Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.

Dengan memperhitungkan porsi self financingdebitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telahditarik tersebut adalah Rp. 12.285.714.285, (42,200%).

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :A. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas DebiturHal. 159 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIe Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan

SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.

dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self

UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

.* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi

konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self

Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2016Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakansalah satu bentuk pengawasan terhadap Wajid Pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai denganketentuan yang berlaku.

Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK

Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukaidalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangandan/atau pembatasan pada pemberitahuan pabeaan yaituberdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi.Penggugat) dalam pemberitahuan pabean yang diberitahukanoleh penggugat secara self assesment.e.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.

setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self

Pak Adi Andojo melihatini ada pelanggaran hak asasi manusia, prinsip Non Self IncriminationHalaman ke 170 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kditidak boleh dilakukan. Mestinya splitzingi itu hanya alasan mengenaikurangnya alat bukti, akan tetapi kalau buktinya cukup mestinyasplitzing merupakan instrument yang tidak boleh sering digunakan. Bahwa saksi lupa ada pasal yang mengatakan bahwa surat dakwaan itudasar pemeriksaan perkara.

Bahwa Tadi ahli katakan ada prinsip non self incrimination, memangtidak boleh seeorang itu disalahkan menurut bukti atau kesalahan itumuncul dari menyalahkan dirinya sendiri. Itu Sebenarnya problemnyadisitu dalam konteks pemisahan posisi sebagai saksi dan posisi sebagaiterdakwa.

Bahwa Terkait apakah keterangan itu bisa dijadikan alat bukti atu tidakmemang ada yurisprudensi yang menjadi masalah dan saat ini masihmendua, silahkan saja rekan jaksa ini menganggap bagian pembuktiandan ada putusan mahkamah agung yang mengkaitkan dengan soalprinsipnon self incrimination.

tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self

Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF