(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksimengenai Perubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International,padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankanHalaman 3 dari 38 hal.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

dari jabatan sebagai anggota DireksiPerseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum

, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapbkan dalam undangundangini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012Penggugat telah menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja

No. 119/PID/2014/PT.DKIPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di PT. Purnama Putra Mandiri. Yang selanjutnyaditerbitkan dalam AKTA Nomor : 64 tertanggal 31 Januari 2009;Adapun Susunan Pengurus perusahaan PT.

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PT. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Hal 3 dari 14 hal Put. No. 119/PID/2014/PT.DKIBahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelihnatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telan melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Multipolar Technology untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT.Multipollar untuk pengerjaan proyek pengadaan batterey hp Nokia.

Bahwa melalui RUPS PT. Rumah Sakit Haji Jakarta AktaNo. 17 Tanggal 14 Maret 2007, oleh Yualita Widyadhari,SH, Notaris di Jakarta jo Keputusan Dewan Komisaris PT.Rumah Sakit Haji Jakarta No. 001/DK/RSHJ/SK/III/ 2007tanggal 15 Maret 2007 jo Keputusan Menteri Agama RI No.64 Tahun2007 tanggal 13 Juli 2007, telah ditentukan sebagaiBOrikKUtt ( see sees sens seme 3Pelaksana Harian Direksi Penggugat adalah dr.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tersebut telah terdapatkekhilafan dalam penerapan hukumnya, yaitu~ = mengenaiPasal 80 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu) tidak memanggil Komisaris dan Direksiuntuk didengar keterangannya, dan salah pihak yaituDepartemen Agama dijadikan sebagai Termohon padahalbukan sebagai Pemegang Saham lagi melainkan BadanPengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), oleh karenanya padatanggal 19 Maret 2008 (sebelum kedua RUPSLB dilakukan)telah diajukan

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

ZEN Nomor 55 Tahun 2006yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembarsaham kepunyaan HADI TRISTIONO kepada Terdakwa Il MUHAMMADRYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMDJBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual BeliSaham di Notaris M.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/N/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota Dinas

BAMBANGSUTEDJO telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham(RUPS) luar biasa PT.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/IN/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota

Resources BolaangMongondow mengundang PT Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut:a. Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagaiagen untuk kepentingan para kreditor yang dijamin, sebagaimanadisyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat. Sungguhsikap yang arogan perlakuan Tergugat Ill selaku pemegang sahammayoritas terhadap Penggugat yang hanya pemegang saham minoritas;9. Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat III yang meminta persetujuanPenggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan sebagian besar atauHalaman 4 dari 28 hal.Put.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I:Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah menyetujui semua agenda RUPS danTergugat karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.Seharusnya Para Tergugat mengerti bahwa harta kekayaan Perseroan tidakbisa dijaminkan apabila harta tersebut masin dalam status sengketa dipengadilan;Bahwa berdasarkan

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% Saham PT Newmont Mongondow Mining dalam KontrakKarya PT Newmont Mongondow Mining tahun 1997;b.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong = Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% (dua puluh persen) saham PT Newmont MongondowMining;b.

Zaenal Abdi, csdalam RUPS secara sirkulir oleh YSPT sebagai pemegang saham Mayoritas(99,99%) dan Tuan Gunanda (0,01% ) adalah sbb:a.

SPM (tidak cukuphanya melalui organ perseroan RUPS saja), sebagaimana diatur dalam AD danART. Bagaimana jika kenyataannya bahwa Direksi dan Komisaris PT SPM tidakbersedia untuk menyetujui pengalihan saham tersebut? (karena tidak maudiberhentikan sebagai Direksi dan Komisaris PT SPM ?)

Terpaksa dalam keadaan force majeure, YSPT sebagai pemegang sahammayoritas hanya dan harus menggunakan persetujuan melalui RUPS saja,karena mustahil mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direksi danKomisaris (Zaenal Abdi, cs) yang tidak mau diberhentikan sebagai organperseroan/ PT SPM. Dipanggil untuk menghadiri RUPS pun Zaenal Abdi cstidak mau datang, maka terpaksa RUPS diadakan secara sirkuler.Berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Padahal UUPT tidak mengatur demikian;Oleh karena itu, Pengalinan Saham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetio kepadaTuan Gunanda terpaksa dilakukan melalui RUPS secara Sirkuler karenadengan cara apapun Zaenal Abdi, CS selaku Direksi dan Komisaris PT.SPM tidak mau menandatangani Surat Persetujuan Pengalihan satu lembarSaham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetyo kepada Tuan Gunanda.Mengapa hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yangMengadili dan Memeriksa Perkara ini baik di Tingkat Pengadilan

Menurut Pasal iniDireksi dapat diberhentikan oleh Pemegang Saham karena Pemegang Sahammempunyai Kewenangan melalui Organ RUPS dan hal ini merupakanKekuasaan yang melekat secara "Inherent" dan tidak dapat dicabut olehsiapapun;Oleh karena itu sangat beralasan jika YSPT memberhentikan Zaenal Abdi, Csselaku Direksi dan Komisaris PT. SPM karena Zaenal Abdi cs telah melakukanhalhal sebagai berikut:1. Melakukan Tindakan yang merugikan Perseroan/PT. PSM;2.

Bahwa berdasarkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1)(2);(1)Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.(2)Dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Dan Pasal 69 ayat (1)(6);(1)Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan

dalam 2(dua) surat kabar harian.halaman 6 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYK(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai haridilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetapsah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yangmewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengansuara bulat.Bahwa PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan MyraPurnamasarl) sebagai pemilik 100 (Seratus) lembar saham pada NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerimasurat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akandilaksanakannya RUPS.Maka RUPS yang diadakanoleh TERGUGAT (Sukrisno Wibowo)tertanggal

Bahwa RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demihukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diamdim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.25. Bahwa dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember2000, TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwadirinyabertindak sebagai kuasa dari NV.

JBBM) yangmenyebutkan persetujuan RUPS untuk mengalihaknsebagian Saham dari Edward Dirk Nicolaas Helanthalaman 20 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYKMuller atau anggota keluarga lain kepada GijsbertusClemens Fransiscus Wilmink .

Ex-Kepala Kantor Cabang Tirtamulya;

LKM Karawang di Kabupaten Karawang tertanggal 11 Januari 2018;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang Kabupaten Karawang;

LKM Karawang Tahun Buku 2017;

DianFortuna Erisindo dan PT.Gala Bumi Perkasa adalah tindakan yang tidak ada dasarhukumnya karena yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannyaperseroan hanyalah organ perseroan yaitu komisaris dan RUPS. Lebih lebih ParaPelawan mempersoalkan tentang Persetujuan RUPS adalah tindakan konyol, karenaPara Pelawan tidak memiliki Legalitas terhadap Urusan / Tindakan Hukum RumahTangga Perseroan.

Dian Fortuna Erisindo TIDAK PERLUMEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasall02ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian FortunaErinsindo) melalui RUPS luar biasa pada tanggal 31 Maret 1997. Sehingga jikapembagian warisan atas harta peninggalan termasuk saham yang pembagianHalaman 29 dari55 Putusan No. 63/Pdt.Plw./2016/PN.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luar biasapada tanggal 31 Maret 1997,Bahwa Obyek sengketa adalah aset dari PT.

Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidak mengaturperbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehan haknya atas namaaim. H.Iskandar menjadi atas nama PT. DIAN FORTUNA ERISINDO.14. Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) dengan15.menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan saham atasnama aim. H.

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,RUPS Tahunan yaitu membuat laporan tahunan dan RUPS Luar Biasayaitu membuat halhal diluar laporan tahunan ; Bahwa RUPS tahunan bertugas menerima laporan dari Direksi,sedangkan RUPS Luar Biasa membahas setiap perubahan badanhukum harus melalui RUPS, seperti perubahan nama, tempat ; Bahwa RUPS Luar Biasa mekanismenya setiap pelayanan Sahamharus ada pemanggilan oleh Direksi, Komisaris minimal 10% (sepuluhpersen) pemegang Saham harus hadir ; Bahwa RUPS dapat dilaksanakan

RUPS dapatdilaksanakan ditempat tertentu dan hadir pula disana Notaris dan 3.RUPS dapat dilaksanakansecara sirguler yaitu dengan membuatpernyataan yang beredar ditanda tangani oleh Pemegang Sahammasingmasing ; Bahwa RUPS dibawah tangan tidak memberi jaminan saat ditandatangani, tapi dalam prakteknya surat disiapbkan Pemegang Sahamdatang mengecek, setelah disetujui baru ditanda tangani ; Bahwa apabila pemegang saham 5 (lima) orang, 3 (tiga) orangkerja di denpasar dan 2 (dua) orang di Surabaya, yang

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015 ;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015 ;18.

Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.

semua Pemegang Saham ; Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, RUPS di bawah tangganumum dilakukan, dan sepanjang ditandatangani oleh para pemegang saham,BA RUPS tetap sah, masalah diakui atau tidak tandatangan yang terdapat disurat tersebut harus dibuktikan melalui pengadilan ;Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.

ANDALAN BUMI SEMESTA, selainitu tidak ada RUPS/RUPSLB PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahankesalahanHal 8 dari22 hal Put Nomor 172/PDT/2016/PT.DKIsebagaimana yang didalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakanTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direkrtur pada PT.

ANDALAN DUNIA SEMESTA) tersebutmengalami kemajuan bahkan mendapatkan nilai keuntungan denganbertambahnya modal dan aset hingga pada tahun 2009 Tergugatmenyerahkan kembali perusahaan tersebut melalui RUPS pada tanggal 2Desember 2009 sebagaimana termaktuob dalam Akta Nomor 5 Berita AcaraPerseroan Terbatas PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA, tertanggal 2 Desember2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ESTHER DANIAR ISKANDAR,SH. Penyerahan mana disaksikan oleh Bapak SURYA (selaku owner/pemilikPT.

Halini membuktikan bahwasanya Penggugat berupaya cuci tangan denganmenuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karenanya Tergugat mensomir Penggugat atas dalilnya point 3 dan point4 tersebut di atas. 20520 222 02 son one nanoBahwa fakta hukum tidak ada RUPS yang menyatakan bahwa Tergugattelah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yangdidalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakan Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Penggugat, dan terlebih lagiTergugat

Bahwa dalil Penggugat point 6 tersebut di atas adalah dalil yangmengadaada karena tidak berdasar hukum karena tidak ada hasil auditdari akuntan publik independen yang menyatakan perusahaan(Penggugat) menderita kerugian sebesar Rp 184.568.963.904, (seratusdelapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilanratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) dan tidak adapula pernyataan keputusan rapat dalam RUPS perusahaan yangmenyatakan kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan

Dengan kata lain, untuk menentukan adanya suatu kerugian harusdisahkan terlebih dahulu melalui RUPS dan audit akuntan publik.Bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatanmelawan hukum atau sebaliknya tidak ada kerugian akibat langsung yangtimbul dari perbuatan melawan, maka sudah selayaknya Gugatan a quoditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;(ii) Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;(ili) Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan/menjual

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kKembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;5. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Tahun 1995 mereka tidak dapathadir dalam rapat Pendiri atau RUPS, sehingga karena itu pula notulen rapatpendiri PT. Fitnessindo Jayalestari tanggal 20 Maret 2002 dan Tambahankeputusan rapat pendiri PT.

(Persero) PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PT.BTDC) merugikan karena kesalahan atau lalai menjalankan tugasnya dalamhal ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengantidak adanya RUPS, berarti PUTU AGUS ANTARA, Dipl.

Garuda Adhimatra dalam membuat KesepakatanBersama tanggal 29 Mei 2002 mengenai percepatan pembayaran utangsudah berdasarkan RUPS yang RUPSLB tanggal 30 April 2001, dimanadalam lampiran Berita Acara RUPSLB tersebut yang juga ditandatanganioleh NYOMAN NUARTA sebagai Pemegang Saham dijelaskan RENCANAPENDAPATAN DANA INVESTASI TAHUN 2001 2008, yakni "PT.

GAM yang telah mendapatpersetujuaan RUPS PT. GAM.Bahwa karena pembuatan Kesepakatan Bersama antara PT. GAM denganPT BTDC telah didasarkan pada RUPSLB tanggal 30 April 2001 sesuaiBerita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.

