (tiga) paket/oungkusnarkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna cokelat dan 1(satu) kotak rokok merek Joint Mild dimana keseluruhan disita dari

untuk menggunakan narkotika jenis Ganjatersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge)Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis ganja yang terobungkus dengankertas warna cokelat dengan berat Bruto 11,85 (sebelas komadelapan puluh lima) gram, dan setelah dikembalikan LaboratoriumForensik Polri Cabang Medan bersisa seberat 5,38 (lima koma tigapuluh delapan) gram; 1 (satu) kota rokok merek Joint

Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengankertas warna cokelat dengan berat Bruto 11,85 (sebelas koma delapanpuluh lima) gram, dan setelah dikembalikan Laboratorium Forensik PolriCabang Medan bersisa seberat 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) kota rokok merek Joint Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.6.

Nomor 271 K/Pdt/2015mendalilkan tentang halhal yang menjadi objek sengketa (obyeksengketa), sebagai berikut:a.Pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi;. Pembentukan perusahaan patungan (joint venture) tersebut hinggasaat ini belum juga mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat Konvensi;.

Suatu hal tertentu: Dalam perjanjianperjanjian dimaksud sangatjelas bahwa para pihak telah sepakat untuk melaksanakankerjasama usaha industri kayu dalam rangka pendirian perusahaanpatungan (joint venture);d. Suatu sebab yang halal: Latar belakang dibuatnya perjanjianperjanjian dimaksud adalah adanya iktikad baik dari masingmasingpihak untuk bekerjasama dalam usaha industri kayu dalam rangkapendirian perusahaan patungan (joint venture);.

Tergugat telah menyerahkan Pendahuluan Penyertaan ModalKerja Perusahaan Patungan (Joint Venture) antara Tergugat denganPenggugat sebesar Rp8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus jutarupiah) ....

venture), sehingga perusahaan patungan(joint venture) dimaksud tidak pernah terbentuk;Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 70 tanggal 17 Oktober 2003 Jo.

Pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antaraPenggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;b. Pembentukan perusahaan patungan (joint venture) tersebut hinggasaat ini belum juga mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat Konvensi;c. Penggugat Konvensi mempermasalahkan bahan baku kayugergajian jati dan bahan baku kayu bundar jati, yang menurutPenggugat Konvensi, quad non, tidak disediakan oleh Tergugat Konvensi;d.

Putusan Nomor.808 B/PK/PJK/201118181415(US$ 336,000.00 US$ 33,600.00 US$ 51,800.00) berasal dari perkalian 45%dari gross revenue ataukah berasal dari perkalian 45% dengan profit/loss project;Bahwa atas transaksi dengan Minerals Operations Executive Limited (Minopex),berdasarkan penelitian terhadap Joint Operation Agreement antara PT.

PT.John Holland Constructions Indonesia) dengan Minerals Operations Executive(Minopex ) melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untukmenggarap Boot Contract yaitu Kontrak antara antara PT. John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akan dibelidengan zero profit markup basis;dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa

JHCI (Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex;dalam Joint Operation ini dibentuk struktur manajemen tersendiri yang terdiridari (i) Parties, (4i) Supervisory Board (3 anggota dari PT.

JHCI (TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 1 anggota dari Minopex),(iii) Project Manager, (iv) Site Process Operation's Office;business relationship antara pihakpihak yang terlibat atau masingmasing pihakdan Joint Operation berbasis pada pro rata joint baik resiko maupun reward;Bahwa setelah Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 tersebut di atasterdapat agreement berupa Royalty Agreement antara PT.

Menetapkan barang bukti berupa :150 (seratus lima puluh) bungkus @ 20 batang rokok Merk MIERAH DELIMAA; 60 (enam puluh) bungkus @ 20 batang rokok merk MILYAR/MILIONER 90 (Sembilan puluh) bungkus @ 20 batang rokok MD MIERAH DELIMAA; 130 (seratus tiga puluh) @ 20 batang bungkus rokok merk JOINT; 1 (satu) lembar kertas bertuliskan callsheet harian sales ALPA;1 (satu) buah Tas Pos yang bertuliskan MD;1 (buah) Telepon Seluler merek i-Cherry model C126 dengan nomor imei1 355201262082097 dan imei2

Dari seseorang bernama PUTRA tersebut terdakwa menerima barang beruparokok merek Joint yang juga tidak dilekati pita cukai untuk dijual.

ANDI, sedangkan merek Joint sebanyak 20 (duapuluh) slop saya tidak tahu siapa pemiliknya.

PUTRA menawarkan kepadaTERDAKWA untuk menjual rokok merek JOINT sebanyak 20 (dua puluh) slop(200 bungkus), karena TERDAKWA butuh uang untuk menutup kredit sepedamotor maka TERDAKWA menerimanya.

PUTRA adalah sales rokok juga sepertiTERDAKWA, biasanya dia menjual rokok dengan merek JOINT dan HAMMER.TERDAKWA kenal dengan dia baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sewaktuTERDAKWA mau menjual rokok di daerah Jamur Labu, Kota Langsa danTERDAKWA bertemu dengan Sdr. PUTRA sambil bertukar informasi mengenairokok yang kami bawa masingmasing.

