Ditemukan 2369 data
201 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, tidaktercapai, diadakan pemanggilan kedua :Bahwa karena :Pertama : Karena kepemilikan saham Tergugat belum jelas (masih semu)karena belum dilakukan audit dan walaupun audit yang belum dilaksanakanterbukti Tergugat mempunyai setengah saham (50%), Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Hotel HorisonBekasi tetap cacat hukum dan atau tidak sah karena tidak dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu per dua
55 — 48
pada diri Penggugat sudahtidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Tergugat, padahalhal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat,namun karena keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak saja, makaapabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan,Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu
Terbanding/Tergugat I : DEWI KARTIKA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ALIDRUS
Terbanding/Tergugat III : ADJIE SOEBANDI DARMAKESUMA, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK HIMPUNAN SAUDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Balai Lelang
Terbanding/Turut Tergugat IV : MULYANTO, ST
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
57 — 27
Bdg, sebagai berikut:bahwa berdasarkan alasanalasan seperti terurai pada huruf a s/d d diatasmembuktikan bahwa jual beli bidang tanah dan bangunan rumah yangobyeknya seperti terurai pada butir 2 diatas, antara PEMBANTAH selakuPenjual dan TERBANTAH Ill selaku Pembeli. hanyalan proforma sajasekedar memenuhi syarat format pengajuan kredit atau sebagai jual foe//semu sebab itu tidak memenuhi prinsip hukum jual beli benda tetap yaitucommun contan dan conkreetBahwa kemudian pada bagian huruf g masih pada
132 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian produk derivatif ini menciptakanpermintaan yang semu akan mata uang dolar Amerika. Permintaansemu ini sangat potensial untuk dapat dimanipulasi sehingga padagilirannya membahayakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika. Apabila dirunut lebih lanjut, ketidakstabilan ini akan membawadampak negatif yang beragam bagi berbagai pihak di Indonesia. Bukanhanya stabilitas transaksi kKeuangan akan terganggu, tetapi jugaproduksi sektor real akan secara langsung terpengaruh.
190 — 43
Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terkait akta jual beli yangmenjadi syarat pengurusan peralihan hak/balik nama merupakanSuatu. perjanjian semu/purapura (proforma/schijn handeling)sebagaimana diketahui bahwa suatu perjanjian purapura dapat terjadikarena 2 hal :1).
KHAIRIAH NASUTION
Tergugat:
1.Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2.Kepala Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Sumatera Utara
128 — 64
Direksi sebagaiorgan yang memiliki otoritas yang sentral dalam operasional suatu perusahaan.Selain itu, PT sendiri merupakan suatu badan hukum yang merupakan subjekhukum yang bersifat semu (recht persoon) karena tidak memiliki fisik layaknyamanusia, namun dapat mengemban hak dan kewajibannya sendiri layaknyamanusia. Untuk itu, sebagai subyek hukum PT dapat dibawa ke pengadilan atassuatu gugatan dan atau tuntutan.
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014(Mancoa Umage), sedangkan kepada anak lakilakinya (MatakusaUmage) tidak diberikan warisan;Dalil tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah warisanturun temurun hanyalah kisah tanpa bukti (kisah quasi/semu)yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula TerbandingI/Tergugat (namun di percaya oleh Judex Facti dengan istilahPara Tergugat dinilai telah berhasil membuktikan sangkalannyasebagaimana pertimbangan di atas hal.76 putusan PengadilanNegeri Labuha Nomor 08/Padt.G/201 2/PN.Lbh
46 — 18
mempertimbangkan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 2202/Desa Kilensari atas nama SELVIE ANNA AMBAR SARI (Vide P1/T.II1) dan Akta49Jual Beli Nomor : 961/PAN/JB/2003 tertanggal 09 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan SOEJADI BAGUS KISWARA, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Situbondo(Vide P2/T.II2) yang telah diajukan pada perkara Nomor: 23/Pdt.G/2005/PN.STByang mana terhadap bukti surat tersebut telah dikesampingkan pula oleh MajelisHakim karena peralinan hak atas obyek sengketa adalah peralihan hak semu
100 — 50
Tugas yang dibebankan ke Penggugat olehTergugat menggunakan Program Patran 2010, sedang komputer yang dipunyaiPenggugat sudah berumur tua tahun 1999, sehingga tidak mampu menyelesaikantugas, karena PATRAN 2010 dapat dioperasikan minimal menggunakan memoriRAM 2 (dua) Giga Byte, sedang komputer tergugat dibuat tahun 1999 yangmempunyai memori Ram maksimal hanya 1 (satu) Giga Byte atau maksimalmemori Ram Semu Available Virtual Memory: 1.96 GB dan tidak dapatditambah lagi memori Ramnya (vide lampiran
509 — 230
Sebagaimana disebutkan sebelumnyabahwa TERMOHON PKPU adalah sebuah badan usaha koperasi yangsah secara hukum menjalankan prinsip prinsip perkoperasian sehubungandengan keanggotaannya dan tidak pernah lalai menjalankan kewajibankepada Anggotanya sejak tahun 2004, namun demikian dampak ekonominasional maupun internasional akibat Covid 19 membawa situasi tidakmengenakan bagi seluruh pelaku bisnis termasuk TERMOHON PKPU.Disini sebenarnya TERMOHON PKPU mempertanyakan konsepkeanggotaan dari PEMOHON PKPU yang semu
128 — 44
Dengandemikian, sebenarnya dapat dikatakan gugatan Penggugat tidakHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.SMR2.6.berdasarkan fakta akan tetapi hanya berupa suatu gambaran/bayanganbelaka berdasarkan suratnya, sehingga putusan yang dibuat oleh judexfactie Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan Penggugatbersifat semu atau hanyalah bayangan atau gambaran pula.Bahwa tidak benar Pendapat judex factie Pengadilan Negeri Sangattadalam pertimbangan hukum putusan halaman 31 dari 41 halaman
1.HJ. SITI FATIMAH
2.WALIM, SH.,MH
Tergugat:
1.ZURYATIE BINTI AMBODALLEK
2.RAMADHAN BIN AMBODALLEK
3.ABIDIN BIN AMBODALLEK
4.JAMALIA BINTI AMBODALLEK
5.DAHLIA BINTI AMBODALLEK
Turut Tergugat:
1.JUNI JUSTINI
2.DWI ASIH
3.NORI DJUFRI
4.ANITA DJUFRI
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
126 — 17
sebagai berikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari Surat pengakuanhutang,dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasipada waktunya, dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, makaperjanjian demikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
ERIK REYNALDO MATURBONGS
33 — 17
MATURBONGS dengan beberapa rekan lainnya yang kuranglebin sepuluh orang lebih dengan membawa alat tajam, bom molotovdengan masing masing mengikat kepala mereka dengan menggunakankain merah kemudian mereka Saksi RONALD RICCARDO DUMATUBUNbertanya kepada isteri saksi yakni Saksi SARCE KOMBOY MAMA ADAVIKRAM ATAU RAM dan kemudian isteri saksi menjawabnya VIKRAMTIDAK ADA SUDAH DUA TAHUN TIDAK TINGGAL DI RUMAH LAGIKARENA DIA SUDAH BERKELURGA dan kemudian isteri saksi sempatbertanya kepada Saksi SAMUEL MAMBRAKU SEMU
125 — 13
R.H.SHALEH FATHONI, yang kemudian di atasnamakan semu ahli warisnya danterakhir dibalik nama atas nama Tergugat sendiri.Menimbang, bahwa bukti surat P3 dan P4 adalah putusan PengadilanNegeri Sleman dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa Tergugat dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP)terkait dengan kedua obyek sengketa dalam perkara ini dengan membuat SuratPernyataan Bersama Pemisahan dan
121 — 16
yang menyatakanPerlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Prematur karena belum adaPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri MuaraBulian, hal ini tidak menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga yangdiajukan oleh Pelawan prematur karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahPage 67 of 72 Putusan No. 07/Pdt.Bth/2014/PN.Mbn68Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973 menyebutkan : Judex factie telahmenempuh acara yang salah sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
NURDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG KOTA
58 — 12
artinya TERMOHON ingin tegaskanbahwa penagkapan anak PEMOHON lebih dulu dilakukan kemudiansurat laporan polisi dibuat oleh pelapor semu, karenanya PEMOHONminta agar Hakim Yang Mulia menetapkan penetapan anakPEMOHON sebagai Tersangka adalah TIDAK sah dan karenanyapatutlah dibebaskan dari tahanan TERMOHON;. Bahwa disamping dasar hukum butir 4 diatas, penangkapan anakPEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Tanggal 9 Februari 2019 No. SPKab35llRes.4.22019Resnarkoba;.
1.HJ. SITI FATIMAH
2.WALIM, SH.,MH
Tergugat:
1.ZURYATIE BINTI AMBODALLEK
2.RAMADHAN BIN AMBODALLEK
3.ABIDIN BIN AMBODALLEK
4.JAMALIA BINTI AMBODALLEK
5.DAHLIA BINTI AMBODALLEK
Turut Tergugat:
1.JUNI JUSTINI
2.DWI ASIH
3.NORI DJUFRI
4.ANITA DJUFRI
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
118 — 19
sebagai berikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari Surat pengakuanhutang,dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasipada waktunya, dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, makaperjanjian demikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
492 — 210
ACHMAD DIMYATI bersama denganSUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRIWIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berusahamengulurulur waktu, menghindar, menciptakan alasanalasan yangbersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret 2012bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A7Jl. KH.
GCP adalah semu / bohong atau tidak sesuaidengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor olehkarena:> Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntunganperdagangan chlorophyl dan ikan sarden kaleng merk KIKUmelainkan profit sharing diambilkan dari penyisihnan uanginventor itu. sendiri atau) dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpasepengetahuan masingmasing investor;> Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT.
ACHMAD DIMYATI bersama denganSUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRIWIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berusahamengulurulur waktu, menghindar, menciptakan alasanalasanyang bersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret2012 bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis CenterBlok A7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat terdakwaIl.
ACHMAD DIMYATI bersama denganSUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRIWIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIAL (DPO) berusahamengulurulur waktu, menghindar, menciptakan alasanalasanyang bersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret2012 bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center458Blok A7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat terdakwaIl.
GCP adalah semu / bohong atau tidak sesuaidengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor olehkarena:Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdaganganchlorophyl dan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profitsharing diambilkan dari penyisihnan uang inventor itu sendiri ataudengan cara investor lama mendapatkan profit sharing dari uanginvestor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor;Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT.
24 — 6
No. 4144/Pdt.G/2018/PA.Bksdipercayakan kepada Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal iniPenggugat lebin memilin kebahagiaan semu yang Penggugat jalani danharapkan dari lakilaki idaman lain yang bernama XXXX, S.H.
102 — 53
Secarasederhana state auxiliary organ adalah lembaganegara yang dibentuk ~~ diluar konstitusi danmerupakan lembaga yang membantu' pelaksanaantugas lembaga negara pokok (Eksekutif,Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negaraPembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasipelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahuni999 agartercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanyapersaingan usaha yang sehat, sehingga membukakesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahabesar