Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri AtauOrangLain Atau Suatu Koorporasi.Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya ( lagi ) dan perbuatan ini sudah tentudapat dilakukan dengan bermacam macam cara, misalnya : menjual /membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank,dengan syarat tentunya perbuatan tersebut dilakukan secara melawanhukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 dan senada dengan unsur memperkaya, perlu dipertimbangkan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim padaPengadilan Negeri Tangerang melalui putusannya tanggal 13 Mei 1992Nomor : 18 / Pid.B / 1992 / PN.TG menyebutkan bahwa yang dimaksuddengan memperkaya yaitu menjadikan orang yang belum kaya menjadikaya atau orang

No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRAdapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri Sendiriatau orang lain atau korporasi adalah :Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawanhukum itu pelaku menikmati dengan bertambahnya kekayaan atauharta benda miliknya sendiri.Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum daripelaku, ada orang lain yang menikmati dengan bertambahnyakekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

Yudex factie salah menerapkan unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi;3.

No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRDemikian halnya dengan keberatan point.2 tentang unsur memperkaya oranglain, dimana secara faktual dan secara sosiologis perbuatan penyalah gunaankewenangan yang dilakukan terdakwa dan berakibat kerugian negara sejumlahRp.20.788.117,50 ( Duapuluh Juta,Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu,SeratusTujuh Belas ,Lima Puluh Rupiah), dari segi substansi in prinsip merupakanpemberian pinjaman kepada beberapa warga desa, karenanya dalilterbuktinya unsur memperkaya sebagaimana terkandung

EDY KUSTIANIsebesar Rp. 221.700.000, (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus riburupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.746.700.000, (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus riburupiah).Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;Bahwa rumusan unsur melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah bersifat alternatif, yaitu dapatmeliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain ataumemperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salahsatu dari unsur tersebut di atas.Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453,pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya.Sedangkan kaya artinyva mempunyai banyak harta (uang dansebagainya).

Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31,menyatakan "memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatanmelawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau hartabenda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnyaakibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yangmenikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya, danyang dimaksud memperkaya korporasi adalah mungkin juga yangmendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pelaku

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara TerdakwaYojiro Kitajima.Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas makadapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpamelihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kaya atautidak / belum kaya dan memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi dihubungkan dengan bukti bahwa para Terdakwa atauorang lain

Jadi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan terdahulu.Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan memperkayaini secara nyata telah diperoleh atau bertambahnya kekayaan sebagaisyarat selesainya tindak pidana korupsi, yang untuk selesainya secarasempurna (voltooid) bergantung pada selesainya melakukan perbuatanyang dilarang (in casu) memperkaya dalam

yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ARYYOTO, SE, MM yang menjabat sebagai KepalaDesa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17Maret 2012 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2012,bertempat di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

;Bahwa untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa ARYYOTO, SE, MM telahmenerima uang sewa Tanah TKD dari Penyewa yaitu Tanah TKD yang terletakdi Desa Cangkringturi seluas + 6 Ha sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enamjuta rupiah) dan yang terletak di Desa Cangkringturi seluas + 4 Ha sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepadaBendahara Desa untuk dimasukkan dalam Buku Kas Umum (BKU) namun olehTerdakwa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan ...Pengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).; Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM ttersebut diatas telahmerugikan Keuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dantelah memperkaya diri sendiri Terdakwa ARYYOTO, SE, MM sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta

setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut ditujukan kepada siapa saja tanpaterkecuali, baik mempunyai jabatan dan kewenangan maupun tidak mempunyaijabatan dan kewenangan, karena itu Terdakwa pun tidak dapat terlepas dari unsursetiap ...14setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan karenanyaunsur setiap orang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan langsungmempertimbangkan unsur memperkaya

dalam jumlah tertentu baik berupa uang maupun barang ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ditemukan faktapertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi dari sebelumsampai sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyatersebut, sedangkan Penuntut Umum juga tidak membuktikan adanya pertambahankekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi terkait dengan perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa unsur memperkaya

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasiMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tidakmemberikan pengertian yang jelas tentang pengertian memperkaya diri atau oranglain atau korporasi;Menimbang, bahwa secara harpiah menurut Kamus Besar BahasaIndonesia yang dimaksud memperkaya adalah membuat orang lebih kaya,sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Cetakan Pertama Edisi Ketiga,Hal

. 519);Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku katakaya dan kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta,sedangkan memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.

Jadi perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan yangmelebihi sumber kekayaannya yang sudah ada, dan kekayaan yang diperolehmelebihi sumber kekayaannya yang sudah ada inilah yang tidak sah yang diperolehdari perouatan memperkaya;Menimbang, bahwa Pengertian perbuatan memperkaya Dalam pasal 2 ayat(2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, mengandung 3 (tiga) perbuatan memperkaya diri,

yakni memperkaya dir!

sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi.

Sby.2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009Sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sembungrejo,Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, atau setidaktidaknyaditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal35 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalamwewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur padaPengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Akan tetapiapabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dandakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primairPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Pasal 2 ayat (1) menyatakan:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atauSuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orangpada Pasal 1 ayat (3) Undangundang RI.

Sby.pembangunan dan pelayanan masyarakat desa sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2007, dengan demikian unsur "melawan hukum telahterpenuhi menurut hukum ;Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa Wiyono (Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,Jakarta, 2009, hlm.40) menerangkan bahwa memperkayaadalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi)dan perbuatan ini sudah tentu

Jadipenafsiran memperkaya dapat ditentukan dengan adanyaperubahan atau penambahan kekayaan yang diukur denganpenghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumberpenambahan kekayaan dikaitkan dengan tindak pidana yangdidakwakan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertiantsb dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkanHalaman 41 dari 37 hal.Putusan Perk.No. 63/Pid.Sus./Tpk./2014/PT.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama dalam mempertimbangkan unsurunsur pasal dakwaan Primairkhususnya unsur memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasitidak didukung oleh fakta dan data yang cukup, hanya didasarkan kepadaketerangan Terdakwa telah menerima dana proyek sebesar 62,50 % sesualyang dikerjakannya atau sejumlah Rp

Tinggi Bengkuluberpendapat bahwa unsur memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Suatukorporasi tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat terbukti sehingga putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IANomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl., tanggal 22 April 2020 haruslah diubahdengan menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkansehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut danselanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada PengadilanTinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding yang pada pokoknya sabagai berikut: bahwa keberatan terhadappertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan dakwaan Primair karenasangat tidak tepat dan keliru, yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi/terbukti sedangkan menurutJaksa Penuntut Umum unsur tersebut adalah tidak terbukti.

Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa Terdakwa dengan menerima kelebihan pembayaranuang proyek, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,tetapi tidak ada data atau fakta bahwa telah terjadi penambahan kekayaanTerdakwa secara signifikan atau tidak menjadi lebih kaya.

Jugatidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertamayang menyatakan atau) mempertimbangkan bahwa Terdakwa telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi hanya karena menerimakelebihan pembayaran atas penggunaan uang proyek, karena pertimbangantersebut tidak didukung oleh data atau fakta, tidak ada seorang saksipun yangmenyetakan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi.

yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkanUndangUndang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/MA/SK/II/2011 tanggal 2 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Danuang yang telah diambil apakah dipakai untuk membeli hartakekayaan atau tidak bukan persoalan dalam unsur ini.Menurut Darwan Prinst, dalam bukunya Pemberantasan TindakPidana Korupsi, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,halaman 31, menyatakan memperkaya diri sendiri artinya bahwadengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmatibertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri,sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatanmelawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmatibertambahnya

kekayaan atau bertambah harta bendanya, danyang dimaksud memperkaya korporasi adalah mungkin juga yangmendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulanorang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi padaHal. 50 dari 60 hal.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima.Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas makadapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi harus ditafsirkan membuat orangkaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudahkaya atau tidak / belum kaya dan memperkaya diri atau orang lainsuatu korporasi dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atauorang lain atau

LeopoldHutagalung, S.H., M.H. sebagai Pembaca II berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena JudexFacti telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa daridakwaan primair karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidakterpenuhi padahal kerugian negara sebesar Rp.1.112.270.865,00 (satu miliarseratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluhlima rupiah) adalah signifikan memperkaya diri Terdakwa oleh karena seluruhunsur pasal

Perkenalkanlah akan uraikan surat tuntutan Pemohon terkaitunsur pasal Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyaitu:a.

No. 737 K/PID.SUS/2016yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur memperkayatersebut:Memahami arti kata "memperkaya" diri sendiri atau orang lain, dalamkamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berartimenjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yangsudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar BahasaIndonesia Edisi Ketiga, Dep. Pendidikan Nasional, Penerbit Balai PustakaJakarta 2007, halaman 519).

Secara harfiah memperkaya artinya bertambahkaya, sedangkan kata kaya artinya mempunyai banyak harta, uang dansebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kayamenjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Dan penafsiranistilah "memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaanseseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yangdiperolehnya;Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi MelaluiHukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT.

No. 737 K/PID.SUS/2016Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata memperkaya adalahdapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaanatau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambahkekayaannya;Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidakharus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya ataubertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut.

.254Pem/2011 tertanggal 28 Juli 2011, pada bulan Mei tahun 2013 sampaidengan bulan Desember Tahun 2014, atau setidaktidaknya pada suatu waktu antarabulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2014, bertempat di Kantor Desa SinagarKecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,atau setidaktidaknya terjadi di dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan NegeriKelas A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak PidanaKorupsi, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

telah mengajukan MemoriBanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khususpada tanggal 27 Mei 2019 dan telah disampaikan/diberitahukan kepada pihak Terdakwapada tanggal 31 Mei 2019 dengan seksama yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Nomor11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 22 Mei 2019, yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa unsure Memperkaya

Hal 18 dari 22 halaturan secara jelas mengenai definisi memperkaya diri Ssendiri atau orang lain atausuatu korporasi dan juga tidak ada dalam rumusan pasal atau penjelasannyamengenai batasan atau ukuran masuk kedalam memperkaya diri sendiri ataumenguntungkan dengan batasan atau parameter dengan jumlah nilai kerugian untukmenentukan masuk kedalam memperkaya atau menguntungkan ;Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dilakukan olehTerdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya.Bahwa denganmemperhatikan perumusan ketentuan tindak pidana korupsi seperti terdapat dalampasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa unsur melawan hokum dari ketentuan tindakpidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi,karena perbuatan terdakwa yang telahmencairkan dana bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014untuk membangun Infrastruktur

KontraMemori Banding ;Menimbang,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam UndangUndang,maka permintaan Banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati memori banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan terdakwa tidak terbuktimelakukan memperkaya

Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing,pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukanlagi secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kampung ArulBadak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yangHal 2 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PTBNAberwenang memeriksa dan mengadili perkara init secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

=Rp. 5.755.000.Nilai Kerugian Keuangan Negara = Rp. 114.074.000.hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mencarikeuntungan dan memperkaya dirinya sendiri sebagaimana hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat danditandatangani oleh SYAIFUDDIN dan Ir.

RIDHA AGUS (TimPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KantorInspektorat Kabupaten Aceh Tengah);Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengantujuan untuk mencari keuntungan dan memperkaya dirinyasendiri serta akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara c.qPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah dirugikansebesar lebih kurang Rp. 114.074.000, (seratus empat belasjuta tujuh puluh empat ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

=Rp. 5.755.000.Nilai Kerugian Keuangan Negara =Rp. 114.074.000.hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mencarikeuntungan dan memperkaya dirinya sendiri sebagaimana hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat danditandatangani oleh SYAIFUDDIN dan Ir.

Menyatakan terdakwa Jemelah Aman Safii Bin Umar tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain yang suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo.

Menyatakan terdakwa DADI Bin RAWI terbukti secarasah danmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a danb, ayat (2), ayat (8) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. setiap orang;2. secara melawan hukum3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1.

Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberipenjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apayang menjadi criteria dari pada unsur memperkaya sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1).Menimbang, memperhatikan penggunaan imbuhan memper padakata dasar kaya menunjukkan bahwa kata memperkaya memiliki arti sebagaisuatu perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah

kaya, sehinggamemperkaya sama artinya dengan perbuatan seseorang yang semula belumkaya menjadi kaya atau perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kayamenjadi bertambah kaya lagi.39Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorangsecara melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

, namunmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi terlarangapabila dilakukan dengan cara melawan hukum;Menimbang, bahwa sekalipun UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU No.20 Th.2001, tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan memperkaya diri sendiri atau orang lain/suatu korporasi, namunmenurut Majelis, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam undangundang ini adalah cukup denganadanya fakta penambahan kekayaan

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;4.

Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.

Pengertian memperkaya adalah suatu istilah yangsudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, katamemperkaya diartikan sebagai menjadikan lebin kaya.

Dengan demikian,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi berarti menjadikan lebihHalaman 45 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2019/PT.MNDkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secarasignifikan bagi diri Sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi terdapat kata penghubung atau, yang berarti ketiga frasadalam unsur tersebut bersifat alternatif.

Oleh karena itu, jika salah satunya telahterbukti maka subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besarkecilnya materi/oenda (uang negara) yang diselewengkan.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun1.2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemenDOKOK yalitU: 222 nn non nn no nnn nn ene enn ne nenae adanya perbuatan melawan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;e yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokoke Setiap orang dengan

Bahwa seseorang dapat ditetaobkan sebagai Tersangka melakukan tindakpidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya melawan hokum10.11.12.berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkanbukti permulaan

Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara PEMOHON, palingkurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.

dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau pasal3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangkatelah melakukan tindak pidana korupsi; 25.Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugiannegara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuanganatau ahli yang tidak berdasarkan undangundang dan tidak adanya kegiatanyang terbukti memperkaya

Bahwa penahanan terhadap PEMOHON, tidak berdasarkan alasan obyektifsebagaimana dimaksud oleh pasal 21 ayat (1) KUHAP ..yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,... kalaudihubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secaramelawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.

Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau suatu korporasi ditujukan terhadap penambahankekayaan/bertambahnya kekayaan orang, orang lain atau suatu korporasi yangdiperoleh dari perbuatan yang tidak benar atau yang diperoleh dari perbuatanmelawan hukum dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menyatakanperbuatan melawan hukum terpenuhi, hal

ini sejalan pula dengan ajaran hukumumum sebagaimana pendapat Hermien Hadjati Koewadji, dalam bukunyaKorupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti, halaman 63 s/d halaman 66 sebagai berikut :"Perbuatan memperkaya harus bersifat melawan hukum.

Melawan hukum disinidilakukan secara formal dan material dan harus dibuktikan karena dicantumkansecara tegas dalam rumusan delik, perouatan memperkaya ini diartikan berbuatapa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dansebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi si pelaku bertambahkekayaannya" ;Bahwa dari fakta ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan yangdilakukan oleh para Terdakwa selaku Panitia PHO merupakan perbuatanmelawan hukum yang dapat memperkaya orang lain dalam

Dengan dibayarkannya dana 100% dari nilai kontrakkepada kontraktor saksi Adrianus Adu, S.T., jelas telah menambah kekayaansaksi Adrianus Adu, S.T. sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tigajuta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dari pembayaranpekerjaannya yang secara nyata hanya mencapai 0,212 % ;Bahwa dengan demikian maka Penuntut Umum berpendapat bahwaunsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telahHal. 43 dari 47 hal.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karenapara Terdakwa hanya memperoleh honorarium sebesar Rp175.000,00 (seratustujuh puluh lima ribu rupiah) selaku Ketua Panitia PHO dan honor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selaku Anggota Panitia PHO ;Bahwa pendapat Judex Factitersebut tidak tepat karena yang dimaksuddengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dalam halini tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain ataukorporasi in casu

Kantor Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal yang beralamat di JIProf Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegalatau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang

Hadi Supriyanto Rp. 900.000,Jumlah Rp.113.188.400, Bahwa terdakwa setelah menerima setoran dari PKM sejumlah Rp.113.188.400, (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan riburupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jateng (BPDJateng) Cabang Slawi tetapi dengan tujuan memperkaya diri sendidi uangtersebut tidak disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jateng Cabang Slawijustru dengan sengaja tanpa hak digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa; Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan

. tahun maka terlihat dengan jelas bahwa ada kelebihan yang lebih besardari pada jumlah gaji Terdakwa yang sesungguhnya diterima dari Negarasebagai Pegawi Negeri Sipil.Menimbang, bahwa perihal kelebihan yang lebih besar dari padajumlah gaji yang diterima dari pemerintah atau Negara dan diperolehdengan jalan tidak benar atau melawan hukum maka perbuatan Terdakwayang mencari serta mendapatkan uang negara secara melawan hukumtersebut merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri.Menimbang, bahwa dari

uraian pertimbangan diatas maka secarahukum unsur: melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri telahterpenuhi.ad.

No. 1745 K /Pid.Sus/2015sehingga dapat dikatakan Terdakwa tersebut karenanya menjadi kaya ataubertambah kaya;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 04 September 1993 yangdimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan untukmenjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadikaya atau orang yang telah kaya menjadi bertambah kaya;Bahwa unsur memperkaya

Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit BayumediaPublishing edisi kedua, April 2005, halaman 4143, menerangkan sebagaiberikut: Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung3 perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkayaorang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri,artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambahkekayaannya secara tidak sah.

Sedangkan memperkaya orang lain adaahsebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperolehkekayaannya adalah orang lain selain si pembuat.

Demikian juga halnyadengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperolehatau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi.Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya,tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yangmendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi;Persoalan lain dalam perbuatan memperkaya ini ialah apakah secaranyata kekayaan itu telah diperoleh atau bertambah sebagai syaratselesainya tindak pidana korupsi Pasal 2

Masuk akal juga adanyakerugian ini, karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secarasempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehanmana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian Negara.

(anggota PHRI Batu)(tujunh puluh juta rupiah) namun yanglima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya Istijono sebesarRp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);yang Uddy SaifuddienRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada pertanggungjawabannyadiserahkan kepada sebesardan memperkaya Uddy Saifuddien;Dan penyerahan uang kepada Bambang (anggota PHRI Batu) sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penggantibiaya hotel namun dikembalikan ke bendahara

Syamsul Bakri, secara melawan hukumdi atas telah memperkaya diri Terdakwa, serta memperkaya orang lainyaitu Santonio, Uddy Saifuddien, dan Istijono ataupun suatu korporasi yaituBadan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia KotaBatu yang keseluruhannya sejumlah Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tigaratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilanratus enam puluh delapan rupiah); Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara dalam halini Pemerintah

Uangsedangkan uang yang diterima oleh Santonio dari PHRI Batu adalahsebesar Rp2.101.750.000,00 (dua miliar seratus satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisin sebesarRp906.004.150,00 (sembilan ratus enam juta empat ribu seratus limapuluh rupiah) yang memperkaya orang lain yakni sdr.

puluhIstijono (anggota PHRI Batu)(tujunh puluh juta rupiah) namun yanglima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya Istijono sebesarRp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);yang Uddy SaifuddienRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada pertanggungjawabannyadiserahkan kepada sebesardan memperkaya Uddy Saifuddien;Dan penyerahan uang kepada Bambang (anggota PHRI Batu) sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penggantibiaya hotel namun dikembalikan

ke bendahara PHRI Batu dan sisanyasebesar Rp4.853.318,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ributiga ratus delapan belas rupiah) tercatat sebagai saldo pada Kas BPCPHRI Kota Batu yang memperkaya BPC PHRI Kota Batu;Hal. 24 dari 96 hal.

suatuKorporasi.Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri berarti menjadikanbertambah kekayaan dan menurut Andi Hamzah penafsiran memperkayadir adalah menunjukkan perubahan kekayaan seseorang ataupenambahan kekayaan diukur dari penghasilannya.

Bahwa untukmembuktikan perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi, pertamatama harus dipahamiapakah yang dimaksud dengan memperkaya atau apa pengertian darimemperkaya tersebut;Untuk lebin memahami pengertian dari perkataan atau istilah memperkayaharus juga kita memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksuddengan kekayaan karena pengertian memperkaya adalah menambahkekayaan, adapun yang dimaksud dengan kekayaan adalah harta ataubenda yang menjadi

milik seseorang;Bahwa dengan perpedoman pada pengertian diatas yang dimaksudperkataan atau istilah memperkaya adalah menambah harta atau bendayang menjadi milik sendiri atau milik orang lain atau suatu korporasi;Bahwa menurut penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi elemennya adalah:Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelakumenikmad bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;Memperkaya

orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum daripelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan ataubertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelakulangsung;Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dariperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasiHal. 35 dari 54 hal.

Warsid (dalampenuntutan terpisah) dan secara pasti Terdakwa Muntohir memperolehsejumlah uang dari perbuatan melawan hukum selaku Ketua KoperasiSuka Maju dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Muntohir atauorang lain yaitu Saksi Tumito bin (Alm) Warsid (dalam penuntutan terpisah)dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga berdasarkan hal tersebutdiatas, Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain;Berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri

PD Pasar Kota Tomohon sebesarHalaman 48 dari 75 halaman Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDRp.199.833.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluhtiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer didasarkan padapertimbangan adanya unsur yang tidak terbukti, yaitu memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi.

Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.

Pengertian memperkaya adalah suatu istilah yangsudah lazim diketahui umum.

Semakin signifikanuang negara yang diselewengkan dan/atau kerugian keuangan Negara yangditimbulkan itu memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupansosial ekonomi masyarakat akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yangterungkap

Oleh karena itu, layak dan patut serta signifikanperbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke3 dakwaankesatu primer (memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telahterbukti;Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUNo.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/ataudokumenTrakua@lifika@ij= s == 2 e406 sees ames eee aes enns ome Re eR Sm BS) memperkaya diriSENdIri; 25 rr rrr rr rrr rrr rrr ree) memperkaya oranga) memperkaya suatuHalaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 02/G/2010/PTUNJKTPAGEKOFDOFAS nne mn enw i nin on ino me i ee ein oob. Dengan cara melawanhukum; 2 cece cre ee eee ee re eee eee ee ee eee eee15.16.c.