Ditemukan 1439 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
742 — 363
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
742 — 363
INCO Tbk telah diaturdidalam kontrak karya dan dalam kontrak tersebut waktu pembayaran royaltykepada Negara adalah dalam jangka waktu tiga bulan.Bahwa setelah royalty disetorkan ke Negara melalui Bank Indonesia dan hasilnya80% diberikan kepada Daerah penghasil dan juga termasuk untuk pemerintahpropinsi sedangkan 20% diserahkan kepada pusat.Bahwa menurut ahli pembayaran royalty perusahaan tidak dapat dialinkan secaraseluruhnya atau sebagian kepada pihak lain kecuali atas izin dari menteri ESDM.Bahwa
Inco TbkY Bagi hasil antara Pemprov Sultra, Pemkab Kolaka (penghasil), Kab.Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara akan diselesaikan secarainternal berdasarkan kesepakatan bersama.Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2010, bertempat di Rumah Makan DinarMakassar, dilakukan pertemuan antara PT. INCO Tbk dan Pemkab Kolaka yangdihadiri olen Presidirnya CLAYTON ALLEN WENAS SH, EDI PERMADI, Prof.ABRAR SALENG, Bupati Kolaka ( Dr. BUHARI MATTA, SE, M.Si ) dan ATTOSAKMIWATA SAMPETODING (Presiden Direktur PT.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tahun 2009 262 — 201
- Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
.~ 39 Huruf bYang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalahangkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancangkhusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair,dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat beratserta membawa barang berbahaya, antara lain:a. barang yang mudah meledak;b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atautemperatur tertentu;cairan mudah menyala;padatan mudah menyala;bahan penghasil oksidan;racun dan bahan yang mudah menular;barang yang bersifat
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
409 — 577
409 — 577
Perlu diketahui bahwa Indonesia menjadi penghasil CPO (minyaksawit) terbesar dunia dengan produksi tahun 2009 sebesar 19,7 juta ton danmenguasai 48% pangsa pasar dunia atau apabila bersamasama denganMalaysia menguasai 86% pangsa pasar dunia (Barani, 2009).
Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — W I D O D O
352 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
352 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
ChevronPacific Indonesia, Point 2: Bahwa pada intinya menerangkanbahwa izin diberikan kepada penghasil limbah bahan berbahayadan beracun dalam hal ini adalah PT. CPI, sedangkan kontraktorHal.224 dari 318 hal. Put.No.47 PK/Pid.Sus/2017(dalam hal ini PT. Green Planet Indonesia) yang melaksanakankegiatan atau pekerja bioremediasi tidak diwajibkan memiliki izin).
Adapun PT CPI sebagai penghasil limbah berupa tanahyang terkontaminasi minyak bumi, diwajibkanberdasarkan UndangUndang Lingkungan Hidup untukmembersihkan limbah yang dihasilkan tersebut. Bentuktindakan pembersihan tersebut yaitu dengan caraBioremediasi, yang mana PT CPI diwajibkan mendapatizin dari Kementerian Lingkungan Hidup, diantaranyaizin SBF..
Register : 20-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
277 — 328
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
277 — 328
Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya Keputusan MenteriKeuangan RI tersebut maka mulai tahun 2015 PT Woori SuksesApparel memperoleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) antara lainpenangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut PajakPertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) dan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 22.Pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat wajib bertanggungjawabatas atas bea masuk dan pungutan impor lainnya atas barangimpor yang ditimbun di Kawasan Berikatnya
Putus : 07-11-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI
48 — 18
48 — 18
Pertani (Persero) Jakarta juga merupakan salah satu angggota dariPERPADI (Persatuan Penggilingan Padi Indonesia), dimana asosiasiPERPADI ada di berbagai Propinsi seluruh Indonesia khususnya padadaerah penghasil beras;Bahwa mekanisme Pembelian/Pengadaan beras oleh PT.
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
273 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
CPI selaku penghasil limbah B3 maupunPT. SGJ selaku Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengolah limbah B3di PT. CPI tersebut wajib memiliki izin pengolahan limbah B3 dari MenteriNegara Lingkungan Hidup R.1. (Meneg LH);Bahwa meskipun Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South(GM SLS) PT. CPI mengetahui bahwa pada bulan Maret 2009, IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di MinasSoil Bioremediation Facility PT.
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA
- MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
235 — 121
235 — 121
Pada saat itu Hanzalah alias Thoriqmemperlihatkan kepada saksi Solar Cell (alat penghasil listrik tenagasurya) dan Radio HT sebanyak 3 (tiga) unit.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
37 — 22
37 — 22
Pertani (Persero) Jakarta juga merupakan salahsatu angggota dart PERPADI (Persatuan Penggilingan Padi Indonesia), dimanaasosiasi PERPADI ada di berbagai Propinsi seluruh Indonesia khususnya padadaerah penghasil beras;Bahwa mekanisme Pembelian/Pengadaan beras oleh PT.
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT)
LAWAN
PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
184 — 171
184 — 171
Untuk kesejahteraan petambak,dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara.3. perjanjian kerjasama yang adil.4. Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.!
Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara.3. Perjanjian kerjasama yang adil.4. Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasit Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.!
