diuraikan oleh TERLAWANsebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi dan Komisarisdiangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali:Pasal 94 ayat 3 Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajJabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecualidengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS

Misalnyauntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggalpengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantananggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk danatas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Halaman 13 dari 33 Putusan No. 52/Pdt.G/2014/PN.Amp14 Bahwa dalam buku M.

ALAMASMARA BAHARI dapat menunjukkan adanya persetujuan, atau setidaktidaknyasepengetahuan, dari RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI perihal:1. Perjanjian sewa menyewa obyek eksekusi/sengketa;2. Pengajuan gugatan perlawanan terhadap eksekusi atas obyek eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan; Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut, maka seharusnya yang menjadipertanyaan, adalah: 1. Apakah RUPS P.T.

Apakah RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI mengetahui dan/ataumemerintahkan YOS WIJAYA KAJENG AMERTA selaku direktur P.T. ALAMASMARA BAHARI untuk melakukan gugatan perlawanan atas eksekusi terhadapobyek eksekusi? Menimbang, bahwa dalam buktibukti yang diajukan Pelawan, baik bukti suratmaupun keterangan saksi dan keterangan ahli, Majelis Hakim sama sekali tidak mendapatiadanya fakta yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut di atas memang disetujui, atausetidaktidaknya diketahui, oleh RUPS P.T.

ALAM ASMARA BAHARIyang ditunjuk sah berdasarkan RUPS terakhir sesudah 5 tahun pendiriannya. Bahkan dalampenyebutan identitas Pelawan di surat gugatan perlawanannya, Pelawan juga sama sekalitidak menunjukkan dasar penunjukkannya sebagai direktur P.T. ALAM ASMARABAHARI (vide Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas); Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat kedudukan YOSWIJAYA KAJENG AMERTA baik sebagai direktur P.T.

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014;

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT, maka RUPS yangdilakukan setelah pemanggilan kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika RUPS dihadiri paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dariseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena Pemohonbersama dengan kuasa sdr.

Bahwa sebagaimana PEMOHON telah disampaikan di atas,PEMOHON memiliki kepentingan untuk diselenggaraknnya RUPS sebagailangkah langkah Penyelamatan TERMOHON dan grupgrup usaha secarakeseluruhan dari permasalahan yang saat ini dihadapi termasuk PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan TERMOHON danoleh karenanya Penyelenggaraan RUPS tersebut memiliki arti yang pentingdemi keberlangsungan usaha PEMOHON, TERMOHON dan grupgrupusaha ;3.

Pengangkatan Penggugat sebagai Direksi dilakukan oleh RUPS, hal inididasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UndangUndang PI") yangmengatakan:"... anggota Direksi diangkat oleh RUPS... "3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(UndangUndangPSM), dan bukan diatur dalam UndangUndangmengenai Ketenagakerjaan (UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003)".Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggota Direksi)dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataan yangdiatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yang diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan, sehingga Direktur bukan pekerjasebagaimana dinyatakan dalam halaman 1 butir 1 surat yang dikeluarkanoleh

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi NomorB.628eg/HK/2003 tertanggal 19 Agustus 2003 yang menyatakan"...Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggotaDireksi) dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataanyang diatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yangdiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

BPRBumi Asih diangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 8 tanggal 18 Juni 2007 (Bukti Tl) dandiperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkan RUPSAkta Nomor 21 tanggal 21 Mei 2010 (Bukti T2). Kemudianberdasarkan RUPS Akte Nomor 25 April 2011 diberhentikandari jabatan Direktur Perseroan (vide Bukti T4);2.

Bahkan biladicermati ketentuan salinan Akta tersebut, terutama pasalpasalmengenai RUPS (Pasal 18) maka Laporan Tahunan harus menjadibagian dalam acara tersebut dan telah ditelaah oleh Komisaris sebelummendapat persetujuaan RUPS; penggunaan laba jika perseroanmempunyai saldo laba yang positif. Olen karena semua itu tidak terlihatbaik dalam buktibukti yang diajukan maupun keterangan para saksimaka menurut Majelis Hakim keadaan keuangan PT.

RapahaelindoNusantara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaiKomisaris (periksa Pasal 108 dan Pasal 114 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang PT Juncto Pasal 15 salinan Akta Risalah RUPS LBPT. Raphaelindo Nusantara tanggal 27 11 2008 No.03) atau apabiladiperlukan seorang pemilik saham dengan syarat tertentu maupunKomisaris atau salah satu Direksi dapat meminta diadakannya RUPSatau RUPS Luar Biasa untuk mengetahui perkembangan suatuperseroan.

Raphaelindo Nusantara (Inti Loundry) yang digunakan sebagai dasarlaporan dan karenanya sebagai dasar dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum, ternyata dihitung sejak bulan Januari 2008, jauhsebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangterakhir dialkukan pada tanggal 27 11 2008; dalam RUPS mana telahditetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Permintaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untukmengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untukmeminta pertanggungjawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai direksi dan meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya;.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakpernah melakukan pertanggungjawaban maupun mengembalikan dokumendokumen perusahaan serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangHalaman 7 dari 17 hal. Put.

Kasasi selaku Direktur dapat danberhak atas gaji dan tunjangan hanya saja yang mana mengenai jumlahnyaberapa, baru ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ataudilimpahkan kepada komisaris;Bahwa selama menjabat menjadi Direktur di PT Maluku Divers (TermohonKasasi) Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan gaji dan tunjangan yang menjadihaknya sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo, dengan dasarPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;Bahwa dikarenakan tidak pernah ada RUPS

perobulan Endah Nur Fitrie Wahyuningsih (in casu:Pemohon Kasasi) selaku Direktur pada Termohon Kasasi tertanggal 19Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar oleh IndahNugraheni selaku Komisaris Termohon Kasasi yang ditandai dengan bukti P22, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Ambon dalam persidangan;Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang hanyaberdasarkan kepada karena tidak pernah diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Perseroan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untukmembereskan semuaurusan Perseroan dalam rangka likuidasi.(3) Dalam hal pembubaran terjadiberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yangditetapkandalam anggaran dasar telah berakhir atau) dengan dicabutnyakepailitanberdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidakmenunjuk likuidator, Direksibertindak selaku likuidator.(4) Dalam halpembubaran Perseroan' terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimanadimaksud pada

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasiyang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007).

Dalam hal likuidator tidakditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selakulikuidator.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut,maka berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4butir 6 dan 7 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasar, dan bahkan mengadaada;4.

ATS telah diperiksa olehInspektorat dan diminta) menangguhkan kegiatanpembangunan.Bahwa Kemudian tanggal 25 Mai 2011 bertempat diGubernuran dilaksanakan RUPS PT. ATS Tahun BukuHalaman 19 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/2018/PT PDG.2009 & 2010 serta RUPS LB berakhir Masa JabatanDireksi PT. ATS. RUPS Laporan Keuangan tahun 2009 &2010 tidak di Audit, dan pada Laporan tersebut tidak adadibukukan laporan pembangunan hotel PT.

Bahwa pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroanberdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPSbukan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksudSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 5005072017tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur No. 500885.12016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasu Perseroan Terbatas (PT)Andalas Tuah Sakat0.

Langgeng Bahagia ;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Langgeng Bahagia dengan agenda sebagai berikut :
Bentuk RUPS : RUPS-LB ;
Mata Acara :
- PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN meliputi :
a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 yaitu Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), Maka

dilaksanakan oleh Tergugat tanggal 12Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Yualita Widyadhari,Sarjana Hukum No. 31 tertanggal 12 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan diberikan hakhaknyasesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) merupakan organ tertinggidalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat ( 4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham, yangselanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyalwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar ;Bahwa ketentuan yang berlaku atas hakhak Para Penggugat sesuai periodejabatan yang

Tindakan Tergugat yang tidak segeramelaksanakan keputusan RUPS LB menunjukkan ketidakprofesionalitas dan merupakan kesalahan fatal dimana rentangwaktu keputusan RUPS LB dengan pelaksanaan pembayaran yangsangat lama yaitu sejak Januari 2016 sampai dengan September2016. Kesalahan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil danimateriil terhadap Para Penggugat karena pembayaran hakhak yangdibayarkan Penggugat menjadi berkurang.

Jakarta Tourisindo, masing masing untuk 1 (Satu) periode masaJabatan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8Februari 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tertanggal 8 Februari 2011 sesuai dengan Akta No.14tertanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari SH., dan Para Penggugat telah diberhentikan dengan hormatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo tanggal

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 (empat) gugatannyamenyatakan " Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organtertinggi dalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat(4) Undang Undang Repoblik Indonesia No.40 tahun 2007", sehinggaseharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap seluruhPemegang Saham yang pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;5.

MNA, sehingga Terdakwa sebelumnya mengetahuibahwa penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737400 dan Boeing 737500tidak termuat dalam RKAP Tahun 2006 dan Terdakwa tidak mengajukanperubahan juga tidak meminta persetujuan kembali kepada RUPS terhadapRKAP yang disetujui tahun 2006, sehingga tidak ada alasan Terdakwa danHOTASI DP.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 21 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80) Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Dikembalikan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA);5.

MNA untuk melaporkan atau mengajukan perubahanatau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telahdisetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawatBoeing 737400 dan Boeing 737500 yang telah dimulai sejak bulanMei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP;;d. Bahwa pada tahun 2006 sesuai RKAP PT.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

dengan Tergugatsampai dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) serta menunggu PihakTergugat juga akan menyelesaikan dahulu Pencabutan Izin Gudang Berikatpaling lama tanggal 31 Desember 2013;Bahwa pada Pasal 5 ayat (5) PPJB tanggal 11 Desember 2013 dinyatakanbahwa pihak Tergugat WAJIB membuatkan notulen RUPS atas persetujuanjual beli dan menunjukkan notulen RUPS ASLI tersebut kepada pihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB), namun hal tersebut belumdilakukan oleh Tergugat kepada Notaris maupun

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jual belidan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada Pihak Notarissampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6. Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7. Pihak Pertama menjamin bahwa menyelesaikan Pencabutan IzinGudang Berikat sampai paling lambat tanggal 31 Desember 2013.8.

Pihak yang diatur dalam butir 5 yang menentukan bahwa :"Pihak Pertama wajib membuatkan Notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan Notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB)".Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 butir 5 tersebut maka pada hariRabu tanggal 11 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB bertempat di KantorPerseroan di Bekasi, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa dari Perseroan Terbatas PT.

Biaya mekanisme pelaksanaan RUPS dan PengirimanhasilRUPS atas nama PT. MTEK International Indonesia di JI. IndustriSelatan Blok NN3CD kepada MTl Korea dan MTI Hongkonguntuk dibahas dan dikaji kKemudian kembali lagi kepada MTIIndonesia yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.,.iv.

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6). Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7).

hukum yangmenjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;b orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secaraberdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;Cc orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang beradadi Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalamhuruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ;4 Bahwa berdasarkan pasal 94 ayat jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UndangUndang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan pasal 1angka 5 Undang Undang ketenagakerjaan dan ketentuan dalamUndangundang Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelasbahwaDireksi/Direktur merupakan Pengusaha karena diamenjalan kan perusahaan baik miliknya sendiri maupun bukanmiliknya sendiri.5 Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undangundang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas Gaji danTunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS,sementara hak yang dimiliki oleh pekerja

Dari penjelasan tersebut nampak bahwaPekerja mendapat upah karena menjalankan perintah kerja yangHal 9 dari 30 hal PUT No 32/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg10biasanya diatur dalam perjanjian kerja, sedangkan Direksi / Direkturmendapatkan gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila adaperselisihan/sengketa mengenai Keputusan RUPS mengenai Gaji dan Hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrialce

Api Indionesia ada menadakan Rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yakni bulan Desember 2012 ;Bahwa meja kerja Penggugat membaur dengan Saksi dan karyawanlainnya ;Bahwa meja kerja Mr. Khu adalah diruangan produksi karena beliaubertugas untuk memonitoring produksi, sedangkan keuangan danadminstrasi Penggugat yang menghendel karena Mr.

Romudah dalam keterangannyasewaktu menjadi Saksi adalah Staff yang pekerjaannya membantuPenggugat yaitu Staff yang mengurusi personalia, keuangan dan humas;sedangkan jika Direktur tata cara pemberhentian dan pengangkatan adalahmelalui RUPS ;Berdasarkan faktafakta hukum yang diajukan dan halhal diatas maka MajelisHakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara de facto(kenyataan) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, dan atas pelanggaran yangdilakukan tidak belum memenuhi pasal 161

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggarandasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dariperseroan.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kKuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmeskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalihan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal 07Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungHal. 24 dari 55 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD JBS/I/2008., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 31 dari 55 hal. Put.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

YASUN;

b) EVY DANIARTY;

c) SUDIRMAN HARIS;

d) IRWAN MA ALIMUDA;

e) NURUL;

• Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;
• Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktif-nya ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama (tahun 2016);
• Fotocopy Struktur Organisasi PT.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL;3) Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4) Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5) Fotocopy Struktur Organisasi PT.

Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEPJAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4. Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5. Fotocopy Struktur Organisasi PT. BPR Mitra Karya Depok;6. Fotocopy Rekening koran giro BPR Mitra Karya pada BankMandiri nomor 1290004064347 periode Januari 2006 s.d. Desember2011;7.

Akta Akta No. 04 tanggal 11 Maret 2016 tentangPernyataan RUPS BPR Mitra Karya yang intinya sebagaimanaditerangkan pada point 3.1 s/d 3.4 pledoi in casu; (7erlampirdalam Berkas Perkara)Jo5.2.

Akta Perjanjian Jual Beli saham tanggal 17 Maret 2017,sebanyak 670 saham dengan dengan nominal 1.000.000,00@lembar saham atau setara dengan Rp. 670.000.000,00 (enamratus tujupuluh juta rupiah) dan Akta No. 21 tanggal 17 Maret 2017tentang RUPS atas persetujuan jual beli saham; (Alat Bukti AktaJual Beli Saham Terlampir);5.5.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL; Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya; Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016); Fotocopy Struktur Organisasi PT.

Adapun Berdasarkan hasil RUPS PT. KPB yangterakhir sebagaimana dalam Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, yang telahmemperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. KPB No.: AHUAH.01.030016712 tanggal 15 Januari 2018dan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.

KPB telah mengadakan RUPS denganagenda perubahan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris yangkemudian terbitlah SuratSurat Keputusan Tergugat tersebut ;29.Oleh karena itu terbitnya SuratSurat Keputusan Tergugat terjadi karenaadanya kesalahan atau cacat prosedur, dimana terdapat isi permohonanperubahan Data Perseroan PT. KPB yang tidak sesuai dengan fakta yangada.

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2). Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor denganmengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalamJangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS.

Bukan Nomor Surat PemberitahuanNOTARIS TERAKHIRNotaric torakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan torakhirPe ersetPendirian, Persetujuan Perubahan Anggaranmaupun Pemberital Perubahan D: NAMA JABALAN PTMASYARAKATPEMERINTAHKOMISARISNEGARA REPUBLIK INDONESIAPersyaratan Utamaee acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)UPS Zi. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia =) fi. Tanggel RUPS / Deri apat / Notulen Rapat1 fv.

akan mengeceksemua, dia akan mengecek siapa yang berhak untuk datang di RUPS inikarena itu Sangat menentukan, yang datang itu adalah orang yang berhakkarena itu akan berkaitan dengan hak suara berkaitan dengan suara, siapatahu nanti keputusan RUPS itu tidak bisa dicapai dengan musyawarahmufakat, dan harus dengan diizinkan oleh undangundang PT denganmekanisme voting, begitu dilakukan voting yang berhak untuk ikut votingyang punya hak suara, ini tegas harus ditentukan, kalau seperti ini dimintatolong

sahamnya sebesar 99 % diubah menjadi 48 %,Narumi Dai 1 % dan Terdakwa tercatat sebagai pemegang saham atasnamanya sebesar 51 %, dan hasil keputusan tersebut telah dibuat dandicatatkan dihadapan Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yangselanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 26Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Sahan Perseroan Terbatas PT Calyx International ;Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hasil Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS

) PT Calyx International tanggal 16 Juni 2009pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualan saham milik UtenaCoorpration (saksi Michio Dai) yang ada di PT Calyx kepada Terdakwa NIMADE RATMINI, SE hanya bersifat formalitas saja yang tujuannya adalahagar PT Calyx International secara administrasi bisa memiliki ijin usahaakomodasi pariwisata ;Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuan dari saksiMichio Dai dan Narumi Dai, Terdakwa meminjam uang dari orang Surabayasebesar Rp. 6.000.000.000

tersedia di kantorperseroan (Tergugat IV) mulai hari dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan hari RUPS diadakan vide Bukti Pl 1.

TermohonKasasi (PT Dwimajaya Utama) TIDAK MEMERLUKANPERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DI DALAM RUPS ;.

SEDANGKAN : PEMBUKTIAN terhadap proses pengalihan saham sebanyak 2.465lembar saham milik Termohon Kasasi yang menjadi penyertaanmodal di Pemohon Kasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) adalah :e Apakah pengalihan saham sebanyak 2.465 lembar saham milikTermohon Kasasi yang menjadi penyertaan modal di PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) dari Termohon Kasasi (PTDwimajaya Utama) kepada Pemohon Kasasi Ill (PT Tiga LimaEmat Mandiri) telah mendapat persetujuaan RUPS PT DwimaMandiri Jayatama ?

Menurut UndangUndang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995,tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan self dealinguntuk meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang sahamyang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan)bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS ;(Dalam perkara a quo, tidak perlu persetuju~an RUPS karenapengalihan asset masih dalam batas kewenangan PemohonKasasi selaku Direksi ex Pasal 88 UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995) ;4.

,padahal pergantian Pimpinan RUPS mempunyai dasar hukum dalamAnggaran Dasar Perseroan Pemohon Kasasi IV ;Hal. 77 dari 83 hal.