DIMAS, kecuali untuk merek JOINT adalah milik Sdr.PUTRA.Bahwa TERDAKWA menyatakan Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor polisiBL 3959 Fl dengan STNK Nomor 0163330/AC/ yang berlaku sampai dengan tanggal24/07/2019 tersebut adalah milik TERDAKWA.

pada tanggal 16 Agustus 2005 Panitia Pengadaan telahmelaksanakan pengumuman prakualifikasi pelelangan umumpaket kegiatan Tahun Jamak dengan sumber dana APBDProvinsi Sumatera Selatan TA. 2005 2008 khususpembangunan jalan Palembang Tanjung Api api di HarianRakyat Merdeka dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp360 miliar, namun karena adanya persyaratan tambahanberupa keharusan joint operation maka perusahaan yangdinyatakan lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasihanyalah 6 perusahaan, yang salah

Chandratex Indo Artha (CIA) milikCHANDRA ANTONIO TAN yang melakukan kerjasama operasi(joint operation) dengan ABDUR RACHMAN dari PT. WijayaKarya (WIKA) dan DJOHAN TEGUH SUGIANTO dari PT. TeguhRaksa Jaya (TRJ).

YUSUF USMAN dan RUSMAN NUDINbahwa CHANDRA ANTONIO TAN berkeinginan untukmengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Palembang TanjungBahwa pada tanggal 7 Nopember 2005 sampai dengan 14Nopember 2005 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 5perusahaan joint operation yang memasukkan dokumenpenawaran dalam Proyek Pembangunan Jalan PalembangTanjung Api api, yang hasilnya yaitu) perusahaan jointoperation PT.

WIKACIATRJ joint operationdengan nilai kontrak sebesar Rp 345.956.550.000,00(tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus limapuluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)sepanjang' 68,8 Km dan jangka waktu pelaksanaanpekerjaan selama 900 hari kalender sejak diterbitkannyaSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai denganpekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya (PHO),dengan design timbunan dan pengerasan jalan.Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2006 melalui Surat Nomor:600/298/PU.BM

Agustus2007, dan Kontrak Induk ke 6 Nomor:620/Pemb/Wil.11/1DK/04.f/111/2008 tanggal 24 Maret2008, sehingga berdasarkan amandemen kontrak induktersebut maka nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp345.956.550.000,00 berubah menjadi sebesar Rp344.351.631.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliartiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluhsatu ribu rupiah), namun panjang jalan yang semula 68,8Km berubah menjadi sepanjang 58,650 Km.Bahwa perusahaan joint operation PT.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan padapokoknya bahwa Kesepakatan Bersama aquo telah dibuat sesuai denganketentuan hukum dan bukan suatu perbuatan melawan hukum denganalasanosebagai berikut:bahwa Kesepakatan Bersama tersebut merupakan sebuah janjiantara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukanpenunjukan seorang pihak ketiga menjadi Operator Wilayah KerjaLanggak, yaitu PT SPR Langgak, dan hanya dimaksudkan untukmenjadi Kesepakatan Pendahuluan dari Perjanjian KerjasamaOperasional (Joint

Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut adalah sah dan sampai saatini belum pernah dibatalkan atau batal demi hukum, sehinggaperjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihakharuS memenuhi janjijanjinya, dan perjanjian tersebut telahmenetapkan hak dan kewajiban para pihak;@ Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dilandasi dengan itikad baikdan telah melaksanakan azas kepatutan dan seimbang antara hakdan kewajiban kepada masingmasing pihak dan telah memenuhirasa keadilan;5 Bahwa terkait dengan Joint

Operation atau joint venturer sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah tersebut, oleh karena dalam pasal 6 Kesepatan Bersamatelah ditegaskan bahwa PT SPR dan KCL akan membuat dan menandatangani Joint Operating Agreement ( JOA) artinya kesepakatan bersamatersebut baru menyepakati untuk membuat Joint Operating Agreement;Menimbang, bahwa kesepakatan bersama ( bukti P.6/T.I3)merupakan kelanjutan dari Kontrak Bagi Hasil diantara Badan PelaksananKegiatan

BP MIGAS) dan PT SaranaPembangunan Riau dan Kingswood Capital LTD ( bukti T.I2) yang diawallidengan adanya Surat dari Gubernur Riau ( bukti T.Il2 s/d T.1I5) dan dengandiratifikasnya/ disetujuinyai Kesepakatan Bersama dalam RUPS Luar Biasayang juga dihadiri oleh Gubernur Riau melalui Kuasanya, maka jelasGubernur telah menyetujui kesepakatan bersama tersebut baik melalui buktiT.I2, bukti T.ll2 S/d T.1Il5 maupun bukti T.ll 9B);Menimbang, bahwa meskipun menjadi alasan Penggugat dalamgugatannya bahwa Joint

Operation Agreement tersebut sampai saat inibelum dibuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Kesepakatan Bersama,hal tersebut merupakan pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihakHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 413/PDT//2021/PT.DKIyang berakibat wanpretasi tergantung pihak mana yang tidak maumelanjutkan pembuatan Joint Operation Agreement dan bukan merupakanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam kesepatan bersama huruf C telahditegaskan bahwa sebagai pemegang Participating Interest