BTDC tidak termasuk perobuatan hukum yang harusmendapat persetujuan dari RUPS PT. GAM.Bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut, pihak PT. GAM dan PT.PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI, sebagian telah dilaksanakan yaituPT. GAM telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesarRp.6.000.000.000, (sesuai Bukti T.Il10 s/d T.l14 dan keterangan saksiDrs.

Atas hal tersebut, untukmemperoleh suatu fakta yang benar pada hakekatnya harus diuji, dan dalamfakta persidangan AKTA OTENTIK NOTARIS SOEKAMI sudah diuji dandijadikan dasar pemeriksaan oleh pejabat AKUNTAN PUBLIK yang sudahdisetujui oleh RUPS PT. GAM, dan kesimpulan pemeriksaan hasilnya tetapmenyatakan masih ada kekurangan penyetoran oleh PT.

., M.Kn,berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat Persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Angaran Dasar, Tertanggal 03April 2018 Nomor AHU0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan Surat Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalinaFatma Nomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030221426 tertanggal 16 April 2019 padaakta Nomor 24 tanggal 26 April 2019 yang di buat oleh Notaris TITO UTOYO, SH,mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT.

Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melaluimekanisme RUPS Tergugat Il...;c. Nama Penggugat tidak tercantum sebagai anggota Direksi dalamData Perseroan atas nama Tergugat Il yang disimpan olehKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Hukum dan HAM)Republik Indonesia (RI)...;d.

ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggotaDireksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagimemenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapbkan dalamUndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikanPerseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Ketentuan hukum di atas secara jelas mengatur bahwa anggota direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu atau setiap saat dengan menyebutkanalasannya

Kemudian dalam pasal 94 ayatpertama, bahwa direksi diangkat oleh organ tertinggi dalam PerseroanTerbatas yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Jadi menjadi direksi Perseroan Terbatas yang berhak mengangkatadalah RUPS begitu diangkat menjadi direksi baru dia sah menjalankantugas sebagai direksi Perseroan Terbatas secara resmi.

untuk mengangkat seseorang menjadiDirektur, dalam UndangUndang Perseroan Terbatas kewenangansemua ada di dalam RUPS, kalau ada seseorang menjadi Direksi tidakdiangkat melalui RUPS tidak bisa, ada ketentuan di dalam pasal 95UndangUndang Perseroan Terbatas. itu persyaratan untuk menjadiDireksi tidak dipenuhi.

Sehingga meskipun tata carapengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tidak dimuatdalam Anggaran Dasar atau aturan internal perseroan, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tetap merupakan satusatunya organ perseroan yangberwenang mengangkat, mengganti dan memberhentikan Direktur perseroantersebut bukan Tergugat saja karena ada pemegang saham Tergugat Illainnya selain dari Tergugat yang menentukan susunan Direksi dari Tergugat IIyang akan dibawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaikekuasaan

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 24November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 18 April201Dilampirkan dalam berkas Perkara.Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 420/PID/2020/PT SMGa. BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY, warna Silver metalik tahun 2010, Noka:MHFM1BA2JAK025726, Nosin: DF33983b. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY,warna Silver Metalik 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983 atas nama PT.

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal24 November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal18 April 201Dilampirkan dalam berkas Perkara.sedangkan barang bukti berupa :a. BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY,warna Silver metalik tahun 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY, warnaSilver Metalik 2010, Noka: MHFM1LBA2JAK025726, Nosin: DF33983 atasnama PT.

selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

BumiLaksamana Jaya, mulai berlaku pada akhir Maret 2009yang disahkan dalam RUPS ;Bahwa pada tanggal 6 April 2009 Tergugat selakuKomisaris Utama Cq. Sadr. Drs. H. Mukhlis, MM(Assiten II Bupati Bengkalis) melakukan RUPSLB,dengan Risalah RUPSLB berisikan keputusan, sebagaiberikuta) Pemegang Saham/Dewan Komisaris menolak LaporanPertangungjawaban yang disampaikan oleh DewanDireksi.b) Memberhentikan sementara Dewan Direksi PT.

Bumi Laksamana Jaya serta UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 #2x1'Tentang PerseroanTerbatas namun Penggugat tetap tidak mengindahkannyatermasuk mengabaikan permintaan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) dari Dewan Komisaris, karenakeadaan yang mendesak agar tidak terjadi kerugianyang lebih besar melihat tidak adanya itikat baikdan tanggung jawab Penggugat dalam mengurus~ danmengelola PT.Bumi Laksamana Jaya maka DewanKomisaris mengadakan RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnyamengusulkan

Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No.37/NDKOM/II/2009, Perihal Persiapan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham), tanggal 13 Pebruari 2009 yangditujukan kepada Dewan Direksi mengenai RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) yang akandilaksanakan =;c. Dewan Komisaris melalui Surat No.49/KOMBLJ/III/2009, Perihal Persiapan pelaksanaanRUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa),tanggal 31 Maret 2009 yang ditujukan kepadaDewan Direksi PT. BumiLaksamana Jaya ;d.

Bumi LaksamanaJaya tanggal 22 Januari 2009 PerihalPersiapan RUPS ;Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.49/Kom blj/III/2009 tanggal 31 Maret 2009Perihal Persiapan Pelaksanaan RUPS Luar BiasaBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT9T 13T 14T 1627Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.51/BLJ Kom/III/2009 tanggal O1 April 2009Perihal Pengunduran Jadwal Pelaksanaan RUPSLB ;Surat Dewan Komisaris PT.

Bumi Laksamana JayaNo.53/BLJ KOM/IV/2009 tanggal 06 April 2009Perihal Penyampaian Hasil RUPS LB ;Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana JayaNomor 34 tanggal 15 April 2009 dihadapanNotaris Rinofendi, SH. ;Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Badan Usaha Milik Daerah KabupatenBengkalis PT. Bumi Laksamana Jaya TentangUsulan Pemberhentian Tetap Kepada BupatiBengkalis Dewan Direksi Badan Usaha MilikDaerah PT.

Patra Drilling Contractor adalah tindakansewenangwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) karena untuk dapat dilakukannya RUPS maupunRUPSLB harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat(3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa RUPSLB baru bisa diadakanapabila direksi tidak mau mengadakan RUPS sesuai dengan masa waktuyang ditentukan dan atau jabatan direksi atau komisaris akan berakhir.Bahwa sedangkan

jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk diadakannya RUPS/ RUPSLB,maka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang berusaha untuk melakukandan memaksakan diadakannya RUPSLB untuk mengganti Penggugatadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang yang sangatmerugikan perusahaan dengan maksud ingin menguasai perusahaan agardapat sewenangwenang mengelola perusahaan yang dapat merugikanperusahaan dan merugikan Negara.

Bahwa indikasi tindakan kesewenangwenangan dari Para Tergugat untukmengganti Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat melalui berbagai cara,termasuk melalui rapat di luar RUPS atau Circular Resolution. Oleh sebab ituHal. 7 dari 28 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt/2014selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugatdilarang atau tidak diperkenankan melakukan rapat di luar RUPS untukmengganti Penggugat secara Circular Resolution.

DianFortuna Erisindo TIDAK PERLU MEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Halini Sesuai dengan ketentuan pasal 02 ayat (3) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian Fortuna Erisindo,dimana dalam gugat perlawanannya mempersoalkan Jual Beli obyeksengketa tidak sah karena belum ada ijin RUPS. Artinya merekamenganggap tindakan Direktur Utama telah melampaui kewenanganlUltraVires.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luarbiasa pada tanggal 31 Maret 1997.

H Iskandar sebagaiDirektur Utama PT DIAN FORTUNA ERISINDO dilakukan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPS) dengan acara penjualan lembar saham,pengunduran diri SOEPRIHARSIH selaku PELAWAN, masuknya persero baru,pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham dan perubahansusunan perseroan;Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidakmengatur perbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehanhaknya atas nama alm. H.Iskandar menjadi atas nama PT.

DIAN FORTUNAERISINDO;Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS)dengan menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikansaham atas nama aim. H.