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
158 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (4) PP No.18 Tahun 1999itu diterapkan secara benar oleh Judex Facti, maka akan diketahui PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA yang harus memiliki izin pengelola limbahselaku pemilik fasilitas pengolahan sekaligus selaku penghasil limbahsehingga keliru apabila Judex Facti mempersalahkan PEMOHON KASASIterkait perizinan dimaksud;Bahwa lebih jauh Judex Facti semestinya telah mengetahui pelanggaranperizinan sebagaimana termuat pula dalam Kepmen No.128 Tahun 2003 jo.PP No.18 Tahun 1999 di bidang lingkungan
Register : 22-04-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/PDT.SUS-PHI/2015/PNDps Tanggal 27 Juli 2015 — I WAYAN SERPEN , DKK. MELAWAN PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) atau disingkat PT. ISN ( Persero)
121 — 55
121 — 55
Perkara Register Nomor51/G/2010/PHLSMG tanggal O7 September 2010 jo Putusan KasasiMahkamah Agung RI Perkara Register Nomor : 994 K/Pdt.Sus/2010 tanggal18 Februari 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungRlPerkara Register Nomor : 29 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 06 Mei 2013,Hal. 120 dari 353 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.SusPHI/2015/PN Dpsmaka Cuti Tahunan yang belum dilaksanakan dapat diganti dengan uangsesuai perincian sebagai berikut : GAJI MASA KERJA S/D JUMLAHTANGGAL SISANAMA PARA PENGHASIL
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
498 — 278
498 — 278
Perusahaan untuk bersamasama menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai(DAS) sebagai penghasil air bersih dan air untuk pertanian persawahan, situssitus budaya, satwa yang dilindungi terdapat di gunungRajabasa;Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena Para Penggugat yang mewakili masyarakatyang tinggal disekitar gunung Rajabasa tidak dirugikan, bahkan mendukungkeberadaan PT.
Register : 10-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 4 Januari 2017 — MARTHEN LOASANA ALIAS MARTHEN BALE
56 — 25
56 — 25
sosial perluasan sawa,Saksi mengetahui kelompok tani menggunakan Supplier berdasarkan laporansecara lisan yang disampaikan PPK Kab.TTS;Bahwa selama kegiatan berlangsung tidak ada laporan yang disampaikan olehPPK atau Tim Teknis tetapi hanya sebatas secara lisan dan laporan tertulisdisampaikan langsung ke PPK dan KPA Propinsi NTT;Bahwa terkait kondisi terakhir lokasi Saksi tidak mengetahui, apakah berubahmenjadi sawah atau tidak Saksi juga tidak mengetahuinya dan apakah bisadimanfaatkan sebagai penghasil
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 21 Desember 2016 — SYAMSUDIN BABA
61 — 71
61 — 71
Supplier berdasarkan laporansecara lisan yang disampaikan PPK Kab.TTS;Bahwa selama kegiatan berlangsung tidak ada laporan yang disampaikan olehPPK atau Tim Teknis tetapi hanya sebatas secara lisan dan laporan tertulisdisampaikan langsung ke PPK dan KPA Propinsi NTT;Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor : 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.11.Bahwa terkait kondisi terakhir lokasi Saksi tidak mengetahui, apakah berubahmenjadi sawah atau tidak Saksi juga tidak mengetahuinya dan apakah bisadimanfaatkan sebagai penghasil
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk âÃÂàsekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
771 — 597
771 — 597
EKO HARYONO,M.Si, pada pokoknya berpendapat sebagai Bahwa daerah karst memiliki jaringan sungai bawah tanah dan memilikimorfologi yang unik, dimana jenis batuannya mudah larut dalam air ; Bahwa di daerah karst mengandung banyak batu gamping yangmerupakan bahan baku utama semen; Bahwa fungsi daerah karst adalah penghasil batu gamping, geologi/mineral, air dan iklim dan kars ada 2 (dua) jenis yaitu karst muda dan Karstdewasa: Bahwa daerah Rembang termasuk wilayah Karst muda;5.sebagai berikut:Ahli Dr
Putus : 21-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tanggal 21 Maret 2017 — I. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DKK VS 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),, DKK
434 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
434 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 292 K/Padt.SusHKI/201734.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelas dan terbukti ParaTergugat bukanlah merupakan penghasil desain industri yang beritikad baikatas produkproduk sanitary sebagaimana tersebut diatas.
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
257 — 161
257 — 161
Hak :Penghasil Masa Kerja Pesangon : 2 ee .
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK
LAWAN
PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
158 — 689
158 — 689
Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;3. perjanjian kerjasama yang adil;913 Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PTPPA. Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari PresidenRepublik Indonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.!
Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara.3. perjanjian kerjasama yang adil.4. Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PTPPA. Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.!
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
89 — 589
89 — 589
ELISABETH KAKA, MM. selaku PenggunaAnggaran (PA) tidak melakukan identifikasi terhadap jenis barang yangdiperlukan dan jumlah masing masing barang, Pihak yang memerlukan(sebagai pengelola/oengguna barang dan cara penimbunan/penyimpanan, carapengoperasian/ penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan) karena lokasi dankondisi masing masing Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis khususuntuk mengoperasikan Alat Kesehatan, bahkan beberapa Puskesmas belumdialiri listrik dari PLN dan memiliki mesin penghasil
ELISABETH KAKA, MM. selaku PenggunaAnggaran (PA) tidak melakukan identifikasi terhadap jenis barang yang diperlukandan jumlah masingmasing barang, Pihak yang memerlukan (sebagaipengelola/pengguna barang dan cara penimbunan/penyimpanan, carapengoperasian/ penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan) karena lokasi dan kondisimasing masing Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis khusus untukmengoperasikan Alat Kesehatan, bahkan beberapa Puskesmas belum dialiri listrikdari PLN dan memiliki mesin penghasil