Ditemukan 1720 data
7 — 4
Agama Kecamatan Cianjur sehingga tidak memilikibuku nikah;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
7 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
86 — 45
TinggiPekanbaru; aSMenimbang, bahwa permintaan bandingdari Penuntut Umumtelahxrejukandalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi per tanyangditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding aS cardapat diterima; aSa formalMenimbang, bahwa setelah memperhatikan nding dari PenuntutUmum, serta membaca/mempelajari secara se rkas perkara Terdakwaberikut turunan resmi putusan Pengadil ~52/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 Apri 18) Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan seluruh pertimba hakum
8 — 3
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 1
Penggugat dalam perceraian;karena adanya perselisihan terus menerus disebabkan masalah nafkah dan ekonomi yangtidak mencukupi serta tergugat sering minumminuman, sehingga Penggugat menuntutperceraian dari Tegugat;Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalamJawaban dan repliknya pada pokoknya mengakui dan tidak membantah nya;Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawahsumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian;maka Majelis hakum
15 — 7
(limna juta rupiah) dinilaiuterlalu memberatkan, oleh sebab itu berdasarkan rasaa kepatutan dan keadilanMajelis Hakum menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddahkepada Penggugat rekonvensi sebesar Rep.9.000.000,00.(sembilan jutarupiah) selama Penggugat rekonvensi berada dalam masa iddah 3 bulan;4.
10 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
115 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu walaupun adapenawaran (verzet) bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada ketua pengadilan negerijombang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar tergugatrekonvensi/penggugat konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Subsidair:Apabila majelis hakum
10 — 5
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Marabahan Cq Majelis Hakum segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hlm. 2 dari 8Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mrb2.
15 — 1
Penggugat dan tinggal bersamadengan Penggugat; Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat tidak hadir laguidan tidan memberikan jawabannya;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugatmaka Tergugat telah dianggap menyetuji dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang; bahwa berdasarkan bukti tertulis didukung dengan keterangan duaorang saksi di bawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksisaling bersesuaian; maka Majelis hakum
18 — 12
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak Rajaei kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan AgamaPekanbaru;3.Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tampan berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor: xxxtanggal 18 Desember 2010 putus karena perceraian;4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDIERAtau Apabila majelis hakum
22 — 2
terdakwa AMIRUDDIN SIAGIAN Alias UDIN, pada hari Kamistanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Aek Bonjo DesaBandarlama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannyakepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hakum
42 — 6
. / 6.dan mudah dalam pembuktiannya yakni dakwaan melanggar pasal 374 KUHP Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsureunsurnya terdiri dari ;Barang siapa, Dengan senghaja memiliki dengan melawan hakum melakukan,Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan oranglain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsure tindak pidanatersebut diatas, dengan mengambil alih seluruh uraian juridis sebagaimanadisebutkan didalam tuntutan
5 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
6 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
14 — 10
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
26 — 6
Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakum PengadilanNegeri Tanjungbalai pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, oleh , sebagaiR.LEONI MANULLANG,SH Hakim Ketua Majelis, VIVIA SITANGGANG, SH danDIANA F. LUBIS, SH.
9 — 3
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum